|
Jangan
Takut pada Kritik Mahasiswa Editorial 2
: Redaksi Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026
|
· Prabowo Subianto menganggap kritik
sebagai manuver pihak yang kalah dan hendak mengganggu pemerintah. · Ia menuding demonstrasi mahasiswa
dibiayai pihak yang tidak menyukai pemerintah. · Unjuk rasa adalah cara konstitusional
untuk menyampaikan kegelisahan publik. BAGI
Presiden Prabowo Subianto, kritik tampaknya lebih sering dibaca sebagai
ancaman ketimbang masukan. Alih-alih melihatnya sebagai koreksi demi
kepentingan publik, ia justru menganggap kritik sebagai manuver pihak yang
kalah dan hendak mengganggu pemerintah. Dalam logika semacam itu, oposisi
bukan bagian dari demokrasi, melainkan gangguan yang perlu disingkirkan. Gelombang
demonstrasi mahasiswa berulang kali muncul di berbagai daerah sepanjang Juni
2026. Mereka mempersoalkan program makan bergizi gratis yang dinilai
menghabiskan anggaran negara dalam jumlah sangat besar tanpa tata kelola yang
meyakinkan. Mahasiswa juga menyoroti pemerintahan yang kian semrawut, sarat
tumpang-tindih kewenangan, serta menunjukkan kecenderungan makin
militeristik. Namun
respons Prabowo justru memperlihatkan kegelisahan. Saat bertemu dengan
nelayan dan petani di Gorontalo pada 24 Juni 2026, ia menuding demonstrasi
mahasiswa dibiayai pihak yang tidak menyukai pemerintah. Dua hari berselang,
di hadapan ribuan pemimpin perguruan tinggi di Jakarta, ia menyatakan
mahasiswa tidak semestinya turun ke jalan memprotes kebijakan negara.
Seolah-olah demokrasi hanya boleh dipraktikkan lima tahun sekali, tepat di
bilik suara. Pandangan
itu bertolak belakang dengan semangat kebebasan akademik yang menjadi roh
perguruan tinggi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi warga
negara sekaligus pengejawantahan pengabdian kepada masyarakat. Ketika saluran
aspirasi dianggap buntu, unjuk rasa adalah cara konstitusional untuk
menyampaikan kegelisahan publik. Nada
serupa segera bergema dari para pembantu presiden. Menteri Pertanian Amran
Sulaiman menyatakan kampus semestinya memberi solusi, bukan mendukung
demonstrasi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan
bahkan menemui pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah agar mahasiswa tidak
turun ke jalan. Seakan-akan tugas kampus cukup menghasilkan riset, sementara
kritik harus disimpan rapat di perpustakaan. Sikap
ofensif pemerintah mencerminkan kekhawatiran terhadap gerakan mahasiswa.
Sejarah memang menunjukkan mahasiswa kerap menjadi motor perubahan. Gerakan
1966 mempercepat berakhirnya Orde Lama, sedangkan demonstrasi 1998 mengakhiri
32 tahun kekuasaan Soeharto. Namun pelajaran sejarah semestinya bukan membuat
pemerintah takut kepada mahasiswa, melainkan lebih terbuka mendengar mereka. Kesan
paranoia itu tampak dalam serangkaian demonstrasi pada Juni lalu. Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menangkap seorang personel intelijen
Kepolisian Daerah Yogyakarta yang berada di tengah aksi pada 17 Juni 2026. Di
sejumlah daerah, demonstrasi juga dihadapkan pada kelompok sipil pendukung
pemerintah, termasuk unsur Komponen Cadangan binaan Kementerian Pertahanan.
Kehadiran kelompok tandingan hanya memperbesar kesan bahwa kritik
diperlakukan sebagai ancaman keamanan, bukan gejala demokrasi. Strategi
semacam ini justru berisiko memecah masyarakat. Ketika mahasiswa yang
mengkritik pemerintah berhadapan dengan kelompok mahasiswa yang dimobilisasi
untuk memberi dukungan, aroma politik adu domba sulit dihindari. Pemerintah
seharusnya tidak sibuk mengelompokkan warga menjadi pendukung dan pengganggu. Prabowo
kini adalah presiden sebuah negara demokrasi, bukan komandan di medan
operasi. Latar belakang militer tak boleh menjadi alasan membawa pola komando
ke dalam pengelolaan negara. Seorang negarawan tidak membalas kritik dengan
kecurigaan, tapi dengan argumentasi, perbaikan kebijakan, dan kesediaan
mendengar. Sebab, pemerintah yang percaya diri tak pernah takut kepada suara
mahasiswa. ● Sumber :
https://www.tempo.co/kolom/prabowo-subianto-demonstrasi-mahasiswa-2273589 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar