Republik Banana Indonesia Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 12 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Polisi agresif menggeledah 13 lokasi yang terafiliasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.   ·      Penggeledahan terjadi setelah jaksa menetapkan dua jenderal polisi sebagai tersangka korupsi makan bergizi gratis.   ·      Presiden Prabowo bisa menyerahkan korupsi MBG dan pemerasan jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi.   KETIKA korupsi merajalela, saling bongkar perkara antara polisi dan jaksa tampak bermanfaat bagi pemberantasan kejahatan ini. Publik jadi tahu para pelaku korupsi adalah aparatur hukum sendiri. Namun penegakan hukum berlandaskan dendam dan alat gertak mudah diselesaikan secara politik. Jika ini terjadi, harapan orang banyak dalam sekejap sirna.   Polisi agresif menggeledah 13 lokasi yang terafiliasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah pada akhir pekan lalu setelah dua jenderal polisi menjadi tersangka korupsi proyek makan bergizi gratis (MBG).   Kejaksaan Agung sedang giat membongkar korupsi MBG yang menyeret para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Sekretaris Deputi Bidang Informasi dan Kerja Sama BGN Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka tepat di Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2026.   Polisi memakai dalih pengusutan tiga kasus korupsi yang diduga melibatkan Febrie. Bahannya hasil interogasi Ferry Hongkiriwang, pengusaha yang diduga polisi sebagai teman dekat Febrie. Ferry ditangkap karena menganiaya polisi antiteror yang menguntitnya pada pertengahan 2025.   Kepada polisi, Ferry mengungkap bahwa Febrie mendapat jatah pemerasan tersangka korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Belakangan, polisi mendapatkan bahan lain tentang pemerasan tersangka korupsi PT Krakatau Steel dan dugaan konflik kepentingan pengadaan batu bara untuk pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara.   Dari kafe Ferry di Jakarta Selatan dan rumah Febrie di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita pelbagai barang bukti. Di antaranya 74 kilogram emas dan uang bernilai hampir setengah triliun rupiah. Seusai penggeledahan yang videonya tersebar di media sosial itu, giliran jaksa dan puluhan tentara bersenjata laras panjang menyambangi kantor Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya meminta barang-barang bukti tersebut dikembalikan.   Rumah Febrie yang lain di Jakarta Selatan juga dijaga puluhan prajurit dengan senjata siap tempur. Kejaksaan Agung berdalih penjagaan oleh tentara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Aturan ini memang menyebutkan tentara bisa melindungi jaksa jika harta dan nyawanya terancam.   Keterlibatan tentara dalam perseteruan polisi-jaksa ini tak lepas dari patron politik lembaga masing-masing. Febrie adalah Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, jenderal tentara yang punya pengaruh kuat di Tentara Nasional Indonesia. Perseteruan lama polisi dengan tentara sejak pemisahan keduanya pada 1998 kini menemukan muara dalam perseteruan elitenya ketika berkonflik dengan saling bongkar kasus korupsi.   Presiden Prabowo Subianto bergeming menyelesaikan konflik terbuka anak buahnya ini, seperti ketika ia mengambangkan perseteruan polisi-tentara dalam kerusuhan demonstrasi Agustus 2025. Polisi menemukan banyak bukti perusuh adalah intelijen tentara, sementara polisi juga represif menangani demonstrasi hingga menewaskan pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Tak ada pengusutan berarti terhadap para pelaku.   Dengan patronase politik aparatur hukum itu, Prabowo sebetulnya bisa menengahi dengan menyerahkan penyidikan korupsi MBG dan dugaan pemerasan di Kejaksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun penyidik KPK terdiri atas polisi dan jaksa, setidaknya lembaga ini tak berkhidmat langsung kepada mereka yang sedang berseteru.   Korban pertikaian sekaligus persekongkolan ini adalah rakyat Indonesia. Kita melihat perilaku elite korup dan pemakaian kekuasaan untuk melindungi kepentingan busuk masing-masing secara telanjang. Sama seperti dalam penanganan kematian Affan Kurniawan yang menjadi korban keganasan polisi, publik Indonesia akan kecele oleh ujung pertikaian ini jika Prabowo memanfaatkannya untuk menguatkan loyalitas mereka dengan penyelesaian di luar hukum.   Prabowo mungkin mendapat manfaat politik dari pertikaian anak buahnya. Tapi tak dapat diabaikan pula analisis yang menyebutkan ia sesungguhnya tidak sepenuhnya bisa mengatasi keadaan.   Hanya di Republik Banana, istilah penulis O. Henry tahun 1904 untuk negara miskin yang hanya mengandalkan ekspor pisang tapi korup di Amerika Tengah, penyelewengan menjadi senjata penopang kekuasaan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/indonesia-republik-banana-2275235