Mengurai Benang Kusut Perjanjian “Versailles 2026” antara Amerika dan Iran Jannus TH Siahaan : Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.

KOMPAS.COM, 24 Juni 2026

 

 

                                                           

PERANG Iran 2026, yang bergolak sejak 28 Februari hingga 17 Juni 2026, mencatatkan diri sebagai salah satu konfrontasi kinetik paling destruktif di Timur Tengah pada abad ke-21.   Konflik ini meletus setelah negosiasi tidak langsung terkait program nuklir dan rudal balistik Iran menemui jalan buntu pada awal tahun.   Melalui operasi udara skala besar bersandi Operation Epic Fury oleh Pentagon dan Operation Roaring Lion oleh Israel, koalisi langsung menyasar infrastruktur militer, fasilitas nuklir, serta pusat kepemimpinan di Teheran.   Dampak pembuka yang paling mengguncang adalah terjadinya dekapitasi kepemimpinan politik dan militer tertinggi Iran.   Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei tewas di kediamannya pada hari pertama serangan, disusul tewasnya pejabat kunci seperti Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Ali Shamkhani dan Panglima IRGC Mohammad Pakpour.   Iran membalas masif dengan ratusan rudal balistik dan pesawat tanpa awak ke wilayah Israel, pangkalan Amerika Serikat, serta negara-negara Arab Teluk, yang memicu kerusakan masif dan korban jiwa yang luar biasa di kedua belah pihak.   Kehancuran regional yang mengancam ekonomi global ini akhirnya memaksa para aktor mencari jalan keluar diplomatik.   Di bawah mediasi intensif Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turkiye, dan Mesir, lahirlah Memorandum Saling Pengertian Islamabad (Islamabad MoU) setelah negosiasi maraton antara Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada April hingga Juni 2026.   Kesepakatan damai sementara ini ditandatangani secara unik pada Rabu malam, 17 Juni 2026, oleh Presiden Donald Trump di Istana Versailles Perancis dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Teheran.   Langkah taktis selanjutnya kini digeser ke Burgenstock Resort, Swiss, untuk implementasi teknis.   Namun, perjalanan menuju Swiss langsung tersendat karena JD Vance terpaksa menunda keberangkatannya demi meredakan gejolak politik domestik di Washington.   Faksi elang Republik dan lobi pro-Israel mengecam keras konsesi ekonomi masif yang diberikan Trump kepada Teheran, mencerminkan betapa rapuhnya fondasi politik domestik Amerika Serikat dalam mendukung draf perdamaian darurat ini.   Keputusan Presiden Donald Trump untuk melunakkan posisinya terhadap Iran adalah hasil dari kalkulasi transaksional yang sangat taktis.   Pada 2025, Amerika Serikat secara kaku menuntut pembongkaran total program rudal balistik dan penghentian seluruh pengayaan uranium Iran.   Namun, dalam perjanjian Juni 2026 ini, Trump justru mengizinkan Teheran mempertahankan pengayaan uranium tingkat rendah untuk kebutuhan sipil serta membiarkan kontrol persenjataan rudal balistik tetap berada di tangan Iran.   Pergeseran drastis ini murni didorong oleh ancaman depresi ekonomi global akibat penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran yang sempat menghentikan arus pasokan minyak mentah dunia dan memicu kepanikan pasar saham global.   Bagi Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran vital tanpa hambatan tarif merupakan prioritas mutlak yang mengalahkan ambisi geopolitik jangka panjang untuk menumbangkan rezim Teheran.   Isu sensitif seperti pembatasan nuklir jangka panjang sengaja didelegasikan ke komite teknis selama 60 hari ke depan demi stabilitas harga energi secara instan.   Di pihak Teheran, penerimaan atas perdamaian sementara ini diambil bukan dari posisi yang kuat, tapi sebagai langkah realistis untuk menyelamatkan rezim dari keruntuhan domestik.   Kematian Ayatollah Ali Khamenei sempat memicu krisis legitimasi yang cukup parah. Meskipun faksi garis keras bergerak cepat menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Agung yang baru pada 9 Maret 2026, suksesi dinasti ini ditolak oleh masyarakat sipil Iran yang masih membara akibat penindasan protes berdarah pada Januari 2026.   Struktur politik Iran juga bergeser pasca-pembunuhan politikus moderat Ali Larijani, yang posisinya sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung (SNSC) digantikan oleh jenderal senior IRGC, Mohammad Bagher Zolghadr.   Masuknya Zolghadr menandai dominasi mutlak sayap militer IRGC atas keputusan perang dan perdamaian.   Korps Garda Revolusi dan faksi garis keras akhirnya melunak setelah pemboman koalisi menghancurkan infrastruktur vital negara, mulai dari kompleks baja raksasa Mobarakeh hingga jaringan kilang minyak dan instalasi listrik.   Sadar bahwa melanjutkan perang di tengah sanksi yang mencekik akan memicu revolusi domestik ketiga, IRGC mendukung langkah diplomatik kelompok moderat untuk mendapatkan ruang napas taktis serta aliran likuiditas guna menstabilkan mata uang Rial dan meredakan inflasi.   Pihak yang paling meradang atas tercapainya Islamabad MoU adalah Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.   Yerusalem memandang perjanjian ini sebagai ancaman eksistensial terbesar karena membiarkan infrastruktur nuklir dan kemampuan rudal balistik Iran tetap utuh.   Untuk menggagalkan kesepakatan ini sebelum diresmikan di Swiss, Israel meluncurkan strategi perlawanan dua cabang (two-pronged sabotage strategy).   Pertama, melalui provokasi militer di Lebanon Selatan. Israel secara konsisten meningkatkan intensitas serangan udara dan operasi darat di wilayah tersebut, mengabaikan klausul pertama memorandum yang menuntut penghentian perang permanen di semua lini.   Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, bahkan menegaskan kedaulatan pertahanan perbatasan Israel tidak akan dipengaruhi oleh kesepakatan Washington-Teheran.   Dengan terus menggempur Lebanon, Israel berharap memicu balasan skala besar dari Hezbollah atau Iran, yang secara otomatis akan memaksa Amerika Serikat membatalkan perjanjian damai dan kembali ke mode tempur kinetik.   Kedua, Israel menjalankan manuver politik belakang layar di Washington dengan mengerahkan jaringan lobi pro-Israel untuk menekan Trump.   Pejabat Israel menggunakan pengaruh media kanan seperti Mark Levin untuk menggambarkan perjanjian tersebut sebagai bentuk penyerahan diri yang memalukan.   Mereka menyerang rencana pembentukan Dana Rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar dan melabelinya sebagai "dana gelap" (slush fund) untuk membangun kembali kapasitas militer proksi Iran.   Namun, upaya menjegal di Kongres ini menemui jalan buntu setelah Senator Republik Lindsey Graham secara mengejutkan berbalik arah mendukung Trump, dengan menyatakan bahwa perjanjian damai tersebut bermanfaat bagi stabilitas keamanan jangka panjang Amerika Serikat.   Secara teknis, draf fase pertama (60 hari pertama) mengatur pertukaran komitmen yang sangat spesifik.   Amerika Serikat wajib menghentikan blokade laut terhadap pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari dan menerbitkan waiver sanksi ekspor minyak bumi oleh OFAC.   Sebagai imbalannya, Iran wajib menghentikan operasi asimetris di Teluk Persia, menarik ancaman terhadap pangkalan AS, serta membuka kembali Selat Hormuz secara instan tanpa tarif transit.   AS juga berkomitmen mencairkan aset kedaulatan Iran yang dibekukan di luar negeri senilai total 100 miliar dolar secara bertahap, di mana Iran memprioritaskan 24 miliar dolar di awal untuk meredakan inflasi domestik.   Namun, pelepasan dana ini diikat ketat dengan progres pengenceran (down-blending) stok uranium kadar tinggi (60 persen) Iran di bawah pengawasan IAEA.   Di luar komitmen energi dan nuklir, klausul paling kontroversial adalah pembentukan program rekonstruksi ekonomi Iran senilai minimal 300 miliar dolar.   Angka fantastis ini muncul sebagai alternatif setelah AS menolak tuntutan awal Iran yang meminta kompensasi kerusakan perang sebesar 400 miliar dolar langsung dari kas negara AS.   Untuk menghindari beban anggaran pembayar pajak, administrasi Trump merancang dana ini murni bersumber dari sektor swasta internasional melalui Dana Pembangunan dan Rekonstruksi yang baru aktif setelah kesepakatan final fase kedua ditandatangani.   Saat ini, lebih dari 50 persen target dana telah berkomitmen secara informal oleh konsorsium multinasional dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, hingga AS.   Namun, Iran hanya bisa mengakses investasi swasta ini jika memenuhi kepatuhan nuklir penuh dan pembongkaran fasilitas pengayaan tertentu berdasarkan verifikasi IAEA.   Di sinilah letak kerapuhan fundamental dari Islamabad MoU. Meskipun fase pertama diproyeksikan berjalan lancar karena kedua belah pihak sama-sama membutuhkan stabilitas ekonomi jangka pendek, transisi menuju negosiasi fase kedua dipastikan akan menghadapi jalan buntu yang sangat terjal.   Ada tiga titik kritis geopolitik yang berpotensi meruntuhkan kerangka kerja ini sebelum batas waktu 60 hari berakhir.   Pertama adalah hambatan tarif di Selat Hormuz pasca-60 hari. Iran telah mengirimkan sinyal tegas bahwa pembukaan gratis selat tersebut hanya berlaku selama masa transisi.   Ketua Parlemen Ghalibaf dan faksi IRGC menegaskan akan memberlakukan tarif lintas atau "biaya layanan" bagi kapal komersial dengan alasan pemeliharaan keamanan bersama Oman.   Langkah sepihak ini jelas melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang menetapkan Selat Hormuz sebagai selat internasional yang bebas biaya.   Amerika Serikat dipastikan akan menolak keras pengenaan biaya transit ini, gesekan yang berisiko tinggi memicu kembali konfrontasi bersenjata di laut.   Titik kritis kedua adalah isu penarikan pasukan Israel dari Lebanon. IRGC menegaskan bahwa implementasi berkelanjutan dari komitmen nuklir Iran bergantung sepenuhnya pada penghentian total operasi militer Israel dan penarikan seluruh pasukan IDF dari Lebanon selatan.   Iran sengaja menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tawar untuk memaksa AS menekan Israel.   Namun, karena Israel bukan pihak penandatangan formal dan menolak mundur, ketidakmampuan Trump memaksa Netanyahu akan dijadikan alasan oleh faksi garis keras di Teheran untuk membatalkan komitmen nuklirnya.   Situasi di lapangan kian pelik karena Hezbollah juga menolak skema penyerahan senjata.   Terakhir, hambatan teknis verifikasi nuklir dan rudal balistik pada fase kedua akan memicu perdebatan yang sangat alot.   Faksi ultragaris keras di parlemen Iran, yang dipelopori oleh Ayatollah Mahmoud Nabavian, menentang keras pemberian izin inspeksi mendadak tanpa batas kepada IAEA dan menganggapnya sebagai spionase Barat yang dilegalkan.   Di sisi lain, tekanan politik domestik dari Kongres AS terhadap Trump untuk tidak memberikan pelonggaran sanksi permanen tanpa pembongkaran total infrastruktur nuklir Iran akan membatasi ruang gerak diplomatik Gedung Putih.   Dengan demikian, analisis geopolitik yang mendalam menunjukkan bahwa Memorandum Saling Pengertian AS-Iran Juni 2026, bukanlah perjanjian perdamaian komprehensif yang stabil, tapi sekadar gencatan senjata taktis darurat yang dipaksakan oleh realitas ekonomi global.   Penandatanganan di Versailles mencerminkan kemenangan pragmatisme ekonomi atas idealisme keamanan tradisional, di mana Trump bersedia mengorbankan tuntutan denuklirisasi maksimal demi menstabilkan pasar minyak dunia dengan segera.   Ketiadaan mekanisme penyelesaian untuk masalah pelik di Lebanon, potensi penerapan tarif ilegal di Selat Hormuz oleh IRGC, serta penolakan Israel untuk tunduk pada visi Washington membuat transisi menuju fase kedua berada dalam bayang-bayang kegagalan sistemik.   Tanpa adanya kompromi luar biasa yang melibatkan seluruh aktor regional, perdamaian sementara ini diproyeksikan akan runtuh kembali sebelum tahun 2026 berakhir, membuka jalan bagi sekuel konflik militer yang jauh lebih destruktif di Timur Tengah.   Kerapuhan sebagaimana prediksi di atas langsung terbukti hanya dalam hitungan hari setelah seremonial di Versailles.   Memasuki tanggal 20 Juni 2026, Iran secara sepihak menyatakan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons atas eskalasi serangan udara Israel yang terus menggempur wilayah Lebanon Selatan.   Langkah Teheran ini seketika membekukan jalur pelayaran internasional, kapal-kapal komersial yang panik terpaksa mematikan sistem identifikasi otomatis (Automatic Identification System/AIS) mereka dan merapat ke garis pantai Oman demi menghindari deteksi militer Iran.   Meskipun di sisi lain, Departemen Keuangan AS (OFAC) tetap mengeksekusi janji mereka dengan resmi menerbitkan waiver sanksi ekspor minyak mentah Iran pada 21 Juni, penutupan selat vital ini merusak pondasi awal stabilitas energi yang sangat diincar oleh Trump.   Eskalasi ini memicu reaksi kemarahan luar biasa dari Washington yang mengancam akan menghancurkan proses diplomasi di Burgenstock.   Pada 21 Juni 2026, Presiden Donald Trump melontarkan ancaman keras untuk menginvasi Iran jika penutupan Selat Hormuz terus dilanjutkan, lengkap dengan peringatan vulgar bahwa para delegasi negosiasi Iran yang saat ini berada di Swiss "tidak akan pernah bisa pulang kembali ke negara mereka".   Pernyataan ini secara otomatis melanggar klausul anti-ancaman militer yang disepakati dalam draf awal.   Dengan ketegangan yang makin meningkat bahkan sebelum fase 60 hari resmi berjalan, Islamabad MoU kini tidak lagi berada dalam bayang-bayang kegagalan jangka panjang, tapi sedang bergerak menuju kolaps sistemik total akibat ketidakmampuan meredam konflik kinetik di Lebanon dan watak transaksional agresif kedua belah pihak. ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/06/24/052500270/mengurai-benang-kusut-perjanjian-versailles-2026-antara-amerika-dan-iran?page=all#page2