Enam Puluh Hari Menguji AS-Iran Darmansjah Djumala : Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dan Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

KOMPAS.COM, 01 Juli 2026

 

 

                                                           

AMERIKA Serikat dan Iran menandatangani Nota Kesepahaman (MOU/Memorandum of Understanding) pada 17 Juni lalu, untuk mengakhiri konflik terbuka antara kedua negara dalam waktu 60 hari.    Dokumen yang ditandatangani secara digital oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian itu terdiri dari 14 butir kesepakatan, mulai dari penghentian operasi militer di semua front, pembukaan Selat Hormuz, pencabutan blokade angkatan laut AS, pengawasan nuklir Iran, hingga pencabutan sanksi terhadap Iran.   Dunia pun menyambut baik, berharap 14 butir kesepakatan tersebut karena mampu menciptakan damai di Timur Tengah.    Harapan boleh saja diucapkan. Tapi ada tantangan di depan: apakah masa 60 hari mampu menghasilkan damai permanen, atau sekadar menunda perang yang lebih besar?   Butir pertama MOU tersebut. memuat kesepakatan untuk menghentikan segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon, serta memastikan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon.   Klausul ini penting karena tanpa penghentian kekerasan di lapangan, negosiasi damai akan berjalan di atas tanah yang masih berasap beraroma mesiu.   Dalam diplomasi perang, penghentian tembakan bukan sekadar jeda militer; ia adalah prasyarat politik untuk membangun kepercayaan minimum.   Sebab, keberhasilan MOU ini bukan hanya ditentukan oleh Washington dan Teheran, tetapi juga oleh sejauh mana aktor-aktor lapangan, terutama Israel, menahan diri.   Bukan tanpa alasan jika butir pertama menekankan penghentian operasi militer.   Proses negosiasi hanya bisa berjalan baik jika tidak ada lagi kekerasan yang terus mengubah fakta di lapangan.   Butir ini sejalan dengan tuntutan Iran agar kesepakatan AS-Iran juga mencakup keamanan dan stabilitas kawasan, terutama di Lebanon.   Bagi Teheran, tidak masuk akal bicara stabilitas Selat Hormuz sementara di tempat lain masih berlangsung serangan militer dan pendudukan wilayah oleh Israel, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan.   Apalagi, baru berselang tiga hari dari penandatanganan, Israel justru maju merangsek lebih jauh ke wilayah Lebanon.   Serangan udara Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan pada 19 dan 20 Juni.   Ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan isi teks kesepakatan. Tapi, siapa yang mengendalikan realitas keamanan di lapangan.   Dari 14 butir kesepakatan itu, butir pertama memang paling krusial karena ia merujuk kepada serangan dan pendudukan Israel  di Lebanon Selatan.   Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon Selatan tanpa batas waktu.   Pernyataan itu memperlihatkan satu hal penting: Israel tidak merasa terikat pada penafsiran Iran terhadap MOU tersebut.   Dalam kacamata Tel Aviv, Lebanon Selatan bukan sekadar wilayah konflik, melainkan sabuk keamanan strategis untuk mencegah Hizbullah memulihkan kapasitas militernya dan menahan pengaruh Iran di perbatasan utara Israel.   Mengapa Israel menyerang dan menduduki Lebanon Selatan di tengah perang AS-Iran?   Ada pertimbangan geopolitik. Israel memandang Hizbullah sebagai ancaman eksistensial karena kelompok itu memiliki ribuan rudal yang mampu menjangkau wilayah Israel.   Tersebab Hizbullah didukung Iran, maka setiap kompromi antara AS dan Iran dipandang berpotensi memperkuat musuh utama Israel.   Dengan logika itu, serangan dan pendudukan Lebanon Selatan dapat dibaca sebagai upaya Israel mempertahankan keunggulan strategisnya sambil mencegah terbentuknya tatanan keamanan baru yang terlalu menguntungkan Teheran.   Di sisi lain, Iran menganggap Hizbullah sebagai garis pertahanan terdepan menghadapi Israel.   Dukungan terhadap Lebanon Selatan merupakan bagian dari strategi “forward defense”, yaitu mempertahankan pengaruh regional dengan membangun jaringan kekuatan non-negara di Timur Tengah.   Karena itu, konflik Israel-Hizbullah selalu menjadi faktor pengganggu utama setiap negosiasi AS-Iran.   Dalam konteks ini, Lebanon bukan sekadar medan tempur tambahan, tetapi simpul geopolitik yang mempertemukan kepentingan tiga pihak sekaligus: Israel, Iran, dan Amerika Serikat.   Israel juga mengisyaratkan rencana untuk menguasai wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani dengan alasan keamanan perbatasan.   Dalam perspektif geopolitik klasik, Timur Tengah selalu menjadi arena perebutan pengaruh global.   AS ingin mempertahankan dominasi strategis dan akses energi; Iran ingin menjadi kekuatan regional independen; sementara Israel ingin menjaga superioritas keamanan dan mencegah musuh berbasis proksi menguat di sekelilingnya.   Serangan Israel ke Lebanon bukan hanya reaksi taktis, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk memastikan bahwa hasil perundingan AS-Iran tidak mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan.   Dengan adanya faktor Israel, prospek 60 hari ke depan dalam proses negosiasi AS-Iran tampak penuh tantangan.   H.A. Hellyer, ilmuwan politik dari Royal United Services Institute di Inggris, menyebut Israel bisa menjadi pengganggu utama dalam upaya perdamaian AS-Iran.   Menurutnya, petualangan militer Israel, baik yang diarahkan terhadap Iran maupun yang tercermin dalam kehancuran yang terus berlangsung di Lebanon, merupakan ancaman terbesar bagi penyelesaian diplomatik.   Hellyer menilai, proses damai ini bahkan bisa runtuh sebelum negosiasi substantif mengenai isu nuklir dimulai, jika Israel dan Iran terseret ke dalam konfrontasi langsung.   Pandangan itu relevan karena perang di Timur Tengah jarang berdiri dalam satu sumbu tunggal.   Dalam banyak kasus, konflik utama justru makin memburuk akibat ulah aktor-aktor sekunder yang punya kapasitas mengubah arah eskalasi.   Hizbullah sendiri mengingatkan Israel punya waktu 60 hari untuk meninggalkan Lebanon   tanpa perlu negosiasi.   Di sisi lain, Iran juga telah memberi sinyal bahwa penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon akan menjadi bagian dari tahap berikutnya dalam perundingan.   Artinya, Lebanon bukan sekadar catatan pinggir, melainkan ujian awal bagi kredibilitas kesepakatan AS-Iran.   Banyak pakar menilai Israel menjadi ganjalan dalam 60 hari perundingan.    Kesepakatan damai AS-Iran masih sangat rentan karena agresi Israel bisa mengubah gencatan senjata menjadi perang regional.   Pandangan para pakar ini mengarah pada satu kesimpulan: MOU AS-Iran tidak akan kokoh bila tidak disertai kendali atas perilaku Israel di Lebanon Selatan.   Artinya, stabilitas kawasan tidak cukup dibangun lewat teks perjanjian; ia harus ditopang oleh penahanan diri para aktor bersenjata di lapangan.   Enam puluh hari ke depan akan menjadi ujian nyata apakah MOU dapat menghasilkan perdamaian permanen.   Kesepakatan di MOU sendiri belum final. Ia hanya menyiapkan kerangka kerja untuk meretas jalan damai.   Tapi belum apa-apa, situasi di kawasan kembali memanas. AS dan Iran sudah saling serang kembali.   Mereka saling tuduh: siapa memulai dan siapa membalas serangan.   Terlepas dari saling tuduh itu, satu hal yang jelas: kedua belah pihak belum lulus dari ujian 60 hari seperti dititahkan kesepakatan 17 Juni.   Sebab, butir pertama MOU - penghentian operasi militer sesegera mungkin dan secara permanen di semua lini - telah diciderai oleh saling serang dalam beberapa hari terakhir.   Jika AS-Iran terus saling serang dan Israel terus memerangi dan menduduki Lebanon Selatan, maka MOU AS-Iran berisiko menjadi dokumen damai yang rapuh, indah di atas kertas, tetapi lemah di realitas.   Dan dalam politik Timur Tengah, kelemahan seperti itu sering kali hanya menunggu waktu untuk meledak kembali. ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/07/01/090200870/enam-puluh-hari-menguji-as-iran-?page=all#page2