Hantu Fasisme Sukidi :  Pemikir kebinekaan. Ia meraih Master of Arts di Ohio University pada 2004, Master of Theological Studies di Harvard Divinity School, Harvard University pada 2006, dan Doctor of Philosophy di the Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University pada 2019.

TEMPO MINGGUAN, 12 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Fasisme dilahirkan melalui demokrasi yang mati oleh mereka yang memakai demokrasi untuk berkuasa.   ·      Hitler di Jerman berkuasa melalui demokrasi di Republik Weimar lalu menumbangkannya.   ·      Demokrasi yang mati, atau demokrasi yang pura-pura, sesungguhnya cenderung menjadi pintu masuk dan kedok fasisme.   SETIAP zaman, kata Primo Levi (1974), memiliki fasismenya sendiri. Seabad silam, Eropa dilanda fasisme yang membunuh Republik Demokratis Weimar. Aktornya adalah Adolf Hitler, pemimpin fasis demagog yang berkuasa melalui demokrasi, lalu menghancurkannya dari dalam. “Ini akan selalu menjadi salah satu lelucon terbaik demokrasi,” kata Joseph Goebbels (1931). “Bahwa demokrasi memberi musuh-musuhnya sarana yang justru digunakan untuk menghancurkannya.” Kehancuran demokrasi menandai kemenangan fasisme.   Sejarah fasisme Hitler memberi peringatan kritis bagi Indonesia. Seabad kemudian, kita menemukan fasisme melalui pembunuhan demokrasi dari dalam. Fasisme merayap secara gradual dengan dua gaya politik: sentralisme dan militerisme. Aktornya adalah pemimpin fasis demagog yang menopangnya dengan perpaduan antara hiper-nasionalisme dan militerisme.   Hitler menulis otobiografi politik Mein Kampf (1925) sebagai teks propaganda fasisme di Eropa. Fasisme bekerja melalui propaganda yang berfungsi sebagai “senjata yang benar-benar mengerikan di tangan seorang ahli”. Hitler adalah ahlinya. Propaganda dipakai untuk menggantikan argumen rasional dengan ketakutan dan emosi yang tak rasional. Konsekuensinya, demokrasi yang bertumpu pada deliberasi publik yang rasional akhirnya jatuh ke fasisme yang mengeksploitasi ketakutan dan emosi.   Seabad kemudian, republik ini mempraktikkan gaya politik fasis dengan memperluas propaganda untuk membungkam intelektualisme. Fasisme memang anti-intelektualisme. Ruang penalaran intelektual yang kritis di universitas, organisasi kemasyarakatan, pers, dan ruang publik dibungkam melalui intimidasi, represi, dan teror.   Lebih dari sekadar propaganda fasisme untuk memberangus pikiran dan karakter kaum intelektual yang kritis pada kekuasaan, stigma antek asing sebenarnya menyerupai pola sejarah fasisme Hitler. Fasisme itu, menurut Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism (1951), “Melakukan serangan konstan dan sering kali menggunakan kekuasaan negara terhadap musuh asing dan musuh negara di dalam masyarakat itu sendiri.”   Hitler menggelorakan fasisme dengan memusuhi kebenaran faktual. Fasisme ditandai dengan apa yang Victor Klemperer saksikan langsung dalam I will Bear Witness: A Diary of the Nazi Years 1933-1941 (1998) sebagai “permusuhan terbuka terhadap realitas yang dapat diverifikasi”.   Kebenaran, fondasi epistemik demokrasi, mati pada momen ketika dunia nyata diabaikan. Warga negara pun terjerumus pada kultus personal pemimpin. Inilah yang dikisahkan Klemperer melalui kesaksian mantan serdadu: “Hitler tidak pernah berbohong. Saya percaya Hitler”; dan kesaksian seorang pekerja: “Pemahaman itu tidak berguna. Kamu harus punya keyakinan. Saya yakin kepada Führer.”   Seabad kemudian, Indonesia menumbuhkan fasisme melalui permusuhan terhadap kebenaran di era pasca-kebenaran, suatu era yang ditandai dengan gaya politik fasis yang mengabaikan nilai kebenaran, etika Pancasila, dan prinsip meritokrasi dalam tata kelola penyelenggaraan negara yang demokratis. Kultus personal, loyalitas insentif, dan kultur menjilat kepada penguasa fasis yang bertopeng populisme justru menjadi arus besar fasisme.   Belajar dari sejarah fasisme Eropa seabad silam, Paus Leo XIV memberi peringatan untuk demokrasi hari ini: ketika kebenaran kehilangan daya tarik dan pragmatisme menguasai kehidupan manusia dengan berpuas diri hanya pada apa yang tampak berguna dan efektif, maka kehidupan demokrasi melemah. Bahkan, kata Paus Leo dalam “Magnifica Humanitas” (2026), “Ketidakpedulian terhadap kebenaran mengarah secara perlahan dan pasti pada kemerosotan menuju totalitarianisme.”   Paus merujuk Hannah Arendt: “Subyek ideal dari pemerintahan totaliter itu bukan mereka yang yakin secara ideologis, melainkan orang-orang yang bagi mereka tidak ada lagi perbedaan antara fakta dan fiksi (yaitu realitas pengalaman) serta perbedaan antara benar dan salah (yaitu standar pemikiran).” Akibatnya, fasisme melumpuhkan kapabilitas moral warga negara yang berakibat pada ketidakmampuan membedakan antara benar dan salah, bahkan untuk sekadar berpikir. Kata Hitler, “Berpikir... (hanya ada) karena memberi atau melaksanakan perintah.”   Fasisme harus dan bisa dihentikan. Republik ini butuh pahlawan yang meluruskan jalan demokrasi yang telah keluar dari jalur dan jatuh ke fasisme. Sekitar lima abad silam, William Shakespeare (1564-1616) menobatkan Hamlet sebagai pahlawan yang marah terhadap kebangkitan penguasa jahat, Raja Claudius, yang berkuasa melalui tirani dan teror, represi dan pembunuhan. Hamlet terpanggil untuk meluruskan zaman yang telah keluar dari jalur. “The time is out of joint. O cursed spite. That ever I was born to set it right!”   Jati diri pahlawan yang layak disematkan kepada setiap warga negara yang berbudi luhur adalah keberanian, bukan ketakutan. Fasisme tumbuh makin kuat akibat rasa takut yang meluas. Hanya keberanian yang dapat menghentikan fasisme. Keberanian untuk menjiwai semangat perjuangan anti-fasisme dengan mengatakan kebenaran kepada penguasa fasis.   Sebagaimana Paus Leo, Kardinal Suharyo mengingat kembali kata-kata Yesus saat diadili di depan penguasa lalim: Pilatus.   “Aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran.”   “Apa itu kebenaran?” tanya Pilatus.   Kata-kata Yesus mengingatkan saya pada kata-kata Nabi Muhammad: “Perjuangan paling utama adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa lalim.” ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/fasisme-hitler-demokrasi-indonesia-2275123