Partai, Rakyat, dan Mesin Kekuasaan Virdika Rizky Utama : Peneliti PARA Syndicate

KOMPAS.COM, 03 Juli 2026

 

 

                                                           

PARTAI politik bisa tetap hidup di atas kertas, tetapi mati sebagai organisasi sosial. Nama masih tercatat, kantor masih berdiri, pengurus masih berganti, dan kader masih tampil menjelang pemilu.   Namun, hubungan dengan masyarakat menipis, gagasan kehilangan daya gerak, rekrutmen politik berubah menjadi transaksi, dan ideologi tinggal menjadi merek.   Banyak partai modern menghadapi penyakit itu. Partai tetap ikut kompetisi, tetapi tidak lagi membentuk kehidupan politik secara mendalam.   Dari titik inilah umur panjang Partai Komunis China menarik dibaca, bukan untuk dikagumi secara polos dan bukan pula untuk ditolak secara otomatis.   Setelah lebih dari satu abad, partai itu tetap menjadi pusat kekuasaan di China, mengelola negara raksasa, memimpin proyek modernisasi, dan mempertahankan legitimasi dalam sistem politik yang sangat berbeda dari demokrasi Indonesia.   Penjelasan bahwa partai itu bertahan hanya karena komunisme terlalu dangkal. Penjelasan bahwa partai itu bertahan hanya karena kontrol negara juga tidak memadai.   Kontrol dapat memaksa kepatuhan, tetapi tidak selalu menghasilkan kapasitas organisasi, daya adaptasi, dan kemampuan memobilisasi pembangunan.   Justru di sana letak paradoksnya. Partai Komunis China bertahan karena berhasil mengubah partai dari sekadar pembawa ideologi menjadi infrastruktur kekuasaan. Partai hadir dalam birokrasi, perusahaan, kampus, desa, kota, dan ruang produksi kebijakan.   Menurut angka resmi, jumlah anggotanya telah melampaui 101 juta orang. Angka itu tentu tidak otomatis berarti partisipasi politik yang bebas.   Dalam sistem satu partai, keanggotaan juga terkait dengan karier, mobilitas sosial, dan akses terhadap kekuasaan.   Meski begitu, ukuran organisasi tersebut menunjukkan sesuatu yang sering dilupakan dalam demokrasi elektoral, yaitu partai yang bertahan membutuhkan mesin sosial, bukan hanya mesin kampanye.   Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies menulis bahwa masalah besar banyak negara bukan sekadar pilihan antara demokrasi dan otoritarianisme, melainkan lemahnya pelembagaan politik di tengah masyarakat yang berubah cepat.   Mobilisasi sosial dapat bergerak lebih cepat daripada kapasitas lembaga politik. Hasilnya adalah ketegangan, instabilitas, dan krisis legitimasi.   China membaca masalah itu dengan cara khasnya sendiri. Partai ditempatkan sebagai pusat penyerap perubahan, pengendali konflik, pengarah pembangunan, sekaligus penjaga narasi nasional.   Model seperti itu jelas tidak netral. Di balik kapasitas organisasi terdapat penetrasi partai terhadap negara dan masyarakat. Di balik stabilitas terdapat pembatasan kompetisi politik.   Di balik disiplin terdapat risiko penyeragaman. Di balik narasi rakyat terdapat kontrol atas makna rakyat itu sendiri.   Tidak ada alasan untuk memoles sisi gelap tersebut. Sistem China tidak menyediakan kebebasan oposisi, kompetisi multipartai, dan akuntabilitas publik seperti dalam demokrasi konstitusional.   Setiap pembacaan serius tentang daya tahan Partai Komunis China harus mengakui biaya politik itu sejak awal.   Namun, mengakui biaya politik bukan berarti menutup mata terhadap sumber daya tahan. Partai itu menggabungkan empat mesin sekaligus. Organisasi yang luas, kinerja pembangunan, disiplin internal, dan narasi nasional.   Pengurangan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur, perluasan layanan dasar, dan transformasi industri memberi dasar material bagi klaim legitimasi.   Kampanye antikorupsi memberi pesan bahwa partai mampu menghukum aparatnya sendiri, meskipun pertanyaan tentang transparansi dan selektivitas tetap sah.   Nasionalisme pembangunan mengikat proyek partai dengan gagasan kebangkitan bangsa. Dalam kombinasi itulah legitimasi bekerja, bukan melalui pemilu kompetitif, melainkan melalui performa, disiplin, dan kendali narasi.   Indonesia tidak bisa dan tidak perlu meniru model tersebut. Republik ini dibangun di atas pengalaman sejarah berbeda, trauma politik berbeda, dan susunan konstitusional berbeda.   Komunisme di Indonesia bukan sekadar istilah ideologis, melainkan memori kekerasan, stigmatisasi, dan konflik politik yang panjang.   Demokrasi Indonesia juga berdiri di atas premis yang tidak tersedia dalam sistem China, yakni persaingan partai, kebebasan warga, pergantian kekuasaan, pers, oposisi, dan pembatasan negara oleh hukum.   Peniruan terhadap model negara partai bukan hanya tidak realistis, tetapi juga bertentangan dengan dasar politik Indonesia.   Persoalannya, menolak peniruan tidak sama dengan menolak pembelajaran. Justru dari kasus China, demokrasi Indonesia dapat melihat ironi yang tidak nyaman.   Ruang politik kita lebih bebas, tetapi banyak partai kita lebih rapuh sebagai organisasi. Pemilu berlangsung rutin, tetapi pelembagaan partai berjalan dangkal.   Kompetisi terbuka, tetapi kaderisasi sering tertutup. Warga dapat mengkritik kekuasaan, tetapi mekanisme koreksi internal partai kerap kalah oleh uang, patronase, dan loyalitas personal. Demokrasi kita memiliki prosedur, tetapi partainya sering tidak memiliki kedalaman sosial.   Angelo Panebianco dalam Political Parties menunjukkan bahwa partai menjadi kuat saat organisasi tidak sepenuhnya bergantung pada figur pendiri, elite sementara, atau momentum elektoral.   Pelembagaan membutuhkan aturan, memori organisasi, kaderisasi, jaringan sosial, dan insentif internal yang stabil.   Banyak partai Indonesia belum melewati ujian ini. Sebagian besar masih terlalu mudah digerakkan oleh figur, dinasti, pemodal, atau kalkulasi koalisi jangka pendek.   Pergantian pemilu tidak selalu melahirkan pembaruan organisasi. Kekalahan sering dibaca sebagai kesalahan strategi kampanye, bukan kegagalan membaca masyarakat.   Kemenangan sering dirayakan sebagai mandat besar, padahal bisa saja hanya hasil kombinasi logistik, popularitas kandidat, dan fragmentasi lawan.   Di titik ini, kritik terhadap partai Indonesia harus lebih keras. Banyak partai tidak kekurangan slogan kerakyatan. Mereka kekurangan hubungan organisasional dengan rakyat.   Banyak partai tidak kekurangan sekolah kader. Mereka kekurangan sistem rekrutmen yang benar-benar menghasilkan pemimpin dengan kapasitas kebijakan.   Banyak partai tidak kekurangan ideologi formal. Mereka kekurangan keberanian memakai ideologi untuk membaca masalah nyata seperti ketimpangan, industri, pangan, transisi energi, ekonomi digital, geopolitik, dan masa depan pekerjaan.   Kerapuhan ini membuat partai dalam demokrasi elektoral mudah berubah menjadi broker kekuasaan. Rakyat hadir sebagai pemilih, bukan anggota politik yang dibentuk secara terus-menerus.   Program hadir sebagai dokumen kampanye, bukan panduan organisasi. Kader hadir sebagai operator elektoral, bukan pembawa pengetahuan sosial.   Di luar musim pemilu, banyak partai menghilang dari ruang sehari-hari warga. Saat pemilu kembali datang, hubungan politik dibangun lagi melalui baliho, bantuan, survei, konsultan, dan negosiasi elite.   China menunjukkan risiko dari partai yang terlalu kuat terhadap negara. Indonesia menunjukkan risiko sebaliknya, yaitu partai yang terlalu lemah sebagai lembaga tetapi tetap sangat kuat dalam membagi akses kekuasaan.   Risiko pertama melahirkan dominasi politik. Risiko kedua melahirkan demokrasi yang ramai, tetapi dangkal.   Keduanya berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa partai politik bukan sekadar peserta pemilu atau penguasa negara. Partai adalah institusi yang menentukan apakah aspirasi sosial dapat diolah menjadi arah politik.   Pertanyaan penting setelah membaca umur panjang Partai Komunis China bukan apakah Indonesia harus belajar dari komunisme. Pertanyaan itu keliru sejak awal.   Pertanyaan yang lebih tajam adalah mengapa demokrasi Indonesia, dengan kebebasan politik yang jauh lebih luas, belum mampu melahirkan partai yang serius membangun organisasi, kader, pengetahuan, dan hubungan sosial dengan warga.   Usia panjang partai bukan ukuran kebenaran. Partai bisa tua dan tetap represif. Partai bisa besar dan tetap korup. Partai bisa menang pemilu dan tetap miskin gagasan.   Meski begitu, partai yang tidak membangun kapasitas jangka panjang akan selalu bergantung pada uang, figur, dan transaksi.   Demokrasi semacam itu tetap hidup secara prosedural, tetapi kehilangan tenaga institusionalnya.   Di situlah cermin China menjadi tidak nyaman. Bukan karena Indonesia perlu menjadi seperti China, melainkan karena banyak partai Indonesia belum sungguh-sungguh menjadi partai. ●

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/07/03/11350031/partai-rakyat-dan-mesin-kekuasaan?page=all#page2