Damai Amerika-Iran Diambang Kegagalan Jannus TH Siahaan : Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.

KOMPAS.COM, 02 Juli 2026

 

 

                                                           

PENANDATANGANAN Memorandum Saling Pengertian (MoU) Islamabad pada 17 Juni 2026, yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran sesungguhnya bukan fajar baru bagi perdamaian di Timur Tengah.   Dokumen yang diteken secara jarak jauh oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian ini hanyalah sekadar jeda taktis dalam perang yang dianggap memang sudah melelahkan.   Kesepakatan ini lahir di tengah desakan kebutuhan ekonomi yang mencekik, baik di Iran maupun Ameirka alias bukan dari keinginan tulus untuk benar-benar menghentikan permusuhan.   Konflik yang meletus sejak 28 Februari 2026, telah menyeret kawasan ke ambang kehancuran. Perang ini dipicu oleh serangan mematikan AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei serta negosiator kunci Ali Larijani.   Kendati MoU menetapkan gencatan senjata selama 60 hari dan janji pembukaan Selat Hormuz, realitas di lapangan masih menunjukkan kerapuhan yang sangat nyata.   Kredibilitas kesepakatan terus tergerus oleh siklus kekerasan dan konflik yang tidak kunjung padam.   Eskalasi militer pasca-penandatanganan membuktikan bahwa kedua belah pihak masih terjebak dalam dilema yang belum terselesaikan.   Hanya berselang beberapa hari, drone Iran menghantam kapal kargo Singapura. Amerika Serikat segera membalas dengan serangan udara terhadap fasilitas rudal Iran di Pulau Qeshm.   Siklus ini terus berulang, menegaskan bahwa perdamaian tak lebih dari retorika di atas kertas.   Puncaknya terjadi pada 28 Juni 2026, ketika Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan serangan rudal balistik ke Pangkalan Armada Kelima AS di Bahrain dan Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait.   Serangan tersebut merusak fasilitas perumahan militer dan menjadi eskalasi terbesar setelah MoU ditandatangani.   Meskipun pada 29 Juni 2026, kedua pihak sepakat untuk stand down menjelang negosiasi di Doha, ketegangan tetap membara.   Situasi ini menegaskan bahwa draf awal “MoU Islamabad” gagal membendung ambisi militer masing-masing pihak.   Kawasan Timur Tengah saat ini terperangkap dalam status tidak perang, tapi juga tidak damai yang masih sangat rentan.   Setiap aksi militer sejak awal Juni selalu dibalas dengan retaliasi yang proporsional. Keadaan ini menciptakan instabilitas berkepanjangan yang sulit dikendalikan oleh diplomasi tradisional.   Kerentanan tersebut berakar pada krisis politik domestik di Teheran pasca-penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Agung ketiga pada 8 Maret 2026.   Mojtaba, yang dikenal sebagai figur bayangan dengan gaya kepemimpinan intervensionis, mengendalikan seluruh negosiasi melalui instruksi tertulis yang sangat kaku. Instruksi ini sering kali membuat tim diplomatik Iran tidak memiliki ruang gerak yang fleksibel.   Polarisasi tajam antara faksi pragmatis-moderat dan ultra-konservatif Front Paydari menciptakan kebuntuan politik di dalam negeri.   Faksi moderat yang dipimpin Presiden Pezeshkian dan Ketua Parlemen Ghalibaf berusaha menyelamatkan ekonomi melalui diplomasi.   Namun, kelompok ultra-konservatif menuduh mereka mengkhianati garis anti-imperialis yang diwariskan mendiang Ayatollah Khamenei.   Perseteruan ini bahkan meluap ke ruang publik dengan cara yang dramatis. Dokumen rahasia dibocorkan, siaran televisi nasional dibubarkan paksa, dan ancaman terhadap keselamatan Presiden Pezeshkian pun muncul.   Bagi faksi pragmatis, MoU hanyalah alat untuk mencairkan aset agar sanksi ekonomi tidak melumpuhkan rezim. Posisi mereka kini sangat rentan oleh ancaman delegitimasi dari kubu garis keras.   Jika perundingan di Doha gagal mendatangkan pemulihan ekonomi instan dalam 60 hari, Mojtaba Khamenei diproyeksikan akan menarik dukungan dari faksi pragmatis.   Hal ini akan membuka jalan bagi dominasi militeris garis keras untuk kembali mengendalikan negara. Motivasi Iran dalam kesepakatan ini memang murni bersifat defensif untuk menghindari pemberontakan domestik akibat krisis likuiditas.   Presiden Pezeshkian secara terbuka mengakui bahwa blokade laut AS membuat Iran tidak mampu mengekspor minyak selama puluhan hari.   Pemerintah terpaksa mengalihkan anggaran pembangunan untuk mendanai IRGC agar militer tetap bisa beroperasi. Kebutuhan utama Iran sangat spesifik, yakni akses instan ke dana senilai 12 miliar dollar AS di Qatar dan dispensasi ekspor minyak ke China.   Lebih jauh, Iran mengincar dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dollar AS yang dibebankan kepada negara-negara GCC.   Iran juga enggan melepaskan kontrol atas Selat Hormuz. Ghalibaf menyatakan bahwa Iran tetap berhak memungut biaya pelayanan maritim, klaim yang ditolak mentah-mentah oleh Washington.   Sikap melunak Presiden Trump pun bukan karena perubahan hati, tapi tekanan domestik yang cukup masif.   Lonjakan harga minyak global akibat krisis Selat Hormuz telah memicu inflasi bahan bakar yang mengancam popularitas politiknya. Tekanan dari Senat AS melalui Resolusi Kekuatan Perang juga mempersempit ruang gerak Gedung Putih.   Pentagon secara doktrinal menyadari bahwa perang darat di Iran adalah jebakan strategis yang berbahaya.   Konsep suzerinitas lepas pantai diadopsi untuk menghindari keterlibatan panjang di daratan Asia Barat agar konsentrasi tetap pada teater Indo-Pasifik.   Namun, tujuan jangka panjang AS tetap masih konsisten, yakni denuklirisasi permanen dengan inspeksi tanpa batas waktu.   Trump telah memberikan peringatan keras bahwa ia siap meninggalkan meja negosiasi jika Iran kembali mencoba memeras jalur pelayaran internasional.   Kompleksitas situasi ini diperparah oleh keterlibatan Rusia dan China yang ingin mengulur waktu. Bagi Beijing, stabilitas pasokan minyak dari Teluk Persia adalah prioritas utama pertumbuhan ekonomi mereka.   Rusia memanfaatkan konflik ini untuk mengalihkan perhatian Barat dari Ukraina dan memperkuat pengaruh globalnya. Kedua negara memberikan perlindungan diplomatik kepada Teheran dalam forum internasional.   Mereka mendorong Iran tetap kooperatif agar dana cair, yang nantinya bisa digunakan untuk memperkuat jaringan proksi regional.   Faktor destruktif lainnya adalah Kesepakatan Kerangka Kerja Trilateral antara AS, Israel, dan Lebanon yang ditandatangani pada 26 Juni 2026.   Perjanjian ini dirancang untuk melucuti infrastruktur militer Hezbollah di Lebanon selatan melalui pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon.   Iran memandang ini sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan pilar pertahanan terdepan mereka terhadap Israel.   Israel, di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan tidak akan terikat oleh gencatan senjata MoU Islamabad.   Serangan udara IDF terhadap basis logistik Hezbollah terus berlangsung, menyabotase prospek perdamaian yang coba dibangun. Israel dengan sengaja berusaha mengisolasi Iran dalam skema keamanan regional yang baru.   Hezbollah merespons dengan cukup keras, menyatakan bahwa posisi mereka tidak akan bergeser.   Bagi Teheran, selama Israel tidak menghentikan serangan udara, negosiasi nuklir di Swiss menjadi tidak relevan. Ketegangan ini menjadi kerikil tajam yang terus menghambat setiap kemajuan diplomasi.   Probabilitas terciptanya perdamaian permanen setelah Memorandum Islamabad sangatlah rendah. Perjanjian ini pada dasarnya adalah instrumen manajemen konflik yang dipaksakan oleh keterbatasan ekonomi, bukan peta jalan menuju stabilitas.   Kontradiksi struktural mengenai Selat Hormuz dan nasib Hezbollah menjadi sumbu bom waktu yang siap meledak.   Jadi dunia kemungkinan besar hanya akan melihat pergeseran bentuk konflik, dari perang terbuka menjadi bentrokan laut yang presisi.   Timur Tengah akan tetap terjebak dalam ketidakpastian, di mana pihak-pihak yang terlibat terus bermain di ambang kehancuran. Perdamaian hanyalah waktu tunggu bagi masing-masing pihak untuk mengumpulkan tenaga kembali.   Jika perundingan teknis di Doha tidak mampu menghasilkan terobosan substansial dalam 60 hari, konflik ini akan bertransformasi menjadi gelombang kekerasan yang lebih destruktif.   Memorandum Islamabad sangat berpotensi gagal sebagai solusi komprehensif bagi kebuntuan geopolitik di kawasan tersebut.   Pada akhirnya, kawasan ini tetap menjadi medan laga di mana perdamaian hanyalah ilusi sementara di tengah kepentingan yang saling silang. ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/07/02/051013170/damai-amerika-iran-diambang-kegagalan?page=all#page2