Basa-basi Safari Politik Jokowi via PSI Jannus TH Siahaan : Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.

KOMPAS.COM, 18 Juni 2026

 

 

                                                           

RENCANA mantan Presiden Joko Widodo untuk turun gunung dan berkeliling ke 38 provinsi demi mendongkrak perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengonfirmasi anomali besar dalam lanskap politik nasional.   Alih-alih menjadi potret konsolidasi yang matang, safari politik ini lebih menyerupai strategi keputusasaan dari dinasti politik yang sedang cemas kehilangan jangkar pengaruhnya.   Langkah ini sekaligus menelanjangi rapuhnya fondasi institusional PSI yang sejak awal berdiri gagal menyapih diri dari ketergantungan akut pada figur tunggal.   Ketika partai politik yang mengeklaim diri sebagai wadah kaum muda dan progresif harus menyandarkan nasibnya pada sisa-sisa daya pikat seorang pensiunan penguasa, di sanalah kritik atas kegagalan pelembagaan partai harus dimulai.   Bagi PSI, Joko Widodo bukan hanya mentor politik atau kompas ideologis, tapi episentrum dari seluruh narasi eksistensi partai.   Gejala kelangkaan figur internal yang memiliki daya pikat elektoral organik memaksa partai ini mengambil jalan pintas dengan mempersonalisasikan struktur kepemimpinannya demi trah biologi sang mantan presiden.   Pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum hanya dalam hitungan hari setelah bergabung menjadi penanda paling vulgar dari hilangnya meritokrasi internal.   Jargon tegak lurus bersama Jokowi yang terus didengungkan menjadi bukti bahwa partai ini tidak bertumpu pada kekuatan gagasan, basis kader akar rumput yang militan, atau program kerja yang membedakannya secara substansial dari partai lain.   PSI terjebak dalam model personalisasi politik ekstrem yang membuat masa depan organisasinya sangat rentan runtuh begitu figur utama yang mereka dewa-dewakan tidak lagi berada di puncak kekuasaan.   Baca juga: Generasi Muda Mulai Lelah dengan AI   Masalah mendasar dari strategi safari nasional ini adalah pengabaian terhadap hukum penyusutan hasil elektoral setelah seorang pemimpin melepaskan jabatannya.   Peluang untuk mengonversi sisa-sisa suara pendukung fanatik Jokowi pasca-2024 tergolong sangat berat karena hilangnya instrumen kekuasaan struktural.   Selama sepuluh tahun memimpin, daya pikat elektoral Jokowi disokong secara masif oleh instrumen negara, mulai dari distribusi bantuan sosial yang masif, instruksi kepada aparat teritorial, hingga kendali atas penentuan kebijakan strategis.   Ketika semua fasilitas koersif tersebut lepas, kedatangan sang mantan presiden di daerah-daerah tidak lebih dari sekadar tontonan nostalgia kultural belahan jiwa masa lalu.   Memindahkan basis massa yang nasionalis-tradisional dari partai-partai besar ke partai gurem membutuhkan lebih dari sekadar lambaian tangan dan swafoto seorang purnatugas.   Realitas pahit ini terpampang jelas jika menengok rekam jejak elektoral PSI dalam dua pemilu terakhir yang secara konsisten gagal menembus ambang batas parlemen empat persen.   Pada Pemilu 2019, PSI hanya meraup 2,65 juta suara atau sekitar 1,89 persen. Alih-alih berbenah dan membangun akar rumput yang mandiri, PSI justru melipatgandakan taruhannya pada Pemilu 2024 dengan memasang baliho raksasa bertuliskan "PSI Partai Jokowi" di seluruh penjuru negeri.   Hasilnya tetap berujung pada kegagalan di tingkat nasional, di mana mereka hanya meraih 4,26 juta suara atau 2,81 persen.   Meskipun ada pertumbuhan kursi di tingkat DPRD Provinsi, seperti lonjakan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua, perluasan itu terjadi di kantong-kantong wilayah yang secara kultural fanatik terhadap Jokowi, bukan karena keberhasilan penetrasi ideologi partai.   Pergeseran ini menegaskan bahwa PSI hanya mampu memanen suara di tempat di mana bayang-bayang personal Jokowi masih tersisa, sementara di pusat-pusat pertumbuhan urban yang menjadi modal awal mereka di Jakarta, perolehan suaranya cenderung stagnan.   Kegagalan berulang PSI dalam pemilu legislatif mengonfirmasi absennya efek ekor jas yang otomatis. Ada perbedaan mencolok antara modal politik personal Jokowi dan realitas jaringan partai penyokongnya pada Pilpres 2014 dan 2019.   Kemenangan besar Jokowi dalam dua Pilpres tersebut digerakkan oleh mesin politik raksasa dari partai-partai mapan seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB yang memiliki basis sosiologis yang mengakar kuat.   Pemilih di Indonesia mempraktikkan pembelahan pilihan politik secara tegas, di mana mereka memilih Jokowi sebagai presiden, tapi loyalitas legislatif mereka tetap kembali ke partai asal masing-masing.   Narasi elitis PSI yang pada pemilu-pemilu sebelumnya sering menyerang partai nasionalis lain justru menciptakan antipati di kalangan pemilih loyal Jokowi yang berada di partai-partai besar tersebut.   Pemilih menyadari bahwa Jokowi secara formal bukanlah kader, apalagi pemilik sah dari PSI, sehingga seruan untuk mencoblos partai ini dianggap sebatas angin lalu di bilik suara.   Baca juga: Siapa yang Membiarkan Sell Indonesia?   Melalui lensa teori pilihan rasional, misalnya, rencana safari ke 38 provinsi ini memikul beban biaya fisik dan psikologis yang sangat tinggi bagi seorang mantan presiden, sementara manfaat elektoral yang dihasilkan belum tentu sebanding.   Bagi keluarga atau trah politik Jokowi, mengamankan PSI sebagai sekoci politik mandiri merupakan hal rasional jangka panjang agar tidak terus didikte atau bergantung pada belas kasihan partai-partai besar di koalisi pemerintahan baru.   Langkah ini patut dibaca sebagai pemenuhan beban moral politik keluarga untuk menyelamatkan karier politik sang anak bungsu yang telanjur basah memimpin partai tanpa kepastian lolos ke Senayan.   Namun, politik praktis tidak digerakkan oleh ikatan emosional keluarga semata, melainkan oleh kalkulasi insentif yang nyata dan terukur.   Dalam pendekatan klientelisme dan jaringan patronase, misalnya lagi, efektivitas metode blusukan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya material.   Tanpa adanya otoritas legal untuk memobilisasi birokrasi, menggerakkan pejabat kepala daerah, atau menyalurkan anggaran negara, kedatangan Jokowi tidak memiliki daya tawar yang memaksa.   Jaringan relawan yang dulu militan terancam mengalami pragmatisme ketika sang patron tidak lagi berada di puncak kekaisaran birokrasi yang mampu mendistribusikan keuntungan politik secara langsung.   Massa mungkin akan tetap datang berbondong-bondong memenuhi lapangan untuk melihat sang mantan presiden karena faktor popularitas masa lalu.   Namun, popularitas tersebut tidak akan pernah otomatis bermutasi menjadi suara di dalam kotak TPS jika PSI tidak mampu menyediakan calon legislatif lokal yang kuat secara logistik dan sosiologis di daerah pemilihan masing-masing.   Pengenalan figur semata-mata tidak pernah sama dengan keputusan politik untuk mencoblos.   Melihat kalkulasi yang rumit tersebut, masa depan kolaborasi politik antara Jokowi dan PSI hingga Pemilu 2029, tampaknya akan menghadapi tembok tebal realitas.   Skenario yang paling mungkin terjadi adalah stagnasi dan pemantapan posisi PSI sebagai partai gurem yang abadi.   Jika PSI tetap mengandalkan metode jualan figur tunggal yang bergerak tanpa dukungan instrumen kekuasaan negara aktif, suara partai ini diproyeksikan akan kembali tertahan di kisaran dua hingga tiga persen, menjadikannya penonton di luar Senayan untuk ketiga kalinya.   Safari ke puluhan provinsi hanya akan menguras energi logistik yang sangat besar tanpa hasil maksimal seiring memudarnya magnitudo politik seorang mantan pemimpin dan munculnya episentrum kekuasaan baru yang memegang kendali penuh atas arah politik nasional saat ini.   Baca juga: Pak Marhaen dan Office Boy   Variabel penyelamat PSI sesungguhnya tidak lagi berada di tangan Jokowi yang sudah purnatugas, tapi sejauh mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mau dan mampu menyusupkan kepentingan PSI ke dalam struktur kekuasaan aktif yang dipegangnya.   Dalam konteks ini, safari politik Jokowi hanyalah berfungsi sebagai pembuka pintu aspek kultural yang bernada nostalgia, sementara eksekusi strukturalnya tetap membutuhkan jejaring kekuasaan aktif yang memegang otoritas negara.   Jika investasi politik melalui safari nasional ini terbukti merugi dan gagal mendongkrak elektabilitas secara signifikan, trah politik Jokowi pada akhirnya harus realistis untuk melakukan negosiasi ulang atau fusi dengan partai nasionalis lain yang lebih mapan demi menyelamatkan eksistensi politik mereka.   Dengan kata lain, rencana keliling Indonesia ini pada akhirnya akan menjadi ujian akhir apakah pesona personal seorang mantan penguasa masih memiliki taji di hadapan sistem politik yang kian pragmatis dan transaksional. ●

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/06/18/07300061/basa-basi-safari-politik-jokowi-via-psi?page=all#page2