Satuan Para Penikmat Gizi Anton Septian :  Redaktur Eksekutif Tempo

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Dalam hal kebijakan publik, para Panglossian menganggap pemerintah selalu beriktikad baik sehingga setiap kebijakan pasti bertujuan baik pula.   ·      Sejak awal, desain program MBG menyediakan banyak celah untuk korupsi dan pemborosan anggaran.   ·      Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah mengetahui bahwa MBG bermasalah, tapi membiarkan dulu sebelum membenahinya.   DALAM novelnya, Candide, Voltaire memunculkan karakter Profesor Pangloss, filsuf yang kelewat berprasangka baik. Pangloss berkeras bahwa yang dialami setiap orang adalah takdir terbaiknya, walaupun orang tersebut menghadapi penderitaan yang parah. Dalam satu kondisi, optimisme Pangloss mirip dengan fatalisme yang menyerahkan diri pada nasib yang tak bisa diubah.   Dalam hal kebijakan publik, para Panglossian menganggap pemerintah selalu beriktikad baik sehingga setiap kebijakan pasti bertujuan baik pula. Seolah-olah para pengambil kebijakan adalah malaikat yang tak pernah alpa. Kenyataannya, selain diputuskan oleh makhluk yang daif bernama manusia, banyak kebijakan lahir dari kondisi yang tidak ideal.   Michael Howlett dan kawan-kawan dalam Bad Public Policy: Malignity, Volatility, and the Inherent Vices of Policymaking mengkritik studi kebijakan yang terlalu optimistis seperti keyakinan para Panglossian. Menurut Howlett dan kawan-kawan, suatu kebijakan disebut buruk bukan semata-mata karena gagal mencapai target, melainkan juga lantaran desain awal, niat, proses, hingga hasilnya memang menyimpang dari kepentingan publik.   Karena itu, pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan bahwa makan bergizi gratis (MBG) adalah program yang baik tapi pelaksanaannya saja yang bermasalah jelas keliru. Sejak awal, desain programnya menyediakan banyak celah untuk korupsi dan pemborosan anggaran.   Penggunaan yayasan sebagai mitra proyek memunculkan praktik penerima manfaat (beneficial owner). Nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dan dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, tak tertera di atas kertas, tapi merekalah penerima manfaat sesungguhnya.   Belakangan, setelah liputan kami pada Juni 2026 mengungkap kaitan mereka dengan sejumlah dapur MBG, Kejaksaan Agung mengatakan yayasan yang terafiliasi dengan mereka mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari.   Lalu tiadanya indikator kelayakan yang transparan menyebabkan jual-beli titik dapur MBG marak. Buruknya tata kelola membuat kuota satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan sebarannya dengan mudah dibengkakkan dari target awal 21 ribu menjadi 27.877 titik.   Kelebihan ribuan dapur fiktif ini sengaja dibuat demi menyerap insentif operasional yang diberikan secara pukul rata, tanpa basis data yang akurat. Menurut Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, pemborosan insentif mencapai Rp 1 triliun tiap bulan.   Belum lagi pengadaan nonpangan yang diklaim sebagai sarana pendukung MBG, seperti ribuan sepeda motor listrik, televisi dan tablet, serta sepatu.   Dalam hal ini, Presiden Prabowo punya andil karena menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi landasan bagi penunjukan langsung dalam pengadaan bernilai besar lantaran merupakan program prioritas pemerintah dan arahan Presiden. Mekanisme pengadaan di luar kelaziman inilah yang menyebabkan korupsi dalam proyek MBG rentan terjadi.   Menurut Luhut, pelaksanaan MBG semestinya dilakukan secara bertahap, didahului dengan proyek rintisan. Berbagai masalah mencuat lantaran proyek dijalankan terburu-buru. Sekarang, kata Luhut, MBG sudah baik, tinggal dipoles kanan-kiri.   Pernyataan Luhut mewakili kaum Panglossian. Jika kita berbaik sangka, mereka adalah orang-orang yang naif, yang menaruh prasangka bahwa program ini memang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Tapi jangan lupa ada juga yang mendukung MBG karena program ini memberikan keuntungan pribadi atau dapat digunakan untuk mencari muka di depan Prabowo.   Dalam sebuah siniar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah mengetahui bahwa MBG bermasalah, tapi ia membiarkan dulu sebelum membenahinya.   Jika memang sudah lama mengetahuinya, tak semestinya Presiden membiarkan masalah dalam proyek itu menggelembung sampai pecah. Makin lama dia membiarkan, makin banyak duit negara yang lesap.   Sampai di sini kita bisa memahami mengapa MBG merupakan program yang buruk dari ujung ke ujung. Bahkan untuk memperbaikinya perlu ada korupsi besar-besaran yang terbongkar lebih dulu. ●   Sumber :    https://www.tempo.co/prelude/sampul-tempo-satuan-para-penikmat-gizi-2273676