TI: Korupsi Bukan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Friski Riana :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 12 Juli 2026

 

 

                                                           

·      François Valérian menyatakan pemberantasan korupsi mendukung pertumbuhan ekonomi.   ·      Ia menilai Patriot Bond atau Merah Putih Bond rawan menjadi medium pencucian uang.   ·      Menurut dia, penguasa tak bisa mereformasi diri sendiri tanpa ada tekanan dari warga negara.   TERPILIH sebagai Chair of Transparency International pada 2023, François Valérian menghadapi tantangan dalam memimpin sekitar 100 kantor cabang pegiat antikorupsi itu. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, dua kantor organisasi nirlaba tersebut di Rusia dan Venezuela mendapat represi dari aparat pemerintah setempat.   Di Venezuela, sejumlah staf teknologi informasi meninggalkan negara itu setelah Nicolás Maduro memenangi pemilihan umum yang diwarnai berbagai kecurangan pada Juli 2024. Eksodus itu bertujuan menghindari penangkapan oleh penguasa Venezuela. Rezim Maduro—yang diculik pemerintah Amerika Serikat pada Januari 2026—keras kepada masyarakat sipil.   Di Rusia tak jauh berbeda. “Ada banyak negara yang tidak memiliki ruang bagi masyarakat sipil,” kata Valérian saat berkunjung ke kantor Tempo di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026. Warga negara Prancis itu datang bersama Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia J. Danang Widoyoko.   Dalam wawancara selama sekitar satu setengah jam dengan tim Tempo, Valérian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya di Indonesia, lembaga antirasuah di banyak negara turut kehilangan sumber daya dan independensi mereka.   Dia juga menyampaikan pandangan terhadap kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto dan kritik atas Patriot Bond, obligasi yang akan membuat pembelinya bebas dari hukuman pidana. Doktor sejarah dari Université Paris Nanterre, Prancis, itu juga membahas tren pemusatan kekuasaan yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.   Transparency International turut mendorong pembentukan KPK. Anda melihat terjadi pelemahan KPK?   Pelemahan KPK memang sudah lama menjadi perhatian dan dikritik Transparency International Indonesia selama bertahun-tahun. Ini juga kekhawatiran kami di banyak negara. Lembaga antikorupsi kehilangan sumber daya dan independensinya. Padahal mereka membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai serta kebebasan dari campur tangan politik.   Salah satu alasan pelemahan adalah KPK dianggap menghambat investasi dan pembangunan....   Pemberantasan korupsi justru baik bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya. Korupsi bukan mesin penggerak atau bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Jika perekonomian dibangun di atas praktik korupsi, mungkin akan ada banyak proyek terlaksana. Tapi proyek tersebut belum tentu bermanfaat untuk masyarakat. Di berbagai negara, ada banyak proyek infrastruktur yang akhirnya tak memberikan manfaat untuk rakyat.   Pelemahan lembaga pemberantasan korupsi juga terjadi di negara lain?   Dalam tiga dekade terakhir, kami bersama organisasi masyarakat sipil, media independen, dan pemerintah yang memiliki niat baik cukup berhasil mendorong lahirnya berbagai aturan serta lembaga antikorupsi seperti KPK di Indonesia. Faktanya, di sebagian besar negara di dunia terdapat kesenjangan yang sangat besar antara aturan dan kenyataan di lapangan. Kini tuntutan kami adalah semua perangkat tersebut benar-benar berfungsi dengan semestinya.   Apa yang dapat dilakukan masyarakat sipil dengan melemahnya lembaga seperti KPK?   Yang paling penting adalah mobilisasi masyarakat sipil yang damai. Sangat penting organisasi masyarakat sipil dan media dapat menjalankan tugas mereka, memberikan informasi kepada publik serta meningkatkan kesadaran soal pentingnya isu-isu ini dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kesadaran masyarakat dan mobilisasi warga untuk menuntut perubahan, perubahan besar tak akan terjadi.   Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) Indonesia terus turun. Gejala apa ini?   Kita keliru kalau memandang Indeks Persepsi Korupsi semata-mata sebagai peringkat negara. Seolah-olah ada negara berkinerja buruk, ada pula yang paling bersih. Sebab, ada yang saya sebut sebagai “physics of dirty money”, hasil korupsi mengalir dari negara dengan skor CPI rendah ke negara yang mendapat skor tinggi. Pelaku korupsi senang mencuri uang di negara yang institusinya relatif lemah atau tidak efektif, tapi mereka lebih suka menyimpan dan menginvestasikan uang tersebut di negara-negara yang memiliki institusi yang lebih kuat.   Bagaimana cara mencegah physics of dirty money?   Semua negara harus bekerja sama memerangi ekonomi korupsi yang bersifat global. Setiap tahun sekitar US$ 1 triliun dicuri melalui praktik korupsi, kemudian mengalir keluar dari sejumlah besar negara, lalu akhirnya diinvestasikan hanya di segelintir negara.   Bagaimana para pemimpin global melihat persoalan korupsi saat ini?   Saat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, yang juga dihadiri pemerintah Indonesia, diselenggarakan pada Desember tahun lalu, para pemimpin negara berpidato. Ada kesan seolah-olah persoalan korupsi sudah selesai, menjadi masa lalu, dan langkah mengalahkannya telah dilakukan. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Yang benar-benar dibutuhkan adalah penegakan hukum yang efektif. Namun persoalannya bukan hanya penegakan hukum.   Lantas apa?   Penegakan hukum hanya bisa berjalan jika didukung sistem politik yang punya mekanisme checks and balances (pengawasan dan perimbangan). Konsentrasi kekuasaan tidak menciptakan kondisi yang memungkinkan penegakan aturan berlangsung efektif atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Anda tidak bisa melawan penyalahgunaan kekuasaan dengan memusatkan kekuasaan.   Saat ini hampir semua partai merapat ke pemerintah....   Fenomena ini terjadi di banyak negara di dunia. Ada tren pemusatan kekuasaan, dan itu jelas tidak baik karena membuat semua sistem lebih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.   Kebebasan ruang sipil di Indonesia juga menyempit....   Pada dasarnya, kekuasaan tidak dapat mereformasi dirinya sendiri tanpa ada tekanan dari warga negara. Itu mustahil. Akan selalu ada godaan menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, kita membutuhkan ruang sipil yang sehat. Kami prihatin melihat ruang sipil makin sempit di banyak negara.   Apa penyebab menyempitnya ruang sipil?   Sampai batas tertentu, di banyak negara, lembaga-lembaga dan pemerintahan demokratis gagal memenuhi janji demokrasi, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan buat kepentingan pemegang kekuasaan. Ketika hal itu terjadi secara sistematis dan mengakar, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada institusi mereka. Kaum muda jadi putus asa. Mereka merasa masa depannya telah dirampas.   Bagaimana dampaknya?   Dalam kondisi seperti itu, masyarakat bisa mulai tertarik pada solusi-solusi yang bersifat otoriter. Mereka mungkin tertarik kepada tokoh atau politikus yang mengatakan akan lebih baik dan efisien jika kekuasaan dipusatkan di tangan segelintir orang atau hanya satu partai. Padahal kita tahu bahwa, dalam jangka pendek, menengah, panjang, hal itu tidak akan berhasil karena yang terjadi hanyalah pemusatan penyalahgunaan kekuasaan.   Pemerintah Indonesia menerbitkan Patriot Bond yang memberikan impunitas kepada pembelinya. Apa risiko skema tersebut?   Kita harus sangat mewaspadai segala sesuatu yang berpotensi menjadi sarana pencucian uang. Instrumen penting untuk mencegahnya adalah transparansi soal beneficial owner atau penerima manfaat yang sebenarnya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui siapa di balik badan hukum yang membelinya sehingga obligasi itu tak mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang tampak sah. Pemerintah pun harus mengutamakan transparansi soal utang yang dihimpun serta menjelaskan proyek apa yang akan dibiayai dengan utang tersebut. Pemerintah memang memperoleh dana, tapi pada akhirnya rakyat yang harus melunasinya.   Transparansi seperti apa yang perlu diterapkan agar Patriot Bond tidak rentan terhadap konflik kepentingan?   Harus ada pelaporan keuangan yang memadai mengenai kondisi keuangan dan aktivitas yang dijalankan entitas-entitas tersebut. Jika entitas-entitas itu terlibat pengadaan barang dan jasa pemerintah atau ditugasi melakukan investasi publik di bidang infrastruktur, proses tender harus berlangsung transparan, dengan aturan yang jelas dan terbuka. Kontrak-kontrak publik yang dihasilkan juga harus dipublikasikan dan diketahui masyarakat.   Apa yang akan terjadi jika prosesnya tidak transparan?   Selalu ada risiko terjadi pengaturan di balik layar. Orang yang sama pada dasarnya berada di dua sisi meja, yaitu sebagai pengambil keputusan sekaligus pihak yang memenangi kontrak. Mereka akan menaikkan harga (overpricing), tapi memberi hasil yang jauh di bawah yang dijanjikan (underdelivering). Itulah persoalan mendasar dalam korupsi ataupun konflik kepentingan. Merekalah yang memperoleh kontrak dan mengambil keuntungan berlebihan dengan menaikkan biaya dan mengurangi kualitas pekerjaan. Masyarakat menanggung kerugiannya.   Program populis Prabowo, seperti makan bergizi gratis, ditengarai menjadi ajang korupsi. Apa penilaian Anda?   Di Peru pernah terjadi skandal besar yang berkaitan dengan program makanan gratis yang terutama didistribusikan ke sekolah dan universitas di perdesaan, termasuk di wilayah yang dihuni banyak masyarakat adat. Dalam kasus tersebut, dana program itu dicuri. Korupsi sama sekali bukan kejahatan tanpa korban, malah menciptakan sangat banyak korban. Yang paling parah terkena dampak adalah kelompok masyarakat miskin. Yang paling rentan secara sosial adalah mereka yang paling bergantung pada layanan publik dan penggunaan uang negara.   Ada pandangan bahwa pengawasan yang ketat akan memperlambat pelaksanaan program. Anda sepakat?   Kami sering mendengar argumen tersebut. Sepuluh atau 20 tahun lalu, argumen bahwa transparansi menghambat kecepatan mungkin lebih sulit dibantah. Pada era digital saat ini, transparansi dan kecepatan sepenuhnya dapat berjalan bersamaan. Dengan berbagai perangkat digital yang memungkinkan informasi publik disampaikan secara cepat dan efektif, kita bisa tetap transparan sekaligus efisien. Dengan mengandalkan teknologi informasi, konflik kepentingan antara pengambil keputusan dan pemenang tender dapat dideteksi.   Banyak kasus korupsi terungkap di Indonesia. Apakah ini berarti penegakan hukum berjalan baik atau sistem tata kelola pemerintahan masih sangat lemah?   Itu dilema yang selalu muncul ketika ada kasus korupsi besar. Menurut saya, kedua pandangan tersebut benar. Yang paling penting, korupsi benar-benar ditindak. Di banyak negara, kasus korupsi besar tak muncul bukan karena tidak ada, melainkan lantaran masyarakat tak mengetahui korupsi yang terjadi. Karena itu, selalu menjadi pertanda baik ketika kita melihat ada penyelidikan terhadap kasus korupsi, terutama jika penyelidikan itu dilakukan secara efektif.   Di banyak negara, seperti Indonesia dan Nepal, anak muda mulai makin aktif merespons isu korupsi....   Beberapa tahun terakhir, terjadi gerakan anak muda yang memicu revolusi. Di Sri Lanka pada 2022, Bangladesh pada 2024, serta Nepal dan Madagaskar tahun lalu. Kita bisa melihat bahwa, di negara-negara dengan tingkat korupsi sangat tinggi, generasi muda merasa masa depan mereka dirampas. Dalam kondisi seperti itu bisa saja muncul revolusi, meskipun tindakan tersebut bukan hal yang diserukan Transparency International. Kami menjunjung prinsip non-kekerasan. Namun jelas ada situasi ketika kaum muda merasa tidak memiliki pilihan selain turun ke jalan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/wawancara/korupsi-pertumbuhan-ekonomi-pembangunan-2275146