Senin, 07 November 2016

Membangkitkan Tradisi Besar Kemaritiman

Membangkitkan Tradisi Besar Kemaritiman
Restu Gunawan  ;   Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia;
Saat ini Kasubdit Diplomasi Budaya Dalam Negeri Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud
                                                    KOMPAS, 07 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dua tahun sudah pelaksanaan program besar bangsa Indonesia tentang pembangunan poros maritim. Begitu pentingnya program ini sehingga perlu dibentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman, yang selama dua tahun menterinya sudah berganti tiga kali pula. Ini menunjukkan target besar dari program ini belum memenuhi harapan pemerintah.

Program-program besar sudah dimulai, misalnya pembangunan pelabuhan berskala internasional, transportasi antarpulau dan kawasan, percepatan bongkar muat pelabuhan, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur maritim yang dilakukan secara terus-menerus, yang merupakan bagian dari tradisi kecil (little tradition), sangatlah penting. Namun, untuk memperkuat ”tradisi kecil” tersebut perlu didukung oleh penguatan pembangunan tradisi besar (great tradition) kemaritiman yang lebih mengedepankan alam pikir dan perilaku sehingga akan terbentuk karakter kemaritiman bangsa Indonesia.

Tradisi besar inilah yang disingkirkan oleh pemerintah kolonial ketika ”membangun” kekuatan maritim di Indonesia. Pada masa kolonial, Belanda berhasil menghancurkan tatanan budaya besar kemaritiman bangsa Indonesia.

Belanda memang membangun pelabuhan-pelabuhan besar dan kapal-kapal yang menghubungkan antarpulau di Kepulauan Nusantara. Namun, pada saat bersamaan, Belanda mematikan pula tradisi kemaritiman bangsa Indonesia, dengan membuat sejumlah peraturan dan perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal yang mereka taklukkan lewat peperangan.

Sebutlah perjanjian Bongaya (1667) yang melarang nelayan Bugis-Makassar melakukan pelayaran di luar pulau-pulau sekitar Makassar, kecuali ada izin dari penguasa kolonial. Hal ini tentu mematikan tradisi besar kemaritiman orang laut Bugis-Makassar.

Juga perjanjian raja-raja Mataram dengan Belanda tentang pengelolaan pantai utara Jawa, yang telah menghancurkan pula tradisi melaut orang Jawa. Padahal, jauh sebelum Belanda menguasai Nusantara, mereka sudah terbiasa melakukan pelayaran antarwilayah. Bahkan, sejarah pun mencatat betapa kekuatan ”angkatan perang” Kerajaan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus—saat ini sang pangeran masih berusia 17 tahun—pernah melakukan penyerangan ke Malaka pada awal abad ke-16.

Tradisi besar kemaritiman Indonesia sudah ada sejak bangsa- bangsa di Kepulauan Indonesia melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia jauh sebelum Belanda datang. Para pelaut Indonesia telah mengarungi lautan dari Tiongkok hingga India, bahkan sampai ke Afrika pada awal milenium pertama.

Dalam catatan Tome Pires (Suma Oriental), misalnya, dikatakan bahwa Malaka adalah pelabuhan terbesar dan teramai pada abad ke-15 dengan penduduk sekitar 190.000 orang. Para pedagang berdatangan dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Persia, India, dan Tiongkok.

Begitu juga Samodra Pasai (Ferlac) telah menjadi kerajaan yang cukup maju pada abad ke-12, catat Ibnu Battuta dalam bukunya. Begitu juga I Tsing yang mencatat pada abad ke-7 bahwa Chili Foshi (Sriwijaya di Sumatera) dengan ibu kotanya di Foshi merupakan pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju setelah Nalanda di India. Bahkan, I Tsing menyarankan agar para biksu sebelum belajar ke India belajar terlebih dahulu di Foshi.

Pertanyaan besar yang muncul: bagaimana membangkitkan kembali tradisi besar kemaritiman Indonesia tersebut yang sudah terkubur dalam tradisi agraris yang setengah hati pula?

Sejarah dan poros maritim

Begitu pentingnya laut, sampai-sampai ada pandangan bahwa pada masa mendatang kehidupan sesungguhnya akan ditentukan oleh siapa yang mampu ”menguasai” laut. Kesadaran semacam ini yang sudah dibangun sejak dulu, misalnya oleh Inggris Raya, lewat untaian kata penuh semangat bahwa: ”Barang siapa menguasai gelombang, dialah yang akan menguasai perdagangan. Barang siapa menguasai perdagangan, dialah yang akan menguasai dunia!”

Maka, tak berlebihan jika komunitas sejarawan di Indonesia dalam Konferensi Nasional Sejarah X, 7-9 November 2016, khusus mengusung tema ”Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah”. Lewat tema yang diangkat ini, tentu sasaran yang ingin dituju adalah untuk memperkuat landasan dalam pembangunan poros maritim Indonesia.

Sejarah sebagai proses belajar membuktikan bahwa negara yang menguasai laut telah melahirkan bangsa yang maju dan sejahtera. Apalagi diyakini bahwa pada masa mendatang kehidupan berada di laut. Aktivitas pelayaran berperan menghubungkan pulau-pulau dan mengintegrasikan bagian-bagian benua melalui kawasan-kawasan lautnya. Meskipun pertumbuhan angkutan udara dan pengangkutan darat semakin besar, sebagian besar perdagangan dunia masih akan bertumpu pada pelayaran di laut. Hampir 80 persen perdagangan dunia melalui laut.

Begitu pentingnya laut, maka pembangunan ”tradisi besar kemaritiman” dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pendidikan vokasi yang sekarang digiatkan oleh pemerintah tentu butuh sumbangan kebudayaan dalam membangkitkan memori tentang kejayaan di laut. Rasa bangga terhadap budaya ini akan memberikan rasa percaya diri bagi anak-anak didik.

Selain itu, sudah saatnya siswa diajak untuk mengenali budaya bahari melalui tembang, nyanyian, tradisi kelautan, dan juga teknologi kelautan yang semakin berkembang. Untuk itulah, mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sudah terlalu lama kita memunggungi laut, kini saatnya laut ditempatkan sebagai halaman depan rumah Indonesia. Kita berharap konferensi sejarah kali ini memberikan sumbangan penting dalam memperkuat pendidikan vokasi dan karakter bangsa, yaitu bangsa pelaut.

Jika Seminar Sejarah Nasional tahun 1957 menghasilkan sebuah pandangan baru tentang sejarah Indonesia dari Neerlando Sentris ke Indonesia Sentris, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu ikatan kuat dalam membangun nasionalisme melalui sejarah nasional yang kuat. Dari pandangan inilah muncul gelar pahlawan nasional yang dasarnya adalah tokoh yang dulunya melawan Belanda sehingga dianggap pemberontak diangkat menjadi pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional dicetuskan pertama kali pada tahun 1959 diberikan kepada Abdul Muis. Selain itu, juga adanya perubahan terhadap buku-buku teks sejarah yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai aktor dalam gerak dinamika bangsa Indonesia.

Mengapa Seminar Sejarah Nasional 1957 berhasil meletakkan arah baru pembangunan karakter bangsa? Hal itu tak lain karena seminar diselenggarakan dalam suasana bangsa Indonesia tengah mengalami semangat baru dan suasana politik liberal yang revolusioner dan menyala- nyala.
Untuk itulah, dalam suasana politik saat ini yang sangat mendukung, terutama jika dikaitkan dengan Nawacita dan arah baru pembangunan Pemerintah Indonesia, sejarah pun punya peran yang sangat besar. Sudah selayaknya jika konferensi ini dapat meletakkan dasar-dasar pembangunan karakter bangsa dan mendukung pembangunan poros maritim, khususnya dalam membangkitkan ”tradisi besar kemaritiman” Indonesia, yang sudah lama tenggelam dalam persaingannya dengan budaya agraris yang setengah hati pula.