Minggu, 06 November 2016

Kunjungan Jokowi ke Papua

Kunjungan Jokowi ke Papua
Neles Tebay ;   Pengajar pada STF Fajar Timur;
Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura
                                                    KOMPAS, 05 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Setelah dilantik sebagai Presiden RI yang ketujuh tahun 2014, Presiden Joko Widodo bertekad mengunjungi Papua sebanyak tiga kali per tahun. Selama dua tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah lima kali mengunjungi Papua. Suatu hal yang tak pernah dilakukan enam presiden sebelumnya. Banyaknya kunjungan ini memperlihatkan besarnya perhatian Presiden untuk Papua. Pemprov Papua dan Papua Barat pun memberikan penghargaan yang tinggi. Rakyat Papua, terutama yang hidup di tempat-tempat yang dikunjungi Jokowi, menyambut kedatangannya dengan gembira.
Dalam kunjungannya ke Papua, Jokowi dinilai lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, seperti, jalan raya, rel KA, jembatan, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut guna mempercepat pembangunan ekonomi tetapi kurang memberikan perhatian pada penanganan masalah HAM. Padahal, justru pelanggaran HAM yang berlangsung sejak 1963 merupakan masalah yang mendasar bagi rakyat Papua.
Mereka belum pernah mendengar dari Presiden tentang bagaimana pelanggaran HAM masa lalu di Papua akan diselesaikan.
Lima kali kunjungan Presiden ke Papua belum mampu mengurangi, apalagi menghentikan, pelanggaran HAM. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, pada masa pemerintahan Jokowi pun orang Papua masih menjadi korban pelanggaran HAM dalam bentuk penembakan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penangkapan, serta larangan kebebasan berekspresi.
Pelanggaran HAM akan terus berlangsung di tanah Papua karena akar penyebabnya belum diidentifikasi dan diatasi. Rakyat Papua menyadari perhatian yang serius terhadap pelanggaran HAM justru datang dari Pasifik. Hati mereka tersentuh ketika negara-negara Pasifik mengangkat isu pelanggaran HAM Papua dalam forum Melanesian Spearhead Groups, Pacific Island Forum, dan Sidang Umum PBB 2016.
Banyak rakyat Papua melihat manfaat kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dari perspektif HAM. Mereka senang dikunjungi Presiden, tetapi kunjungannya dirasa kurang bermanfaat karena belum memperhatikan penanganan masalah HAM. Sebagai akibatnya, rakyat Papua belum percaya pemerintah mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tiga kasus yang sedang diupayakan penyelesaiannya, yakni Wasior 2001, Wamena 2004, dan Paniai 2014.
Rakyat juga belum percaya pemerintah mampu mengakhiri pelanggaran HAM di tanah Papua. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menghadapi suatu tantangan besar, yakni ketidakpercayaan rakyat Papua. Pemerintah masih perlu berusaha membangkitkan kepercayaan rakyat Papua agar mereka dapat mengarahkan perhatiannya ke Jakarta, bukan ke Pasifik.
Dialog sebagai fondasi
Presiden Jokowi masih punya kesempatan tiga tahun masa pemerintahannya untuk membangkitkan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah. Bagaimana caranya? Seraya Presiden melanjutkan kunjungannya ke Papua, pemerintah perlu melakukan dialog dengan rakyat Papua.
Jokowi tak perlu dinasihati tentang pentingnya dialog dengan rakyat Papua. Sebab, sejak kunjungan pertamanya ke Papua, Desember 2014, Presiden mengakui dialog sebagai suatu kebutuhan rakyat Papua.”Rakyat Papua tak hanya butuh pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan dan pelabuhan, tetapi mereka juga butuh didengar dan diajak bicara,” kata Jokowi di Jayapura. Presiden bahkan menjadikan dialog sebagai fondasi untuk membangun Papua.
Presiden Jokowi telah memilih jalan dialog dalam membangun Papua. Rakyat Papua masih menantikan saat berdialog dengan Presiden. Dalam dialog, rakyat Papua diberikan kesempatan menyampaikan masalah, kebutuhan, dan harapannya.
Dengan berdialog, pemerintah menghormati rakyat Papua sebagai manusia bermartabat dan warga negara Indonesia. Dilibatkan dalam dialog, rakyat Papua akan merasa harga dirinya dihormati dan pandangannya didengarkan pemerintah. Rakyat Papua akan kian percaya kepada pemerintah. Mereka akan punya rasa memiliki terhadap proses dan hasil dialog serta bertanggung jawab atas implementasinya.
Dialog dengan rakyat Papua perlu dirancang dan dipersiapkan. Guna mengatur dan mewujudkan dialog antara pemerintah dan rakyat Papua, Presiden perlu mengangkat satu pejabat sebagai person in charge yang ditugaskan khusus menangani penyelesaian konflik Papua, termasuk mengurus dialog dengan rakyat Papua. Semoga!