Alat Ukur Keberhasilan Pendidikan Riduan Situmorang  ;  Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Doloksanggul-Humbang Hasundutan, Instruktur Sastra Digital Tingkat Nasional

KOMPAS, 7 Oktober 2021

 

 

                                                           

Bagaimana mengukur keberhasilan sekolah? Jawaban teknisnya: dengan memakai tes standar. Maksud kata standar adalah adanya batas minimal yang harus dimiliki sekolah. Kita sempat memilikinya dengan menghadirkan rezim ujian nasional dan belakangan ujian sekolah berstandar nasional.   Pertanyaannya, apakah standar ini telah memacu setiap sekolah untuk minimal mendapatkan batasan paling rendah yang dibuat? Kalau setiap sekolah sudah terpacu, bagaimana hasilnya? Sekilas, hasilnya di ijazah tergolong baik sehingga dengan begitu setiap sekolah berarti sudah terpacu. Namun, sejauh mana ijazah mencerminkan keterpacuan itu?   Bank Dunia (2020) mengeluarkan fakta mengejutkan, bahwa meski rata lama sekolah berada pada angka 12,3 tahun (tamat SMA), kualitas ketercapaian belajarnya justru setara dengan 7,9 tahun (kelas II SMP). Senada dengan itu, dalam studi Amanda Beatty (dkk) berjudul Schooling Progress, Learning Reversall: Indonesia's Learning Profiles Between 2000 and 2014 juga disebutkan bahwa kemampuan berhitung pelajar kelas II SMP pada tahun 2014 setara dengan kemampuan siswa kelas V SD pada tahun 2000.   Artinya, rezim standar pendidikan kita nyata-nyata sudah gagal, bahkan malah mundur. Hanya indah di ijazah, tetapi buruk di lapangan.   Menjadi bumerang   Nah, dari fakta di atas, kiranya tampak bahwa alat ukur yang kita gunakan dalam mencapai standar pendidikan justru menjadi bumerang untuk merusak pendidikan kita sendiri. Kita fokus mengejar angka, lalu lupa menjaga nilai.   Standar pendidikan ujung-ujungnya menjadi tak berstandar. Padahal, secara konstitusional, kita punya standar pendidikan yang ideal: mulai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Namun, pada praktiknya, standar itu tak bernilai sama.   Demi mengejar standar penilaian bertaraf nasional, misalnya, standar-standar lain justru diabaikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa demi mendapatkan nilai UN yang tinggi, proses pembelajaran dibuat justru lari dari lajur standar.   Proses pembelajaran-bermakna berubah menjadi pembelajaran-membahas soal demi soal. Tujuan pendidikan kita difokuskan untuk menjawab soal-soal uji, bukan lagi membahas bagaimana menuntaskan persoalan hidup. Padahal, pendidikan sejatinya adalah alat untuk memupuk keterampilan hidup, bukan untuk mencanggihkan diri dalam membahas soal-soal uji.   Faktanya, rezim keterampilan membahas soal uji terkesan sudah berurat berakar. Bukti kecilnya, hanya untuk ikut Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), siswa disarankan ikut bimbel (bimbingan belajar).   Karena itu, jika ada yang hilang dari pendidikan kita saat ini, maka itu adalah justru jiwa dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan kita menjadi sangat mekanis. Ukurannya selalu dilihat dari pilihan berganda. Tak ada kehidupan berpikir kritis.   Akibatnya, ketika PISA melakukan tes uji, kita selalu berada pada kasta terbawah. Seharusnya, mengingat sepanjang waktu pembelajaran kita habis untuk membahas soal, rasanya tak wajar lagi kita jeblok pada soal uji PISA.   Jika pada akhirnya masih jeblok, maka sudah pasti karena pola belajar kita mekanis dan bernuansa hafalan, tanpa menggugah pikiran kritis. Ibaratnya, siswa belajar tanpa berpikir. Karena itu, kita sambut usulan pemerintah yang memutuskan untuk menukar Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) menjadi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek.   Sebagai turunannya, juga telah mengganti UN dengan Asesmen Nasional (AN). Kiranya ini akan menjadi momen bagi kita untuk kembali belajar dengan melibatkan pikiran kritis. Kiranya juga, dengan AN, kita bisa mengukir dan mengukur prestasi belajar kita.   Sebagaimana diketahui, merujuk pada Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, setidaknya ada tiga alat ukur keberhasilan pendidikan, yaitu (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) memperoleh nilai sikap baik, dan (c) lulus Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.   Ketiga alat ukur keberhasilan tersebut seyogyanya harus dimaknai ulang. Pertama, pengertian "menyelesaikan program pembelajaran" harus lebih pada isi, bukan waktu. Selama ini, poin tersebut dimaknai dengan dangkal karena sekolah diibaratkan cukup sebagai tempat untuk menghabiskan rutinitas dan jadwal di sekolah. Setelah tiba saatnya, maka kita akan dinilai berhasil secara otomatis.   Ironisnya, sekolah dikatakan berhasil jika rentang waktu itu digunakan secara tepat. Tidak ada yang tinggal kelas. Bahkan, akan dinilai semakin berhasil pula ketika ada kelas untuk aklselerasi. Saya tidak mau terlalu jauh ke sana. Hanya memang, adalah kenyataan bahwa sekolah "mewajibkan” agar siswanya selalu lulus dengan cara menginflasi nilai sehingga pembelajaran jauh dari hakikat berpikir.   Ada sekolah, tetapi tak ada belajar. Ada jadwal belajar, tetapi tak ada pembelajaran. Ada jam pembelajaran, tetapi tak ada jam untuk membentuk kedalaman berpikir. Padahal, untuk apa bersekolah jika tak berpikir?   Kronologis   Kedua, pemaknaan pada "memperoleh nilai sikap baik" juga harus tepat. Selama ini, kita memaknai nilai sikap hanya dengan kehadiran siswa dan karakternya. Yang lebih dramatis, karena ada "kewajiban" naik kelas, setiap guru minimal harus membuat predikat "B" pada sikap siswa.   Namun, perlu diperdalam lagi bahwa arti sikap baik tak melulu soal karakter sehingga ketika siswa hadir terus, duduk tenang, mengerjakan tugas seadanya, maka siswa itu sudah dinilai baik. Dalam arti yang sebenarnya, siswa tersebut justru sangat buruk karena memperlakukan proses pembelajaran sebagai sesuatu yang kering. Ia tak bernyawa.   Nah, arti sikap-baik sebenarnya lebih pada semangat, antusiasme, dan proaktivitasnya ketika belajar. Atau, dalam rumus yang mendetail sudah tersuratkan pada profil siswa Indonesia (profil Pelajar Pancasila).   Karena itu, setiap guru harus merangsang agar siswa tak lagi diajarkan untuk duduk tenang dan adem ayem di kelas. Percayalah, sikap baik yang selama ini kita bina dengan adem ayem justru adalah anak kandung dari kebodohan.   Perlu dipahamkan ulang, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bising, tetapi penuh akan dialektika dan terkontrol. Sebaliknya, pembelajaran yang buruk adalah pembelajaran yang tenang, diam, tetapi kerontang.   Terakhir, sebagai puncaknya, kita harus cermat memaknai apa itu "lulus US/M/PK". Jika dicermati, poin (a) dan poin (b) adalah mesin proses untuk bisa meraih poin (c). Setiap ukuran itu adalah jalan panjang yang utuh, bukan terpenggal-penggal. Sebagai sebuah ukuran, sifatnya adalah kronologis, dimulai dari (a) ke (b) sebelum akhirnya ke (c). Faktanya, selama ini, kita cenderung memotong jalan langsung ke (c) sehingga siswa tak menghidupi pembelajaran.   Karena itu, mumpung rezim tes standar sudah dihilangkan, sebaiknya kita kembali ke alat ukur pendidikan yang benar. Tentu tujuannya adalah agar pembelajaran kita semakin bermakna dan bukan lagi mekanis seperti sediakala. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/07/alat-ukur-keberhasilan-pendidikan/

 

 

Musim PKI yang Sepi dan Devaluasi Kapital Simbolik Al-Zastrouw ;  Budayawan, Dosen Pasca Sarjana UNSIA Jakarta, Kepala UPT Makara Art Center UI Jakarta

WATYUTINK, 30 September 2021

 

 

                                                           

Ibarat tanaman, isu PKI adalah tanaman yang berbuah setahun sekali, yaitu setiap akhir bulan September. Di Indonesia, banyak orang yang merawat dan menjaga “pohon” ini karena memiliki manfaat besar bagi pemiliknya. Buah dari “pohon PKI” ini dapat menjadi sumber ekonomi dan kekuatan politik. Bahkan pada momen tertentu, terutama saat ada hajatan politik, harga buah dari “pohon PKI” ini bisa sangat mahal.   Biasanya, saat musim PKI tiba, para broker akan sibuk menjajakan “buah” ini kepada para bandar. Para broker akan memoles “buah” ini dengan berbagai hiasan agar terlihat cantik dan indah demi menarik perhatian para bandar agar mau membeli. Selain itu, para broker juga akan menabur bumbu-bumbu untuk menambah cita rasa agar masyarakat merasa nikmat mengkonsumsinya. Tidak jarang para broker menggunakan bumbu-bumbu agama untuk menambah vitalitas orang-orang yang mengkonsumsi supaya menjadi lebih sangar dan garang.   Pada saat musim PKI tiba, terjadi proses tawar menawar secara sembunyi-sembunyi di balik layar antara para broker dan bandar. Setelah itu terjadi hiruk pikuk di tengah masyarat akibat mabuk “buah PKI” yang disajikan oleh para bandar dan broker. Terjadi proses saling hujat, saling laknat di antara sesama warga bangsa. Bertebaran fitnah, caci maki, olok-olok dengan berbagai macam kata jorok yang penuh kebencian. Inilah kenyataan yang terjadi beberapa tahun terakhir setiap musim PKI tiba.   Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, musim PKI tahun ini tidak begitu heboh dan berisik. Tahun ini hampir tidak ada keributan dan perdebatan yang berarti terkait dengan isu PKI. Beberapa tokoh lama seperti Gatot Nurmantyo, Amien Rais, Alfian Tanjung dan lain-lain yang terus menjajakan isu ini ke publik kurang mendapat respon yang berarti. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih mendapat respon publik terutama saat Gatot Nurmantyo dicegah melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan Kalibata saat peringatan G30S/PKI. Peristiwa ini sempat menjadi perdebatan yang menyita perhatian publik      Dalam konsep modal yang dikonstruksi Bourdieu (1986), isu PKI ini bisa masuk dalam katagori modal simbolik yaitu modal yang dibangun berdasar dialektika pengetahuan dan pengenalan sehingga membentuk prestise bagi individu mupun masyarakat. Dalam konteks isu PKI, pengenalan peristiwa pemberontakan PKI yang diajarkan secara masif dan intensif telah menjadi pengetahuan yang mempengaruhi kesadaran bangsa Indonesia, sehingga menjadi kapital simbolik yang dapat dikuasai oleh sekelompok orang baik secara pribadi maupun bersama.   Ketika suatu isu/peristiwa telah di-create sedemikian melalui berbagai proses sosial sehingga menjadi simbolik maka dia memiliki nilai tukar (kekuatan untuk dipertukarkan). Sang pemilik modal simbolik dapat menggunakannya sebagai kekuatan untuk melakukan negosiasi dengan pemilik modal lain atau menyingkirkan agen (pemilik modal) yang lebih lemah.   Proses pertukaran (konversi) antar kapital (kapital sosial, kultural, simbolik dan ekonomi) ini terjadi secara fluktuatif. Artinya nilai masing kapital mengalami naik turun. Pada saat tertentu, simbolik memiliki nilai yang sangat tinggi dibanding dengan kapital ekonomi. Pada saat seperti ini harga kapital simbolik menjadi mahal. Hukum ekonomi supply and demand berlaku dalam proses konversi antar kapital.   Ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai tukar dari kapital simbolik (juga kapital sosial dan kultural) terhadap kapital ekonomi (Zastrouw, 2009), pertama, momentum politik. Pada saat terjadi hajatan politik seperti pemilu atau pilkada maka harga kapital simbolik menjadi sangat tinggi. Kedua ketika ada konflik. Pada momentum ini kapital simbolik, juga kapital sosial dan kultural, memiliki nilai tukar tinggi baik, karena pada saat ini kapital simbolik diperlukan baik untuk menghentikan ataupun meneruskan konflik. Ketiga, ketika terjadi proses industrialisasi, misalnya untuk membangun pabrik di suatu daerah dan sejenisnya. Pada momentum seperti ini biasanya nilai tukar kapital simbolik sosial maupun kultural akan semakin naik. Keempat, bobot atau kekuatan dari kapital simbolik itu sendiri. Suatu kapital simbolik yang memiliki legitimasi kuat, sangat prestisius dan memiliki pengaruh yang besar, maka akan memiliki nilai yang sangat tinggi.   Berdasarkan pada analisa di atas, Sepinya isu PKI tahun ini menunjukkan adanya beberapa kemungkinan. Pertama, tidak sedang terjadi tarik menarik kepentingan politik yang berarti sehingga tidak memerlukan kapital simbolik sebagai pendukung. Kedua terjadi devaluasi isu PKI sebagai kapital simbolik. Artinya, isu PKI sudah tidak lagi menjadi kekuatan yang diperhatikan dalam percaturan politik karena rakyat sudah bosan dan paham dengan isu tersebut.    Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka ini merupakan lampu kuning bagi para pemilik kapital simbolik ini. Artinya orang-orang yang merawat dan menjaga isu PKI sebagai bahan untuk melakukan negosiasi politik dan menangguk keuntungan ekonomi, harus mulai siap-siap untuk mencari alernatif lain yang bisa dijadikan dijadikan sebagai kapital simbolik. Dan ini artinya kita tidak dapat lagi menyaksikan hiruk pikuk saat musim PKI tiba, atau bahkan tak ada lagi musim PKI karena sudah tidak ada yang peduli. ●   Sumber :  https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Musim-PKI-yang-Sepi-dan-Devaluasi-Kapital-Simbolik