https://www.tempo.co/kolom/gagalnya-ekonomi-komando-prabowo-2269055

Problemnya Adalah Prabowo Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 14 Juni 2026

 

 

                                                           

·      Presiden Prabowo dikabarkan mencari calon Menteri Keuangan yang baru untuk memulihkan kepercayaan pasar.   ·      Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan belum stabil meski disuntik pelbagai kebijakan temporer.   ·      Masalah utama ekonomi Indonesia bukan sosok Menteri Keuangan, tapi proyek boros pemerintah.   SIAPA pun Menteri Keuangan-nya, ekonomi Indonesia akan terus tertekan. Problem utama ekonomi Indonesia bukanlah siapa yang menjadi Menteri Keuangan, melainkan kebijakan fiskal Presiden yang sembrono. Gejolak geopolitik akibat perang Iran versus Amerika Serikat-Israel hanya menambah parah apa yang sudah rusak di dalam negeri.   Karena itu, perbincangan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah calon Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir tak menggoyahkan ketidakyakinan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan memang sempat naik sedikit—meski hanya dua hari. Ini disebabkan oleh keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan imbal hasil obligasi pada 9 Juni 2026.   Kebijakan-kebijakan temporer itu hanya menyentuh efek samping. Ibarat orang sakit, Indonesia mengidap kanker stadium IV yang penanganannya bukan lagi mengobati gejala, melainkan memotong sel mematikan itu. Kanker ekonomi Indonesia adalah proyek prioritas Presiden Prabowo yang boros tapi tak memberi dampak signifikan pada ekonomi. Selain itu, sentralisasi kekuasaan di banyak segi dan intervensi politik ke dalam mekanisme pasar.   Proyek makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, dan belanja alat pertahanan menghabiskan 19 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tiga pos belanja itu tak secara langsung menggerakkan ekonomi. Akibatnya, defisit melonjak mendekati 3 persen dari produk domestik bruto, batas maksimal yang dibolehkan konstitusi. Ekonomi lesu. Pemecatan massal terjadi di mana-mana akibat industri kelimpungan menutup biaya produksi, sementara daya beli masyarakat melemah.   Seperti kata Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan yang dipanggil Prabowo, tugas Menteri Keuangan sederhana: naikkan penerimaan, berutang, atau pangkas belanja. Sejak Prabowo memerintah, pendapatan pajak tak kunjung mencapai target akibat ekonomi lesu. Maka menaikkan tarif pajak ditentang publik karena akan makin memberatkan beban industri dan rumah tangga.   Berutang juga tak mudah. Proyek boros membuat calon pembeli surat berharga negara menjauh karena tak yakin terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah sampai mengiming-imingi mereka dengan imbal hasil besar. Akibatnya, kalaupun berhasil menggaet utang, biayanya juga tak kecil. Ujungnya, berutang pun jadi beban anggaran publik.   Maka tersisa opsi terakhir, yakni memangkas belanja besar, terutama tiga proyek prioritas Prabowo itu plus subsidi bahan bakar minyak. Konflik Timur Tengah membuat harga minyak naik melebihi asumsi APBN 2026. Ditambah kurs rupiah yang melemah, biaya impor dan subsidi bahan bakar lebih mahal berlipat-lipat dibanding sebelumnya. Jika subsidi dipotong, ruang fiskal untuk menggerakkan ekonomi menjadi lebih leluasa.   Lesu akibat kantong yang cekak, pemerintah mengambil langkah koreksi. Mereka misalnya mengurangi biaya proyek makan bergizi gratis dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Biaya dan jumlah gerai koperasi merah putih dipangkas 50 persen. Ada pula inisiatif untuk membatalkan monopoli ekspor oleh Danantara dan keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga.   Upaya koreksi itu bagaimanapun tak secara fundamental memperbaiki remuknya ekonomi Indonesia akibat kapitalisme negara ala Prabowo melalui monopoli dan intervensi politik. Logika Prabowo menjalankan ekonomi bertentangan dengan logika pasar yang menginginkan stabilitas, kepastian, dan transparansi. Maka pemulihan ekonomi Indonesia bukan bergantung pada siapa Menteri Keuangan, melainkan seberapa cepat Prabowo menyadari kekeliruannya dalam membangun ekonomi.   Pemerintah harus secepatnya mengoreksi kekeliruan. Militerisasi pengelolaan hutan lewat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan harus segera dikoreksi. Praktik sungsang seperti pemaksaan penempatan devisa hasil ekspor yang mengganggu arus kas perusahaan harus dihentikan. Bank sentral tak boleh diganggu dan monopoli bisnis oleh Danantara tak boleh dibiarkan. Hukuman pasar terhadap Indonesia hari-hari ini membuktikan ekonomi komando ala Prabowo gagal bekerja. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/gagalnya-ekonomi-komando-prabowo-2269055

 

 

Pilah-Pilih Menteri Keuangan Bagja Hidayat :  Wakil Pemimpin Redaksi Tempo

TEMPO MINGGUAN, 14 Juni 2026

 

 

                                                           

·      Prabowo memanggil tiga orang yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan yang baru.   ·      Penggantian Menteri Keuangan diharapkan dapat memulihkan rontoknya kepercayaan pasar pada cara pemerintah mendesain kebijakan ekonomi.   ·      Problemnya bukan pada siapa yang menjadi Menteri Keuangan, melainkan ketidakmauan Prabowo menyetop pemborosan anggaran.   EKONOMI tampak sebagai ilmu yang rumit dengan jargon dan angka. Padahal, “Ekonomi jauh lebih sederhana dan lebih praktis dari apa yang selama ini kita percayai.” Itu kata Thomas Sowel, ahli ekonomi Stanford University, California, Amerika Serikat. Kalau kata Ha-Joon Chang, ekonom Cambridge University, Inggris, dalam Economics: The User’s Guide, “Sembilan puluh lima persen ilmu ekonomi adalah akal sehat.”   Jika ingin menambahkan, sebaiknya kita kutip Chatib Basri. Ia ekonom Universitas Indonesia yang baru pulang dari Harvard University, Amerika Serikat, sebagai dosen tamu. Chatib juga pernah menjabat Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   Baru-baru ini ia memberikan kuliah dalam sebuah forum. Dia menerangkan, tugas Menteri Keuangan sederhana saja: naikkan, potong, pinjam. Naikkan mengacu pada penerimaan pajak dan bukan pajak. Ini sumber pendapatan untuk membiayai belanja, pembangunan, dan segala keperluan menggerakkan manajemen negara.   Jika tidak bisa menaikkan penerimaan, ya, potong belanjanya sehingga pendapatan yang ada cukup mengongkosi pengeluaran. Apabila masih mungkin, cari pinjaman. Tapi berutang selalu ada biaya, yaitu bunga dan imbal hasil agar orang tertarik meminjamkan uang mereka. Lagi pula utang harus dibayar di kemudian hari. Tetap mengandalkan penerimaan.   Tugas Menteri Keuangan pada era Prabowo Subianto menjadi rumit karena urusan politik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selalu bilang kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat di tengah kurs rupiah yang melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan yang merosot. Selebihnya, ia menyalah-nyalahkan Bank Indonesia karena kemerosotan itu. Padahal rupiah dan IHSG hanya gejala, sumber masalahnya ada di kondisi fiskal.   Cirinya, defisit yang melonjak. Baru triwulan pertama saja, coceng anggaran sudah 0,93 persen atau Rp 240 triliun akibat belanja ugal-ugalan Rp 851 triliun. Jika penerimaan tak mencapai target tapi defisit naik, artinya belanjanya kebanyakan. Maka siapa pun yang punya portofolio di pasar keuangan Indonesia akan cemas, jangan-jangan Indonesia akan bangkrut.   Berutang pun bukan pilihan ketika Indonesia dianggap miskin. Kalaupun ada yang mau memberi pinjaman, mereka pasti meminta bunga tinggi karena risikonya besar. Itu yang terjadi ketika pemerintah menjajakan surat berharga negara. Imbal hasilnya besar sekali.   Maka yang paling realistis sekarang adalah memangkas belanja yang tak perlu. Apa itu? Makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan pembelian alat pertahanan yang mahal. Ketiganya tak mendorong ekonomi masyarakat. Proyek makan bergizi malah dikorupsi.   Jadi, seperti kata editorial Tempo, siapa pun Menteri Keuangan tak penting karena tiga sumber belanja besar itu adalah proyek prioritas Presiden Prabowo. Jika dia sendiri yang mengumumkan penyetopan tiga pos belanja itu, rupiah dan IHSG bakal kembali naik. Apa buktinya?   Akhir pekan lalu, rupiah dan IHSG menguat. Ada beberapa penyebab: anggaran MBG dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, biaya mendirikan koperasi merah putih dipotong separuh, Bank Indonesia dibolehkan menaikkan suku bunga, dan rumor Danantara tak jadi memonopoli ekspor. Ada juga faktor luar seperti harga minyak yang turun karena Amerika berjanji tak menyerang Iran lagi. Faktor luar bisa kita abaikan karena di luar jangkauan. Pelaku pasar bereaksi positif terhadap tiga hal yang terjadi di dalam negeri itu saja.   Artinya, kesehatan fiskal paling utama yang menjadi perhatian pelaku pasar, juga intervensi pemerintah terhadap independensi bank sentral. Selain itu, perdagangan dan transaksi ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar.   Sebetulnya Prabowo bisa menjadi pahlawan seandainya dia membuat keputusan ini: menyetop MBG dengan dalih ada korupsi di Badan Gizi Nasional. Keputusan ini akan dibaca sebagai kepedulian Presiden terhadap perkembangan terbaru. Penangkapan Kepala BGN mengkonfirmasi temuan media dan dugaan banyak orang bahwa BGN adalah “bancakan gizi nasional”. Skala korupsinya harian.   Prabowo tak perlu repot-repot mengganti Menteri Keuangan. Cukup potong belanja besar, alihkan ke proyek padat karya, kurangi pidato tak perlu, lalu jalankan penghematan dan berfokus pada pembukaan lapangan kerja.   Tapi agaknya ekonomi jadi tampak rumit di meja Presiden yang punya banyak kemauan dengan konsep yang tak masuk logika ekonomi, tak diuji dengan kajian, dan kesediaan mendengar pendapat orang. ●   Sumber :    https://www.tempo.co/prelude/sampul-tempo-penganti-menteri-keuangan-2269078