Sabtu, 28 April 2018

”Buku Putih AIPI”

”Buku Putih AIPI”
Terry Mart ;  Fisikawan UI dan Anggota AIPI
                                                         KOMPAS, 27 April 2018



                                                           
Banyak hal menarik yang saya temukan ketika saya melakukan riset fisika di The George Washington University, AS, hampir dua dekade lalu. Mungkin salah satunya adalah letaknya yang hanya beberapa blok dari Gedung Putih.

Namun, yang paling mengesankan adalah pengalaman bertemu dengan pelayan restoran siap saji di sekitar pusat kota Washington DC. Saat itu sang pelayan tampaknya tertarik dengan kaus saya yang bertuliskan Cambridge University sehingga dia berkomentar: ”Wow, Anda dari Cambridge.” Belum sempat saya menjawab, dia melanjutkan pertanyaan mengenai apa yang saya lakukan di DC. Saya katakan bahwa saya melakukan riset fisika partikel. Kembali dia bersemangat, sambil mengatakan, ”Wow, Anda pasti tahu tentang quark!”

Di sinilah saya terkesan. Tampaknya promosi sains di negara Paman Sam ini sudah sangat berhasil sehingga seorang pramusaji restoran memiliki pengetahuan umum tentang fisika partikel. Selang hampir dua dekade kemudian barulah saya menemukan kata kuncinya, yaitu literasi sains.

Literasi sains

Meski berdasarkan beberapa survei seperti PISA (Programme in International Student Assessment) dan TIMSS (Trend International Mathematics and Science Study), AS bukanlah negara dengan tingkat melek sains tertinggi bagi para pelajarnya, kesadaran mayoritas masyarakatnya tentang urgensi sains dalam kehidupan sangat mendukung perkembangan sains di sana.

Tentu saja literasi sains ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya promosi sains yang gencar di media massa, semisal acara sains populer di radio dan televisi yang dipandu oleh fisikawan tamatan Universitas California Berkeley, Michio Kaku. Namun, jika dirunut ke masa silam, sangat jelas bahwa kontribusi sains pada masyarakat Amerika sudah mulai disadari sejak pertengahan abad ke-19, dengan diresmikannya Akademi Sains Nasional (National Academy of Sciences/NAS) pada 1863 oleh Presiden Abraham Lincoln. Sejak saat itu NAS, yang hampir 500 anggotanya adalah peraih Nobel, secara kontinu menjadi Advisors to Nation dalam urusan sains dan teknologi AS.

Bagaimana dengan Indonesia? Agak menyedihkan tampaknya. Hasil terakhir (2015) dari PISA menempatkan siswa Indonesia di urutan ke-62 dari 70 negara yang berpartisipasi, sedangkan TIMSS menempatkan Indonesia di urutan ke-44 dari 47 negara yang ikut serta.

Jika literasi sains para pelajar sudah begitu rendah, bagaimana dengan masyarakatnya? Padahal, jika masyarakat tidak melek sains, bagaimana mereka dapat mendukung perkembangan sains? Berbeda dengan kasus di negara-negara nondemokratis, dukungan masyarakat tentu saja sangat kritis bagi perkembangan sains di Indonesia.

Kontribusi AIPI

Jika AS memiliki NAS, Indonesia memiliki Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang juga cukup aktif mengajukan pandangan sains terhadap permasalahan bangsa. Sebutlah seperti pandangan tentang teknologi klon untuk kesejahteraan umat manusia, tentang kuman Enterobacter, ataupun tentang Kurikulum 2013.

Sayangnya, keberadaan AIPI masih kurang disadari, padahal ada kontribusi penting AIPI yang terlewat dari perhatian publik pada tahun 2017, yaitu Buku Putih AIPI. Buku ini disusun atas permintaan Kementerian Ristek dan Dikti untuk melakukan kajian jangka panjang (2015- 2045) tentang sains, teknologi, dan pendidikan tinggi di Indonesia. Alasan permintaan sangat jelas: kinerja sains dan teknologi Indonesia yang ditunjukkan oleh jumlah publikasi internasional dan paten hasil karya anak bangsa sangat minim. Buku putih ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kemenristek dan Dikti dalam penyusunan kebijakan strategis yang menyangkut pengembangan sains dan teknologi, misalnya dalam pembentukan universitas riset.

Isi Buku Putih AIPI secara kasar dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama mengupas tentang model-model pengembangan sains dan teknologi, yang sudah dikenal masyarakat, seperti model Triple Helix, Quintuple Helix, dan sebagainya.

Bagian kedua menampilkan perbandingan data terkait dari beberapa negara, termasuk Indonesia, baik negara yang dianggap berhasil mengangkat ekonominya melalui sains dan teknologi maupun negara yang dianggap gagal. Dijelaskan juga faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan negara-negara tersebut. Secara ringkas, faktor penentu keberhasilan yang disorot di sini adalah Total Factor Productivity (TFP).

Bagian terakhir menampilkan empat skenario Indonesia pada 2045 setelah kemerdekaan Indonesia berusia 100 tahun. Bagian ini sebenarnya yang paling penting untuk dibahas.

Skenario Indonesia pada 2045

Empat skenario yang mungkin terjadi disampaikan dalam bentuk metafora unggas agar lebih mudah dipahami. Dimulai dari skenario terbaik, empat skenario tersebut adalah: ”Garuda Terbang Tinggi”; ”Alap-alap Terkurung”; ”Burung Hantu di Siang Hari”; serta ”Bebek Lumpuh”.

”Garuda Terbang Tinggi” adalah yang didambakan terjadi setelah 100 tahun kemerdekaan. Selain melambangkan kekuatan dan akurasi, kemampuan burung garuda untuk terbang tinggi menunjukkan kebebasan Indonesia dalam membuat keputusan strategis secara mandiri. Dalam skenario ini perguruan tinggi (PT) kita mampu memenuhi permintaan pasar, baik dari segi lulusan maupun sisi output penelitian. Dengan dana riset nasional sebesar 2,0-3,0 persen dari produk domestik bruto (PDB), perguruan tinggi mampu untuk merekrut anggota staf yang sangat kompeten di bidangnya. Di sisi lain, perekonomian tumbuh pesat dan bersifat inklusif.

Dalam keadaan bebas, ”Burung Alap-alap” memiliki kekuatan, kecepatan, dan kecermatan luar biasa dalam berburu. Namun, prestasi itu tidak berguna jika ia terkurung. Skenario ini terjadi jika pertumbuhan ekonomi kuat dan inklusif, tetapi PT tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Ekonomi menjadi kuat karena Indonesia berhasil menciptakan lingkungan bisnis/industri yang sehat, bebas dari monopoli, kartel ataupun korupsi. 

Namun, di sisi lain, karena PT kurang mampu meyakinkan masyarakat dan pemerintah, anggaran riset hanya berkisar 0,5-1,0 persen dari PDB.
”Burung Hantu” memiliki ketajaman luar biasa untuk melihat mangsanya dalam kegelapan. Namun, kemampuan luar biasa ini tidak ada gunanya di siang hari. Skenario ini akan terjadi jika PT mampu memenuhi permintaan pasar, tetapi ekonomi lemah dan eksklusif. Yang terakhir ini diakibatkan kegagalan Indonesia dalam menciptakan ekonomi yang bersih dari praktik monopoli, kartel serta korupsi. Dalam keadaan seperti ini, kontribusi PDB pada riset hanya berkisar 0,5 persen.

Skenario terakhir adalah ”Bebek Lumpuh”. Dalam keadaan sehat sekalipun sulit mengharapkan bebek untuk terbang tinggi, apalagi dalam keadaan lumpuh. Skenario ini adalah skenario terburuk yang akan kita hadapi jika PT tidak dapat memenuhi kebutuhan industri, sementara ekonomi lemah dan tidak bersifat inklusif. Kontribusi TFP yang nihil pada perekonomian, rendahnya pendapatan per kapita, serta tingkat kemiskinan tinggi merupakan penciri dari skenario ini.

Kritik terhadap ”Buku Putih AIPI”

Buku Putih AIPI merupakan pemikiran visioner dari banyak cendekia yang merupakan masukan tak ternilai bagi pemerintah, jika kita ingin nasib Indonesia tidak seperti bebek lumpuh di tahun 2045. Namun, tak ada gading yang tak retak. Dalam era yang serba pragmatis seperti sekarang, saya meragukan pemikiran visioner ini akan cepat ditanggapi pemerintah.

Apa yang masih kurang pada masyarakat kita, termasuk juga pemerintah, adalah literasi sains, dalam artian keyakinan bahwa sains memang diperlukan dalam memperbaiki nasib bangsa. Menjadi tugas AIPI serta para pelaku sains lainnya untuk menjelaskan terlebih dahulu ke masyarakat, betapa sains telah memberikan sumbangan penting bagi kenyamanan hidup manusia. Misalnya, tidak banyak yang tahu jika temuan lampu LED putih yang dapat menghemat energi secara ekstrem didasari oleh teori kuantum untuk pita-pita energi dalam semikonduktor. ●

Mengungkit IPM dari Desa

Mengungkit IPM dari Desa
Sonny Harry B Harmadi ;  Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK;  Ketua Umum Koalisi Kependudukan
                                                         KOMPAS, 27 April 2018



                                                           
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2017. Terjadi kenaikan dari 70,18 menjadi 70,81 dan semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan status high human development.

Namun, kenaikan IPM nasional saja tidaklah cukup. Kita ingin pencapaian IPM yang semakin merata. Faktanya, masih ada kesenjangan IPM antardaerah.

Data IPM provinsi menunjukkan bahwa 18 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki capaian IPM sedang dan satu provinsi terkategori rendah, yaitu Papua. Meskipun demikian, 10 dari 18 provinsi capaian IPM-nya sudah ”sangat dekat” dengan kategori high human development. Sementara Papua sangat berpotensi untuk naik kelas setidaknya dalam dua tahun ke depan untuk mencapai kategori sedang.

Program pembangunan afirmatif secara masif di Papua telah mengungkit IPM Papua ke angka 59,09, hampir mencapai angka 60 yang menjadi batas IPM kategori sedang. Bahkan, pertumbuhan IPM Papua selama periode 2016-2017 menjadi yang tertinggi di Indonesia, jauh melampaui 33 provinsi lainnya, dengan pertumbuhan 1,79 persen. Selama kurun yang sama, DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan IPM berkategori sangat tinggi tumbuh sebesar 0,58 persen.

Strategi meningkatkan IPM

Kita harus paham cara perhitungan indikator IPM agar formulasi strategi untuk mengungkit IPM efektif. Satu-satunya indikator kesehatan yang digunakan dalam perhitungan IPM ialah usia harapan hidup.

Usia harapan hidup akan meningkat jika kita mampu menekan angka kematian bayi serendah mungkin. Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dilakukan BPS, diketahui bahwa angka kematian bayi berhasil turun dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup selama lima tahun terakhir. Sebuah capaian yang sangat baik. Meskipun demikian, setiap 100 bayi yang lahir hidup, masih ada 2-3 bayi yang meninggal sebelum mencapai ulang tahun pertamanya. Untuk itu, upaya penurunan angka kematian bayi harus terus dilakukan.

Strategi peningkatan IPM pendidikan dengan cara menekan serendah mungkin angka putus sekolah. Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki peran penting untuk menekan angka putus sekolah. Namun, fakta di sejumlah negara berkembang menunjukkan bahwa putus sekolah erat kaitannya dengan kemiskinan orangtua. Mendorong anak sekolah tidaklah cukup karena harus dibarengi upaya perbaikan kesejahteraan keluarga. Itu sebabnya, PIP harus berjalan beriringan dengan bantuan sosial lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang cakupannya diperluas hingga mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat pada 2018 ini.

Indikator ekonomi dalam IPM mencerminkan daya beli masyarakat. Daya beli dapat meningkat dengan dua prasyarat utama, yaitu terjaganya stabilitas harga dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan diawali oleh perbaikan pendidikan dan kesehatan penduduk. Oleh karena itu, memperbaiki IPM pendidikan dan kesehatan akan berdampak jangka panjang terhadap perbaikan daya beli masyarakat.

Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas) menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah penduduk perkotaan saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, dengan perbandingan 53:47 persen. Namun, secara kualitas, provinsi dengan mayoritas penduduk tinggal di pedesaan cenderung memiliki persentase kemiskinan yang tinggi, dengan capaian IPM di bawah rata-rata nasional. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih terdapat 32 kabupaten dengan capaian IPM berkategori rendah (Kompas, 18 April 2018).

Menarik untuk dicermati bahwa 32 kabupaten yang tersebar di enam provinsi (Papua, Papua Barat, NTT, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Jawa Timur) mayoritas penduduknya tinggal di perdesaan (dengan proporsi di atas 60 persen). Hal ini menjadi sinyal pentingnya membangun desa untuk mendukung pemerataan pembangunan manusia Indonesia.

Sejak 2015 hingga April 2018, pemerintah telah menyalurkan hampir Rp 140 triliun dana desa ke desa, melalui rekening kas umum pemerintah kabupaten/kota. Meskipun perlu berbagai penyempurnaan pelaksanaan, tetapi dana desa telah menjadi penggerak pembangunan di banyak desa. Terdapat 434 kabupaten/kota penerima dana desa dengan jumlah desa mencapai 74.958 desa.

Salah satu upaya meningkatkan IPM kesehatan di desa di antaranya melalui program penanganan stunting yang berdampak terhadap penurunan angka kematian bayi. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten prioritas penanganan stunting pada 2018 dan, menurut rencana, ditingkatkan menjadi 160 kabupaten di 2019. Lokus pelaksanaan program di desa, fokus pada desa dengan prevalensi stunting dan risiko kematian bayi yang tinggi. Meskipun kasus stunting tidak hanya di desa, tetapi secara umum akses pelayanan kesehatan ibu dan anak lebih mudah di perkotaan dibanding pedesaan.

Stunting merupakan kondisi anak balita gagal tumbuh yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur. Stunting menciptakan risiko kematian yang lebih besar, menurunkan kemampuan kognitif anak serta rentan terserang penyakit degeneratif saat dewasa.

Penyebabnya dapat dibagi dua kelompok. Pertama, masalah kurang gizi akibat kekurangan sumber pangan atau salah pola pangan. Kedua, karena infeksi berulang (recurrent infection) yang berdampak terhadap defisit gizi anak, terjadi akibat sulitnya akses air bersih, buruknya sanitasi, dan rumah tidak layak huni.

Ditopang dana desa

Terkait peningkatan IPM kesehatan, selain kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan permukiman guna mengatasi masalah infeksi berulang pada bayi dan anak balita.

Dana desa juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas posyandu dan peningkatan gizi anak melalui pemberian makanan tambahan. Dana desa digunakan untuk membangun jalan dan jembatan, membuka keterisolasian, meningkatkan akses penduduk desa terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan yang lebih baik.

Kita yakin pemanfaatan dana desa yang akuntabel berkontribusi meningkatkan IPM, mengikis kesenjangan IPM antardaerah. Menjadi tugas pemerintah bersama pemda untuk mendorong penyaluran dana desa tepat waktu, tepat manfaat, dan tepat pelaporannya, demi mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang berkeadilan. ●