Pekan Imunisasi 2017

Pekan Imunisasi 2017 FX Wikan Indrarto  ;  Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta; Dokter Spesialis Anak di RS Panti Rapih Yogyakarta; Alumnus S-3 Universitas Gadjah Mada

                                                        KOMPAS, 29 April 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/29/Pekan-Imunisasi-2017

                                                           

Minggu terakhir bulan April setiap tahun, tahun ini pada 24-30 April 2017, didedikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi Pekan Imunisasi Sedunia. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan imunisasi, juga memperbaiki layanan vaksinasi sehingga setiap orang di mana pun, dapat dilindungi dari penyakit yang mematikan. Apa yang perlu kita lakukan? Pada tahun 2016, tema global adalah "Tutup Kesenjangan Imunisasi" dengan berfokus pada imunisasi untuk semua orang dalam sepanjang kehidupannya. Tema tahun 2017 adalah "Manfaat Vaksin (#Vaccines Work)". Hal ini untuk mengingatkan tentang kekuatan kerja vaksin yang masih belum dimanfaatkan sepenuhnya (the power of vaccines still not fully utilized), padahal vaksin terbukti mampu mencegah banyak kematian. Jangkau semua orang Rencana global atau The Global Vaccine Action Plan yang ambisius adalah menjangkau semua orang dengan vaksin pada tahun 2020. Semua pemimpin dalam bidang kesehatan ditantang untuk mewujudkan imunisasi sebagai salah satu kisah sukses terbesar dalam bidang kedokteran modern. Tidak ada intervensi dalam bidang kesehatan preventif tunggal yang lebih hemat biaya dibandingkan imunisasi. Setiap tahun, imunisasi mampu mencegah 2-3 juta kematian anak akibat difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), dan campak. Meski demikian, saat ini masih ada 19,4 juta anak di seluruh dunia yang tidak divaksinasi atau divaksinasi tetapi kurang lengkap. Setidaknya 10 juta kematian telah dapat dicegah sepanjang tahun 2010-2015 berkat vaksinasi di seluruh dunia. Jutaan nyawa terlindungi dari penderitaan dan kecacatan karena penyakit infeksi seperti pneumonia, diare, batuk rejan, campak, dan polio. Program imunisasi yang berhasil memungkinkan program prioritas nasional, seperti pendidikan dan pembangunan ekonomi, terus bertahan. Kesuksesan tersebut dibangun berdasarkan sejarah panjang penelitian dan inovasi yang menghasilkan terobosan produk baru dan cara untuk mencapai cakupan vaksin universal. Program imunisasi yang diperluas atau The Expanded Programme on Immunization dibentuk saat terjadinya optimisme yang luar biasa tentang potensi kerja vaksin. Program ini dibentuk tahun 1974 saat dunia bergerak hampir mendekati pemberantasan penyakit cacar. Eradikasi Saat itu terjadi rasa percaya diri yang tinggi bahwa, dengan komitmen dan kerja sama internasional, penyakit lainnya yang juga dapat dicegah dengan vaksin, pasti dapat dikalahkan. Sertifikasi pemberantasan penyakit cacar yang diperoleh 1979 merupakan bukti kekuatan vaksin dalam memberantas penyakit infeksi secara permanen. Dalam beberapa dekade sejak itu, program imunisasi tetap berjalan dan termasuk program kesehatan masyarakat yang paling berhasil. Sejak awal, program imunisasi telah dirancang untuk mencapai cakupan universal. Pada tahun 1974, hanya 5 persen anak di dunia dilindungi dari enam penyakit penyebab kematian yang ditargetkan oleh program imunisasi tersebut. Saat ini angka cakupan imunisasi tersebut mencapai 86 persen dengan beberapa negara berkembang mencapai lebih dari 95 persen. Di Indonesia, menurut Profil Kesehatan Indonesia 2015, cakupan imunisasi campak telah mencapai 92,3 persen. Sebaliknya capaian indikator imunisasi dasar lengkap baru 86,54 persen pada tahun 2015. Padahal, target rencana strategis adalah 91 persen pada tahun yang sama. Capaian rendah ini karena berbagai faktor: geografi, pandangan keagamaan, ketidakpercayaan kepada pihak pelaksana imunisasi, dan adanya metode tradisional yang diyakini lebih menyehatkan. Akibatnya, masih banyak bayi di Indonesia yang belum memiliki kekebalan atau imunitas karena adanya "missing out", tinggi "drop out", dan penggunaan vaksin palsu yang sudah beroperasi 13 tahun dan baru terbongkar pada 2016. Meski demikian, jika dilihat secara global, ada 116 juta bayi di seluruh dunia telah menerima 3 dosis vaksin DPT (Difteri-Tetanus-Pertusis) tahun 2015. Vaksinasi ini yang mampu melindungi mereka dari penyakit menular yang dapat menyebabkan penyakit berat, kecacatan, dan kematian. Selain itu, 85 persen anak di seluruh dunia telah menerima satu dosis vaksin campak sebelum hari ulang tahun pertama melalui layanan kesehatan rutin, yang meningkat dari 73 persen di tahun 2000. Kasus polio menurun lebih dari 99 persen sejak 1988. Saat ini tinggal tiga negara yaitu Afganistan, Nigeria dan Pakistan, yang masih menjadi daerah endemik polio, turun dari lebih dari 125 negara pada 1988. Imunisasi atau vaksinasi mampu mencegah penyakit, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, termasuk kanker serviks, difteri, hepatitis B, campak, gondok, pertusis (batuk rejan), pneumonia, polio, diare rotavirus, rubella, dan tetanus. Cakupan bertahan Cakupan vaksinasi global umumnya bertahan stabil dan tidak menunjukkan peningkatan lagi. Selain itu, penggunaan vaksin baru dan vaksin yang kurang dimanfaatkan justru meningkat. Padahal, imunisasi saat ini terbukti mampu mencegah 2-3 juta kematian setiap tahun. Tambahan 1,5 juta kematian dapat dihindari jika cakupan vaksinasi global terus meningkat karena diperkirakan 19,4 juta bayi di seluruh dunia masih belum mendapatkan vaksinasi dasar (missing out on basic vaccines). Memperluas akses terhadap imunisasi sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Mengingat efisien dan efektifnya vaksinasi terhadap kesehatan, momentum Pekan Imunisasi Sedunia kali itu juga harus dimanfaatkan untuk menyadarkan tentang potensi kerja vaksin yang luar biasa. Dalam hal ini, kerja keras sungguh diperlukan, Dalam hal ini pelibatan para tokoh agama dan pakar budaya kesehatan masyarakat menjadi kuncinya. ●

Jebakan Konsensus Demokrasi

Jebakan Konsensus Demokrasi Galih Prasetyo  ;  Alumnus Ilmu Politik, Universitas Nasional

                                              MEDIA INDONESIA, 28 April 2017

http://www.mediaindonesia.com/news/read/102542/jebakan-konsensus-demokrasi/2017-04-28

                                                           

PILKADA DKI telah usai. Setelah pencoblosan tahap kedua pada 19 April lalu, Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul di sebagian besar quick count lembaga survei. Keputusan resmi KPUD belum dirilis, meskipun biasanya hasilnya tidak akan jauh berbeda. Dinamika politik dalam kontestasi pilkada menyita perhatian luas publik. Setiap pihak mengerahkan strategi guna memenangi pertarungan. Isu SARA muncul, berita hoax pun bertebaran bahkan tak jarang terjadi saling caci maki antartimses di dunia nyata maupun dunia maya. Inilah wajah politik keseharian kita. Politik yang dimengerti sebagai politik. Politik sebagai wahana saling rebut kekuasaan. Sudah saatnya kita melampaui petuah lawas Harold Lasswell's tentang politik yang mengajarkan 'Who gets what, when, and how'. Politik berlangsung di dalam demokrasi yang serbamenguras ongkos. Siapa pun pemimpin terpilih rentan tersangkut korupsi sebab mungkin saja mereka terikat konsensi dengan pelbagai donatur. Apa boleh buat. Kita telah memilih demokrasi, karena sejauh ini paling mungkin diterapkan. Setidaknya diskursus publik terawat, rakyat punya kesempatan berpartisipasi, bisa ikut mengawal kebijakan pemerintah. Meskipun sering kali kritik tak didengar. Di sini kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia menemui tempatnya. Kurva lonceng Dalam proses kampanye, semua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI seolah menunjukkan pertentangan sengit. Namun, boleh jadi begitu konsensus bekerja antagonisme redup. Sebagai sistem resmi yang disepakati, kita memang mesti maklum bahwa demokrasi tak sanggup memfasilitasi perubahan signifikan. Goenawan Mohamad (GM) dalam Demokrasi dan Kekecewaan (2009) mencatat gejala itu dengan istilah 'kurva lonceng'. Upaya perubahan tak semudah membalikkan telapak tangan. Pada dasarnya, status quo bertahan melalui pemungutan suara. Dalam demokrasi yang mengandaikan suara terbanyak mudah ditemukan kompromi di sana-sini. Selalu terbuka celah beragam kepentingan bertemu saling bernegosiasi, maka perubahan mungkin saja terwujud, tetapi tampak sangat lambat. Selain itu, ternyata memang banyak orang kurang siap mengalami perubahan drastis. Kampanye Anies-Sandi yang antireklamasi berpotensi terperangkap pada kurva lonceng itu. Sehingga perubahan yang ia lakukan tidak lebih keras ketimbang suara teriakan protes penolakannya. Sebagaimana Jokowi, yang pernah berjanji pada kampanye pilpres 2014 silam, bahwa akan membentuk kabinet ramping, membatasi menteri dari unsur parpol. Kini setelah jadi presiden, komposisi profesional dan politisi di kursi kabinet bersaing ketat secara jumlah. Tidak mengherankan bila kita menyaksikan pemimpin inkar janji, lain ucapan lain perbuatan, kemudian gagal menunaikan amanah dan melukai hati rakyat. Janji kampanye hanya diproduksi sekadar untuk menggalang suara pemilih. Lebih parah lagi, realitas kemiskinan dijadikan alat mendulang dukungan. Sudah lumrah tiap pascamusim pencoblosan hampir pasti akan selalu melahirkan kekecewaan. Itu bukan ajakan untuk mengakhiri demokrasi. Minimal sistem ini membuat koreksi kapan pun bisa dilakukan. Ia menghadang absolutisme yang alergi terhadap kemajemukan. Sistem ini ibarat kereta commuter line, siapa pun pemenangnya tidak bisa begitu saja menyisihkan yang kalah. Lawan berada di gerbong ikut menumpang perjalanan. Kritik ataupun pemberontakan berpotensi datang bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Demokrasi membuat kita tidak sanggup mencintai dan membenci apa pun secara ekstrem. Menanti sang antah Begitulah yang kita hadapi tentang demokrasi. Sebuah sistem yang kerap dihantui jebakan konsensus. Dengan begitu, perubahan sulit terjadi lantaran demokrasi melemahkan politik perjuangan. GM melihatnya dalam tubuh politik semacam itu akibat The Real (GM menamainya 'Sang Antah') istilah yang dipinjam dari Jacques Lacan, tak pernah lengkap alias ada bagian yang absen tak terekam bahasa. Ada yang turah. Peristiwa reformasi 98 atas kejatuhan rezim Orde Baru salah satu bentuk contoh untuk menggambarkan 'Sang Antah' itu. Reformasi muncul sebagai tawaran perubahan. 'Sang Antah' sebagai politik harapan tak diketahui kapan kehadirannya. Sangat mungkin kembali memperlihatkan diri, saat agenda reformasi meleset menunaikan janji. Tetapi, tidak harus disusul kerusuhan sosial. Boleh jadi ia datang seiring tuntutan sosial yang menagih untuk dibereskan seperti kemiskinan. 'Sang Antah' adalah politik yang tidak bisa dinamai, muncul bagai pahlawan zaman dan membawa perubahan. Persis konsep Alain Badiou tentang 'Yang Politis' (The Political) yang menjadi ruang kemungkinan bagi peristiwa, basis bagi kemungkinan emansipasi terluas. Demokrasi dengan penuh kesabaran menanti datangnya 'Yang Politis' sebab demokrasi merupakan prosedur segala kemungkinan (Robertus Robet, Kembalinya Politik, 2008, dan 2009). Apa yang turah dari 'Sang Antah' menbidani kelahiran atas tuntutan keadilan. Ia jeritan yang luput di luar kesadaran. Inilah politik yang selalu ditunggu. Butuh kesetiaan politik dalam membebaskan apa yang kerap terabaikan itu. Politik sebagai perjuangan harus dihidupkan agar terhindar dari rayuan pragmatisme yang melemahkan daya dobrak perubahan. Untuk mengembangkan potensi yang tersedia, kita berkewajiban memelihara segenap kekuatan demokrasi (parlementer) dan memosisikan politik sebagai jalan menuju kesetaraan, lebih jauh lagi keadilan. Parlemen atau institusi legal formal berpeluang mencarikan solusi terkait isu kepentingan rakyat lewat pembentukan undang-undang dan rumusan kebijakan. Unsur gerakan ekstra parlementer berupa demonstrasi jalanan juga berfungsi menyampaikan tuntutan. Kedua kanal itu memiliki potensi mengubah keadaan. Dengan catatan, butuh subjek politik yang memiliki militansi untuk setia kepada 'peristiwa'. Pucuk pimpinan tertinggi DKI diharapkan nantinya menjadi subjek politik yang ikhtiarnya mampu memanggil 'Yang Politis' itu. Melayani atas dasar panggilan nilai kemanusiaan demi kebaikan bersama, menjadikan rakyat sejahtera. Sambil terus menjaga ritme politik perjuangan yang dipastikan akan menghadapi pelbagai tantangan. ●