Mufakat Budaya Putu Setia  ;   Pengarang, Wartawan Senior Tempo

KOMPAS,  29 November 2014

                                                                                                                       

Mari lupakan masalah politik. Lupakan koalisi merah dan koalisi hebat. Tak semua merah itu pertanda hebat. Buktinya tim nasional sepak bola kita, yang sering mengenakan baju merah, jarang menang. Sejenak kita pergi ke Taman Impian Ancol. Di sana ada seratusan lebih budayawan dan agamawan yang berkumpul untuk sebuah acara yang disebut Temu Akbar II Mufakat Budaya. Mereka bermufakat untuk merumuskan masalah kebudayaan yang sesungguhnya menjadi inti persoalan kenapa negeri ini karut-marut. Dengan penanggung jawab Radhar Panca Dahana, para budayawan itu datang dari berbagai daerah. Ada penyair, pelukis, sejarawan, tokoh agama, juga pemikir berbagai ilmu sosial. Ada Taufik Abdullah, Franz Magnis Suseno, Azyumardi Azra, Thamril Amal Tomagola-untuk sekedar menyebut keanekaragaman mereka. Dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, temu akbar ini menampilkan tiga pembicara kunci (keynote speaker) : Ishak Ngeljaratan, Daud Yusuf, dan Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Ada guru besar, ada mantan menteri, dan nama terakhir itu pendeta Hindu yang di media sosial namanya lebih pendek: Mpu Jaya Prema. Mungkin tak asing bagi pembaca Cari Angin. Apa yang mau dirumuskan? Ide dasar bagi sebuah strategi kebudayaan dalam kaitan dengan pengembangan sains dan teknologi. Merumuskan strategi integrasi kebudayaan, sains, dan teknologi sebagai landasan atau basis pembangunan peradaban Indonesia. Ini temu akbar yang kedua. Yang pertama lima tahun lalu, yang dikenal dengan Deklarasi Cikini. Saya mau kutip kalimat awal dari Mukadimah Deklarasi Cikini. Bunyinya: "Apa yang terjadi di Indonesia masa kini adalah kebingungan dan kekeliruan yang akut di semua level dan elemen kehidupan kita. Hal itu diakibatkan oleh peran negara, dalam hal ini pemerintah, yang terlampau dominan dan menafikan publik dalam semua proses pengambilan keputusan." Setelah lima tahun, apa yang terjadi? Kata Mpu Jaya Prema, bukannya tambah baik, malah kebingungan dan kekeliruan itu semakin akut dalam semua kehidupan kita. Kekerasan atas nama agama terjadi, ormas-ormas garis keras dibiarkan dan seolah dipelihara pemerintah. "Ini menular ke daerah-daerah, karena keteladanan yang buruk lebih mudah ditiru, televisi kita sangat berjasa dalam hal ini," kata saya, eh, kata Mpu. Di Bali, yang selalu dikesankan adem tentram, pun muncul ormas-ormas yang tak jelas untuk apa, dan balihonya bertebaran di setiap tikungan jalan. Foto pengurus ormas itu dipampangkan dengan gaya pesilat, dan banner-nya: "Menjaga Keamanan Bali". Sejak itu, orang Bali merasa tidak aman, sudah beberapa kali antar-ormas itu bentrok. Misalkan para budayawan yang berkumpul di Ancol (sejak Jumat lalu dan berakhir hari ini) malas membuat rumusan baru, Deklarasi Cikini tinggal didaur ulang. Cukup menambahkan kata-kata yang lebih pedas. Tapi budayawan tak mau, mereka tetap asyik berdiskusi membuat rumusan baru. Mereka tetap berdebat meski pun tak ada gelas yang pecah, apalagi meja yang sampai dirobohkan. Deklarasi Ancol yang sampai hari ini masih dirumuskan, sepertinya masih tetap dalam napas Deklarasi Cikini. Tentu dengan kalimat yang lain, budayawan bukanlah tukang contek. Meski suara para budayawan seperti gonggongan anjing yang tak membuat kafilah berhenti berlalu, mereka tetap bersemangat menyumbangkan pikiran untuk Indonesia yang lebih baik. Mereka mengajak mencontoh kearifan para leluhur dari berbagai pulau yang kian tak dipedulikan dalam mengatur negeri. Indonesia harus tetap merah putih dan makin hebat. ●

Interpelasi Putu Setia  ;   Pengarang, Wartawan Senior Tempo

TEMPO,  22 November 2014

                                                                                                                       

Sedang asyiknya saya berbincang dengan Romo Imam, tiba-tiba datang cucunya yang baru kelas V sekolah dasar. "Kakek, saya mau interpelasi, boleh berenang-enggak?" Romo cuma mengangguk, dan anak itu sudah berlari masuk ke kamar mengambil perlengkapan renang. Tinggal saya yang terheran-heran. "Kok, bahasanya tinggi, Romo, interpelasi segala," tanya saya. "Dia lagi suka meniru kata-kata yang sering didengarnya di televisi," jawab Romo. "Kalau saya lagi ngobrol sama ibu dan anak-anak, cucu itu suka nyeletuk: interupsi, interupsi, boleh ngomong enggak? Setelah diizinkan, baru dia ngomong." "Korban televisi," kata saya. "Ya, korban," jawab Romo. "Sejak kemarin, ibunya sudah melarang anak itu menonton siaran berita, karena isinya kekerasan melulu. Demo yang bakar-bakaran dan lempar bom molotov, tentara dan polisi saling tembak. Pernah dulu anak itu melempar piring ketika bertengkar sama adiknya. Ibunya menegur. Eh, anak itu melawan: ibu jangan marah, dong, ini piring kan tak bisa pecah. DPR saja kalau bersidang meja dirobohkan." Saya tertawa: "Anak yang cerdas." Romo ikut tertawa: "Itu yang saya suka, dia cerdas. Tetapi anak-anak harus tetap diberi filter saat ini ketika para politikus dan pejabat publik tidak memberi teladan bagaimana bersikap santun. Apalagi ketidaksantunan itu dipamerkan di televisi, dan televisi sekarang memang lebih suka menyiarkan hal-hal yang buruk ketimbang hal-hal yang baik." Saya membenarkan dalam batin, dan Romo melanjutkan: "Banyak predikat yang sudah perlu dievaluasi karena manusia pemegang predikat itu telah mencampakkannya. Wakil rakyat mendapat predikat 'yang terhormat' karena mereka dipilih oleh rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi, ketika mereka membuat undang-undang untuk kepentingan kelompoknya dan bukan untuk kepentingan rakyat, dan mereka menyusun anggaran untuk kepentingan pribadinya, apa masih 'yang terhormat' itu boleh disandang? Apalagi bicaranya main tuding, menyeruduk meja pimpinan, jauh dari sopan-santun para leluhur bangsa. Dan, astaga, merobohkan meja, bukankah 'yang terhormat' itu harus dicabut? Hakim dipanggil 'yang mulia' dalam persidangan karena diharapkan memberi keadilan atas nama Tuhan. Tetapi, ketika hukum diperjualbelikan, masihkah sebutan 'yang mulia' layak diberikan? Negeri ini terpuruk karena para elite bangsa yang mestinya jadi panutan melecehkan kehormatannya sendiri." Saya mendadak ingat pada cucu Romo tadi. "Pantas cucu Romo sampai hafal interpelasi. Kata itu sering muncul di televisi," kata saya. "Ya, memang. Sejak Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak, tiap saat ada berita pernyataan interpelasi dari koalisi yang beroposisi. Dari elite partai seperti Aburizal Bakrie, Fadli Zon, Ibas anaknya SBY, Desmon, ya, entah siapa lagi. Mereka akan mengajukan interpelasi kepada pemerintah." "Itu kan hak melekat pada anggota DPR, biarkan saja Romo, interpelasi artinya bertanya," saya menyela. Romo bersemangat: "Tapi kenaikan harga minyak sudah dijelaskan gamblang oleh presiden. Subsidi yang lebih banyak dinikmati oleh orang-orang bermobil itu dan hanya untuk kepentingan konsumtif, kini dialihkan untuk kepentingan produktif. Untuk membangun sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya agar rakyat kecil yang menikmati. Dan rakyat sudah paham. Ternyata elite partai oposisi tak paham, karena itu mau interpelasi." Saya diam, dan Romo meneruskan: "Kalau saja urusannya bukan politik, orang yang terus-menerus bertanya termasuk golongan mana? Pastilah orang bodoh." ●