“Bonus” Kependudukan

“Bonus” Kependudukan Aunur Rofiq  ;   Ketua DPP PPP Bidang Ekonomi, Pengusaha Pertambangan dan Perkebunan

KORAN JAKARTA,  30 November 2013

  

Prospek ekonomi 2014 diperkirakan masih akan tumbuh positif, meski dalam kisaran moderat 5,3-5,5 persen, tapi belum mampu memberi ruang terciptanya perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya beli rakyat. Potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, masih tetap konsumsi domestik. Sementara peran ekspor (dikurangi impor) masih menghadapi tekanan eksternal dan lemahnya daya saing.  Dari sisi investasi, meski meningkat, akan menghadapi tekanan karena The Fed mungkin mengurangi stimulus. Pada sisi lain, peran pengeluaran pemerintah (government expenditure) tidak terlalu ekspansif, dengan target defisit anggaran rendah, guna menghindari tekanan peningkatan defisit transaksi berjalan dan dampak inflasi.  Peran konsumsi domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat, berkat pertumbuhan kelas menengah. Meski demikian, disadari bahwa pertumbuhan yang ditopang konsumsi, bisa membawa kerentanan kesinambungan dan kualitas pembangunan.  Kualitas pertumbuhan ekonomi juga tergolong kurang sehat karena tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja, enurunkan kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan kesejakteraan. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin 37 juta. Tahun 2008 menjadi 34 juta jiwa. Tahun ini diperkirakan masih 28,7 juta jiwa, sementara angka pengangguran tahun 2009 8,9 juta sampai Februari 2013 mencapai 7 juta. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang tidak signifikan ini cukup aneh karena anggaran pengentasan rakyat setiap tahun naik besar. Dana transfer daerah juga terus meningkat sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan lokal, mengurangi ketimpangan, kesenjangan, serta kemiskinan. Beberapa indikator bisa mencemaskan, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata karena masih terpusat di Jawa. Perputaran ekonomi di Jawa mencapai 57,63 persen dan Sumatra 23,77 persen. Sisanya terjadi di wilayah lain. Bahkan, di Bali dan Nusa Tenggara, tren pertumbuhan menurun tiga tahun terakhir dari 2,73 persen (2010) menjadi 2,51 persen (2012). Juga tempat lain. Pemerintah juga harus memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kualitas sumber daya manusia. Berkaca dari fakta, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih rendah. Dari 182 negara, Indonesia di urutan 111, sementara di kawasan ASEAN, IPM urutan enam.  Tahun depan, perekonomian Indonesia dan sumber pendukungnya harus diarahkan untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi. Indonesia telah menempuh strategi pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Ini memperlihatkan pendorong kemajuan masih bertumpu pada sumber daya alam (SDA). Indonesia harus mengolah kekayaan alamnya memiliki nilai tambah.  Langkah ini belum cukup memadai karena perekonomian masa depan juga harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendalaman sektor industri. Indoneisa harus mampu memanfaatkan letak geografisnya di jantung perdagangan Asia Pasifik agar memiliki peluang besar. Potensi manusia yang besar dan kekuatan beli yang terus meningkat harus dikelola. Pertumbuhan kelas menengah diharapkan bisa menjadi bonus demografi sehingga memperbesar dan memperkuat pergerakan ekonomi. Menguntungkan Pada puncak bonus demografi itu, proporsi penduduk usia produktif mencapai 55,5 persen. Kondisi tersebut menguntungkan di tengah turunnya produktivitas negara maju yang sudah masuk "aging society" atau perubahan populasi akibat banyaknya usia lanjut. Di Amerika, usia lanjut mencapai 20 persen, di Eropa sekitar 15 persen. Bahkan, di China juga sedang menuju aging society karena program satu keluarga satu anak. Persoalannya adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan potensi sumber daya manusia produktif tersebut untuk pembangunan. Momentum bonus demografi harus diikuti peningkatan IPM, momentum bonus demografi bukan menjadi beban, tetapi menjadi modal bagi pembangunan. Maka upaya meningkatkan IPM melalui perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan harus menjadi prioritas.  Selain itu, masalah lapangan kerja, peningkatan akses kepada sumber modal baik melalui inklusi keuangan dan literasi keuangan harus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat bagi perluasan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.  Tidak kalah penting dalam mewujudkan ketahanan ekonomi kita pada masa mendatang adalah kemampuan bangsa kita mengatasi masalah ketahanan pangan dan energi. Bangsa kita memiliki kekayaan yang melimpah dalam dua aspek tersebut, yakni sumber daya energi dan pangan, namun bangsa kita gagal mengelola menjadi sumber daya yang optimal dan efisien dalam menggerakkan perekonomian. Bahkan kita justru mengalami kebergantungan dengan adanya impor energi dan pangan setiap tahun. Di tengah semakin merosotnya cadangan minyak dan gas bumi, sebaliknya beban BBM terus meningkat, pemerintah kelak harus bisa mewujudkan rencana strategis ketahanan energi, terutama mendorong pemanfaatan dan pengembangan alternatif/ terbarukan. Indonesia kaya sumber energi alternatif dan terbarukan yang ramah lingkungan. Langkah diversifikasi energi akan dapat menggeser pola kebergantungan konsumsi pada migas dan BBM yang hanya membuat Indonesia boros. Sementara pemerintah tidak memiliki skenario mengurangi ketimpangan pemberian subsidi BBM yang salah sasaran tersebut. Ongkos subsidi BBM bisa terus ditekan sehingga bisa mengurangi beban anggaran negara dan mengalihkan untuk pos-pos anggaran yang lebih produktif.  Dari sisi pangan juga setali tiga uang. Indonesia terperosok dalam impor pangan. Sekitar 60 persen komoditas pangan kita harus diimpor. Hal ini jelas tidak menunjukkan sensitivitas dalam membangun sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.  Tantangan tahun depan adalah memutus mata rantai impor pangan sehingga Indonesia berdikari dalam menyediakan kebutuhan pangan warganya. Lebih dari itu, sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kesejahterakan petani serta mengurangi beban devisa dan menghindari defisit perdagangan impor pangan. ●

Menjelang Puncak Otonomi Awards XII Nanti Malam

Menjelang Puncak Otonomi Awards XII Nanti Malam Rohman Budijanto  ;   Direktur eksekutif JPIP

JAWA POS,  30 November 2013

  

SELALU ada kegairahan baru meneliti 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dinamika kompetisi daerah terekam dalam penilaian setiap Otonomi Awards (OA) sejak 12 tahun yang lalu. Sangat terasa dinamika itu pada malam-malam pleno peneliti untuk pemeringkatan daerah di hari-hari menjelang puncak OA malam ini. Seru dan ketat.  Siapa yang naik panggung? Itu semua dalam amplop pemenang yang akan dibuka oleh pembawa acara OA di JX International Surabaya nanti malam. Yang perlu digarisbawahi: ada sedikit kemunduran atau stagnasi meskipun yang dominan tetap aneka inovasi yang bermekaran.  Kegairahan tinggi dirasakan dalam inovasi layanan kesehatan. Kami sampai pusing menentukan ranking-nya. Skor antardaerah kian berimpit di level tinggi. Daerah kian peduli dengan kesehatan rakyatnya. Baik kota maupun kabupaten, semua merasa malu kalau tidak membuat rakyatnya kian sehat.  Di bidang ekonomi juga begitu. Kota dan kabupaten juga kian bergairah menggaet investor. Baik yang sudah menjadi wilayah industri maupun wilayah agraris, beberapa daerah sangat bersemangat menghamparkan karpet merah untuk investor. Memang kegairahannya tidak semerata inovasi kesehatan karena di titik-titik tertentu ada yang lebih mencuat.  Bagaimana pemerataan? Bermekaran inovasi untuk memeratakan kesempatan ekonomi warga yang berada jauh dari pusat kota atau kabupaten. Beberapa wilayah terlihat menonjol, tetapi wilayah lain tetap tidak bisa diremehkan. Maraknya inovasi bidang pemerataan ini bisa berkontribusi pada membaiknya indeks Gini alias makin berkurangnya kesenjangan.  Untuk pemberdayaan ekonomi, kian jamak wilayah yang melibatkan perempuan. Meskipun, tentu saja, tidak melupakan peran kaum lelaki. Ada yang menggabungkan kekuatan keduanya.  Di bidang lingkungan dan sanitasi, setelah beberapa tahun berikhtiar dan berinovasi, banyak wilayah yang mapan. Secara standar, banyak daerah sudah tidak punya isu serius untuk problem-problem kesehatan dasar. Namun, dari pendalaman tim peneliti JPIP, tetap ada yang melanjutkan inovasi secara elegan. Beberapa daerah bersaing ketat untuk menyehatkan lingkungan ini karena langsung dirasakan rakyat.  Bidang pendidikan tetap menjadi primadona inovasi. Penggelontoran anggaran yang besar mendorong dibuatnya terobosan untuk kian meningkatkan pemeratan dan mutu pendidikan. Selain memprioritaskan pembangunan fasilitas-fasilitas yang kian memadai, banyak yang secara sadar membangun peningkatan soft skill di antara pelaku pendidikan. Inovasi di bidang politik lokal tetap memunculkan beberapa item yang menonjol. Meski banyak daerah yang landai di bidang ini, kalau diteliti lebih dalam, sebenarnya beberapa tetap menunjukkan ikhtiar makin meningkatkan kualitas interaksi dengan publik. Tidak hanya lancar, tetapi solutif.  Secara keseluruhan, gairah berinovasi makin menyala. Kalau ada kesan stagnan di beberapa bidang, sebabnya daerah merasa sudah lolos dari persoalan dasar. Mereka tinggal menjalankannya secara rutin. Ada juga daerah yang terkesan tidak berdaya mengingat luasnya masalah, tetapi itu sangat sedikit.  Durasi dan rotasi kepemimpinan memang memengaruhi fluktuasi ini. Namun, wilayah yang sudah melembagakan inovasi dengan peraturan mengikat, terutama peraturan daerah (perda), akan tetap bisa menunjukkan semangatnya. Keterjagaan ini kian kuat apabila inovasi daerah ini diprovinsikan atau dinasionalkan.  Setelah membaca selayang pandang, sembari sesekali menukik untuk meneliti detail data, bisa dicatat, ternyata daerah tetap dan makin getol berinovasi. Dari survei publik, yakni menanyai rakyatnya, dampak inovasi-inovasi ini sangat terasakan langsung. Kehidupan terasa lebih baik dengan menerobos kejumudan. Para pemimpin daerah juga terasa terpacu ketika melihat daerah lain berbuat untuk memperkuat daerahnya atau melayani rakyat lebih baik. Keyakinan kami bahwa "tidak ada kemajuan tanpa kompetisi" masih relevan setelah melampaui satu dekade JPIP menjadi penyemangat dan mitra kritis pelaksanaan otoda.  Kampanye negatif dari Jakarta kepada daerah kadang memang membuat daerah bertanya-tanya. Apalagi yang disuarakan oleh pusat, termasuk oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, kerap berupa berlembar-lembar catatan dosa. Entah kasus korupsi kepala daerahlah. Atau kerusuhan pilkadalah. Atau borosnya anggaranlah. Meski diiringi "lagu parau" yang terus berdenging itu, syukurlah, inovasi daerah terus terpacu.  Setelah 13 tahun otoda, banyak indikator yang menunjukkan kemajuan signifikan dan tidak terbantah, termasuk indeks pembangunan manusia atau IPM (Wawan Sobari, Evaluasi Serampangan Otoda, Jawa Pos, 27 November 2013). Otoda yang tetap tegap melangkah meski ada nafsu meresentralisasi dengan berbagai bullying opini.  Daerah di mana pun di Indonesia, setidak-tidaknya di wilayah yang dipantau JPIP (Jatim, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Kalsel, NTT, NTB, Papua, Bali, serta wilayah lain), terus berinovasi dengan cerdik menyiasati keterbatasan. Panggung Otonomi Awards XII 2013 Jatim malam ini bisa jadi contoh tampilnya para champion. Dan, Indonesia menuju champion sangat bisa diupayakan dari daerah. ●