Dosen Lulusan Luar Negeri

Dosen Lulusan Luar Negeri Siti Muyassarotul Hafidzoh ;  Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

SUARA KARYA, 30 April 2013

Apa kabar dosen lulusan luar negeri? Perguruan tinggi (PT) di Indonesia sejak awal abad ke-21 sedang dibanjiri oleh dosen hasil didikan luar negeri. Bukan saja PT di kota-kota besar, tetapi PT di berbagai kota kabupaten juga kebanjiran dosen lulusan luar negeri. Mereka itu dielu-elukan oleh civitas kampus, bak seorang dewa yang datang membawa panji keselamatan dan kebahagiaan. Mereka datang langsung mendapatkan tempat khusus dari kampus, tanap harus capek mengabdi bertahun-tahun terlebih dahulu.

Diakui, kedatangan mereka memberikan "sesuatu yang berbeda" bagi kampus. Setidaknya menambah daya tawar kampus tersebut karena tenaga pengajarnya tidak hanya lulusan PT lokal, tetapi juga lulusan luar negeri. "Nilai tambah" ini sangat berarti, dan bisa memicu animo publik untuk studi di PT tersebut. Di samping itu, lulusan luar negeri tentu mempunyai kelebihan dalam penguasaan bahasa asing, sehingga memicu mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya.

Akan tetapi, dosen lulusan luar negeri itu juga memendam banyak keganjilan. Hampir setiap mengajar, mereka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap PT di Indonesia secara umum. Mereka akhirnya terbiasa dengan berbagai ucapan dan kelakar yang mengolok-olok negeri sendiri. Mereka merasa fun, senang dan puas.

Kalau model dosen yang berseberangan dengan negara dan kekuasaan seperti itu terjadi pada era orde baru, tentu bisa menjadi salah satu kebanggaan. Tetapi, menjadi suatau "kemunafikan" kalau dilakukan hari ini, saat kampus masih berbenah diri.

Jujur diakui, mengolok-olok menghadirkan kepuasan tersendiri tetapi olokan tanpa berusaha memperbaiki mungkin omong kosong. Jika seorang dosen yang disekolahkan negara kemudian pulang ke negerinya, lalu menjadikan kelemahan bangsa sebagai bahan olok-olok tanpa usaha memperbaikinya hal itu sama artinya dengan mencederai nafas reformasi, mencederai rakyat dan membuat pendidikan makin runyam.

Kalau lulusan luar negeri hanya untuk mengolok-olok kampus dalam negeri tanpa melakukan perbaikan yang berarti, maka kebanggaan seorang dosen karena lulusan luar negeri adalah kebanggaan semu. Karena, tidak menambah baik keadaan yang dianggap "lemah" selama ini.

Inilah yang menjadi cermin manusia Indonesia yang retak, gagal memahami peradaban Barat secara utuh. Kita tentu harus ingat sosok Sutan Takdir Alisyahbana (STA) yang pernah menggelorakan bangsa Indonesia untuk meniru budaya Barat. Tetapi saat itu STA bukanlah orang yang ingin mengolok-olok peradaban Indonesia. STA ingin membangkitkan peradaban Indonesia dengan strategi kebudayaan dan STA membuktikan diri mampu menjadi salah satu pemikir cerdas yang menggelorakan semangat pembaharuan dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Tentu saja lulusan luar negeri adalah kebanggaan, karena tidak banyak orang Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan luar negeri. Tetapi, kebanggaan itu seyogyanya menjadi pintu masuk bagi dosen lulusan negeri untuk membangun pendidikan Indonesia yang setara dan sederajat dengan pendidikan di luar negeri. Itu harus dibuktikan oleh dosen lulusan negeri, serius melakukan gerak perjuangan jika tidak ingin menjadi kebanggaan semu.

Barangkali apa yang dilakukan para tokoh seperti Mohammad Hatta atau dikenal Bung Hatta, dan para pendiri bangsa ini sangat baik menjadi contoh oleh para dosen lulusan luar negeri. Bung Hatta menjadikan pengalaman studi di luar negeri sebagai bahan dan inspirasi perjuangan menegakkan peradaban Indonesia. Tidak salah kemudian dia menjadi tokoh sangat penting dalam proses berdirinya Indonesia. Bung Hatta juga yang menjadi pelopor berdirinya ekonomi kerakyatan lewat koperasi. Bahkan, beliau didaulat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Bermutu Internasional

Pendidikan adalah kunci untuk meraih perubahan, eskalator sosial ekonomi. dan resep untuk mendapatkan janji kemerdekaan. Karena itulah, kemajuan di Indonesia bisa kita raih jika keterdidikan sudah menjadi kewajaran. Itulah yang menjadi tugas para dosen lulusan luar negeri agar mampu menjadikan pendidikan sebagai kunci perubahan dan kemajuan bangsa. Pengalaman mereka di luar negeri menjadi momentum untuk menjadikan berbagai PT di Indonesia supaya bermutu internasional. Studi di luar negeri memang menarik, tetapi akan lebih menarik kalau mampu menjadikan PT di Indonesia lebih bermutu dan setara dengan PT bergengsi di luar negeri.

Dalam hal ini, menarik yang dilakukan Anies Baswedan, doktor ilmu politik lulusan Amerika Serikat dan sekarang menjadi rektor di Universitas Paramadina. Anies bertekad menjadikan Universitas Paramadina sebagai PT bertaraf internasional.

Artinya, gebrakkan Anies ini seharusnya menjadi inspirasi bagi para dosen lulusan luar negeri. Kuncinya adalah stop cursing darkness, let's light candles, lakukan perubahan dan beri kontribusi sekecil apapun sesuai kemampuan. Apalagi, dosen lulusan luar negeri adalah kelompok berpendidikan dan, tentu berkewajiban mendidik kelompok lain yang kurang terdidik. Sebab itu, janganlah terus menerus mengecam kekurangan pendidikan, namun dorong upaya membangun pendidikan di negeri ini.

Dalam persaingan global ke depan, para mahasiswa dituntut untuk menjadi future leader berwawasan global. Para mahasiswa harus didorong untuk tetap menjaga prestasi akademik, kemampuan bahasa asing, dan prestasi lain. Di titik inilah, dosen lulusan luar negeri harus berperan besar. Bangsa Indonesia menunggu peran Anda, Pak Dosen! ●

Gotong-Royong Memajukan Bangsa

Gotong-Royong Memajukan Bangsa Haryono Suyono ;  Ketua Yayasan Damandiri

SUARA KARYA, 30 April 2013

Founding fathers memberi pesan kepada kita melalui Pancasila bahwa bangsa Indonesia yang dijajah selama 350 tahun akan maju manakala mau menerapkan nilai-nilai luhur bangsa, bersatu dan hidup secara gotong royong. Kehidupan gotong-royong bukan saja dalam membangun rumah atau ramai-ramai di kampung melakukan bersih desa, tetapi menjadikan kebersamaan, peduli dan tolong-menolong antar-sesama sebagai budaya bangsa dalam segala demensi kehidupannya. Ironisnya, budaya gotong-royong dalam kebersamaan itu makin tipis atau sengaja dikikis dengan gencarnya pameran pola hidup individualistik yang memamerkan kehebatan diri pribadi seperti tokoh Superman dengan segala kelebihannya.

Di samping diskusi yang tidak ada habisnya tentang upaya pemberantasan korupsi dan cepatnya muncul koruptor-koruptor baru dengan besarannya yang luar biasa, bangsa ini juga sedang bergulat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pidato dan seminar marak di mana-mana mempertontonkan konsep yang kehebatannya saling unggul-mengungguli. Pemerintah juga tidak kalah gesit mencoba mengemas program yang biasanya indah dalam konsep tetapi miskin dalam pelaksanaannya di lapangan.

Falsafah dasar yang indah sebagai latar belakang konsep biasanya tidak diikuti oleh sistem birokrasi yang kurang trengginas, tidak lentur dan justru cenderung kaku karena alasan akuntabilitas atau derasnya arus melawan korupsi yang ditata seakan mencurigai semua pihak karena ingin menunjukkan budaya baru yang terbuka dan bersih.

Syarat utama pengembangan budaya gotong-royong diganti dengan aturan proyek yang segalanya harus ditenderkan sehingga menghasilkan pemenang yang melaksanakan proyek secara efektif dan efisien, memilih pelaksana yang biayanya rendah dengan hasil luar biasa, serta mendatangkan keuntungan materi yang besar dan membawa nikmat. Karena itu, poster-poster besar digelar di jalan protokol yang jarang dilewati keluarga miskin yang menjadi sasaran. Atau, di muka kantor yang empunya proyek, atau di dekat kantor bupati agar mendapat pujian. Atau, di tempat sepi yang jarang dikunjungi orang miskin.

Secara sengaja atau tidak, grafis yang disajikan dibuat indah dengan lukisan dan gambar bintang selebriti cantik yang tidak ada padanannya di desa atau di antara keluarga yang menjadi sasaran. Sehingga, apabila sasaran bisa melihat billboard yang dipajang, pasti merasa informasi itu bukan untuknya, tetapi untuk yang gambarnya ada dipajang di situ. Ironis, tetapi itulah yang sedang terjadi dalam gerakan untuk rakyat miskin di Tanah Air kita ini.

Kondisi ini menjauhkan dan mematikan partisipasi masyarakat miskin yang tersisih dari medan dan arena perhatian karena tidak memenuhi syarat administratif. Dengan demikian unsur utama gotong-royong yang mengajak masyarakat berpartisipasi secara inklusif hilang dan segala sesuatunya berjalan melalui sistem formal yang tidak inklusif tetapi ekslusif hanya bagi mereka yang mampu dan memenuhi segala persyaratan administratif semata.

Hasilnya memang bisa sangat tinggi nilainya, tetapi mereka yang miskin, yang kurang pendidikan dan jauh dari syarat-syarat administratif aturan birokrasi akan hanya bisa menjadi penonton dan tidak menikmati hasilnya. Akses hampir pasti tidak diperolehnya karena belum apa-apa sudah di diskualifikasi dan tidak bisa berpartisipasi.

Model semacam ini menjauhkan berbagai kegiatan pembangunan, utamanya upaya pengentasan kemiskinan, tidak mencapai target. Karenanya, dana proyek harus "dihabiskan" agar ukuran kinerjanya bagus. Akibatnya, kegiatan perlu disalurkan kepada keluarga yang dibuat seperti miskin, tetapi sesungguhnya bukan sasaran miskin yang didata oleh BPS.

Oleh karena itu, kita harus berhati-hati bahwa andaikan sesuatu proyek dilihat dari sudut rancangan program bisa tampak manis, dalam pelaksanaan bisa dirusak melalui penentuan sasaran fiktif yang mudah dijangkau. Telah menjadi rahasia umum bahwa keluarga miskin selalu juga miskin syarat untuk bisa mendapatkan pelayanan, termasuk kredit murah dari bank.

Segala jenis persyaratan mulai yang paling sederhana berupa kartu penduduk, sasaran keluarga miskin dengan mudah dapat dianggap tidak memenuhi syarat sehingga bisa dianggap tidak berhak memperoleh bantuan untuk orang miskin. Dan, karena petugas yang patuh terhadap aturan main dan harus bisa mencapai target kinerja, maka dicari akal agar targetnya tercapai. Otak harus diperas untuk menghasilkan target yang memenuhi segala syarat administratif. Akhirnya muncul target fiktif yang sah menurut hukum tetapi meleset dari falsafah pengentasan kemiskinan yang digagas para ahli dengan otak cemerlang.

Karena itu, gegap gempita laporan dana yang terserap biasanya tidak disertai laporan jumlah dan nama keluarga miskin yang mendapat kesempatan dan karena itu makin sejahtera. Ada laporan penurunan tingkat kemiskinan, tetapi penurunannya sangat kecil dibandingkan triliunan dana dan gegap gempitanya program yang dikucurkan ke desa dan pedukuhan.

Kegiatan untuk mengembangkan kepedulian keluarga kaya dan pandai pada keluarga miskin dan kurang mampu tidak ada dananya. Kampanye merokok jauh lebih marak dibanding kampanye anti merokok. Kampanye untuk membeli barang mewah dan konsumsi lainnya jauh lebih marak dari kampanye untuk menyiapkan diri agar tidak terkena demam berdarah.

Upaya luhur membangun kebersamaan dan hidup gotong-royong dihantam habis oleh upaya persaingan yang menghasilkan pameran kemakmuran yang menonjolkan pribadi yang tidak ada lawannya. Ciri kebersamaan dan kedamaian yang menghindari persaingan sebagai ciri hidup gotong-royong dan kebersamaan tidak mendapat perhatian. Karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dikembangkan menjadi gerakan nasional yang berciri gotong-royong yang nyata dan dinamis. ●