Hubungan Ikhwan-Militer

Hubungan Ikhwan-Militer

Hasibullah Satrawi ; Alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir;

Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam pada Moderate Muslim Society Jakarta

KOMPAS, 30 Juni 2012

Akhirnya Komisi Pemilihan Umum Mesir resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden putaran kedua yang dimenangi oleh Muhammad Mursi, Minggu (24/6).

Walaupun tidak secara otomatis menyelesaikan pelbagai masalah yang melanda Mesir pascarevolusi, pengumuman tersebut setidaknya mendinginkan suhu politik Mesir yang memanas beberapa hari terakhir.

Mesir belakangan memang menjadi ajang adu kuat antara Ikhwan Muslimin (IM) dan kekuatan militer yang mengambil alih kekuasaan negara pasca-lengsernya Hosni Mubarak. Hal ini terlihat jelas dari beberapa peristiwa politik mutakhir yang terjadi di negeri itu, seperti pembubaran parlemen oleh Mahkamah Konstitusi setempat, deklarasi konstitusi penyempurna oleh pihak militer hingga penundaan pengumuman resmi, dan pemilihan presiden putaran final.

Dua Kekuatan

Ikhwan dan militer merupakan dua kekuatan politik raksasa di Mesir. Semenjak didirikan pada 1928 oleh Hasan al-Banna, Ikhwan menjelma sebagai ormas keislaman yang sangat kuat di Mesir. Bahkan, kebesaran IM mampu menyeruak ke negara-negara Arab ataupun negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

Kebesaran Ikhwan tidak terlepas dari pelbagai peran yang dijalankan selama ini, mulai dari pemberdayaan sosial, pendidikan keislaman, hingga pengalaman dalam perpolitikan. Bahkan, IM pernah diajak bekerja sama oleh militer untuk menaklukkan kekuasaan Raja Faruk (1952).

Peran dan pengalaman yang tak kalah hebat juga dimiliki oleh pihak militer. Sebagai negeri yang rawan peperangan (khususnya dengan Israel), Mesir sangat mengandalkan kekuatan militer yang akan berada di garis terdepan dalam menghadapi lawan-lawan negara.

Peran vital di atas lebih dari cukup bagi militer untuk menancapkan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Mesir. Apalagi, pihak militer berhasil mencitrakan diri sebagai kekuatan yang mampu menjaga kehormatan Mesir dengan memukul mundur musuh, seperti pembebasan Semenanjung Sinai yang sempat dicaplok oleh Israel (1973).

Bahkan, tidak jarang militer Mesir meneguhkan diri sebagai pemilik sesungguhnya dari negara itu. Apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu bukti, seperti pembubaran parlemen pertama Mesir yang dihasilkan dari proses demokrasi dan deklarasi konstitusi penyempurna.

Saling Mendekati

Beberapa waktu setelah revolusi 25 Januari 2011 berhasil melengserkan Mubarak, Ikhwan-militer sesungguhnya pernah saling melakukan pendekatan. Salah satu peristiwa politik yang bisa menjadi bukti pendekatan tersebut adalah ketika Ikhwan ”pasang badan” membela kebijakan militer sekaligus menentang desakan kelompok revolusi agar pihak militer segera melakukan transisi kekuasaan, lebih cepat daripada jadwal yang ditetapkan pihak militer.

Ikhwan berpandangan bahwa peralihan kekuasaan di luar jadwal yang telah ditetapkan akan membuat Mesir semakin kacau. Bahkan, Ikhwan sempat mengerahkan massa secara besar-besaran untuk menolak gerakan yang mereka sebut sebagai upaya menjebak Mesir ke dalam jurang krisis yang lebih dalam.

Ada banyak hal yang membuat kedua belah pihak melakukan pendekatan. Selain karena masing-masing mengetahui kekuatan sekaligus kekurangannya, juga karena keduanya menghadapi musuh yang sama: kekuatan revolusi yang terdiri atas anak muda kalangan menengah ke atas.

Bagi kelompok Ikhwan, kekuatan revolusi cukup menjadi ancaman dan perlu diwaspadai. Di satu sisi, kelompok ini berhasil menggulingkan Hosni Mubarak yang tak mampu ditaklukkan oleh IM sepanjang sejarahnya di Mesir. Di sisi lain, ideologi dan gaya hidup mereka berseberangan dengan apa yang menjadi keyakinan dan diperjuangkan oleh Ikhwan Muslimin.

Kekhawatiran yang lebih kurang sama juga dirasakan oleh kelompok militer. Selain alasan-alasan di atas, juga karena kekuatan revolusi sangat mungkin mengakhiri rezim militer di Mesir. Apalagi, kelompok revolusi memainkan isu korupsi seperti terhadap Mubarak, sementara di sisi lain kelompok militer dikenal memainkan peranan penting dalam perekonomian Mesir.

Musuh dan kepentingan yang lebih kurang sama sebagaimana di atas membuat hubungan Ikhwan-militer semakin intim. Hal ini terlihat jelas dari pelaksanaan pemilihan legislatif yang berjalan mulus dan dimenangi oleh Ikhwan Muslimin. Bahkan, Ikhwan terus mendekatkan diri ke pihak militer dengan turut serta menjaga keamanan perayaan Natal bagi umat Kristen Koptik di Mesir. Hal ini perlu mengingat konflik sektarian kerap melanda Mesir pascarevolusi.

Komitmen dan janji saling menjaga kepentingan pun terjalin antara Ikhwan Muslimin dan pihak militer. Sebagai contoh, militer berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan kepada kekuatan politik terpilih (baik melalui pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden) yang sejak jauh hari sudah bisa dipastikan akan menjadi milik Ikhwan Muslimin.

Sementara Ikhwan Muslimin berkomitmen tidak akan menggurita kekuasaan Mesir ke depan. Bahkan, setelah menjadi partai pemenang pemilihan legislatif, Ikhwan sempat berjanji tidak akan mendukung siapa pun dalam pemilihan presiden.

Retak

Namun, hubungan Ikhwan-militer dalam beberapa waktu terakhir ternyata layu sebelum berkembang. Kedua belah pihak telah saling mengkhianati satu sama lain. Ikhwan yang berhasil menguasai lembaga legislatif dan sempat menyatakan tidak akan memonopoli kekuasaan justru berambisi menguasai juga lembaga eksekutif. Hal ini terlihat jelas dari beberapa calon presiden (salah satunya Muhammad Mursi) yang didukung Ikhwan Muslimin dalam pemilu putaran pertama pada 23 dan 24 bulan lalu.

Pengkhianatan yang dilakukan oleh kalangan militer tidak kalah besar dibandingkan dengan yang dilakukan Ikhwan Muslimin. Bahkan, militer justru membubarkan parlemen hasil pemilu dengan mengeluarkan konstitusi penyempurna yang dianggap oleh banyak pihak di Timur Tengah sebagai kudeta, termasuk oleh Ikhwan Muslimin.

Di sini dapat dipastikan, masa depan Mesir akan sangat ditentukan oleh dua kekuatan di atas. Jika Ikhwan-militer terus bersitegang dan adu kekuatan seperti sekarang, hampir dipastikan Mesir akan terus mengalami pelbagai macam instabilitas ke depan. Bukan tidak mungkin pelbagai macam proses politik dan demokrasi yang sudah berlangsung dibuang sia-sia (seperti pembubaran parlemen).

Sebaliknya, jika keduanya mencapai kompromi, hal ini akan menjadi pertanda baik bagi penyelesaian pelbagai macam krisis yang melanda Mesir saat ini. Aspirasi masyarakat Mesir dan kepentingan negara yang lebih umum sejatinya harus menjadi ”maskawin” untuk menyatukan semua kekuatan politik di negara itu, khususnya tentu saja Ikhwan dan militer. ●

Kiblat Elite Daerah, Ya, Perilaku Elte Pusat!

OTONOMI DAERAH

Kiblat Elite Daerah, Ya, Perilaku Elte Pusat!

( Wawancara )

Tri Ratnawati ; Profesor Riset LIPI, Alumnus Flinders University of South Australia

KOMPAS, 30 Juni 2012

Otonomi daerah membawa dua sisi mata pisau. Primordialisme menguat dan elite-elite lokal bermunculan. Di sisi lain, korupsi menggerogoti daerah sehingga tujuan ideal otonomi daerah seperti perbaikan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengembangan demokrasi lokal tidak mewujud.

Namun, semua bukan semata tanggung jawab para elite daerah. Justru sebagian besar tanggung jawab dan faktor utama kebobrokan terus berlangsung terdapat pada pemerintah pusat. Demikian hasil riset Tri Ratnawati, profesor riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Kompas pekan lalu mewawancarai alumnus Universitas Gadjah Mada dan Flinders University of South Australia itu.

Bagaimana awalnya otonomi daerah bergulir di Indonesia?

Otonomi daerah lahir karena reformasi, dalam kondisi darurat. Ketika reformasi, Pak Ryaas (Ryaas Rasyid, Menteri Negara Otonomi Daerah 1999-2000) menyusun otonomi untuk menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diakui beraroma federalisme.

Akan tetapi, itu 13 tahun lalu. Secara umum, substansi UU No 32/2004 yang berlaku saat ini cukup bagus, tetapi implementasinya harus diperbaiki. Ketika UU No 22/1999 disahkan, saya memprediksi primordialisme akan menguat. Itu memang terjadi. Akan tetapi, saya dulu belum memperkirakan masalah desentralisasi korupsi. Kini yang terjadi, desentralisasi wewenang dan desentralisasi korupsi.

Soal desentralisasi korupsi, apa penyebabnya?

Kita tidak bisa menyalahkan orang daerah begitu saja. Riset saya jelas menunjukkan orang daerah berkiblat ke pusat. Jangan mengharapkan daerah bagus kalau pusat ribut terus. Artinya, pusat mulai turun kewibawaannya di daerah sebab semua tahu bahwa elite pusat juga tidak beres. Saya tidak bilang bobrok. Tetapi, yang paling jelas, korupsi politik dan korupsi korporasi dibiarkan.

Ada yang menyebut segalanya dipolitisasi. Tapi, saya bilang ini ekonomisasi politik. Politik mengalami degradasi karena faktor-faktor ekonomi. Ini sudah menjadi kritik berpuluh tahun, tetapi tidak ada perbaikan.

Bagaimana penilaian Anda pada revisi UU Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi tiga—Rancangan UU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU tentang Desa?

Saya tidak tahu apa alasan mendasar pemisahan aturan itu. Apakah akan lebih baik ketika substansi dan implementasi tidak dibenahi. Yang jelas, pemisahan aturan ini akan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk tenaga ahlinya, pembahasan di DPR, apalagi saya tidak melihat revisi ini dilakukan dengan cara akademik dan didahului kajian yang benar-benar dari lapangan. Jadi, saya mempertanyakan kualitas akademik revisi ini.

Menurut saya, DPR dan Kementerian Dalam Negeri terlalu reaktif melihat praktik-praktik di lapangan yang menyimpang. Tapi, tidak langsung ke daerah dan bertanya. Dalam membuat aturan untuk daerah, pemerintah pusat seharusnya tidak menjadi penguasa yang sewenang-wenang membuat aturan.

Pemerintah berdalih UU No 32/2004 tidak ada instrumen sanksi sehingga tidak bisa mengendalikan daerah. Apakah karena itu hubungan pusat-daerah tidak jelas, atau otonomi setengah-setengah?

UU No 22/1999 dan UU No 32/2004 mengatur banyak hal yang sifatnya normatif dan tanpa sanksi. Ini dimanfaatkan. Orang daerah sangat kreatif memanfaatkan celah untuk kepentingan mereka sendiri. Ketegasan membuat sanksi sebenarnya baik. Perlu ada reward dan punishment. Namun, jangan sampai sanksi membuat orang daerah malah tidak bisa bergerak. Dan yang lebih penting, reformasi dulu birokrasi pusat dan perilaku elitenya.

Terkait RUU Desa, semestinya seperti apa pengaturan desa?

Hasil otonomi daerah yang saya lihat masih berhenti di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Desa belum disentuh. Kalau nanti UU Desa disahkan dan kewenangan kepala desa ditambah, justru akan timbul konflik baru antara kepala desa dan bupati. Otonomi daerah itu sendiri yang akan rusak.

Jadi, seharusnya revisi UU Pemda mengatur penambahan kewajiban bupati untuk lebih banyak membangun sampai ke desa-desa. Revisi UU Pemda seharusnya memberikan dukungan otonomi di tingkat kabupaten. Namun, akuntabilitas bupati untuk membangun sampai ke level desa tetap harus dijaga.

Daerah pemekaran baru juga tidak menyejahterakan rakyat dan tidak menyentuh desa. Bupati biasanya sibuk mempercantik ibu kota dan beberapa ibu kota kecamatan saja.

Apa ini tidak langgar otonomi desa? Menurut saya, otonomi desa itu otonomi mengenai budaya dan hak ulayat. Tanah ulayat seharusnya menjadi wewenang desa, kalau tidak malah dikuasai investor.

Pemekaran sekarang ini seakan hanya keinginan elite. Apakah kita masih perlu pemekaran?

Pemekaran penting untuk daerah perbatasan karena wilayah ini sangat penting untuk mendapat perhatian. Tetapi, jangan karena penting, prosesnya hanya membuang uang. Prioritas tetap harus pada masyarakat.

Pemekaran akan menimbulkan batas-batas baru. Ini jangan dianggap remeh sebab tidak hanya terkait sumber daya alam tetapi juga soal SARA. Pemekaran juga seharusnya tidak membatasi agama atau kesukuan tertentu. Ini hanya akan menimbulkan konflik dan guncangan-guncangan. Bhinneka Tunggal Ika nanti hanya jadi jargon.

Ke depan, ke mana seharusnya arah otonomi daerah kita?

Otonomi daerah dan demokrasi sudah menggelinding, jangan ditarik lagi. Tetapi, para pemimpin jangan munafik dan seolah-olah mendukung demokrasi. Mereka yang membuat Indonesia tidak maju-maju.(nina susilo). ●