Menarik sekali ketika kutukan dan cemoohan publik kepada Arifinto, karena ketahuan mengakses konten pornografi dalam komputer tabletnya pada saat mengikuti sidang paripurna DPR, kemudian berubah menjadi pujian setelah Arifinto menyatakan bahwa ia akan segera mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Publik mungkin menganggap bahwa mengundurkan diri adalah suatu sikap ksatria yang semestinya dicontoh oleh setiap anggota DPR, dan juga pejabat negara lainnya, yang telah melakukan perbuatan “tidak senonoh”.
Arifinto memang telah melanggar kode etik Dewan dan sekaligus juga mencoreng nama baik PKS, partai yang gigih memperjuangkan UU Pornografi. Namun hukuman yang pantas, menurut saya, adalah teguran keras dan permohonan maaf kepada publik dan juga Dewan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya tidak yakin kalau Arifinto tidak mundur maka Dewan atau PKS akan memaksanya untuk mundur (baca: memecatnya).
Saya melihat keputusan Arifinto untuk mundur lebih berdasarkan pada pertimbangan kepentingan partai (PKS) daripada pertimbangan pertanggungjawaban moralitas individunya. Sebagaimana kita tahu, Arifinto menyatakan pengunduran dirinya setelah malam hari sebelumnya Dewan Syariah Pusat PKS menggelar rapat untuk mengambil sikap terkait dengan kasus Arifinto. Banyak pengamat politik yang berpendapat bahwa PKS telah mengurbankan sebuah bidaknya untuk memenangkan suara rakyat pada pemilu 2014 nanti.
Kalau dugaan politisasi Arifinto tersebut benar, apakah pujian bahwa Arifinto adalah pahlawan atau perintis budaya malu di lingkungan DPR masih berlaku? Kita lihat saja nanti, bagaimana kerjasama antara PKS dan Arifinto pada pemilu 2014 nanti. Saya sungguh berharap Arifinto akan memegang prinsip hidupnya sebagai seorang Ksatria, bukan sekadar sebuah Bidak yang dijalankan oleh pecatur politik kita.
