Senin, 28 September 2026

 

Upaya Partai Gurem Bisa Lolos ke DPR

Hussein Abri :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 27 September 2026

 

 

                                                           

·      Partai nonparlemen mendorong ambang batas parlemen lebih rendah dari 4 persen.

 

·      Mereka mengusulkan paket undang-undang politik yang merevisi UU Pemilu hingga UU Partai Politik.

 

·      Ada ide membentuk fraksi gabungan di DPR seperti pada Pemilu 1999.

 

GRUP percakapan WhatsApp internal Partai Hanura riuh pada Selasa, 15 September 2026. Sejumlah pengurus Partai Hanura mengirimkan tautan berita mengenai perkembangan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Sesaat sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyampaikan bahwa partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto menyepakati kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen dalam Pemilihan Umum 2029.

 

Sebagaimana diceritakan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani, para kader Partai Hanura mempertanyakan kesahihan pernyataan Sugiono di dalam grup WhatsApp. Merespons anggotanya, Benny meminta para pengurus membuat narasi ke publik bahwa partai harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen. “Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa melanggar putusan jika menaikkan ambang batas parlemen,” kata Benny kepada Tempo pada Jumat, 25 September 2026.

 

Pada Februari 2024, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang memerintahkan DPR dan pemerintah merumuskan ulang angka ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menyatakan parliamentary threshold yang berlaku pada Pemilu 2024 telah membuat belasan juta suara partai yang tak lolos ke DPR terbuang. Bagi Partai Hanura, penambahan persentase ambang batas justru akan menambah jumlah suara yang tak bisa dikonversi menjadi kursi di lembaga legislatif.

 

Partai Hanura berkepentingan ketika ada penambahan ambang batas untuk lolos ke DPR. Berdiri pada 2006, partai berlambang singa itu pernah dua kali masuk ke Senayan pada Pemilu 2009 dan 2014. Namun perolehan suara partai pada Pemilu 2019 dan 2024 melorot. Dalam dua kali pemilihan dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen itu, Partai Hanura hanya memperoleh 1,54 persen (2019) dan 0,72 persen (2024) suara. Mereka sudah hampir satu dekade berada di luar lembaga legislatif.

 

Tak mau gagal lolos lagi pada Pemilu 2029, Partai Hanura menyiapkan usul untuk menurunkan angka ambang batas. Benny bercerita, partainya sedang merumuskan skenario ambang batas parlemen menjadi maksimal 1 persen saja. “Tujuannya adalah menekan jumlah suara pemilih yang terbuang dan mendorong keterwakilan yang lebih merata di DPR,” ujar mantan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut.

 

Ide Benny soal ambang batas parlemen merupakan salah satu kesepakatan delapan partai yang tak lolos ke DPR. Berhimpun dalam wadah bernama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), pengurus partai nonparlemen itu berkonsolidasi untuk membahas revisi UU Pemilu.

 

Selain diikuti Partai Hanura, GKSR beranggotakan Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Berkarya, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Ada juga Partai Ummat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Persatuan Indonesia yang turut bergabung.

 

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Buruh Said Salahuddin menjelaskan bahwa ada opsi lain yang menjadi kesepakatan GKSR. Menurut Said, tim mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen, tapi dengan basis suara di daerah pemilihan, bukan suara sah nasional.

 

Skema ambang batas di daerah pemilihan ini membuka peluang partai politik mengirimkan kader yang memperoleh suara yang cukup di daerah pemilihan meski partainya tak lolos ke DPR. Di Senayan, mereka akan membentuk fraksi gabungan dengan partai lain.

 

Menurut Said, pembentukan fraksi gabungan ini disesuaikan dengan jumlah alat kelengkapan DPR. Merujuk pada Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang MD3, saat ini ada 13 komisi di DPR. Dengan begitu, fraksi gabungan bisa terbentuk bila mempunyai sedikitnya 13 anggota DPR. “Model fraksi gabungan pernah berlaku pada Pemilu 1999,” tuturnya.

 

GKSR tak hanya membicarakan ambang batas parlemen dalam berbagai kesempatan rapat. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan, GKSR sedang mengkaji naskah paket undang-undang politik. Dokumen setebal 211 halaman yang dibaca Tempo menunjukkan paket undang-undang politik itu berisi empat rancangan aturan. Selain revisi Undang-Undang Pemilu, ada usulan perbaikan Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Partai Politik.

 

GKSR membahas paket regulasi ini pada Rabu, 9 September 2026. Partai-partai kecil juga menyoroti verifikasi partai politik, sistem pemilu, dan bantuan keuangan partai. “Tiga poin tersebut menyangkut tata kelola dan penguatan kelembagaan partai politik,” ujar Ferry pada Jumat, 25 September 2026. GKSR akan menyerahkan paket naskah undang-undang politik ke DPR ketika pembahasan soal revisi Undang-Undang Pemilu sudah bergulir.

 

Partai di DPR juga mencermati rencana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Mereka mengharapkan ambang batas parlemen bisa lebih rendah dari 4 persen. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional. Pada Pemilu 2024, PAN memperoleh 48 kursi DPR atau 7,24 persen suara—terendah di antara delapan partai yang lolos ke Senayan.

 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi bercerita, sejumlah pengurus membicarakan topik ambang batas parlemen di rumah dinas Menteri Koordinator Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, pada Rabu malam, 16 September 2026. Viva bercerita, Zulkifli meminta anggota partai berbicara kepada publik mengenai penurunan ambang batas parlemen.

 

Viva menjelaskan bahwa partai yang ingin menaikkan angka ambang batas demi penyederhanaan partai dan stabilitas politik hanya melihat dari satu sudut pandang. Partai, kata dia, perlu memikirkan prinsip keterwakilan ketika ada suara partai yang terbuang karena gagal menembus Senayan. PAN mengusulkan parliamentary threshold lebih rendah dari 4 persen atau bahkan 0 persen. “Supaya keterwakilan politik dapat tercapai,” tutur Wakil Menteri Transmigrasi itu.

 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta perdebatan mengenai ambang batas parlemen dilakukan saat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu berjalan di DPR. Partai Golkar, kata Doli, sebagai salah satu pengusul ambang batas parlemen 5 persen siap beradu gagasan dengan partai lain tentang isi revisi Undang-Undang Pemilu. “Segerakan pembahasan aturan pemilu,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi itu pada Kamis, 24 September 2026. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/politik/partai-kecil-gksr-ambang-batas-parlemen-2294312

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar