|
Upaya
Partai Gurem Bisa Lolos ke DPR Hussein Abri :
Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 27 September 2026
|
· Partai nonparlemen mendorong ambang
batas parlemen lebih rendah dari 4 persen. · Mereka mengusulkan paket undang-undang
politik yang merevisi UU Pemilu hingga UU Partai Politik. · Ada ide membentuk fraksi gabungan di
DPR seperti pada Pemilu 1999. GRUP
percakapan WhatsApp internal Partai Hanura riuh pada Selasa, 15 September
2026. Sejumlah pengurus Partai Hanura mengirimkan tautan berita mengenai perkembangan
revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Sesaat sebelumnya, Sekretaris Jenderal
Partai Gerindra Sugiono menyampaikan bahwa partai koalisi pendukung Presiden
Prabowo Subianto menyepakati kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen
menjadi 5 persen dalam Pemilihan Umum 2029. Sebagaimana
diceritakan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani, para kader
Partai Hanura mempertanyakan kesahihan pernyataan Sugiono di dalam grup
WhatsApp. Merespons anggotanya, Benny meminta para pengurus membuat narasi ke
publik bahwa partai harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang
batas parlemen. “Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa melanggar
putusan jika menaikkan ambang batas parlemen,” kata Benny kepada Tempo pada
Jumat, 25 September 2026. Pada
Februari 2024, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang memerintahkan DPR dan
pemerintah merumuskan ulang angka ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.
Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menyatakan parliamentary threshold
yang berlaku pada Pemilu 2024 telah membuat belasan juta suara partai yang
tak lolos ke DPR terbuang. Bagi Partai Hanura, penambahan persentase ambang
batas justru akan menambah jumlah suara yang tak bisa dikonversi menjadi
kursi di lembaga legislatif. Partai
Hanura berkepentingan ketika ada penambahan ambang batas untuk lolos ke DPR.
Berdiri pada 2006, partai berlambang singa itu pernah dua kali masuk ke
Senayan pada Pemilu 2009 dan 2014. Namun perolehan suara partai pada Pemilu
2019 dan 2024 melorot. Dalam dua kali pemilihan dengan ambang batas parlemen
sebesar 4 persen itu, Partai Hanura hanya memperoleh 1,54 persen (2019) dan
0,72 persen (2024) suara. Mereka sudah hampir satu dekade berada di luar
lembaga legislatif. Tak mau
gagal lolos lagi pada Pemilu 2029, Partai Hanura menyiapkan usul untuk
menurunkan angka ambang batas. Benny bercerita, partainya sedang merumuskan
skenario ambang batas parlemen menjadi maksimal 1 persen saja. “Tujuannya
adalah menekan jumlah suara pemilih yang terbuang dan mendorong keterwakilan
yang lebih merata di DPR,” ujar mantan Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia tersebut. Ide
Benny soal ambang batas parlemen merupakan salah satu kesepakatan delapan
partai yang tak lolos ke DPR. Berhimpun dalam wadah bernama Gerakan
Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), pengurus partai nonparlemen itu
berkonsolidasi untuk membahas revisi UU Pemilu. Selain
diikuti Partai Hanura, GKSR beranggotakan Partai Buruh, Partai Bulan Bintang,
Partai Berkarya, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Ada juga Partai Ummat,
Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Persatuan Indonesia yang turut
bergabung. Pelaksana
Tugas Sekretaris Jenderal Partai Buruh Said Salahuddin menjelaskan bahwa ada
opsi lain yang menjadi kesepakatan GKSR. Menurut Said, tim mengusulkan ambang
batas parlemen sebesar 3,5 persen, tapi dengan basis suara di daerah
pemilihan, bukan suara sah nasional. Skema
ambang batas di daerah pemilihan ini membuka peluang partai politik
mengirimkan kader yang memperoleh suara yang cukup di daerah pemilihan meski
partainya tak lolos ke DPR. Di Senayan, mereka akan membentuk fraksi gabungan
dengan partai lain. Menurut
Said, pembentukan fraksi gabungan ini disesuaikan dengan jumlah alat
kelengkapan DPR. Merujuk pada Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau Undang-Undang MD3, saat ini ada 13 komisi di DPR. Dengan begitu,
fraksi gabungan bisa terbentuk bila mempunyai sedikitnya 13 anggota DPR.
“Model fraksi gabungan pernah berlaku pada Pemilu 1999,” tuturnya. GKSR tak
hanya membicarakan ambang batas parlemen dalam berbagai kesempatan rapat.
Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan, GKSR
sedang mengkaji naskah paket undang-undang politik. Dokumen setebal 211
halaman yang dibaca Tempo menunjukkan paket undang-undang politik itu berisi
empat rancangan aturan. Selain revisi Undang-Undang Pemilu, ada usulan
perbaikan Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan
Undang-Undang Partai Politik. GKSR
membahas paket regulasi ini pada Rabu, 9 September 2026. Partai-partai kecil
juga menyoroti verifikasi partai politik, sistem pemilu, dan bantuan keuangan
partai. “Tiga poin tersebut menyangkut tata kelola dan penguatan kelembagaan
partai politik,” ujar Ferry pada Jumat, 25 September 2026. GKSR akan
menyerahkan paket naskah undang-undang politik ke DPR ketika pembahasan soal
revisi Undang-Undang Pemilu sudah bergulir. Partai
di DPR juga mencermati rencana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5
persen. Mereka mengharapkan ambang batas parlemen bisa lebih rendah dari 4
persen. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional. Pada Pemilu 2024, PAN
memperoleh 48 kursi DPR atau 7,24 persen suara—terendah di antara delapan
partai yang lolos ke Senayan. Wakil
Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi bercerita, sejumlah pengurus membicarakan
topik ambang batas parlemen di rumah dinas Menteri Koordinator Pangan
sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, pada Rabu malam, 16 September 2026.
Viva bercerita, Zulkifli meminta anggota partai berbicara kepada publik
mengenai penurunan ambang batas parlemen. Viva
menjelaskan bahwa partai yang ingin menaikkan angka ambang batas demi
penyederhanaan partai dan stabilitas politik hanya melihat dari satu sudut
pandang. Partai, kata dia, perlu memikirkan prinsip keterwakilan ketika ada
suara partai yang terbuang karena gagal menembus Senayan. PAN mengusulkan
parliamentary threshold lebih rendah dari 4 persen atau bahkan 0 persen.
“Supaya keterwakilan politik dapat tercapai,” tutur Wakil Menteri
Transmigrasi itu. Wakil
Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta perdebatan mengenai ambang
batas parlemen dilakukan saat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu berjalan
di DPR. Partai Golkar, kata Doli, sebagai salah satu pengusul ambang batas
parlemen 5 persen siap beradu gagasan dengan partai lain tentang isi revisi
Undang-Undang Pemilu. “Segerakan pembahasan aturan pemilu,” ujar Wakil Ketua
Badan Legislasi itu pada Kamis, 24 September 2026. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/partai-kecil-gksr-ambang-batas-parlemen-2294312 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar