|
Mungkinkah MK Mendiskualifikasi Wapres Gibran? Saiful Huda Ems : Lawyer, Konsultan Hukum dan Analis Politik. |
ORBIT INDONESIA, 26 September 2026
|
Untuk Perkara No.
01/PHPU.PRES-XXIV/2026, saya sudah melihat perkembangan persidangan sampai
hari ini, Jumat (25/9/2026). Saat ini perkara sudah masuk tahap setelah
pemeriksaan pada 23 September dan MK sedang membahasnya dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim. Dan dari berbagai pemberitaan pula kita juga
mendapatkan informasi, bahwa MK sudah menyebut sidang putusan direncanakan
awal pekan depan. Banyak teman-teman yang
menanyakan prediksi saya untuk putusan MK kali ini, apakah Gugatan Denny
Indrayana dkk. akan dikabulkan atau ditolak. Dan sebagai Amicus Curiae MK
tentu saya tidak boleh gegabah mengumbar prediksi hukum saya, sebab nantinya
akan dianggap saya telah mendahului keputusan para hakim konstitusi di MK. Akan tetapi jika hanya
dimaksudkan untuk memancing perdebatan publik guna kepentingan pendidikan
hukum, baiklah saya akan sedikit menjelaskan mengenai pandangan hukum saya
pribadi. Saya terus terang ingin katakan bahwa saya tidak bisa mengatakan
dengan memastikan; gugatan Denny Indrayana dkk. “pasti dikabulkan” atau
“pasti ditolak”, karena seperti yang saya katakan tadi, itu berarti saya sama
halnya dengan memprediksi dan mendahului putusan hakim. Namun kalau kita
bedah titik-titik hukum yang sekarang terlihat, sebenarnya ada beberapa hal
yang sangat menentukan di antaranya: Ada persoalan serius mengenai kewenangan
dan tenggang waktu. Ini menurut saya merupakan hambatan utama bagi Pemohon.
KPU berargumentasi bahwa yang dipersoalkan sebenarnya adalah syarat
pencalonan, sehingga termasuk sengketa proses pemilu yang menurut KPU
seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu, bukan PHPU di MK. KPU juga
mempersoalkan keterlambatan permohonan sekitar 905 hari. Lebih penting lagi, MK
sendiri mencatat, bahwa Pemohon menyadari permohonan diajukan jauh melewati
ketentuan waktu PHPU, tetapi meminta MK mengutamakan keadilan substantif.
Jadi, sebelum masuk ke soal “apakah Gibran memenuhi syarat pendidikan atau
tidak”, MK harus terlebih dahulu menjawab, apakah perkara seperti ini masih
dapat diperiksa MK melalui mekanisme PHPU setelah hampir dua tahun?. Ini
adalah pintu pertama yang harus dilewati. Tetapi persidangan 23 September
memberikan fakta yang tidak bisa diabaikan dan disinilah menurut saya perkara
menjadi lebih menarik secara hukum. Hakim justru menggali
cukup dalam mengenai bagaimana KPU memverifikasi persyaratan pendidikan
Gibran. Hakim Saldi Isra dan Arsul Sani mempertanyakan proses verifikasi
tersebut, termasuk apakah KPU melakukan verifikasi langsung kepada instansi
pendidikan. Namun jawaban yang sangat memalukan dari KPU adalah, KPU mengakui
tidak melakukan verifikasi langsung kepada Kementerian/Dinas Pendidikan,
sementara Bawaslu menerangkan bahwa mereka mengalami persoalan akses terhadap
dokumen dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Jadi ini informasi yang
sangat penting sekali, tetapi sebagai Amicus Curiae tentu saya ingin mengajak
teman-teman semua untuk dapat membedakan, bahwa KPU tidak melakukan
verifikasi langsung itu bukan otomatis berarti Gibran tidak memenuhi syarat
pendidikan. Yang harus tetap dibuktikan adalah, apakah pada saat pencalonan
Gibran secara faktual dan sah memenuhi persyaratan Pasal 169 huruf r UU
Pemilu?. Bawaslu memberikan fakta yang sekaligus
bisa dibaca dari dua sisi; Pertama, Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima
laporan atau menemukan pelanggaran mengenai syarat pendidikan Gibran selama
tahapan Pemilu 2024. Kedua, namun Bawaslu juga menjelaskan adanya kendala
akses terhadap data dan dokumen pencalonan di Silon. Artinya apa? Artinya
keterangan Bawaslu tidak secara langsung membuktikan bahwa Gibran memenuhi
syarat, tetapi juga tidak membuktikan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Ini
pada akhirnya akan kembali membawa perkara kepada persoalan pembuktian
substantif. Ada persoalan sangat besar mengenai
finalitas putusan MK sebelumnya, dan ini juga menjadi titik yang menurut saya
akan sangat diperhatikan para hakim. Perkara PHPU Pilpres 2024
sudah pernah diputus MK. Sekarang Pemohon meminta MK memeriksa kembali
persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran, tetapi dengan konstruksi
hukum yang berbeda. KPU berargumentasi bahwa putusan sebelumnya telah
berkekuatan hukum tetap dan bersifat final dan mengikat, namun dari sisi
Pemohon, pertanyaan hukumnya adalah: Apakah fakta atau cacat
hukum mengenai persyaratan pencalonan yang belum pernah diperiksa secara
substantif dapat menjadi dasar untuk menguji akibat hukumnya sekarang,
meskipun hasil Pilpres 2024 sudah diputus dan pasangan sudah dilantik?
Menurut saya, inilah persoalan konstitusional yang paling menarik dalam
perkara ini. Jadi, bagaimana kita
membaca posisi perkara sekarang? Saya akan mencoba membaginya menjadi dua
lapis: Lapis pertama, yakni
prosedural: Kedudukan hukum Pemohon. Kewenangan MK. Objek PHPU. Tenggang waktu. Finalitas putusan MK sebelumnya. Lapis kedua, yakni
substantif: Apakah benar syarat pendidikan Gibran
tidak terpenuhi? Bagaimana KPU melakukan verifikasi? Apakah dokumen yang digunakan sah? Apakah terdapat cacat dalam proses
penetapan calon? Dan jika terbukti ada cacat, apa akibat
hukumnya terhadap seseorang yang sudah dilantik hampir dua tahun lalu?. Dan menurut perkiraan
saya, justru lapis kedua belum otomatis dapat mengalahkan lapis pertama. Oleh karena itu, sampai
detik ini saya masih belum melihat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa
gugatan Denny Indrayana dkk. pasti akan dikabulkan. Sebaliknya, ada beberapa
hambatan hukum yang cukup berat, terutama tenggang waktu, kewenangan MK,
kedudukan hukum Pemohon, serta finalitas putusan PHPU sebelumnya. Ini saya
tidak mendasarkan argumen pada politik ya, melainkan hukum an sich. Kendatipun demikian,
tolong dicatat, saya juga tidak akan mengatakan bahwa perkara ini sekadar
gugatan yang pasti ditolak, karena persidangan 23 September 2026 menunjukkan
bahwa hakim memang menggali secara serius proses verifikasi persyaratan
pendidikan Gibran, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akses dan
pemeriksaan dokumen, dimana disana banyak ditemukan bukti adanya manipulasi
hukum yang dilakunan Gibran melalui KPU. Dengan kata lain, fakta
persidangan terakhir membuat isu substantifnya menjadi lebih serius, tetapi
belum otomatis mengatasi hambatan proseduralnya. Jika hakim-hakim konstitusi
itu benar-benar menyandarkan pendapatnya pada berbagai bukti adanya manipulasi
terhadap syarat pendidikan Gibran sebagai Cawapres yang sudah ditemukan di
persidangan, dan para hakim konstitusi itu dapat mengatasi hambatan
proseduralnya, maka gugatan Denny Indrayana dkk., tentunya akan diterima oleh
MK dan Wapres Gibran dapat segera didiskualifikasi dari penetapannya sebagai
Wapres 2024-2029. Sebetulnya, sebagai
Amicus Curiae untuk perkara No.01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini, saya tidak ingin
hanya mengajak teman-teman untuk berdiskusi membahas Gibran yang tidak
memenuhi syarat pendidikan, melainkan lebih jauh dari itu, yakni saya ingin
mengajak teman-teman membahas pencarian argumentasi yang lebih mendasar,
untuk dapat menjawab: mengapa MK tetap berwenang memeriksa persoalan tersebut
sekarang dan apa konstruksi akibat hukum apabila ketidakmemenuhan syarat itu
terbukti setelah yang bersangkutan dilantik? Sebab bagi saya,
pembahasan soal itu justru merupakan titik yang dapat menentukan, apakah MK
berhenti hanya sampai pada persoalan prosedural ataukah masuk ke pemeriksaan
substansi. Jika terakhir itu yang akan lebih dikedepankan oleh para hakim
konstitusi, maka haqul yakin gugatan Denny Indrayana dkk. akan diterima dan
tak lama lagi Rakyat Indonesia akan mempunyai Wapres baru yang lebih cerdas,
bijaksana dan pro rakyat. Bukan Wapres loyo seperti
orang yang sedang sakau, dan tidak mengerti apa-apa bagaimana melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai Wakil Presiden. Ditambah lagi tidak jelas latar
belakang pendidikannya. Eiiiitttssss…Sssttttt…maaf lupa kalau saya sedang menjadi
Amicus Curiae untuk perkara ini. ● Sumber : https://hatipena.com/artikel-opini/mungkinkah-mk-akan-mendiskualifikasi-wapres-gibran/
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar