Kiri tanpa Sosialisme, 'Sosial-isme' tanpa Kiri Robertus Robet :  Sosiolog Universitas Negeri Jakarta. Ia salah satu anggota tim evaluator editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 27 September 2026

 

 

                                                           

·      Sosialisme pernah mengisi posisi penting dalam imajinasi politik pascakemerdekaan.   ·      Kekerasan politik pada 1965-1966 menghancurkan seluruh ekologi politik kiri.   ·      Kiri masa kini lebih merupakan sebuah posisi moral dan kultural ketimbang sebuah proyek politik massa.   KIRI di Indonesia tidak selamanya ada di pinggiran. Dalam dekade-dekade setelah kemerdekaan, sosialisme dan berbagai varian egalitarianisme mengisi posisi penting dalam imajinasi politik pascakemerdekaan.   Esai Kevin Fogg dalam Third World Quarterly menyajikan bahwa, antara 1945 dan 1965, hampir semua partai politik mengklaim memiliki pertautan—entah semuanya, entah sebagian—dengan sosialisme. Ekspresi sosialis di Indonesia yang paling kuat tentu saja datang dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dibangun dengan basis kelompok sosial luas seperti buruh, petani, serta organisasi afiliasi lain. Selain itu, ada Partai Sosialis Indonesia, yang dibubarkan Sukarno.   Kekerasan politik pada 1965-1966, yang diikuti dengan politik antikomunis sistematis, tak hanya memusnahkan organisasi-organisasi komunis, tapi juga menghancurkan basis institusional dan kultural dari seluruh imajinasi sosialis. Sebagaimana dikemukakan oleh Vedi Hadiz, kekalahan politik kiri pada 1960-an telah sedemikian rupa membentuk karakter ideologi politik Indonesia ketika memori keburukan komunisme diinkorporasikan ke dalam legitimasi politik Orde Baru.   Dengan kata lain, penghancuran politik kiri pasca-1966 tidak hanya menghapus PKI. Ia juga menghancurkan seluruh ekologi politik kiri. Orde Baru tidak sekadar melarang kiri. Lebih dari itu, mereka membuat kiri historically unintelligible. Sosialisme dibuat identik dengan komunisme dan komunisme identik dengan pengkhianatan.   Jatuhnya pemerintahan rezim Soeharto pada 1998 membuka kembali ruang politik. Partai-partai politik baru didirikan, organisasi-organisasi masyarakat sipil tumbuh subur. Gerakan mahasiswa mendapatkan tempat serta pengakuan. Gerakan buruh dan agraria juga tampil dan menguat secara institusional. Diskursus intelektual radikal mengemuka dan mendapatkan jalan untuk tampil kembali.   Namun kekuatan kiri yang terorganisasi tetap tak kunjung muncul. Ed Aspinall menangkap kondisi ini dan menyatakan bahwa jatuhnya Soeharto telah memproduksi ledakan aktivisme, tapi tidak berhasil merekonstruksi tradisi-tradisi organisasi yang eksis sebelum 1965. Pasca-1998, concern intelektual kiri tumbuh, tapi kekuatan sayap kiri tetap absen.   Buruh diorganisasikan dan dimobilisasi, tapi tanpa konstruksi organisasi sosialis. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat membela berbagai kaum pinggiran dengan pemberdayaan, tapi tanpa basis teori transformasi kelas. Aktivis-aktivis hak asasi manusia menentang kekerasan negara, tapi tentangan mereka tidak mempertanyakan struktur akumulasi kapitalis yang bekerja di belakang kekerasan negara. Aktivis lingkungan berjuang mendampingi korban pertambangan, tapi tetap berada di luar proyek sosialis. Ringkasnya: Reformasi 1998 telah merekonstruksi ruang politik perlawanan, tapi ia tidak merekonstruksi kembali infrastruktur politik sosialis.   Jadi apakah ada orang kiri di Indonesia kini? Tentu ada! Namun kiri Indonesia kontemporer harus dibedakan dengan kiri Indonesia klasik/lama. Kiri lama bukan sekadar sekelompok orang dengan ide progresif, melainkan juga sebuah proyek politik yang terorganisasi. Mereka memiliki teori dan analisis masyarakat yang jelas. Mereka hidup di dalam massa, terdisiplin secara organisasional, dan memiliki visi tatanan sosial alternatif.   Kiri masa kini adalah fragmen dari sebagian elemen lama ini: kiri sebagai “gaya politik”. Di Indonesia masa kini, leftisme lebih merupakan sebuah posisi moral dan kultural ketimbang sebuah proyek politik massa. Sebagai gaya intelektual tentu tetap bagus dan bermanfaat, tapi dari sini jangan dibayangkan hadirnya sebuah proyek politik.   Inilah kiri tanpa sosialisme: fragmen tanpa totalitas sosialis. Karya Marx, Lenin, dan Gramsci tetap dibaca, tapi tak ada organisasi yang dibangun dengan basis itu. Kelas didiskusikan, tapi organisasi buruhnya terus lemah. Kapitalisme selalu dikritik sebagai biang kerok, tapi tak pernah ada kesepakatan mengenai modus kehidupan apa yang hendak dibangun sebagai gantinya. Oligarki dikutuk, tapi pertanyaan tentang model solidaritas apa yang hendak dibangun tetap tak pernah diajukan. Persis sebagaimana diajukan oleh Ed Aspinall: disiplin dan keketatan intelektual kiri lama melemah, tapi vokabulari populisnya bertahan dan merebak kembali pasca-1998.   Barangkali inilah pangkal menguatnya “moralisasi kiri” di kalangan segelintir kiri Indonesia kontemporer. Tatkala ideal politik tumbuh tanpa basis proyek politik terorganisasi, perbedaan internal dimoralisasi menjadi kompetisi “mana yang lebih kiri? siapa yang lebih radikal/merakyat?”. Otentisitas politik menggantikan ideologi. Sementara dulu orang bertanya bagaimana kita mengorganisasi yang tertindas, kini yang ditanya: “bagaimana saya lebih murni secara teori/politik dibanding yang lain?”.   Persis dalam psikologi dan kekosongan inilah retorika “kiri” Prabowo Subianto kemudian muncul dan mengambil tempat. Di Indonesia, boleh dibilang, tiap kali menjelang pemilihan umum, hampir semua calon presiden dan wakil presiden mendadak menjadi kiri. Retorika kiri, populisme, dan anti-elitisme adalah menu tetap politik elektoral.   Namun, dalam hal Prabowo, retorika kirinya bergerak sedikit lebih jauh. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei, di depan pimpinan serikat dan buruh, ia ikut menyanyikan lagu gerakan sosialis internasional, “Internasionale”, yang pada zaman Soeharto bisa bikin orang dipenjara. Ia secara determinan menekankan kebijakan makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih (KDMP) sebagai flagship pemerintahannya.   Pemerintah menetapkan MBG dan KDMP dalam kerangka redistribusi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat. Pada Mei 2026, pemerintah mempresentasikan MBG dan KDMP sebagai mekanisme sirkulasi sumber daya ekonomi melalui desa dan penguatan ekonomi rakyat.   Di titik inilah kita kemudian menghadapi suatu pembalikan yang membingungkan dan mengecoh: sebuah pemerintahan yang sangat menekankan peran militer dan jelas berada di luar argumen historis kiri tampil di depan kita dengan kebijakan-kebijakan yang secara sepintas dapat diinterpretasikan berasosiasi kiri: redistribusi, provisi sosial, koperasi, subsidi, pendidikan gratis, dan intervensi negara atas pasar. Kita tentu saja tidak dapat menyederhanakan kebijakan-kebijakan ini sekadar sebagai propaganda, mengingat keseriusan dalam pengerahan sumber daya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang demikian besar. Namun menyebut ini sebagai hadirnya pemerintahan sosialis juga terasa ganjil.   Sementara sosialisme secara sederhana didefinisikan sebagai state provision of social goods, MBG dapat secara mudah disebut sosialis. Namun definisi ini jelas terlalu longgar. Pendidikan gratis eksis di banyak negara kapitalis. Demikian pula rumah sakit gratis, makanan bersubsidi, bahkan social security, tunjangan anak dan keluarga.   Redistribusi tidak serta-merta berarti sosialisme. Sebuah negara kapitalis dapat melakukan redistribusi sembari mempertahankan struktur pemilikan yang timpang. Demikian pula koperasi, tak selamanya sosialistis. Koperasi banyak tumbuh di negara kapitalis dan dapat menjadi sangat birokratis serta berfungsi sebagai perpanjangan, baik elite atas maupun lokal, ketimbang memberdayakan rakyat.   Di sini pula kita mesti berhati-hati: redistribusi dapat diadopsi oleh klaim nasionalisme. Koperasi dapat diadopsi oleh developmentalisme. Kebijakan sosial dapat diklaim oleh populisme dan intervensi negara lebih sering dilakukan rezim-rezim otoritarian.   Secara historis, kaum kiri mengklaim merepresentasikan kelas pekerja, petani, dan kaum miskin, tapi kaum populis-nasionalis kontemporer dapat mengklaim hal yang sama secara lebih artikulatif dan licin. Di sini tibalah kita pada paradoks: ide dan kebijakan dalam retorika sosialis berbunyi justru di luar sejarah gerakannya sendiri. Kiri tanpa sosialisme, “sosial-isme” tanpa ideologi kiri. Persis seperti yang dikatakan Aspinall: In Indonesia, it sometimes seems that the left is everywhere yet nowhere.   Di dunia sekarang, praktis hanya ada dua negara dengan papan nama sosialis, yakni Cina dan Kuba. Kuba sengsara. Cina dipimpin partai tunggal dengan presiden seumur hidup. Indonesia tidak dapat meniru keduanya karena sejarah politik, struktur sosial, dan ekonomi kita jauh berbeda.   Kalau mau sedikit sosialis, sebaiknya Indonesia melakukannya dengan strategi perluasan hak. Strategi ini jauh lebih pas untuk gaya kiri yang sekarang tersisa karena mendorong mereka bisa bekerja sama dengan kalangan civil society yang lebih luas. Selain itu, perluasan hak bisa lebih diterima dalam kosakata umum politik di Indonesia. Adagiumnya jelas: intervensi negara tanpa didahului perluasan hak tak lain adalah represi. ●   Sumber :   https://www.tempo.co/kolom/sosialisme-komunisme-soeharto-orde-baru-2294318