https://www.tempo.co/kolom/gagalnya-ekonomi-komando-prabowo-2269055

Problemnya Adalah Prabowo Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 14 Juni 2026

 

 

                                                           

·      Presiden Prabowo dikabarkan mencari calon Menteri Keuangan yang baru untuk memulihkan kepercayaan pasar.   ·      Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan belum stabil meski disuntik pelbagai kebijakan temporer.   ·      Masalah utama ekonomi Indonesia bukan sosok Menteri Keuangan, tapi proyek boros pemerintah.   SIAPA pun Menteri Keuangan-nya, ekonomi Indonesia akan terus tertekan. Problem utama ekonomi Indonesia bukanlah siapa yang menjadi Menteri Keuangan, melainkan kebijakan fiskal Presiden yang sembrono. Gejolak geopolitik akibat perang Iran versus Amerika Serikat-Israel hanya menambah parah apa yang sudah rusak di dalam negeri.   Karena itu, perbincangan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah calon Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir tak menggoyahkan ketidakyakinan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan memang sempat naik sedikit—meski hanya dua hari. Ini disebabkan oleh keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan imbal hasil obligasi pada 9 Juni 2026.   Kebijakan-kebijakan temporer itu hanya menyentuh efek samping. Ibarat orang sakit, Indonesia mengidap kanker stadium IV yang penanganannya bukan lagi mengobati gejala, melainkan memotong sel mematikan itu. Kanker ekonomi Indonesia adalah proyek prioritas Presiden Prabowo yang boros tapi tak memberi dampak signifikan pada ekonomi. Selain itu, sentralisasi kekuasaan di banyak segi dan intervensi politik ke dalam mekanisme pasar.   Proyek makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, dan belanja alat pertahanan menghabiskan 19 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tiga pos belanja itu tak secara langsung menggerakkan ekonomi. Akibatnya, defisit melonjak mendekati 3 persen dari produk domestik bruto, batas maksimal yang dibolehkan konstitusi. Ekonomi lesu. Pemecatan massal terjadi di mana-mana akibat industri kelimpungan menutup biaya produksi, sementara daya beli masyarakat melemah.   Seperti kata Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan yang dipanggil Prabowo, tugas Menteri Keuangan sederhana: naikkan penerimaan, berutang, atau pangkas belanja. Sejak Prabowo memerintah, pendapatan pajak tak kunjung mencapai target akibat ekonomi lesu. Maka menaikkan tarif pajak ditentang publik karena akan makin memberatkan beban industri dan rumah tangga.   Berutang juga tak mudah. Proyek boros membuat calon pembeli surat berharga negara menjauh karena tak yakin terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah sampai mengiming-imingi mereka dengan imbal hasil besar. Akibatnya, kalaupun berhasil menggaet utang, biayanya juga tak kecil. Ujungnya, berutang pun jadi beban anggaran publik.   Maka tersisa opsi terakhir, yakni memangkas belanja besar, terutama tiga proyek prioritas Prabowo itu plus subsidi bahan bakar minyak. Konflik Timur Tengah membuat harga minyak naik melebihi asumsi APBN 2026. Ditambah kurs rupiah yang melemah, biaya impor dan subsidi bahan bakar lebih mahal berlipat-lipat dibanding sebelumnya. Jika subsidi dipotong, ruang fiskal untuk menggerakkan ekonomi menjadi lebih leluasa.   Lesu akibat kantong yang cekak, pemerintah mengambil langkah koreksi. Mereka misalnya mengurangi biaya proyek makan bergizi gratis dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Biaya dan jumlah gerai koperasi merah putih dipangkas 50 persen. Ada pula inisiatif untuk membatalkan monopoli ekspor oleh Danantara dan keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga.   Upaya koreksi itu bagaimanapun tak secara fundamental memperbaiki remuknya ekonomi Indonesia akibat kapitalisme negara ala Prabowo melalui monopoli dan intervensi politik. Logika Prabowo menjalankan ekonomi bertentangan dengan logika pasar yang menginginkan stabilitas, kepastian, dan transparansi. Maka pemulihan ekonomi Indonesia bukan bergantung pada siapa Menteri Keuangan, melainkan seberapa cepat Prabowo menyadari kekeliruannya dalam membangun ekonomi.   Pemerintah harus secepatnya mengoreksi kekeliruan. Militerisasi pengelolaan hutan lewat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan harus segera dikoreksi. Praktik sungsang seperti pemaksaan penempatan devisa hasil ekspor yang mengganggu arus kas perusahaan harus dihentikan. Bank sentral tak boleh diganggu dan monopoli bisnis oleh Danantara tak boleh dibiarkan. Hukuman pasar terhadap Indonesia hari-hari ini membuktikan ekonomi komando ala Prabowo gagal bekerja. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/gagalnya-ekonomi-komando-prabowo-2269055