Minggu, 30 Oktober 2016

Budaya sebagai Aksesori

Budaya sebagai Aksesori
Agus Dermawan T ;   Penulis Budaya dan Seni;
Konsultan Koleksi Benda Seni Istana Kepresidenan
                                                      KOMPAS, 29 Oktober 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Hari Senin (24/10), Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengesahkan tiga pasangan calon peserta pemilihan gubernur DKI Jakarta. Lalu, tetabuhan festival pilgub Jakarta pun ramai berbunyi.

Tiga pasangan yang disahkan itu adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Entah disengaja atau tidak, tiga pasangan ini ternyata datang dengan langkah yang menyeret-nyeret bendera kebudayaan. Bendera itu dibawa dari rumah jabatan sebelumnya, dari perilaku budaya yang pernah dilakukan, dan dari program budaya yang ingin dilaksanakannya.

Atmosfer budaya

Beberapa minggu sebelum disahkan sebagai kandidat dalam pilgub, gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lantang menyatakan ia punya komitmen penuh untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan di Jakarta. Komitmen yang kesekian kalinya itu muncul ketika ia mendengar berita kritisnya Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, yang menyimpan ratusan ribu arsip di dalamnya. Pemerintah Provinsi Jakarta, katanya, akan mengambil alih pengelolaan PDS, dengan membangun ruang baru, seraya mencari tenaga yang benar-benar ahli dalam mengolah dokumentasi.

Bersamaan dengan itu, ia juga terus mengolah rumus aktualisasi ”Kota Tua”, pembaruan Taman Ismail Marzuki dan pusat kebudayaan (dan kesenian) di sejumlah wilayah Jakarta. ”Semuanya akan diformat dengan konsep kekinian,” kata Ahok. Janji budaya ini diamanatkan di tengah gebrakan pembangunan fisik, seperti pendirian rumah susun, sarana pendidikan, sarana kesehatan, revitalisasi sungai dan jalan, pembukaan ruang terbuka hijau, transportasi, dan penertiban hunian.

”Tertib berhuni adalah bagian dari mental kebudayaan. Perasaan tenang dalam ketertiban hidup adalah modal awal dari bermutunya kebudayaan,” ujarnya.

Menurut wakilnya, Djarot, tahap pembangunan model ini merupakan bentuk dari upaya penguatan kuda-kuda pembudayaan agar insan budaya terlebih dahulu memperoleh atmosfer dan momentum. ”Ini ikut ajaran lama, yang biasa tumbuh di desa- desa. Bukankah ada ungkapan, desa mawa cara, negara mawa tata?” kata Djarot. Artinya, orang desa punya feeling strategi, orang kota merapikan sistemnya. Dan, orang-orang tua di Jawa sering bertutur: papan bubrah, budaya kepapah—dalam kehidupan fisik yang kumuh-runtuh, kebudayaan akan lumpuh.

Sesuai kapabilitas dan pembagian bidang kerja, Ahok memercayakan pelaksanaan program ini kepada Sylviana Murni, yang terposisi sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Sebagai wanita yang dianggap paham banyak aspek pengembangan budaya, Sylviana diharapkan memberikan sentuhan estetis pada Jakarta, mengimbangi Ahok yang keras bergelora.

Ironisnya, belum juga program itu banyak disentuh, Sylviana menyingkir dari Balai Kota. Ia mencalonkan diri dalam pilgub sebagai cawagub, justru untuk jadi pesaing Ahok-Djarot. Masyarakat budaya sah untuk tertegun sambil khawatir melihat kenyataan ini. Bagaimana nasib program kebudayaan yang kemarin digadang-gadang Ahok lewat pelaksanaan Sylviana? Karena diyakini, selama empat bulan ke depan program kebudayaan pemerintah kota sedikit-banyak bakal terbengkalai.

Lalu, andai kemudian Sylviana naik sebagai wagub, adakah program kebudayaan versi Ahok itu akan diteruskan? Sementara, apabila Sylviana akan menyusun pola dan strategi kebudayaan yang baru, ah, sungguh sangat membutuhkan waktu. Padahal, Jakarta adalah etalase budaya Indonesia yang dituntut untuk dipandang segera.

Masyarakat bahagia

Anies adalah figur dengan tutur kata yang rapi dan sering filosofis. Ia mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alhasil, bendera budaya serta-merta tertenteng ke mana-mana.

Sebagai wong alusan, ia menyampaikan pidato pendek yang juga lembut untuk memasuki Jakarta yang keras, ”premanistik”, dan bergemuruh. Kepada publik ia bertutur: ”Saya dan Sandiaga Uno memandang Jakarta bukan hanya kota. Jakarta merupakan tempat tinggal manusia Indonesia. Di tanah Jakarta itu pula jutaan jiwa berikhtiar dan berusaha mendapatkan apa yang dijanjikan dari sebuah kemerdekaan. Kami ingin masyarakat Jakarta jadi orang-orang yang berbahagia.”

Pidato Anies itu tampak bertolak dari pemahaman ihwal kota yang berasal dari kata Sanskerta: kotta, atau kita, yang artinya kubu atau perbentengan. Kota didefinisikan sebagai wilayah yang melindungi segala sesuatu yang diperlukan oleh warganya. Lalu, sejalan dengan pendapat Jorge Hardoy, kota harus memiliki potensi jadi pusat komunitas yang berbudaya, jadi tempat berkumpul para cendekia, yang lantas menjadikan kota sebagai pusat penyebaran falsafah hidup.

Namun, Anies pasti menyadari bahwa ”pidato budaya”-nya itu barulah uar-uar normatif wawasan budaya kota. Masih amat lembek dan sangat berjarak dengan konsep serta strategi penumbuhan peradaban Kota Jakarta yang luar biasa problemnya.

Bendera kebudayaan Anies ini pastilah ikut dikibas Sandiaga Uno, yang kadang terlibat dalam perhelatan budaya. Dalam acara peluncuran buku kemasan baru sastra klasik Indonesia di Museum Nasional, ia menyatakan hasratnya untuk jadi maecenas kebudayaan. Mungkin seperti raja minyak Rockefeller, Eli dan Edythe Broad pendiri SunAmerica, Irwin dan Joan Jacobs pendiri Qualcomm, atau Paul Allen dari Microsoft.

Melihat kibaran bendera yang diusung figur-figur peserta pilgub Jakarta dan mendengar apa yang disuarakan sebagai komitmen, masyarakat budaya boleh bersenang hati. Lantaran jagat kebudayaan Jakarta serta-merta ditaburi berbagai janji.Namun, masyarakat selalu ingat, betapa janji itu adalah makhluk gaib, yang dalam sekejap bisa raib. Masyarakat juga acap mencatat, betapa budaya sering terpajang hanya sebagai aksesori.