MENDENGAR JOKOWI DI BOCOR ALUS POLITIK TEMPO Denny JA : Kolumnis/Akademisi/Konsultan Politik/pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

ORBIT INDONESIA, 28 Agustus 2026

 

                                                

 

Suatu hari, kekuasaan berakhir. Pintu istana menutup. Pasukan kehormatan berhenti memberi hormat. Tetapi seorang mantan presiden masih terbangun membawa ingatan jutaan manusia.   Telepon masih berdering. Tokoh masih datang. Pendapatnya masih dicari. Pertanyaannya berubah: setelah tak lagi berkuasa, untuk apakah seluruh pengaruh itu digunakan?   Pertanyaan itu muncul kembali ketika saya mendengar percakapan panjang Joko Widodo dengan tim Bocor Alus Politik Tempo di rumahnya di Solo.   Saya tidak terutama mendengar seorang mantan presiden membela masa lalunya. Saya mendengar seseorang yang sedang mencari bentuk baru pengabdian setelah kekuasaan formal selesai.   -000-   Ada begitu banyak isu dalam wawancara itu. Ada Gibran, Iriana, Prabowo, PSI, IKN, demokrasi, ijazah, ekonomi, sampai tudingan mengenai dinasti politik.   Namun di balik keramaian isu tersebut, saya menangkap tiga gagasan yang lebih mendasar. Ketiganya berbicara mengenai rakyat, pengabdian, dan etika setelah kekuasaan.   Pertama, politik harus mendekat kepada realitas kehidupan rakyat.   Ini mungkin gagasan Jokowi yang paling konsisten. Ia mengatakan bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang dekat dan terus mendekat kepada kehidupan sehari-hari masyarakat.   Kalimat itu sederhana. Tetapi justru kesederhanaannya menjelaskan sesuatu yang sering hilang dalam politik modern: manusia dapat menghilang di balik angka dan institusi.   Politik akhirnya terlalu sering menjadi percakapan elite tentang koalisi, jabatan, elektabilitas, strategi komunikasi, kekuasaan, dan siapa memperoleh apa setelah sebuah pemilihan.   Padahal bagi seorang ibu yang harga berasnya naik, politik adalah isi dompet. Bagi seorang petani, politik adalah pupuk, harga panen, dan hujan.   Bagi penganggur muda, politik bukan perdebatan ideologi di televisi. Politik adalah pertanyaan sederhana: bulan depan, adakah pekerjaan yang dapat memberinya kehidupan bermartabat?   Karena itu Jokowi berbicara tentang turun ke daerah, bertemu masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, serta membangun struktur politik sampai tingkat desa.   Ia membayangkan PSI menjadi partai anak muda, orang kampung, keluarga Indonesia. Politik, dalam imajinasinya, harus mempunyai kaki yang berjalan sampai halaman rumah rakyat.   Saya membaca gagasan ini melampaui PSI. Ia merupakan sebuah ukuran sederhana untuk menguji kekuasaan: apakah keputusan negara benar-benar terasa dalam kehidupan orang biasa?   -000-   Kedua, Jokowi sudah meninggalkan Istana, tetapi belum ingin meninggalkan pengabdian politik.   Ia mengatakannya tanpa berputar-putar. Jokowi akan terus berpolitik. Alasannya, ia masih ingin memberikan kontribusi, meskipun menurut istilahnya sendiri hanya “sedikit”.   Kata “sedikit” itu menarik perhatian saya. Sebab kontribusi mantan presiden hampir tidak pernah benar-benar sedikit. Satu kalimatnya saja dapat menjadi berita nasional.   Jokowi kini memilih PSI sebagai salah satu ruang pengabdian. Ia ingin membantu partai itu berkembang, membangun struktur, memperbesar pengenalan, dan menembus parlemen.   Ia bahkan berbicara dengan bahasa seorang peneliti survei. Pengenalan partai dihitung. Pengenalan logo dihitung. Perjalanan daerah juga akan diukur efek elektoralnya.   Tetapi di balik kalkulasi itu terdapat pertanyaan lebih filosofis: apakah berakhirnya jabatan harus berarti berakhirnya kemampuan seseorang untuk berbuat bagi negaranya?   Jawaban Jokowi tampaknya tidak. Kekuasaan mempunyai tanggal kedaluwarsa. Pengabdian tidak harus memilikinya. Seseorang dapat kehilangan jabatan tanpa kehilangan alasan untuk bekerja.   Namun ada syarat moral penting. Pengaruh seorang mantan presiden seharusnya memperkuat demokrasi, bukan menciptakan pusat kekuasaan tandingan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.   -000-   Ketiga, terhadap Prabowo, Jokowi memilih mendukung sambil menjaga jarak.   Jokowi menyebut hubungan mereka “baik-baik saja”. Namun ia juga mengakui bahwa keduanya sudah lama tidak melakukan percakapan empat mata secara intensif.   Ia tidak menampilkan dirinya sebagai mentor yang terus memberikan instruksi. Sebaliknya, ia berulang kali menegaskan bahwa pemerintahan merupakan wilayah Presiden Prabowo.   Pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Perbedaan prioritas merupakan kewajaran. Kekurangan program pemerintah harus dievaluasi, dikoreksi, kemudian diperbaiki.   Bahkan kepada putranya sendiri, Gibran, pesannya jelas: ojo kemajuan. Jangan terlalu maju. Jangan mendahului presiden. Jangan merasa mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki.   Di sini Jokowi menyentuh sebuah etika penting dalam transisi kekuasaan. Mantan presiden boleh memiliki pengalaman, tetapi presiden baru harus memiliki ruang untuk memimpin.   Jokowi menginginkan continuity. Namun keberlanjutan tidak berarti Prabowo harus menjadi salinan Jokowi. Sebuah estafet hanya bekerja ketika tongkat benar-benar berpindah tangan.   -000-   Mendengar Jokowi, saya teringat Barack Obama. Pada November 2020, Obama diwawancarai Scott Pelley untuk program 60 Minutes CBS di Washington, D.C.   Wawancara berlangsung setelah Joe Biden memenangkan pemilu. Amerika sedang terbelah, sementara Donald Trump belum menerima hasil pemilihan yang mengakhiri masa pemerintahannya.   Lokasinya simbolis, National Portrait Gallery. Obama berbicara dekat potret Abraham Lincoln, presiden yang memimpin Amerika ketika persatuan bangsanya sendiri hampir runtuh.   Obama berbicara tentang Trump, George Floyd, polarisasi, keluarganya, demokrasi, serta memoarnya, A Promised Land. Tetapi satu gagasannya terasa paling relevan untuk Jokowi.   Seorang presiden, kata Obama, hanyalah penghuni sementara sebuah jabatan. Ketika waktunya selesai, kepentingan negara harus mengalahkan ego dan kekecewaan pribadi.   Obama bahkan pernah meninggalkan pesan bagi penerusnya bahwa instrumen demokrasi harus diwariskan setidaknya sekuat ketika seorang presiden pertama kali menerimanya.   Di sinilah Obama dan Jokowi bertemu. Keduanya meninggalkan kekuasaan formal dengan pengaruh politik, jaringan, popularitas, dan warisan yang belum selesai diperdebatkan.   Tetapi pilihan mereka berbeda. Obama relatif menjaga jarak dari politik elektoral sehari-hari. Jokowi secara eksplisit menyatakan masih ingin terus aktif dalam kehidupan politik.   Perbedaan itu tidak otomatis membuat satu jalan lebih luhur. Ia justru memperlihatkan bahwa demokrasi menyediakan beragam model kehidupan setelah kekuasaan.   Pertanyaan moralnya sama: bagaimana seorang mantan presiden menggunakan pengaruh tanpa membuat presiden yang sedang berkuasa hidup di bawah bayang-bayang pendahulunya?   -000-   Pertanyaan itu terasa personal bagi saya karena saya pernah membicarakannya langsung dengan Jokowi menjelang akhir masa pemerintahannya. Saya dipanggil datang ke Istana.   Kami berbicara berdua. Salah satu hal yang memenuhi pikiran saya justru bukan masa kekuasaannya, melainkan apa yang akan dilakukannya setelah kekuasaan berakhir.   Saya sampaikan kepadanya bahwa ketika meninggalkan jabatan pada Oktober 2024, Jokowi masih berusia 63 tahun. Itu terlalu muda untuk sekadar menjadi penonton.   Terlebih ia meninggalkan Istana dengan modal sosial yang tidak biasa. Survei nasional LSI Denny JA menjelang akhir pemerintahannya mencatat kepuasan sebesar 80,8 persen.   Survei itu dilakukan pada 26 September sampai 3 Oktober 2024 terhadap 1.200 responden, dengan margin of error sekitar 2,9 persen.   Angka itu penting bukan karena seorang pemimpin harus mengejar popularitas. Popularitas tinggi menjadi berarti apabila kepercayaan tersebut kemudian diubah menjadi manfaat sosial.   Saya mengatakan kepadanya, sayang sekali apabila setelah meninggalkan Istana, modal kepercayaan sebesar itu hanya disimpan sebagai kenangan tentang masa lalu.   Mencapai approval rating sekitar 81 persen setelah sepuluh tahun memerintah bukan perkara mudah. Biasanya kekuasaan panjang justru menghasilkan kelelahan dan kekecewaan.   Karena itu saya ikut menyarankan: carilah bentuk baru. Tidak perlu menjadi kekuasaan kedua. Tidak perlu pula mencampuri pemerintahan penerus.   Tetapi pengalaman, jaringan, kepercayaan publik, dan pengetahuan yang dikumpulkan selama puluhan tahun tetap dapat dikonversi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia.   Kini, ketika mendengar Jokowi mengatakan ingin terus berpolitik untuk memberikan kontribusi walaupun “sedikit”, saya teringat kembali percakapan kami di Istana tersebut.   Mungkin pertanyaan terbesar setelah kekuasaan memang bukan bagaimana mempertahankan pengaruh. Pertanyaannya adalah bagaimana mengubah pengaruh menjadi pengabdian tanpa kembali diperbudak kekuasaan.   Tentu apapun jawaban Jokowi dalam wawancara itu, selalu ada pihak yang dapat melihatnya secara kritis. Misalnya, melihat PSI di bawah Kaesang, promosi cepat Gibran, dan pengaruh Jokowi sebagai upaya membangun jejaring dinasti, bukan pengabdian.   Kritik ini tentu tidak dapat diselesaikan dengan bantahan. Ia hanya dapat dijawab oleh pilihan konkret Jokowi berikutnya: apakah pengaruhnya memperbesar politik agar lebih mendekat pada realitas politik rakyat.   -000-   Dua buku membantu saya melihat persoalan ini dengan perspektif lebih panjang.   Buku pertama sangat tepat judulnya: Life After Power: Seven Presidents and Their Search for Purpose Beyond the White House, karya Jared Cohen, Simon & Schuster, 2024.   Cohen mempelajari tujuh mantan presiden Amerika dan menemukan sesuatu yang manusiawi: setelah meninggalkan kekuasaan terbesar, mereka tetap harus menjawab pertanyaan mengenai tujuan hidup berikutnya.   Thomas Jefferson membantu membangun University of Virginia. John Quincy Adams kembali ke Kongres dan menjadi suara penting gerakan antiperbudakan. William Howard Taft menjadi Ketua Mahkamah Agung.   Herbert Hoover menjalankan misi kemanusiaan. Jimmy Carter mengubah status mantan presiden menjadi platform perdamaian dan kemanusiaan. George W. Bush justru menjauh dari politik.   Pesan Cohen sangat relevan bagi Jokowi. Tidak terdapat satu resep tunggal mengenai kehidupan setelah kekuasaan. Yang menentukan adalah tujuan penggunaan sisa pengaruh tersebut.   Mantan presiden bahkan dapat menghasilkan babak kehidupan yang sama bermaknanya dengan masa kekuasaannya, apabila ia menemukan kembali tujuan yang melampaui dirinya sendiri.   -000-   Buku kedua adalah The Presidents Club: Inside the World’s Most Exclusive Fraternity, karya Nancy Gibbs dan Michael Duffy, Simon & Schuster, 2012.   Buku ini membongkar hubungan tersembunyi antara presiden dan para pendahulunya. Mereka bersaing untuk sejarah, tetapi sekaligus memahami beban kekuasaan yang tidak dipahami orang lain.   Harry Truman meminta bantuan Herbert Hoover. John Kennedy mencari nasihat Dwight Eisenhower setelah kegagalan Bay of Pigs. Rivalitas dapat berubah menjadi kerja sama.   George H.W. Bush dan Bill Clinton bahkan kemudian bekerja bersama menggalang bantuan kemanusiaan. Mantan rival dapat menemukan persaudaraan setelah kompetisi politik selesai.   Gibbs dan Duffy menyebut dunia itu dibentuk oleh tiga unsur: kerja sama, kompetisi, dan penghiburan. Mantan presiden tetap menjadi aktor sejarah setelah meninggalkan kantor.   Tetapi justru karena pengaruhnya masih besar, hubungan itu membutuhkan kebijaksanaan. Mantan presiden dapat menjadi penasihat berharga, tetapi juga berpotensi menjadi bayangan mengganggu.   Buku ini memberi pelajaran penting bagi hubungan Jokowi dan Prabowo: kedekatan tidak selalu berarti intervensi, sementara jarak tidak selalu berarti permusuhan.   -000-   Saya kembali kepada satu kalimat Jokowi: kekuasaan yang baik harus dekat dan mendekat kepada realitas kehidupan rakyat sehari-hari.   Bagi saya, kalimat itu juga dapat digunakan untuk menilai perjalanan Jokowi sendiri setelah meninggalkan Istana dan memilih tetap berada dalam kehidupan politik.   Jika PSI membuat politik semakin dekat kepada rakyat, kontribusi itu bermakna. Jika pengalaman Jokowi memperkaya demokrasi, kehidupan setelah kekuasaan memperoleh alasan moralnya.   Tetapi sejarah akan menilai lebih keras apabila pengaruh tersebut akhirnya hanya memperpanjang kekuasaan keluarga atau menciptakan matahari kedua di luar pemerintahan resmi.   Pada akhirnya, jabatan hanyalah satu episode. Bahkan sepuluh tahun menjadi presiden tetap merupakan bagian kecil dari keseluruhan perjalanan seorang manusia.   Yang jauh lebih panjang adalah gema setelahnya: institusi yang ditinggalkan, manusia yang dibantu, teladan yang diwariskan, serta ingatan yang menetap dalam masyarakat.   Jokowi kini memasuki babak itu. Ia tidak lagi mempunyai Istana, tetapi masih mempunyai sesuatu yang mungkin lebih menentukan: pilihan mengenai warisannya sendiri.   Pada akhirnya, warisan seorang presiden tidak hanya ditentukan oleh berapa lama ia berkuasa, tetapi oleh untuk siapa pengaruhnya digunakan setelah kekuasaan itu berakhir. ●   REFERENSI   Jared Cohen. Life After Power: Seven Presidents and Their Search for Purpose Beyond the White House. Simon & Schuster, 2024.   Nancy Gibbs dan Michael Duffy. The Presidents Club: Inside the World’s Most Exclusive Fraternity. Simon & Schuster, 2012.   Sumber :     https://orbitindonesia.com/detail/AcWTvMakAt/denny-ja-mendengar-jokowi-di-bocor-alus-politik-tempo