Benarkah CNG Merah Putih Lebih Murah dari Subsidi Elpiji Caesar Akbar :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 23 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Anggaran subsidi elpiji terus membengkak setiap tahun karena masih harus diimpor.   ·      Pemerintah menghitung nilai subsidi CNG dalam tabung 30 persen di bawah subsidi elpiji.   ·      Pada tahap awal, pemerintah merencanakan tabung dan casing untuk kemasan CNG dibuat di Cina.   HAMPIR saban tahun pemerintah mengerek anggaran subsidi energi. Dalam dua tahun terakhir, kenaikannya cukup besar. Rata-rata realisasi subsidi energi pada 2022-2025 mencapai Rp 174,7 triliun per tahun. Tahun ini, pemerintah memperkirakan nilainya menembus Rp 227,3 triliun.   Pada 2027, kebutuhan subsidi energi kembali meningkat. “Subsidi energi tahun depan Rp 272,95 triliun,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers nota keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026.   Subsidi elpiji dalam tabung 3 kilogram menyumbang lebih dari separuh kenaikan anggaran subsidi energi. Nilainya naik dari Rp 90,4 triliun tahun ini menjadi Rp 114,1 triliun pada 2027. Penyalurannya pun belum sepenuhnya tepat sasaran.   Pemerintah, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, menyebutkan elpiji 3 kilogram masih didistribusikan secara terbuka. Data masyarakat yang berhak menerima subsidi juga masih perlu diperbaiki dan diperbarui secara berkala.   Belakangan, gagasan mencari pengganti elpiji mengemuka, dari pengolahan batu bara menjadi gas dimetil eter atau DME hingga yang teranyar, penggunaan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG).   Pada Mei 2026, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan peta jalan konversi atau peralihan penggunaan elpiji ke CNG yang dikemas dalam tabung. Program bernama CNG Merah Putih itu digadang-gadang bisa mengurangi ketergantungan pada impor elpiji yang selama ini memperbesar beban subsidi.   Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Laode Sulaeman mengatakan konversi elpiji menuju CNG mendesak dilakukan karena angka konsumsi elpiji terus meningkat. Kondisi tersebut membuat beban subsidi dan aliran devisa untuk impor elpiji makin besar setiap tahun. “Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kita akan terus menambah impor elpiji kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain,” ujarnya di Jakarta pada 5 Mei 2026.   Pemerintah memperkirakan konversi tersebut dapat menghemat subsidi energi hingga 30 persen. Laode menyebut keselamatan dan kemudahan penggunaan sebagai dua hal penting yang harus disiapkan. Sistem yang dikembangkan, dia menjelaskan, harus plug and play atau ringkas, termasuk penggunaan valve dan converter penyalur gas dalam tabung sehingga masyarakat tidak perlu mengganti kompor.   Dokumen Kementerian Energi juga memuat perbandingan nilai subsidi antara elpiji 3 kilogram dan CNG. Untuk elpiji, pemerintah menggunakan asumsi harga Rp 20.500 per kilogram. Dari harga tersebut, subsidi dihitung Rp 13.700 per kilogram sehingga harga setelah subsidi menjadi Rp 6.800 per kilogram. Dengan basis hitungan satu tabung berisi 3 kilogram, harga elpiji sebelum subsidi menjadi Rp 61.500. Nilai subsidinya Rp 41.100 dan harga yang dibayar konsumen Rp 20.400.   Untuk CNG, pemerintah menggunakan basis energi yang setara dengan satu tabung elpiji 3 kilogram, yakni 3,699 meter kubik. Harga gas CNG dihitung Rp 6.843 per meter kubik sehingga biaya gasnya mencapai Rp 25.313. Pemerintah menggunakan asumsi harga tabung CNG tipe 4 Rp 12 juta dan usia pakai 20 tahun. Tabung disediakan melalui skema sewa. Biaya sewa tabung, logistik, distribusi, dan pajak ditetapkan Rp 24 ribu sehingga harga sebelum disubsidi menjadi Rp 49.313.   Agar harga yang dibayar konsumen tetap Rp 20.400, subsidi CNG yang dibutuhkan Rp 28.913. Dibanding subsidi elpiji yang sebesar Rp 41.100 per tabung, pemerintah menghitung ada penurunan jumlah subsidi sekitar 30 persen.   Dalam rancangan program CNG Merah Putih, pemerintah merencanakan tabung dan casing pelindungnya dibuat di Cina pada tahap awal. Valve atau katup penurun tekanan otomatis berasal dari Jerman. Namun pemerintah menyiapkan PT Pindad (Persero) untuk membuat tabung CNG pada tahap berikutnya.   Pada Juli 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menggandeng Pindad untuk membuat tabung CNG 3 kilogram. Pindad telah berpengalaman memproduksi tabung elpiji kemasan 3 kilogram; 5,5 kilogram; dan 12 kilogram serta converter kit.   Tempo meminta tanggapan melalui surat serta pesan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ihwal rencana pengembangan CNG Merah Putih seperti yang tercantum dalam dokumen itu. Namun hingga Jumat, 21 Agustus 2026, belum ada tanggapan.   Perkembangan proyek CNG disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Laode Sulaeman saat ditemui Tempo di sela-sela acara Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center pada Rabu, 19 Agustus 2026. Pemerintah, dia menerangkan, masih menyelesaikan proses di hulu dan hilir serta pendataan masyarakat calon penerima barang bersubsidi itu.   Menurut Laode, uji coba dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas dengan pelibatan pengusaha kecil-menengah. Ihwal melonjaknya anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 di tengah rencana konversi elpiji ke CNG, Laode mengatakan hal itu akan dibahas kemudian.   Perihal potensi penurunan jumlah subsidi, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohamad Faisal mengatakan beban APBN bisa jadi berkurang. Namun, dia menambahkan, skema yang ditawarkan pemerintah justru memindahkan sebagian beban negara kepada badan usaha. “Beban subsidi APBN turun, tapi ada tambahan beban biaya yang mesti ditanggung badan usaha, yaitu pengadaan tabung,” tutur Faisal.   Dalam skema tersebut, badan usaha harus lebih dulu mengeluarkan biaya untuk pengadaan tabung. Biaya itu kemudian ditutup secara bertahap melalui pembayaran sewa dari konsumen hingga mencapai titik impas. Sedangkan konsumen tidak perlu membeli tabung, tapi membayar biaya sewa.   Karena itu, Faisal menilai skema tersebut perlu diuji lebih dulu. Menurut dia, titik kritisnya bukan hanya pada kemampuan badan usaha mitra program ini, yang menanggung biaya pengadaan tabung, melainkan juga pada penerapan sistem sewa di masyarakat dan jalannya distribusi.   Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov mempertanyakan hitungan penghematan 30 persen yang dibuat pemerintah. Menurut dia, pemerintah perlu memperjelas apakah penghematan itu berlaku sampai tingkat konsumen atau hanya didasari harga gas.   Persoalan lain adalah tabung CNG yang harganya jauh lebih mahal dibanding tabung elpiji. Menurut Abra, dalam skema sewa, konsumen tidak lagi menanggung biaya pembelian tabung. Namun pengadaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab badan usaha dan membutuhkan investasi besar. “Apakah beban itu dibiayai APBN atau badan usaha, termasuk pengadaan dan pemeliharaan tabung?” katanya.   Menurut Abra, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan gas bumi untuk CNG. Sebab, tingkat produksi gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan industri domestik masih besar. Karena itu, dia berpendapat, pemerintah perlu memastikan pasokan gas yang berkelanjutan untuk program CNG agar harga energi tersebut tetap kompetitif terhadap elpiji.   Di atas persoalan biaya dan pasokan itu, Abra melihat ada masalah yang lebih mendasar, yakni mekanisme subsidi. Menurut dia, subsidi perlu segera dialihkan dari barang kepada penerima manfaat. CNG seharusnya menjadi pilihan bagi masyarakat, bukan kewajiban, sementara subsidi diberikan kepada mereka yang memang berhak. “Mekanisme subsidinya harus segera diubah dari barang ke orang,” ujarnya. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/cng-merah-putih-elpiji-subsidi-energi-2283369