|
Klarifikasi Budi Arie dan Reaksi Elite
Politik soal Isu Percepatan Pemilu Nino
Citra Anugrahanto dkk : Wartawan Kompas. |
KOMPAS, 26 Agustus 2026
|
Budi Arie menyebut wacana percepatan pemilu hanya analisis
pribadi. Pernyataan di dekat Jokowi itu menuai reaksi keras koalisi yang
menegaskan negara berkonstitusi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo, Budi Arie Setiadi,
menegaskan, pernyataannya soal potensi percepatan penyelenggaraan pemilu
merupakan pandangan pribadinya. Kegelisahan masyarakat akhir-akhir ini
menjadi pemicunya mengutarakan pemikiran tersebut. Dia mengharapkan
gagasannya sekaligus mampu didudukkan sebagai pengingat bagi pemerintah atas
ekspektasi tinggi masyarakat. Video yang merekam pernyataan Budi Arie itu marak beredar di
media sosial sejak Senin (24/8/2026) malam. Dalam video itu, ia menyampaikan
pandangannya saat duduk persis di sebelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Isi pernyataan Budi Arie meliputi kekhawatiran pribadinya jika
penyelenggaraan pemilu terjadi lebih cepat dari jadwal yang seharusnya
diadakan pada 2029. Dugaan itu berangkat dari pembacaannya atas kondisi
publik yang tidak puas akan kondisi pemerintahan dan ekonomi akhir-akhir ini. Budi Arie mengungkapkan, pernyataan itu disampaikannya saat acara
silaturahmi antara Jokowi dan sukarelawan pendukungnya, Senin lalu, di
Jakarta. Sebenarnya, sebut dia, acara pertemuan itu diadakan secara tertutup.
Bahkan, tidak ada sukarelawan yang diperkenankan untuk merekam isi pembahasan
yang kebanyakan mengenai isu sensitif dan berpotensi menimbulkan perdebatan
publik. ”Saya minta maaf kalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan
pernyataan saya. Itu, kan, analisis dan pernyataan yang sifatnya pribadi,”
kata Budi Arie di Jakarta, Rabu (26/8/2026). Sebelum mengeluarkan pernyataan itu, Budi Arie mengaku lebih
dahulu mengumpulkan sederet kajian lembaga penelitian. Tak hanya itu, ia juga
menyerap berbagai aspirasi masyarakat atas dinamika yang terjadi setidaknya
dalam dua tahun terakhir. Segala temuan itu membuatnya berkesimpulan soal
adanya anomali yang bisa saja menyebabkan gejolak politik. Namun, sebut Budi Arie, prosedur demokrasi yang konstitusional
mesti dikedepankan untuk menyikapi perkembangan dan dinamika itu. Ia pun tak
mau apabila pemilu harus berlangsung lebih cepat. Ia menginginkan hajatan
politik itu diadakan sesuai jadwal yang ditentukan. ”Tetapi, kan, kita juga harus mempersiapkan manakala ada hal-hal
di luar dugaan kita. Kita tetap taat pada prosedur dan tata cara yang
demokratis dan konstitusional,” kata Budi Arie. Setelah pernyataan pribadinya viral, Budi Arie mengaku siap
mempertanggungjawabkan sepenuhnya. Ia kembali menegaskan segala analisisnya
bersifat pribadi. Budi Arie tak mau jika pandangan personalnya itu dikait-kaitkan
dengan Jokowi selaku patron bagi organisasi sukarelawan yang dipimpinnya.
Sebaliknya, Jokowi justru menenangkan segenap sukarelawan yang mengutarakan
keluh kesahnya atas kondisi terkini dengan menyebut bahwa kekhawatiran
sukarelawan itu tidak akan terjadi. ”Teman-teman sukarelawan itu bicara lebih dari satu jam. Pak
Jokowi cuma 5-10 menit saja bicara. Beliau menyimpulkan semua yang
disampaikan teman-teman. Intinya, Pak Jokowi berpesan bahwa kita harus
sama-sama menjaga persatuan, kesatuan, dan terus mendukung pemerintahan ini,”
kata Budi Arie. Budi Arie menghormati pendapat pihak-pihak lain atas pandangan
pribadinya. Namun, ia menampik jika pernyataannya itu ditujukan untuk mengadu
domba antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih mengusik relasi
kedua elite itu, pihaknya justru mengklaim sebagai kelompok yang paling tegas
untuk menjaga hubungan keduanya. Ungkapannya itu, sebut Budi Arie, malah menjadi bentuk perhatian
atas tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurut
dia, hal itu dibuktikan dari gelaran pemilu yang memenangkan Prabowo-Gibran
berlangsung hanya satu putaran. Hasil itu menunjukkan keinginan masyarakat
atas keberhasilan pemerintahan ini. ”Harapan yang tinggi dari rakyat ini harus kita pahami bahwa
pengelola pemerintahan harus sungguh-sungguh mendengarkan rakyat dan mau
bekerja di garis rakyat,” kata Budi Arie. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Kawendra
Lukistian menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo berjalan berdasarkan
konstitusi dan mandat rakyat yang sah. ”Pemerintahan Presiden Prabowo berdiri di atas fondasi konstitusi
dan mandat rakyat yang sah. Analogi ’patahan sejarah’ yang mempercepat
usianya pemerintahan adalah bentuk analisis latar yang ahistoris,” ujar
Kawendra. Menurut Kawendra, pemerintahan tidak semestinya dinilai hanya
berdasarkan spekulasi mengenai perubahan politik yang mungkin terjadi. Ia
menekankan bahwa Partai Gerindra akan tetap fokus mendampingi dan mengawal
Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. ”Kami di Gerindra fokus mengawal Presiden Prabowo bekerja keras
dengan segala daya upayanya dan pasti akan terus membersamai beliau,” ujar
Kawendra. Sebelumnya, Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan
partainya belum membahas Pemilu 2029 dan saat ini masih berfokus pada program
pemerintahan Presiden Prabowo. Gerindra juga menegaskan tidak terpengaruh
oleh wacana percepatan pemilu yang disampaikan Budi Arie. Kawendra kemudian menyinggung perjalanan politik yang menurutnya
penuh dengan tantangan. Ia mengatakan, perjuangan untuk mendukung Prabowo
bukan sesuatu yang baru dilakukan setelah berada di pemerintahan. ”Bukan baru sekarang, tetapi sejak dulu. Ya, sejak kalah
berkali-kali dan tetap terus bangkit lagi!” kata Kawendra. Kawendra pun menyampaikan pesan tentang pentingnya keyakinan
dalam menghadapi ketidakpastian. ”Keyakinan itu bukan tentang tahu cuaca
esok, tetapi tentang berdiri di tengah badai dengan jas hujan yang kau jahit
sendiri,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia
Tandjung mengaku kaget mendengarkan pernyataan Budi Arie, apalagi Jokowi
berada di sampingnya. Sebab, Jokowi adalah seorang presiden dan Budi Arie
juga pernah berada di kabinet serta pernah aktif di partai politik. Lagi pula, lanjut Doli, semua pihak sama-sama mengetahui bahwa
negara ini merupakan negara hukum. Salah satu hukum tertinggi itu adalah
konstitusi, UUD 1945, yang mengatur masa kepemimpinan satu periode
kepresidenan selama lima tahun. ”Jadi, kita agak kaget ada sekelas Pak Budi Arie, yang di samping
Pak Jokowi, yang mengatakan bahwa pergantian pemerintahan itu tidak lima
tahun gitu,” ujar Doli. Tafsir politik Beruntung, Doli menuturkan, Budi Arie segera mengklarifikasi
pernyataannya. Sebab, jika tidak, pernyataan Budi Arie tersebut bisa ditafsir
ke mana-mana. ”Tafsir politiknya bisa ke mana-mana; bisa bicara sampai tentang
kudeta, gitu, ya. Bisa tentang soal adanya makar, bisa juga ditafsirkan
adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, dan seterusnya. Nah, saya khawatir,
kalau tidak segera diklarifikasi, jangan salahkan juga kalau kemudian orang
bisa menafsirkan sampai hal-hal yang sengeri itu,” ucap Doli. Oleh karena itu, menurut Doli, jangan sampai nanti pernyataan
Budi Arie menimbulkan kontraksi baru, sebab yang rugi justru seluruh anak
bangsa. Apalagi, sekarang partai politik koalisi pemerintah tengah fokus
memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan. ”Jadi, kami punya tanggung jawab besar untuk menyukseskan
pemerintahan ini. Dan untuk menyukseskan pemerintahan ini kita butuh
soliditas, butuh dukungan semua pihak, baik masyarakat maupun elite-elite
politik, termasuk Pak Jokowi. Dengan demikian, program ini bisa deliver
sampai kepada masyarakat dan masyarakat, ya, kita bisa penuhi
harapan-harapannya,” kata Doli. Posisi Partai Golkar sampai hari ini tegak berdiri bersama
pemerintahan Prabowo karena partai berkomitmen bahwa negara ini adalah negara
hukum. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang kemudian akan melakukan upaya
pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi, Partai Golkar berada di
depan sebagai pembela konstitusi. ”Jadi, kalau nanti ingin ada agenda politik; apakah mau jadi
calon presiden atau mau jadi calon wakil presiden, tunggu nanti saja tahun
2029 sesuai yang diatur dalam konstitusi kita,” tegas Doli. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi
berpandangan, insting, asumsi, atau penilaian warga negara, termasuk Budi
Arie, dalam mencermati kondisi politik bangsa adalah hak politik warga untuk
bebas berbicara dan berpendapat di ruang demokrasi dalam pemerintahan
Prabowo. ”Memprediksi kondisi berdasarkan insting politik tidaklah
dilarang. Pak Budi Arie berusaha membangun opini publik juga boleh saja.
Tetapi, negara tidak dikelola berdasarkan insting. Negara dikelola
berdasarkan konstitusi, hukum, mandat rakyat, dan beberapa indikator kinerja
secara obyektif dan transparan,” kata Viva. Insting politik, menurut Viva, berbeda dengan fakta konstitusi.
Spekulasi politik pun berbeda dengan realitas politik. ”Jangan setiap riak
sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik harus dijawab dengan perbaikan
kebijakan, bukan dengan spekulasi politik,” ucapnya. Menurut PAN, lanjut Viva, tidaklah tepat berkesimpulan bahwa
Indonesia sekarang sedang menuju situasi seperti 1998. Jika ada demonstrasi,
keresahan ekonomi, atau ketidakpuasan publik, tidak otomatis berarti sedang
berada di jalan menuju situasi seperti 1998. Tahun 1998 pemerintahan mengalami penyakit komplikasi yang berat,
di antaranya terjadi krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi yang sangat
dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta
krisis kepercayaan terhadap pemerintahan. Dalam pandangan PAN, sikap Presiden Prabowo yang terbuka terhadap
kritik, tidak antikritik, dan meminta kritik adalah sikap bijaksana dalam
kehidupan demokrasi Indonesia. Kalau ada keresahan rakyat, pemerintah
dipastikan mendengarkan. Jika ada persoalan ekonomi, pemerintah pasti
memperbaiki. Pun, kalau ada ketidakpuasan publik, pemerintah pasti
mengevaluasi. ”Tentu ada yang sedang menghitung tentang kemungkinan politik ke
depan. Tetapi, pemerintah sedang menghitung bagaimana harga pangan
terjangkau, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, investasi
bergerak, dan pembangunan berjalan,” ucap Viva. Dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan bukan ditentukan oleh
insting siapa pun. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan
kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi. ”Energi politik bangsa sebaiknya digunakan untuk membantu
pemerintah memperbaiki keadaan, bukan untuk mempercepat spekulasi tentang
pergantian kekuasaan,” tegas Viva. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar