Dilema Konversi Elpiji Redaktur Editorial 4 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 23 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Pemakaian CNG Merah Putih perlu melalui uji keamanan berlapis dan transparan sebelum digunakan massal.   ·      Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan keselamatan jutaan rumah tangga.   ·      Ada opsi mengalirkan energi lewat jaringan gas bumi yang sudah teruji dapat diandalkan di banyak negara.   KEINGINAN pemerintah mengganti elpiji 3 kilogram dengan gas alam terkompresi (CNG) menjadi kabar baik sekaligus mencemaskan karena tak ada transparansi. CNG lebih murah dan bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Sedangkan elpiji, meski lebih praktis, bahan bakunya harus diimpor.   Konversi elpiji ke CNG merupakan bagian dari program kemandirian energi untuk menekan impor bahan baku energi hingga Rp 563 triliun per tahun. Target konversi paling lambat dipenuhi akhir tahun ini. Artinya, tahun depan jutaan dapur penduduk Indonesia akan sepenuhnya memakai tabung CNG.   Penerapan yang buru-buru ini yang mencemaskan. Secara matematika, konversi elpiji ke CNG memang bisa menghemat devisa. Tahun lalu, misalnya, angka konsumsi elpiji nasional sebanyak 9,24 juta ton. Produksi propana dan butana—bahan baku elpiji—di dalam negeri hanya sekitar 1,6 juta ton. Impor bahan baku elpiji 80,6 persen setiap tahun membuat anggaran negara boncos.   Masalahnya, tabung gas alam yang dikompres punya tingkat bahaya lebih besar. CNG disimpan pada tekanan 200-250 bar, sementara elpiji rumah tangga 5-10 bar. Perbedaan tekanan ini menuntut standar teknologi yang tinggi untuk tabung, katup, regulator, instalasi, penyimpanan, hingga prosedur penanganan ketika terjadi ledakan.   Risikonya tidak kecil. Kegagalan tabung atau sistem penurunan tekanan bisa menyebabkan pelepasan energi yang besar. Kebocoran gas metana juga membutuhkan penanganan khusus karena sifatnya yang lebih ringan daripada udara. Dalam ruangan dengan ventilasi buruk, gas yang terakumulasi meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan.   Karena itu, di luar soal hitung-hitungan penghematan, publik perlu mengetahui secara utuh hasil pengujian CNG sebelum pemerintah memaksakannya di dapur-dapur rumah kita. Sejauh ini pengujian telah dilakukan tiga kali oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, lembaga riset Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu ada uji paparan panas sekitar 850 derajat Celsius di Cina. Hasil-hasil pengujian itu belum dibuka ke publik dan diuji ulang oleh lembaga independen.   Pada tahap awal, pemerintah menunjuk PT Pindad (Persero) memproduksi hingga 30 ribu tabung. Tabung dan pelindungnya didatangkan dari Cina, sementara katup penurun tekanan otomatis diimpor dari Jerman. Lagi-lagi semua pengadaan ini tak dibuka secara terang.   Sebetulnya, ketimbang langsung memakai CNG karena tergiur harga murah dan gimik stop impor, pemerintah bisa memakai jaringan gas bumi yang sudah ada. Hingga 2024, jaringan gas yang dibangun PT Pertamina Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah mencapai sekitar 943 ribu sambungan: sekitar 703 ribu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 240 ribu melalui skema non-APBN. Pemerintah juga menyiapkan Rp 5,2 triliun untuk pembangunan jaringan gas pada 2027.   Jaringan gas memang membutuhkan nilai investasi awal yang besar, terutama untuk membangun jaringan pipa di negara kepulauan seperti Indonesia. Namun pembangunan jaringan gas menjadi kebijakan yang terstruktur dalam penyediaan energi rumah tangga. Program baru konversi CNG juga sama-sama membutuhkan biaya tak sedikit karena memerlukan uji kelayakan secara menyeluruh. Penghematan tak berarti apa-apa jika keselamatan tak didahulukan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/konversi-elpiji-cng-merah-putih-2283374