Rekat-Retak Prabowo-Jokowi Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 23 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Jokowi mengklaim mulai sulit berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.   ·      Anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan pernah dijauhkan dari kursi Presiden dalam rapat kabinet.   ·      Keretakan keduanya tak hanya bermanfaat untuk saling mengerem kekuasaan, tapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sipil untuk berkonsolidasi.   DALAM hal manuver politik, Joko Widodo lihai memilih waktu. Ia selalu menghitung kapan sebuah pesan disampaikan kepada publik. Jokowi memberikan jadwal wawancara khusus kepada majalah ini pada 11 Agustus 2026, sebulan setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut pers yang kritis sebagai “Londo ireng”, cap pengkhianat di era kolonial.   Gestur itu cukup efektif membawa pesan bagi Prabowo. Mengklaim berbulan-bulan kesulitan berkomunikasi dengan Prabowo, Jokowi mendapat kursi tepat di sebelah Presiden dalam perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Jokowi dan anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengapit Prabowo di pusat keriaan itu. Gibran untuk sementara tak lagi dijauhkan dari kursi Presiden seperti dalam sidang kabinet sebulan sebelumnya.   Sebagai politikus yang berhasrat punya tangan dalam kekuasaan, Jokowi ingin anaknya kembali berpasangan dengan Prabowo dalam pemilihan presiden 2029. Sementara itu, Prabowo menjauhi Gibran antara lain karena citra buruk Jokowi sebagai perusak konstitusi ketika memaksakan anaknya ikut Pemilihan Umum 2024 yang melanggar undang-undang. Prabowo juga jarang melibatkan Gibran dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, bahkan tak memberinya anggaran cukup untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden.   Jika persekutuan Jokowi-Prabowo berlanjut, politik Indonesia akan kembali berlumur cara-cara kotor menggapai kekuasaan. Sebagai penguasa, Prabowo bisa melakukan apa yang pernah dilakukan Jokowi, yakni mengerahkan sumber daya negara untuk menang dalam pemilu. Sebaliknya, popularitas Jokowi di kalangan kelas menengah-bawah bisa menutup longsornya elektabilitas Prabowo akibat kebijakan-kebijakannya yang serampangan.   Maka keretakan Jokowi dengan Prabowo semestinya akan menyuguhkan kompetisi yang lebih natural. Berpisahnya Jokowi dari Prabowo juga akan menjadi rem bagi langkah berandalan pemerintah. Dengan kekuatan militer dan hampir semua partai berada di belakangnya, Prabowo praktis tak mendengarkan suara publik. Kritik masyarakat sipil ia balas dengan agitasi permusuhan.   Keretakan itu juga dapat memecah sumber daya dalam pemilu mendatang. Sudah menjadi rahasia umum, calon presiden inkumben memiliki akses pada fasilitas negara yang dapat dipakai sebagai alat pemenangan. Jokowi, dengan pengaruh yang tak kecil, bisa mengimbangi dominasi itu. Partai politik yang selama ini mencari posisi aman dengan membebek Prabowo bisa ia goda untuk berpindah haluan.   Tapi Jokowi tak punya genetika politik adiluhung. Kalkulasi politiknya semata hitung-hitungan kekuasaan. Jalan politiknya bukan untuk berpihak pada demokrasi, keadilan, dan kemaslahatan publik. Manuver politiknya melalui gerilya ke basis massa pemilih dan menggandeng asosiasi pemerintahan desa, sebagai salah satu contoh, semata bertujuan membawa Partai Solidaritas Indonesia, partai yang dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsunya, mendapat cukup suara untuk masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Para kepala desa kini masygul akibat pemerintahan Prabowo mengalihkan dana desa untuk membangun koperasi merah putih.   Masyarakat sipil bisa mengambil peluang keretakan keduanya untuk berkonsolidasi. Dalam waktu yang panjang, kelompok ini nyaris kehabisan energi mengimbangi kebijakan Prabowo yang eksesif dan merugikan publik, di tengah gempuran intimidasi dan kriminalisasi.   Indonesia tentu terlalu besar untuk dipasrahkan hanya kepada dua tokoh politik. Kerusakan yang diakibatkan Jokowi dan Prabowo dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir telah membuat tatanan politik dan ekonomi Republik ambyar. Derajat kerusakan itu bisa diminimalkan dengan membiarkan kontestasi yang sehat berjalan antar-keduanya. Keretakan elite diharapkan bisa melahirkan checks and balances. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/hubungan-politik-jokowi-prabowo-2283389