Kita dan Sejarah Masa Depan

Kita dan Sejarah Masa Depan M Alfan Alfian  ;   Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

                                              KORAN SINDO, 29 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menandai ujung tahun 2016, Quote of the Day KORAN SINDO beberapa hari lalu menampilkan kata-kata Thomas Jefferson, ”Saya lebih suka mimpi tentang masa depan yang lebih baik daripada sejarah masa lalu”. Sepintas lalu, manakala tak dicermati secara lebih mendalam, sepertinya ujaran presiden ketiga Amerika Serikat tersebut menafikan sejarah masa lalu. Tetapi, tampaknya bukan begitu maksudnya. Sejarah masa lalu penting, tetapi sejarah masa depan jauh lebih penting. Istilah sejarah masa depan pernah di populerkan sosiolog Iran, Ali Syariati. Dia pernah menulis ”A Glance of Tomorrow’s History”. Saya tidak akan memaparkan isi buku itu, tetapi terkesan dengan pandangannya yang menegaskan bahwa sejarah masa depan itu merupakan cara pandang yang lebih revolusioner. Penjelasannya seperti di atas bahwa sejarah masa lalu bukan tak penting, tetapi ia merupakan referensi yang sangat berharga sebagai cermin atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun perencanaan- perencanaan umat manusia dalam menyongsong masa depannya. Pemahaman sejarah masa depan tampaknya segera berkait dengan visi masa depan. Bagaimana masa depan suatu bangsa tentu ditentukan oleh sejauh mana para elite penentu kebijakan dan segenap warga bangsa berikhtiar mewujudkan visi kebangsaannya. Setiap pemimpin bangsa punya paradigma untuk meraih visi kebangsaan tersebut kendatipun secara politik seringkali bisa bertolak belakang. Hal ini dapat dimaklumi karena setiap pemimpin memiliki pandangan soal bagaimana cara untuk mewujudkan visi bangsanya. Suatu paradigma sebagai cara atau pendekatan bisa berbeda dari kekuatan politik yang satu dengan lain. Tetapi, kontinuitas merupakan sesuatu yang masih bertahan kendatipun suatu bangsa harus melalui jalan liku-liku rezim-rezim kekuasaan yang berbeda-beda. Kita akan bisa menilik sejauh mana perubahan dan kontinuitas membuat perjalanan politik bangsa begitu dinamis. Dalam pengelolaan kebangsaan Indonesia, titik temunya adalah konsensus dasar negara Pancasila. Sejarah masa depan Indonesia tidak akan terputus dari jangkarnya, Pancasila, manakala konsensus kebangsaan tersebut dihormati oleh berbagai pihak sebagai perekat atau resultan yang mempersatukan perbedaan dan memberdayakan segenap potensi kemajemukan. Pemahaman sejarah masa depan kita perlukan dalam dua hal sekaligus. Pertama, sebagai sarana untuk mencandra masa depan secara rasional dan terukur dalam bingkai ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Mencandra masa depan, dalam hal ini, bukan dalam pengertian ramalan-ramalan mitologis, tetapi lebih pada konteks implementasi ilmu futurologi, bagaimana kecenderungan- kecenderungan masa depan, termasuk perkembangan perilaku manusia, mampu dipetakan. Kedua, sebagai pertimbangan dalam ikhtiar respons dan antisipasi. Kalau peta masa depan jelas, respons dan antisipasinya bisa lebih tepat. Nilai-nilai dan pengalaman masa lalu bagaimanapun memiliki posisi yang penting dalam memahami sejarah masa depan. Hukum keberulangan sejarah (le histoire se repete) merupakan hal penting untuk merumuskan strategi ke depan. Sejarah sebagai suatu kontinuitas masa lalu kini dan hari esok tentu ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang secara hakikat terus berulang. Inti pesan peristiwa sejarah, kapan pun kejadiannya, akan selalu menemukan contoh kasusnya yang lain di masa kini dan masa yang akan datang. Misalnya, masalah krisis ekonomi pada masa lalu dan kini antara lain disebabkan oleh keserakahan manusia, pada masa depan faktor ini juga bisa terjadi. Demikian pula dalam sejarah politik. Jatuh dan bangun rezim-rezim politik selalu seolah-olah merupakan peristiwa yang contoh kasusnya dapat dijumpai sepanjang masa. Selalu ada paralelisasi sejarah. Sejarawan tak jarang menjelaskan fenomena kenaikan seorang tokoh ke puncak kekuasaan hari ini, paralel dengan peristiwa yang hampir sama pada masa lalu, sebagai suatu déjà vu. Hukum-hukum kekuasaan abadi sepanjang masa. Maka itu, hukum sejarah masa depan kekuasaan hakikatnya identik dengan hukum sejarah itu sendiri. Seorang penguasa akan bertahan atau jatuh bergantung kemampuannya mengelola kekuasaan. Apakah kekuasaan akan dikelola secara lembut (soft) atau keras alias dominatif, semua itu memunculkan konsekuensinya. Sejarah perlawanan terhadap kekuasaan yang dihadapi oleh penguasa secara persuasif kompromistis atau keras konfrontatif juga masih menjadi pilihan-pilihan eliteelite penguasa masa kini dan masa datang. Hantu-hantu kekuasaan atau salah satu versinya sebagaimana dipopulerkan Thomas Hobbes sebagai Leviathan, monster dasar laut, di satu sisi, dan hantu-hantu penggerogot kekuasaan, juga pada hakikatnya sama kendati bentuknya berbeda bergerak di dunia nyata dan maya. Maka itu, yang kita butuhkan adalah, apa yang pernah disinggung oleh futurolog John Naisbitt sebagai kepekaan intuisi atau nurani justru agar yang mengemuka adalah kearifan atau kebijakan. Bagaimana menjadi arif dan bijak di masa ketika banjir informasi tak bisa dibendung, yang asli dan palsu tumpang tindih? Naisbitt menganjurkan agar kepekaan intuisi dikedepankan. Tetapi, intuisi yang dimaksud bukan dalam konteks insting hewani, tetapi kepekaan kita sebagai manusia, kemanusiaan kita. Kemampuan membedakan yang ”benar dan salah”, ”baik dan buruk” ada pada manusia kendatipun semua itu relatif. Kearifan dan kebijakan itulah filternya agar manusia tidak tergilas oleh gelegar perkembangan sejarah yang terus menyeretnya ke arus masa depan. Para aktor sejarah, terutama lapisan elite maupun noelite, akan seperti masuk ke lorong labirin sejarah masa depan sedemikian rupa dan mereka bisa terjebak pada ihwal yang dapat menyanderanya. Mereka tak mampu mengendalikan kereta sejarah, tetapi terjebak pada lorong kepentingan jangka pendek yang buntu dalam lingkaran labirin sejarah. Kepentingan kepentingan parsial jangka pendek itu ibarat kolesterol jahat yang mampu menyumbat pembuluh darah. Kalaupun kita cari istilah lain yang barangkali lebih tepat, kepentingan jangka pendek yang dimaksud identik dengan egoego manusia dalam berpolitik, berekonomi, dalam kehidupan sosial, penegakan keadilan, dan sebagainya. Mereka tak mampu mengelola ego-ego yang mereka miliki sehingga yang mengemuka adalah perilaku-perilaku destruktif. Puncaknya adalah peperangan yang saling menghancurkan. Dalam hal ini, sepanjang masa pun kita masih akan terus jumpai, bagaimana sejarah manusia, pada hakikatnya juga sejarah peperangan. Maka itu, mimpi kita semua tentang masa depan barangkali apa yang pernah dimimpikan Thomas Jefferson. Dia menorehkan mimpi-mimpinya sebagai pijakan bangsa Amerika Serikat, yang sesungguhnya juga mimpi-mimpi yang universal. Manusia diciptakan sederajat. Manusia harus bersama-sama menggapai kedamaian dan kebahagiaan kendati di alam nyata yang dijumpai paradoks-paradoksnya. ●

Presiden di Antara Perang Industri Pertahanan Dunia

Presiden di Antara Perang Industri Pertahanan Dunia Connie Rahakundini Bakrie  ;   Dewan Pembina National Air and Space Power of Indonesia; President Indonesia Institute for Maritime Studies

                                              KORAN SINDO, 29 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dengan beberapa bidikan dari tempat tersembunyi, paparazzi military industry Rich Pittman berhasil mengambil foto jarak jauh dari heli AgustaWestland AW 101 yang dibeli TNI AU di pusat pabriknya di Yeofil, Inggris pada 19 Desember 2016. Hal ini telah kembali berhasil membuat heboh belantika industri pertahanan Tanah Air karena Pittman tidak lupa menyisipkan info penyesatan bahwa heli tersebut merupakan bagian dari helikopter AW 101 yang sedianya dibeli India, tetapi dibatalkan karena kasus korupsi. Berita plesetan ini membawa ke pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di belantara industri pertahanan kita? Siapa yang bermain dan untuk tujuan apa? Dalam membahas industri pertahanan, patut diingat bahwa terdapat kaitan (link) yang erat antara politik dan perdagangan senjata. Kaitan tersebut dapat mengakibatkan perkembangan sebagaimana digambarkan Presiden AS Dwight D Eisenhower sebagai sebuah pertarungan di mana angkatan bersenjata, perdagangan, industri, dan politik terjalin dalam hubungan erat. Terkadang proses tender yang kompetitif terjadi, di mana keputusan dibuat berdasarkan bukan hanya pada harga alutsista yang dipilih, melainkan juga pada manfaat dari desain, kelengkapan persenjataan, keterkinian technology, offset, and transfer of technology, serta beragam peraturan dan kontrak yang diajukan antara perusahaan penjual dan negara pembeli. Karena kelihaian dalam mengelola link antara politik dan perdagangan inilah, hingga kini Amerika tetap mengambil bagian terpenting pemasok senjata ke negara berkembang (36% dari penjualan senjata dunia), diikuti oleh Rusia, Inggris, Jerman, dan China. Pembelian AW 101 sejak akhir 2015 memang terlihat jelas sengaja dibuat untuk terus mengundang kontroversi dan kegaduhan. Proses pengadaan ini awalnya menjadi konsumsi publik karena mendapat kritik keras sebab helikopter ini dinilai berspesifikasi sama dengan EC725 Cougar (Super Puma) yang ”dianggap” telah mampu diproduksi PT Dirgantara Indonesia. Kontroversi lalu disusul pemberitaan Presiden Jokowi menolak pembelian heli VVIP seharga USD55juta(Rp761miliar) iniuntuk menunjang tugasnya karena dianggap terlalu mahal. Terdapat dua hal yang terus dengan sengaja dicampurbaurkan dalam pemberitaan tendensius terkait AW 101: Pertama, terkait heli VVIP untuk tugas kenegaraan Presiden. Kedua, terkait aspek pembelian heli sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam memenuhi tuntutan penyerapan anggaran dan tugas pokok TNI AU. Terkait kegaduhan AW101 di Indonesia dan proses pengadaannya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi: Pertama, KASAU dalam hal pengadaan AW 101–bukan, tidak pernah dan tidak sedang– melawan perintah Presiden selaku panglima tertinggi, melainkan KASAU dengan peran tugasnya justru sedang berusaha memenuhi tuntutan terkait perpres, UU tentang pelaksanaan buku DIPA, dan penyerapan anggaran. Saat anggaran VVIP heli kembali ke TNI AU, untuk mengalihkan anggaran tersebut ke heli angkut KASAU bersurat pada semua institusi terlibat, baik Kabaranahan Kemhan, Mabes TNI, Depkeu, Sekab, maupun Setneg. Ini dilakukan karena masing-masing matra juga memiliki anggaran yang dikelolanya sendiri sehingga yang paling mengetahui placement anggaran akan pemenuhan kebutuhannya adalah hanya matra terkait. Itu mengapa ketika Kemhan sekalipun berkeinginan membeli alutsista atau apa pun itu yang nanti akan didistribusikan ke masing-masing matra, Kemhan harus meminta spesifikasi ke angkatan masingmasing dan tidak dapat mengintervensi spesifikasi dan anggaran matra tersebut. Kedua,AW 101 yang sedang dalam proses persiapan serah terima pada 2017 mendatang bukanlah heli VVIP yang diperuntukkan bagi Presiden, melainkan heli angkut pasukan, evakuasi bencana, dan medis TNI AU. Itu mengapa pengoperasian AW 101 bukan pada Skadron 45 (SkadronVVIP), melainkanoleh Skadron 6 di Lanud Atang Sanjaya, Kalijati, untuk segera menggantikan Puma yang masa pakainya tinggal dua tahun. Ketiga, tidak pada tempatnya untuk membandingkan AW101 terhadap Puma Cougar (EC725). Dari segi bobot, AW 101 berbobot 16 ton, sedangkan Puma hanya 11 ton. Dari segi engine and endurance, AW101 ditopang tiga engine dengan endurance 900nm, sedangkan EC725 ditopang tiga engine dengan endurance 600nm sehingga sangat tidak fair jika dari perbedaan antara bobot, endurance and machine tersebut, kemudian Presiden dan masyarakat dipaksa membandingkannya semata dari segi harga. Selain itu, patut dicatat bahwa dengan harga USD55 juta, setiap AW 101 telah mencakup suku cadang, peralatan kerja, pelatihan, paket pendidikan, dan sebagainya. Keempat, sehebat-hebatnya manusia dan teknologi yang terlibat dalam industri pertahanan, industri ini bukanlah industri sulap dan abrakadabra. Artinya, ia memerlukan waktu untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Di lain sisi, militer dari seluruh angkatan termasuk juga TNI AU sebagai pengguna dalam pemenuhan tuntutan tugas pokoknya juga jelas tidak dapat menunggu kesiapan terwujudnya kemampuan kemandirian industri pertahanan (indhan) tersebut. Inilah jawaban mengapa AW 101 menjadi pilihan KASAU yang juga sebagai Preskom PTDI sadar sangat akan kemampuan PTDI yang masih tertatih dan jelas tidak dapat ditunggu jika dihadapkan pada tuntutan tugas yang wajib dilaksanakan. Patut diketahui oleh masyarakat bahwa dari dua unit EC725 yang telah diserahkan masing-masing ke TNI AU dan dua unit Dauphin AS355 ke Basarnas, hanya dua yang bisa beroperasi karena dua lainnya juga mengalami kebocoran pada gearbox sehingga sampai hari ini belum dapat dioperasikan. Jelas hal ini mengancam pemenuhan tugas pokok pengguna, baik TNI AU maupun Basarnas. Kelima, indhan dan pembangunannya bukanlah hak prerogatif BUMN, tapi juga hak setiap perusahaan swasta yang tertarik dan mampu untuk dapat menjadi industri pertahanan. Mengapa swasta harus didorong dan difasilitasi untuk juga dapat tumbuh besar? Karena, swasta tidak memerlukan dana bantuan negara untuk mewujudkan industrinya. Menurut SIPRI pada 2015 dan 2016 negara penggelontor anggaran pertahanan terbesar adalah Amerika, China, Rusia, Arab Saudi, dan Inggris. Sementara kontraktor terbesar dunia sebagai pemasok persenjataan adalah Leonardo Finmeccanica (USD14,56 miliar), EADS (USD16,39 miliar), Northrop Grumman (USD21,39 miliar), Raytheon (USD22,74 miliar), General Dynamics (USD23,76 miliar), BAE Systems (USD29,15 miliar), Boeing (USD31,83 miliar), dan Lockheed Martin (USD36,27 miliar). Bisakah BUMN dan BUMNIS kita mengejar mereka? Tentu bisa dengan syarat negara memberikan keleluasaan yang besar padaend user untuk menentukan pilihannya berdasarkan kebutuhan operasi dan kajian teknis. Pengembangan indhan perlu mempertimbangkan transparansi teknologi dan nilai tepat guna dari segi pertahanan. Karena itu, indhan harus memprioritaskan TNI sebagai konsumen utama karena dengan keterlibatan TNI dapat dihasilkan feedback system yang dapat menunjang perkembangan industri penerbangan baik militer dan nonmiliter yang dinamis. Terkait hal ini, seharusnya terdapat transparansi dalam aspek local content dari EC725 yang diserahkan ke TNI AU, 11 PanthermilikTNIAL, sertaDauphin AS365 milik Basarnas. Sehingga, pertanyaan apakah Eurocopter adalah hasil produksi ataukah hasil pembelian PT DI dapat terpapar dengan jelas. Bukankah Presiden serta rakyat negeri ini berhak mengetahui tentang kemandirian indhan dirgantara yang sesungguhnya? Karena diperlukan proses identifikasi prioritas dalam pengadaan alutsista serta peningkatan profesionalisme indhan dalam segi produksi, distribusi, maupun pelayanan, end user harus memiliki kemandirian menentukan produk pilihannya (Sikorsky, Leonardo, Belltextron, Eurocopter, MI, dan sebagainya). Setelah itu, baru kemudian memilih BUMN dan BUMNIS mana yang mampu menangkap peluang berkolaborasi dengan manufaktur terkait sesuai kebutuhan pengembangan kekuatan dan teknologi heli yang diperlukan. Jelaslah sangat, proses pengadaan alutsista yang memiliki objective pembangunan kekuatan dan kemandirian indhan harus dapat kita jaga dari jebakan persaingan raksasa indhan dunia di mana dengan sekadar jepretan paparazzi berujung menjadi ajang benturan kepentingan yang saling menjatuhkan antara komponen bangsa dan memecah belah persatuan. Hanya dengan kesadaran tersebut, bangsa ini akan semakin mampu memperkuat kemampuan militer dan kemandirian indhannya dan yang terpenting, berarti membebaskan Presiden dan TNI tercinta kita dari perangkap permainan licin perang industri pertahanan dunia! ●