Api yang Mahal Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 01 September 2026

 

                                                

 

OMC bisa menelan ratusan juta rupiah sekali terbang. BRIN menawarkan Dumakron dan drone. Mungkin yang perlu dibuat lebih dulu bukan hujan, melainkan efisiensi operasinya.   Api melahap hamparan lahan gambut di kanan-kiri jalan tol. Itulah yang saya lihat akhir pekan lalu, saat melintasi jalan tol Palembang-Indaralaya, Sumatera Selatan. Sejak turun pesawat di bandara Sultan Badaruddin II, hidung sudah terasa sesak oleh asap kebakaran. Begitu menyengat, serasa bau sampah udara Bantargebang Bekasi.   Tanah kita terbakar berbulan-bulan. Hutan pun begitu. Asap menebal di udara, sementara warga bahkan di negeri tetangga mulai merasakan dampak batuk-batuknya. Dari Jakarta, kabar yang datang justru tentang teknologi yang baru “disiapkan” dan “ditawarkan” untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan.   Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan aparat desa sudah coba berusaha. Presiden Prabowo Subianto menggagas smoke jumper. Lalu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, tampil memperkenalkan teknologi berbasis AI, modifikasi cuaca, hingga bahan semai garam berukuran mikro.   Pertanyaannya yang agak mengganggu: ketika api sudah menyala, mengapa teknologinya masih baru ditawarkan? Belum dipakai? Pertanyaan ini tentu tak adil jika diarahkan semata-mata kepada BRIN. Lembaga riset bukan pemadam kebakaran, dan tidak semua teknologi yang ditemukan peneliti bisa seketika menjadi alat operasi.   Namun justru di situlah persoalannya menjadi menarik. Jika teknologi rekayasan BRIN sudah cukup matang untuk ditawarkan kepada lembaga yang berwenang, mengapa negara belum mempunyai mekanisme yang membuatnya siap dipakai ketika kebakaran sudah berhari-hari tak teratasi?   Apalagi teknologi yang ditawarkan kali ini bukan sekadar nama baru untuk pekerjaan lama. BRIN mengaku sudah lama mengembangkan Dumakron, bahan semai berupa natrium klorida (NaCl) dalam bentuk partikel sangat halus. Ukuran garamnya sekitar 2–5 mikrometer, dan penyebarannya dapat dilakukan menggunakan drone.   Gagasan ini menarik karena menyentuh persoalan yang selama ini jarang dibicarakan dalam berita tentang hujan buatan: biayanya tak murah. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) membutuhkan pesawat, pilot, bahan semai, logistik, perawatan, koordinasi penerbangan, dan berbagai kebutuhan operasi udara lainnya.   Kepala BNPB Suharyanto pada Maret 2025 pernah menyebut biaya satu kali sortie penerbangan OMC sekitar Rp200 juta. Kepala BMKG juga pernah memperkirakan biayanya dapat mencapai Rp300 juta atau lebih, bergantung pada jenis pesawat yang digunakan.   Gambaran biayanya bisa kita lihat dari operasi di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, OMC pada 13–17 Agustus 2026 membutuhkan sembilan sortie penerbangan. Di Kalimantan Tengah, OMC dilakukan dalam dua periode, 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus, dengan 13 sortie. Jadi, dari dua provinsi itu saja sudah dilakukan 22 sortie.   Jika satu sortie dihitung Rp200 juta, biaya indikatifnya mencapai Rp4,4 miliar. Jika menggunakan patokan Rp300 juta, menjadi Rp6,6 miliar. Ini bukan angka realisasi anggaran, melainkan hitungan kasar berdasarkan kisaran biaya penerbangan yang pernah disampaikan pemerintah.   Dari 22 sortie tersebut, pemerintah memperkirakan curah hujan yang dihasilkan mencapai 15,72 juta meter kubik. Kalau biaya operasi tadi dibandingkan dengan volume itu, secara matematis diperoleh rasio sekitar Rp280–Rp420 per meter kubik air hujan.   Tentu saja kita tidak sedang mencari-cari harga air hujan. Hujan bukan komoditas yang keluar dari pabrik OMC. Ia adalah rahmat pemberian dari Allah Swt. Lagi pula, hujan yang turun tidak seluruhnya dapat diklaim sebagai hasil penyemaian, karena pembentukan awan dan hujan dipengaruhi banyak faktor atmosfer.   Hitungan tadi hanya membantu kita melihat satu hal: mendatangkan hujan melalui intervensi teknologi mempunyai biaya, dan biaya itu perlu dibandingkan dengan hasilnya. Masyarakat layak tahu, apa setelah operasi itu titik panas berkurang, lahan gambut jadi lebih basah, serta kebakaran dapat dicegah atau diperlambat.   Di Kalimantan Selatan, misalnya, laporan OMC menggunakan pesawat Cessna Caravan menyebut penyemaian membutuhkan sekitar 10 ton garam NaCl dalam 10 sortie, atau rata-rata satu ton setiap penerbangan. Angka tersebut memberi gambaran bahwa selain biaya pesawat, OMC juga membutuhkan logistik bahan semai dalam jumlah besar.   Maka inovasi Dumakron patut dilihat dari sudut yang lebih sederhana. Kalau bahan semainya garam, mengapa garam itu harus dibawa ke langit dengan pesawat yang berbiaya besar? Bisakah garamnya disebar menggunakan pesawat nirawak seperti drone? Itulah salah satu pertanyaan yang coba dijawab para peneliti BRIN.   Dumakron bukan jenis garam baru. Secara kimia, ia tetap NaCl. Yang diubah hanya ukuran partikelnya. Garam yang biasa digunakan sebagai bahan semai dibuat menjadi bubuk higroskopis berukuran 2–5 mikrometer. Ukuran nano itu bertujuan meningkatkan efisiensi penyemaian sehingga bahan tersebut dapat disebarkan dengan drone.   Perubahan ukuran itu membawa dampak teknis yang nyata. Sebuah kubus garam yang panjang sisinya satu milimeter, jika dipecah menjadi partikel-partikel berukuran dua mikrometer, jumlahnya akan bertambah secara masif. Untuk massa yang sama, total luas permukaannya melonjak tajam.   Pengecilan ukuran dari satu milimeter menjadi dua mikrometer saja dapat meningkatkan luas permukaan total hingga sekitar 500 kali lipat. Bayangkan, Anda punya satu ton garam dapur biasa. Jika disebar rata, ia memiliki total luas permukaan sekitar 2.700 meter persegi, setara setengah lapangan sepak bola.   Setelah ia diolah menjadi partikel mikro, luas permukaannya secara teoritis dapat mencapai sekitar 1,35 juta meter persegi, atau setara 190 lapangan sepak bola. Karena permukaan garam berfungsi sebagai tempat menangkap uap air di awan, peningkatan luas permukaan itu memperluas area kontak bahan semai dengan atmosfer.   Namun, luas permukaan yang meningkat 500 kali tidak berarti kebutuhan garam otomatis berkurang 500 kali di alam bebas. Efektivitas penyemaian di udara tetap bergantung pada konsentrasi bahan semai, kondisi awan, temperatur, kandungan air, arus udara, dan dinamika mikrofisika awan. Dan itu urusan kehendak Allah.   Tentu kita ingin tahu seberapa besar penghematan dalam operasi nyata. Jika satu ton garam kasar digunakan untuk satu sortie pesawat, berapa kilogram Dumakron yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek penyemaian yang setara? Apakah sepersepuluhnya, seperlimanya? Itulah angka yang perlu dibuktikan melalui pengujian lapangan.   Sebab dalam OMC, persoalannya bukan hanya harga garam, tapi ongkos membawa bahan tersebut ke atmosfer: pesawat, bahan bakar, penerbang, perawatan armada, dan banyak lagi. Jika Dumakron memungkinkan bahan semai dibawa dengan drone dalam jumlah yang lebih kecil, maka biaya pengangkutan dan bahan semai berpotensi ikut turun.   Namun potensi itu harus dihitung secara utuh. Drone tetap membutuhkan baterai, operator, sistem navigasi, perawatan, serta memiliki batas kapasitas muatan dan jangkauan terbang. Untuk mencakup wilayah yang sama, berapa drone yang diperlukan? Berapa biaya seluruh armadanya?   Baru setelah dibandingkan dengan biaya pesawat kita dapat mengetahui apakah efisiensinya benar-benar signifikan. Langkah berikutnya sederhana: sajikan data operasi secara terbuka. Dengan begitu, Dumakron tak berhenti sebagai teknologi yang “ditawarkan”, tapi dapat dinilai sebagai solusi operasional dengan angka teruji.   Api bekerja berdasarkan ketersediaan bahan bakar, oksigen, dan udara kering. Penanganannya membutuhkan kecepatan dan kesiapan alat di lapangan. Keselamatan kawasan hutan dan pemukiman warga bergantung pada seberapa cepat dan efisien sistem pencegahan dapat dijalankan sebelum kebakaran meluas. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha

 

 

Ahli Uang Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 01 September 2026

 

 

 

Ahlul, ahli, artinya orang yang punya kemampuan lebih.

 

Halli, hal, masalah, mengurai masalah.

 

Wal, wa, berarti ''dan''.

 

Aqdi, akad, pengikat, putusan.

 

Maka Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) punya makna: orang-orang yang punya keahlian menguraikan masalah rumit ''dan'' punya keahlian mengikatkan yang terberai lalu mampu membuat keputusan yang berkualitas dan bisa diterima semua pihak.

 

Apakah sembilan orang AHWA di Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, sudah seperti itu? Anda sudah tahu. Saya belum tahu.

 

Harusnya seperti itu. Mereka adalah pengambil keputusan ini: siapa yang harus menjadi pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama dengan jabatan yang disebut rais aam. Siapa pula yang menjadi ketua umum eksekutif tertinggi dalam NU --disebut dewan tanfidziyah.

 

Muktamar NU (大会) sudah memutuskan tidak pakai lagi demokrasi one man one vote. Keputusan diserahkan ke AHWA sembilan orang itu.

 

Mereka, semuanya kiai berbintang sembilan –jauh lebih banyak dari bintang yang dimiliki seorang jenderal. Bukan berarti tidak ada lagi kiai berbintang sembilan di luar mereka. Masih banyak. Hanya saja mereka tidak terpilih atau tidak mau tampil.

 

Yang memilih sembilan itu adalah ketua-ketua cabang NU se-Indonesia. Satu cabang mengusulkan lima nama kiai. Tentu terserah cabang: siapa yang diusulkan.

 

Kata ''terserah'' itu bisa berarti ''terserah siapa yang dianggap terbaik'', ''terserah siapa yang disenangi'', ''terserah siapa yang bisa mengambil hati'', atau ''terserah siapa yang membayar paling tinggi''. Membayar itu tidak harus dengan uang. Bisa juga dengan jabatan atau sejenisnya.

 

Maka ketika nama-nama yang diusulkan ditabulasi terkumpullah 34 nama –delapan di antaranya hanya mendapat satu suara.

 

Sembilan nama yang meraih suara terbanyak Anda sudah tahu: KH Nurul Huda Jazuli dari Kediri mendapat 485 suara. Di bawah itu ada KH Teuku Nuruzzahri Yahya dari Beureun, Aceh, dengan 477 suara. KH Dr Baharuddin HS dari Bone 392 suara. Urutan empat, KH Miftachul Akhyar dari Surabaya mendapat 350 suara.

 

Inilah yang membuat Anda terperanjat: ternyata KH Miftachul Akhyar yang terpilih sebagai rais aam. Berarti ini periode kedua. Berarti ayat la miftaha wa la yahya (Disway 28 Agustus 2026: La Hua) hanya populer tapi tidak banyak yang peduli.

 

Kenapa incumbent bisa terpilih lagi banyak versinya. Ada yang menyebut itu berkat rujuknya dua mantan ketua Gerakan Pemuda Ansor: Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Dua-duanya menjabat menteri di kabinet Presiden Prabowo.

 

Awalnya dua orang itu punya misi sendiri-sendiri. Ups... Tiga orang. Satunya lagi: Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Juga menteri di kabinet Prabowo.

 

Terpilihnya Rais Am Miftachul Akhyar adalah hasil kompromi tiga musuh dalam satu selimut NU. Pun terpilihnya Gus Kikin sebagai ketua umum tanfidziyah.

 

Ketua umum harus atas persetujuan rais aam yang baru. Tidak mungkin Gus Yahya terpilih –meski ia termasuk dalam lima nama calon suara terbanyak yang diusulkan cabang-cabang.

 

Anda sudah tahu: Kiai Miftachul Akhyar, sebagai rais aam, memecat Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU. Sejak itu konflik di PBNU menjadi sangat terbuka dan brutal: Gus Yahya melawan.

 

Jadi, bagaimana nomor urut empat bisa terpilih sebagai rais aam?

 

Sumber Disway berbeda versi. Setidaknya ada dua versi. Pertama, sama dengan Muktamar Lampung lima tahun lalu: peraih suara terbanyak tidak bersedia jadi rais aam.

 

Di Muktamar 35, KH Nurul Huda yang mendapat suara terbanyak: 485. Beliau justru merekomendasikan KH Said Aqil Siroj, mantan ketua umum PBNU, untuk menjadi rais aam.

 

Kiai Aqil Siroj sendiri termasuk dalam sembilan nama Ahwa: nomor urut 8, mendapat 273 suara.

 

Tapi hanya tiga orang dari sembilan AHWA yang mendukung Aqil Siroj. Satunya lagi adalah KH Anwar Manshur, Lirboyo, Kediri.

 

Versi kedua: KH Nurul Huda tidak mengundurkan diri. Tapi ketika pertemuan sembilan AHWA dimulai, KH Anwar Iskandar (Al Amien, kota Kediri) berbicara: mengusulkan KH Miftachul Akhyar menjadi rais aam. Yang lain diam atau setuju.

 

Di kultur kiai tidak ada yang mau menampakkan diri sebagai orang yang berambisi. Juga tidak ada yang mau mencalonkan dirinya sendiri.

 

Maka begitu Kiai Anwar Iskandar berbicara, yang lain tidak ada yang menyanggah. Kiai Anwar Iskandar, 76 tahun, memang berwibawa. Kiai Anwar Iskandar lebih ''bisa'' bicara dari kiai lainnya. Saya ingat beberapa tahun lalu, ketika Kiai Anwar Iskandar makan siang di rumah saya bersama beberapa kiai bintang sembilan Jatim lainnya: beliau yang ambil inisiatif mulai bicara.

 

Ketika KH Ma'ruf Amin mengundurkan diri sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar-lah yang menjabat ketua MUI yang baru. Waktu itu KH Ma'ruf Amin harus menjadi calon wakil presidennya Jokowi.

 

Di pemungutan suara AHWA sendiri KH Anwar Iskandar mendapat 326 suara (di nomor urut enam).

 

Tentang terpilihnya Gus Kikin sebagai ketua umum PBNU tidak ada pro-kontra. Perolehan suara di tingkat penjaringan pun yang terbanyak.

 

Terbanyak kedua adalah KH Zulfa Mustofa dari Banten. Lalu Nusron Wahid. Gus Rozin dari Pati. Juga ada Gus Salam dari Jombang. Masuk daftar juga Gus Saifullah ''Ipul'' Yusuf. Nusron dan Ipul gugur karena tidak boleh rangkap jabatan.

 

Nama lain yang juga gugur adalah Gus Yusuf dari Jateng: dianggap belum melewati ''masa idah'': belum setahun berhenti dari jabatan di PKB. Tapi, Gus Salam, yang pernah dipecat oleh PBNU dinyatakan lolos syarat administrasi. Mungkin karena Gus Salam melawan karena merasa tidak ada yang salah.

 

Tentang Gus Kikin, tahun lalu pun saya sudah yakin akan terpilih sebagai ketum PBNU. Waktu itu saya sedang di Beijing. Gus Kikin menghubungi saya. Bicara panjang. Sejak saat itulah saya tahu: beliau siap jadi ketua umum PBNU.

 

Sebagai pengusaha yang sukses, Gus Kikin akan lebih tahu bagaimana membuat uang dari tambang batu bara milik NU yang dihadiahkan oleh pemerintah Jokowi. Gus Kikin juga lebih sulit dimainkan. Apalagi Gus Kikin adalah kiai penerus di pesantren kakeknya, Tebuireng: KH Hasyim Asy'ari.

 

Sebagai cucu pendiri NU, tentu ia tahu tambang batu bara tidak boleh justru menghancurkan reputasi NU.

 

Uang bisa menaikkan reputasi –juga bisa menghancurkannya. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/965931/ahli-uang