|
Bad News Bad Policy: Sebuah Surat Terbuka untuk Maudy Ayunda Meilanie Buitenzorgy : Mantan Kandidat PhD University of Sydney. |
ORBIT INDONESIA, 16 September 2026
|
Andaikan kamu "cuma
artis biasa" yang nggak pernah sekolah serius, saya bisa maklum dengan
konten receh “Mindfulness in the Age of Bad
News” mu yang dihujat netizen se-Konoha Raya itu. Tapi, kamu adalah alumni
Philosophy, Politics and Economics
(PPE) Oxford, jurusan yang paling banyak mencetak para Top Policy Makers di
UK termasuk 5 orang Perdana Menteri: Harold Wilson (1964-1970), Edward Heath
(1970-1974), David Cameron (2010-2016), Liz Truss (2022), dan Rishi Sunak
(2022-2024). Kamu mereduksi persoalan bad
policy menjadi sekedar persoalan bad
news. Itu Maudy, adalah kedunguan tingkat dewa untuk standar alumni
PPE Oxford. Sebagai alumni PPE
Oxford, seharusnya kamu paham kalau apa yang dialami warga Konoha Raya hari
ini bukanlah sekadar "bad news", melainkan dampak sistemik dari bad
policy. Puluhan ribu anak keracunan MBG, puluhan juta warga turun kelas ke
golongan miskin, puluhan juta warga 24 jam berbulan-bulan menghirup asap
karhutla, itu semua bukan sekedar bad news. Itu semua adalah dampak langsung
dari akumulasi bad policy. Kamu memutar narasi dari
"bagaimana kita menuntut pertanggungjawaban atas bad policy ini"
menjadi "bagaimana kita mengelola emosi agar tidak stres membaca bad
news". Kamu menggeser fokus dengan sangat regresif; menarik masalah
struktural menjadi sekedar masalah individual. Padahal, filsafat politik,
wicis komponen 'P' pertama dalam PPE, mengajarkan citizenship dan public
accountability. PPE Oxford mengajarkan
kamu menjadi Active Citizens yang menjalankan tanggung jawab sipil untuk
mengawasi kekuasaan, bersuara, dan mendesak perbaikan kebijakan. Konten bad
news-mu itu justru mengajak publik jadi konsumen pasif. Kamu mem-frame warga
sebagai sekadar "konsumen berita yang kecapekan". Kamu melucuti
peran krusial publik dalam demokrasi. Kesadaran politik warga kamu reduksi,
kamu ganti dengan apatisme yang dikemas secara estetis dengan istilah
mindfulness. Instead of mengkritik
sistem yang menciptakan stres sosial secara masif, solusi ala kamu, Maudy
Ayunda, alumni PPE Oxford, justru membebankan persoalan kembali kepada
individu: "Anda-anda semua dong yang harus pintar-pintar meditasi,
membatasi screen time, dan menjaga kesehatan mental." Ketika seorang figur
publik dengan total > 24 juta followers dari berbagai platform (Instagram,
YouTube, Twitter, Tiktok, Threads, Facebook) malah melemparkan konten yang
mendorong apatisme publik, maka cuma ada dua kemungkinan ekstrem yang
tersisa. Kemungkinan pertama, kamu
memang naturally stupid. Gelar mentereng dari institusi sekelas Oxford dan
Stanford hanya kamu serap sebagai trophy kultural dan pemoles reputasi, tanpa
diimbangi kemampuan bernalar kritis yang teruji saat dihadapkan pada realitas
empiris warga Konoha Raya. Kemungkinan kedua, kamu
memang naturally jahat. Kamu sengaja mengalihkan perhatian publik dari sumber
penderitaan (kebijakan rezim) ke respons personal (detoks digital). Kamu
sengaja melakukan pemandulan gerakan sipil. Dengan pengaruh besarmu, kamu
berperan sebagai kepanjangan tangan rezim, menjadi alat peredam ledakan
sosial. Kamu sengaja menyuntikkan "bius" berupa istilah-istilah
self-help modern agar warga Konoha Raya tetap tenang, tidak marah, dan tidak
menuntut akuntabilitas di saat ruang-ruang publik sedang digerus. Mencermati rekam jejakmu
di media sosial yang tidak pernah mengkritisi bad policy seperti
kritisnya Reza Rahadian (tamatan SMA) dan Inul Daratista (tamatan SMP), maka
secara obyektif, kemungkinan kedua yang lebih pas menggambarkan kamu. Dalam
konteks sosiologi politik dan media, ketika sebuah pola terjadi secara
berulang dan konsisten selama bertahun-tahun, itu bukan lagi disebabkan oleh
ketidaktahuan (ignorance), melainkan sebuah pilihan posisi politik. Dengan kualifikasi pernah
menjadi Juru Bicara Resmi Pemerintah (Presidensi G20), kamu tentu memiliki
insider knowledge dan akses langsung ke lingkaran kekuasaan. Ketika kamu
Maudy, dengan kualifikasi dan privilege sedemikian, secara konsisten memilih
untuk tidak pernah mengkritik bad policy, namun sangat aktif
memproduksi narasi self-blaming ("Anda yang kurang produktif",
"Anda yang kurang mindful", "Anda yang terlalu lelah baca
berita"), kamu secara sadar berfungsi sebagai status-quo stabilizer.
Kamu membantu rezim korup meredam potensi kemarahan publik dengan memindahkan
kesalahan dari pembuat kebijakan (bad policy maker) ke pundak rakyat biasa. Sama seperti kamu Maudy,
saya juga pernah menjadi penerima beasiswa Negara. Studi PhD saya di
University of Sydney dibiayai dari APBN di zaman rezim SBY. Sebagai pembayar
pajak yang duitnya sebagian dipakai LPDP untuk membiayai beasiswa kamu, maka
warga Konoha Raya berhak marah atas konten Bad News kamu. Warga bukan sekadar
"penonton yang kecewa" atas konten jahat kamu. Warga adalah pemilik
saham sosial yang sah atas narasi dan kontribusi seorang awardee beasiswa
seperti kita. Uang LPDP bukanlah uang
Prabowo, bukan uang Jokowi, bukan uang SBY. Uang itu berasal dari Dana Abadi
Pendidikan yang dihimpun dari pajak rakyat—mulai dari PPh pekerja, PPN
belanjaan ibu rumah tangga di pasar, hingga pajak usaha kecil. Maka, saya
sekaligus mengingatkan kepada para penerima beasiswa LPDP dan beasiswa publik lainnya: KITA tidak punya hutang
budi pada penguasa. KITA justru berhutang budi pada rakyat. Sikap menghamba
pada rezim korup atau membius daya kritis warga demi amannya posisi pribadi
adalah pengkhianatan atas investasi rakyat pada studi mahal yang kita
jalankan di LN. Let me remind you: prinsip dasar beasiswa publik di mana pun di dunia adalah social
return on investment (SROI). Negara menginvestasikan miliaran rupiah kepada
seorang individu bukan untuk mempercantik CV personal atau membangun personal
brand demi kepentingan komersial belaka, melainkan agar ilmu dan pengaruhnya
kembali untuk membela, mencerdaskan, dan memperjuangkan kemaslahatan publik. Let me remind you: loyalitas tertinggi kita para awardee beasiswa publik adalah pada
kebenaran dan rakyat, bukan pada pejabat atau rezim yang sedang memegang
stempel kekuasaan. Maka, ketika kamu, artis sekaligus awardee LPDP,
menggunakan platform masif kamu untuk membius masyarakat dengan narasi pasif
"kurangi baca berita, jaga
ketenangan batin", kamu tidak hanya gagal memberikan kemaslahatan,
tetapi kamu malah memanfaatkan kapasitas intelektual hasil investasi publik
untuk menidurkan kesadaran publik itu sendiri. Furthermore, narasi individualized coping mechanism (meditasi, wellness, detoks
digital) adalah komoditas bisnis yang sangat menguntungkan di kalangan kelas
atas. Untuk bisa berjualan "ketenangan batin" dan
"produktivitas", masalah sosial harus dibingkai sebagai
"masalah internal individu". Kalau kamu mengakui
secara terbuka bahwa rakyat stres karena susah cari uang, ketimpangan upah
struktural, pajak ugal-ugalan, hukum yang tebang pilih dan pemerintah korup
yang inkompeten, maka produk-produk self-help kamu tak lagi relevan. Demi
menjaga personal brand yang aman bagi sponsor sekaligus harmonis dengan
penguasa, krisis struktural yang menimpa jutaan rakyat kamu pangkas menjadi
persoalan kebersihan mental pribadi. Yup, supaya produk-produk buku,
aplikasi, jurnal planner, personal wellness dan kursus personal
development-mu tetap relevan dan bernilai jual, maka sumber masalah harus
selalu diletakkan di dalam diri individu. Well well well. Jujurly Maudy Ayunda,
yang kamu lakukan itu, jahat. Minimal, stupid. Warga gak ngarep kamu
berjibaku ngadepin karhutla di lapangan kayak Andrew Kalaweit. Warga juga gak
ngarep kamu bisa nulis kolom kritis di Kompas kayak Reza Rahadian. Kita paham
kok, kapasitas intelektual kamu gak nyampek situ walau kamu alumni S1 PPE
Oxford dan S2 Stanford. Warga cuma ngarep kamu
balas hutang budi kamu ke para pembayar pajak. Dengan mengamplifikasi jeritan
mereka di platform kamu. Dan itulah
serendah-rendahnya iman seorang influencer. Salam, dari sesama alumni
beasiswa APBN. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar