Kebocoran Emas di Negeri Tambang Redaktur Editorial 2 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Dari lubang tambang ilegal, penyelundupan emas mengalir ke luar negeri melalui jalur yang tak tercatat.   ·      Sepanjang tahun ini, Bea-Cukai mengungkap 32 kasus penyelundupan emas bernilai ratusan miliar rupiah.   ·      Praktik lancung ini menggerus penerimaan negara, merusak lingkungan, dan mengeruk kekayaan bumi.   NEGERI ini punya banyak tambang emas, tapi rupanya tak selalu tahu ke mana emasnya pergi. Dari lubang tambang ilegal, logam mulia mengalir ke penampung, masuk dapur pengolahan, lalu mencari jalan ke luar negeri melalui jalur yang tak tercatat.   Sepanjang tahun ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap 32 kasus penyelundupan emas bernilai ratusan miliar rupiah. Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI membongkar beragam modus, dari menyembunyikan emas di tubuh, mengubahnya menjadi perhiasan, hingga menerbangkannya dengan jet pribadi sewaan. Sejumlah perkara juga mengindikasikan dugaan adanya akses atau keterlibatan aparat.   Penggerebekan tambang, industri emas rumahan, dan penampung bermunculan di sejumlah daerah. Di antaranya di Nganjuk dan Jombang, Jawa Timur. Di Gunung Botak, Maluku, pemerintah pada Juni 2026 menetapkan 25 tersangka dugaan penambangan tanpa izin. Peran mereka beragam, dari membuka akses hingga mengolah emas.   Artinya, emas ilegal bukan sekadar urusan orang yang menggali tanah. Ada pengolah, penampung, pengumpul, pemodal, penyelundup, dan pembeli di luar negeri. Pemain boleh berganti, tapi mata rantainya tetap tersambung. Ketika penindakan berulang di banyak tempat, yang terlihat bukan sejumlah pemain nakal, melainkan pasar gelap dengan banyak pintu.   Aceh juga patut diperhatikan. Potensi emasnya besar dan pertambangan ilegal masih marak. Pada 2024, polisi menyergap mesin kapal pengeruk pasir yang diduga digunakan warga negara Cina untuk menambang emas di daerah aliran sungai. Sumber emas Indonesia rupanya lebih luas dari laporan resmi.   Kerugiannya bukan cuma soal penerimaan negara. Pertambangan emas ilegal kerap menggunakan merkuri yang mencemari tanah dan sungai. Sianida juga digunakan dalam pengolahan tertentu, meski biayanya lebih tinggi. Emas yang keluar secara gelap membawa serta ongkos lingkungan yang tinggal di dalam negeri.   Negara tidak berpangku tangan. Polisi dan Bea-Cukai terus menggagalkan penyelundupan serta membongkar tempat pengolahan dan penampungan. Namun banyaknya pengungkapan justru menunjukkan besarnya persoalan. Penindakan berulang belum tentu berarti rantainya putus. Bisa jadi negara baru rajin membersihkan lantai, sementara kerannya masih terbuka.   Emas memiliki nilai strategis bagi perekonomian. Perdagangan resmi penting untuk penerimaan sekaligus pengawasan. Pemerintah mengenakan bea keluar terhadap sejumlah produk emas. Jalur gelap melewatkan semua itu. Negara kehilangan penerimaan sekaligus kendali atas pergerakan kekayaan mineralnya.   Karena itu, penggerebekan tambang, penampung, pengolah, dan penyelundup tak boleh diperlakukan sebagai perkara terpisah. Polisi perlu mengejar pemodal dan penerima manfaat, tak berhenti hanya pada pembawa emas. Pasal tindak pidana pencucian uang dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dan aset. Jika kekayaan sudah berada di luar negeri, kerja sama lintas negara diperlukan untuk mengejarnya.   Banyaknya penindakan bukan alasan untuk bertepuk tangan. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kebocoran berlangsung luas. Jika emas terus merembes keluar melalui jalur gelap, yang hilang bukan sekadar emas. Yang ikut hanyut adalah penerimaan negara, lingkungan, dan kendali atas kekayaan bumi sendiri. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/penyelundupan-emas-ilegal-bea-cukai-2284482

 

 

Yahya Staquf: Mereka Bilang Ada Perintah Presiden Daniel Ahmad Fajri :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Yahya Cholil Staquf menduga persiapan yang mepet membuat ada kelompok yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggalang dukungan.   ·      Ia optimistis bisa memimpin kembali PBNU untuk periode kedua.   ·      Yahya menjelaskan konflik internal PBNU karena konsesi tambang dari pemerintah.   MENCALONKAN diri sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2026-2031, Yahya Cholil Staquf bersaing dengan sejumlah ulama. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar dan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, Abdul Hakim Mahfudz. Nasaruddin belakangan menyatakan mundur dari pencalonan karena ingin berfokus memimpin kementerian.   Yahya mengatakan ada manuver dari tim sukses kandidat dalam Muktamar Ke-35 PBNU di Jombang. Menurut Yahya, mereka mengklaim ada dukungan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap calon tertentu. Padahal Prabowo, dalam pidato pembukaan muktamar, mengatakan tak ikut mengatur sosok yang akan memimpin PBNU. “Saya enggak percaya ada perintah Presiden,” tutur Yahya kepada Tempo pada Sabtu, 22 Agustus 2026.   Jurnalis Tempo, Daniel Ahmad Fajri, mewawancarai Yahya Cholil Staquf di kabin Toyota Alphard hitam yang membawa Yahya berkeliling ke sejumlah pesantren di Jawa Timur pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam perjalanan selama satu jam menuju Pasuruan dan Malang, Yahya bercerita soal aduan dari pengurus cabang NU mengenai tawaran mendukung paket pimpinan PBNU yang disokong lingkaran dekat Prabowo.   Kami mendapat informasi bahwa sejumlah menteri dan politikus Partai Gerindra berupaya mendorong terpilihnya paket pimpinan PBNU versi Istana. Anda mencermati dinamika ini?   Saya mendapat laporan serupa. Mereka mengatakan ini perintah Presiden. Saya pikir, kok, berani sekali mengatakan bahwa ini perintah Presiden.   Anda mendapat laporan dari mana saja?   Ada beberapa pengurus cabang. Muktamar saja belum mulai tapi sudah ramai sekali. Pengurus cabang itu menjadi resistan, malu, dan tersinggung.   Bagaimana mengegolkan paket calon dari Istana itu?   Itu tadi, mengaku-aku ada perintah Presiden. Ada juga yang memakai cara saru, yakni memakai uang dan memalsukan stempel.   Anda meyakini Presiden Prabowo tak punya interes di muktamar PBNU?   Saya enggak percaya sama sekali bahwa ada perintah Presiden. Saya menduga waktu persiapan yang mepet membuat orang memakai segala cara.   Katakanlah Presiden tak bermanuver, tapi bagaimana dengan orang di sekelilingnya?   Informasi bisa macam-macam. Dedemit saja main di muktamar PBNU.   Bagaimana Anda menggambarkan relasi dengan Prabowo?   Tak perlu dipertanyakan. Saya selalu dalam satu garis lurus yang membantu agenda pemerintah. Komunikasi kami juga bagus, saya tak ada masalah. Karena itu, saya tak percaya ada perintah, apalagi instruksi mengganti saya dengan orang lain.   Anda terbebani karena dikepung beberapa kandidat dalam Muktamar Ke-35?   Pekerjaan saya jauh lebih ringan daripada muktamar PBNU di Lampung pada 2021. Saya tak perlu capek meyakinkan orang karena orang merasakan pekerjaan kami selama ini, yakni transformasi tata kelola organisasi.   Siapa saja yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anda?   Itu susah menjawabnya. Apa yang saya kerjakan selama lima tahun ini pokoknya sudah dinikmati pengurus daerah. Saya tak mendengar ada gagasan alternatif.   Apakah konflik internal PBNU karena konsesi tambang mempengaruhi kans Anda menjadi ketua lagi?   Orang punya persepsi kalau tambang ini pasti menjadi duit. Enggak ada konflik karena tambang itu karena ini belum menjadi apa-apa. Itu juga enggak terlalu jadi prioritas karena kami masih mampu menciptakan revenue dari sumber lain. Salah satunya aset tanah yang belum terkonsolidasi.   Benarkah Hashim Djojohadikusumo dan Garibaldi Thohir sempat meminati konsesi milik PBNU?   Belum ada omongan sejauh itu. Namanya komunikasi, pasti banyak yang bertanya.   Anda nyaris terpental dari kursi Ketua Umum PBNU gara-gara masalah tambang ini....   Saya enggak keberatan didongkel. Namun mari pakai aturan main yang ada. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/muktamar-nu-presiden-prabowo-yahya-staquf-2284499