|
Takdir Makar di Pundak Listyo Margarito
Kamis :
Pakar Hukum Tata Negara Indonesia |
KOMPAS.COM, 16 November 2026
|
TAKDIR bukan misteri, apalagi misteri itu sendiri. Sekalipun
begitu, menjauhkan takdir dari misteri pasti sama misteriusnya dengan usaha
mengenali dan memahami takdir itu sendiri. Makar, konsep hukum yang menjadi bagian dari pernyataan resmi
Kabareskrim, yang menempatkan Listyo Sigit Prabowo, Jenderal bintang 4
(empat), dan tiga orang jenderal lainnya sebagai sararannya, kini menjadi takdir
untuk mereka. John Stein, penulis buku Dunia Sophie, novel filsafat, bertutur
dengan nada puitis khasnya seperti ini; yang penting bagi manusia bukanlah
memahami misteri Ilahi, melainkan pasrah pada kehendak Tuhan. Syech Abdulkadir Al Jailani, maestro sufi itu menuturkan,
“pastikan engkau mematuhi sepenuhnya syariat kemudian menyerahkan dirimu
dalam genggaman takdir, tanpa mempertanyakan aspek 'mengapa' dan
'bagaimana'". Makar Itu Berat Bersabarlah Pak Listyo karena hanya sabar yang mampu membuat
perkara berat yang sedang menjemput bapak akan terasa ringan, seringan
sehelai kapas dalam genggaman bapak. Hanya sabar yang menyediakan kekuatan tak terbatas untuk bebas
dari galau terhadap hukuman berat, yang dalam hitungan jam mungkin segera
memeluk bapak. Hanya sabar, mungkin juga ikhlas, yang dapat membuat Jenderal ini
mampu membiarkan pangkat jenderal 4 (empat) bintang melayang mengikuti jalan
takdir. Listyo memang harus menjauh sejauh-sajauhnya dari pesona dunia,
gengsi jenderal Bintang 4 (empat) yang telah membuatnya lupa, lalu terlena
menyadap Presiden dan pejabat lainnya, sebelum akhirnya tersungkur dengan
cara sesakit sekarang. Apapun itu, saatnya Listyo jadi orang berilmu, yang memungkinkan
dia dapat mengetahui bahwa dunia itu sesungguhnya gelap, sementara ilmu penuh
cahaya. Saatnya Listyo menyesali begitu banyak hari menjadi hari paling
pahit, karena bermuka dua pada Presiden. Sesalkanlah sikap bermuka dua pada Presiden itu, sebagai tipuan
kecil cinta dunia yang meluap-luap, yang mengalahkan ilmu untuk sementara. Kata Jalaludin Rumi, sufi kawakan lainnya selain Abdulkadir
Jailani, jika dunia kepadamu tampak luas dan tidak berlubuk, ketahuilah bahwa
bagi Yang Maha Kuasa, ia tidak lebih dari zarrah. Beginilah jadinya kalau terlampau berlutut pada dunia. Berlutut
pada dunia selalu menghasilkan kebutaan otak dan hati. Kebutaan keduanya sama
dengan beralih dari dunia manusia ke dunia hewan. Berlutut pada dunia membuat Listyo lupa bahwa makar itu berat
dalam semua sistem hukum, dulu dan sekarang. Mengapa makar itu diterima oleh berbagai peradaban sebagai
perilaku menjijikan dan harus dihukum dengan hukuman berat? Baik Romawi kuno dan Inggris abad ke-14, makar itu diberi nama
treason – khianat – atau perduellio dan crimen maiestatis dalam bahasa latin. Sedari masa ini, makar selalu ditujukan pada fisik dan nyawa
penguasa, raja atau kaisar, berikut wilayah. Membantu negara asing menyerang atau memberontak (insurrection)
terhadap Romawi, apa yang KUHP kita nyatakan dengan konsep memisahkan
sebagian atau seluruh wilayah negara Indonesia, dengan mengangkat senjata
sebagai makar, treason atau perduellio. Betul, dua kata di atas – treason dan pruedellio – bermakna
literal sebagai “khianat” bukan makar. Namun, tindakan apapun, ingat apapun, membuat raja, jangankan
lumpuh secara fisik, tetapi cukup dengan membuat raja “terhalang” menggunakan
wewenangnya memerintah kerajaan, telah cukup dikualifikasi khianat untuk apa
yang kita sebut makar. Tindakan yang mengakibatkan raja mati atau lumpuh dan sejenisnya
dikualifikasi sebagai “hight treason”. Dalam sejarahnya, hight treason jauh lebih berat dari pembunuhan.
Apa argumentasinya? Yang menanggung akibat dari “hight treason” tidak hanya raja
seorang diri, kaisar atau Presiden, tetapi lebih dari itu. Rakyat yang tidak bersalah, yang menjadi subyek urusan kerajaan –
pemerintahan - turut memikul beban
dari kelumpuhan, paling tidak terganggunya pemerintahan. Konsep pembunuhan dalam pandangan J. Taylor McConkie, dianggap
tidak lebih berat dari hight treason karena satu hal; dalam pembunuhan hanya
seorang yang mati. Dalam treason, yang ikut mati – menanggung – akibat tindakan
khianat berat itu adalah rakyat yang tidak memiliki kaitannya dengan
sebab-sebab raja dibunuh. Merusak kesejahteraan seluruh rakyat dan merusak keamanan seluruh
masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari tindakan membunuh atau membuat
raja tidak dapat memerintah, itu yang menjadi dasar tindakan menggerogoti
fisik raja atau kekuasaan raja berkualifikasi hight treason. Hight treason, lawan dari petty treason, yang menunjuk tindakan
khianat yang ditujukan kepada pembantu-pembantu raja. Sekalipun ringan,
tindakan ini tetap dihukum. Konsep inilah yang digunakan oleh para perancang UUD, terutama
Amerika Serikat sebagai salah satu alasan impeachment. Praktis konsep “treason” semakna dengan apa yang William
Blackstone lukiskan dengan "imports a betraying, treachery, or breach of
faith." Bagi Blackstone, penghianatan terhadap kedaulatan negara atau
yang diatur dalam KUHP kita, dengan memisahkan sebagian atau seluruh wilayah
negara sebagai "high treason" atau "highest civil crime". Blackstone bergerak dengan pernyataan tindakan treason – khianat
– kepada raja dianggap ada atau telah terjadi apabila tindakan itu
“sufficient to make the Government degenerate (merosot) into arbitrary.” Merosot, tidak pernah semakna dengan pemerintahan terhenti. Dalam
konteks ini, tindakan Listyo cukup untuk dikualifikasi dan dikonstruksi
makar. Konsep Blackstone itu mengilhami Charles Pickney, salah satu
peserta Philadelphia Constitutional Convention mengusulkan agar pemerintah
diberi wewenang eksklusif menyatakan adanya “treason” untuk tindakan
menyerang negara Amerika. Terinspirasi oleh gagasan Pickney, pada 6 Agustus 1787, Komite
detail membuat draft sementara. Isinya treason terhadap negara Amerika
Serikat sebagai tindak pidana. Gagasan inilah yang menggema dalam konvensi tersebut, setelah
direspons oleh beberapa kalangan, sebut saja James Wilson, pengacara kawakan
yang menjadi salah satu peserta, berikut Alexander Hamilton, James Madison,
Gouverneur Morris, George Masson dan James Wilson. Presiden Prabowo harus diakui tak dibuat tak berdaya secara
fisik, termasuk tak dibuat kemerdekaannya dibatasi. Betul itu.
Pemerintahannya juga terus berjalan. Namun, secara obyektif harus diakui pemerintahannya dihujani
kritik tak beralasan menit demi menit, dalam nada menyalahkan dan terus
menyalahkan. Terlihat pemerintahan Presiden harus menyediakan waktu untuk
terus merespons dengan gaya dan cara yang khasnya, semua kritik tak beralasan
itu. Pemerintah Prabowo tidak lumpuh, apalagi berhenti. Betul itu.
Namun, dalam kenyataan obyektif pemerintah Prabowo terus didistorsi dengan
berbagai kritik tak beralasan, yang dengannya mengakibatkan efektifitas, yang
merupakan elemen inti konsep pemerintahan presidensial, terganggu. Tiada kebijakan yang tidak dijadikan alamat kritik tak beralasan
berbagai kalangan, dan di titik inilah tindakan Listyo Sigit memiliki
relevansi untuk dipertalikan. Dalam konteks itu, tindakan Listyo, untuk alasan obyektif logis
dikonstruksi sebagai tindakan yang nyata-nyata membuat Presiden tidak leluasa
menyelenggarakan pemerintahannya. Konsep “Presiden tidak mampu melaksanakan pemerintahan” dalam
pasal 191 KUHP, logis diinterpretasi Presiden tidak leluasa membuat kebijakan
atau kebijakannya terus-terus disalahkan. Konsekuensinya konsep atau norma “Presiden tidak mampu
menjalankan pemerintahan” logis diinterpretasi pemerintah selalu berada dalam
ganggung nyata atau kebijakan-kebijakan Presiden menjadi sararan kritik tak
beralasan. Konsep “tidak mampu” dalam pasal 191 KUHP itu juga logis
dikonstruksi sebagai konsep yang semakna dengan pemerintahan tidak efektif.
Konsep tidak efektif, logis dirasionalisasi sebagai hasil langsung dari
tindakan sadap Listyo. Sidang Etik Takdir makar selalu berbeda dengan takdir etis. Takdir etik
bekerja dalam internal Polri, berbeda dengan bekerjanya takdir makar. Takdir makar bekerja dalam peradilan pidana dan berada di luar
gedung Mabes Polri. Akhir takdir keduanya juga berbeda. Takdir etik berakhir dengan
penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan dengan hormat atau
pemecatan dengan tidak hormat. Bagaimana akhir etis bekerja, takdir pulalah yang akan
memandunya. Pemberhentian tidak dengan hormat atau dengan hormat, sepenuhnya
ditentukan oleh garis etis yang telah disabdakan alam sebagai takdir untuk
Listyo Sigit, pemilik senyum tipis, dengan keberanian besar bermuka dua pada
Presiden Prabowo. Listyo Sigit akhirnya harus merenda nasib dalam takdir yang tidak
diketahuinya, menjalani sidang etis, sidang yang tidak menghasilkan penjara
sebagai sanksinya. Sanksi etis hanya berputar-putar pada, sekali lagi, penurunan
pangkat, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan dengan hormat atau
tidak dengan hormat. Hanya itu. Tidak ada penjara sebagai sanksi etis, sehingga tidak usah
membayangkan Listyo segera dijatuhi pidana makar dalam sidang ini. Sanksi ini tidak menyakitkan, seperti sakitnya sanksi pidana
penjara, mati atau seumur hidup. Sanksi ini hanya mengakibatkan, misalnya,
pangkat Listyo Sigit yang bintang 4 (empat), yang dicapai dengan susah payah
dalam kurun waktu puluhan tahun nafasnya dihembuskan, dengan semua duka yang
pernah ada, melayang, sirna. Kalau Listyo pernah bangga - racun dunia - terhadap bintang 4
(empat) di pundaknya, yang disempurnakan dengan begitu banyak embling, kini
harus mampu mengikhlaskan sirna. Bertobatlah sebagaimana tobat khas hamba yang hatinya pernah
mati, tertutup, buta oleh kemilau dunia, yang kini sontak hidup atau
dihidupkan oleh takdir. Saatnya Listyo hidupkan ilmu yang tidak disediakan oleh jabatan.
Gunakanlah sebaik-baiknya agar bahagia yang pernah hinggap di sepanjang
hidup, yang kini terganggu, bisa mekar lagi. Segarkanlah memori yang kemarin-kemarin mungkin sempat terkubur
oleh wewenang yang begitu besar, yang disalahgunakan atau digunakan
sesuka-sukanya memuaskan ambisi cetek, dengan menzalimi para pengkritik
pemerintah Jokowi. Minta maaflah kepada mereka. Berhentilah tinggi hati. Sekali lagi, mintalah maaf dari mereka
yang pernah terpisah dari anak istrinya karena dipenjara oleh hukum. Listyo Sigit, yang sebentar lagi kehilangan pangkat bintang 4
(empat), pasti hebat dengan berbagai pengetahuan, khas seorang berpangkat
setinggi itu. Listyo Sigit pasti tahu, hanya orang berpengetahuan, yang membuat
ibadahnya mampu menjauhkannya dari tindakan zalim, sewenang-wenang. Saatnya Pak Listyo kembali ke kerendahan hati. Pak Listyo, hanya
itu cara memelihara kebahagiaan yang pernah ada hingga rumah tahanan datang
dan mengolok-olok semuanya. Siapapun yang ilmunya dapat menjinakan sombong, angkuh, dan
takabur, dialah orang yang paling beruntung di dunia ini. Siapapun, yang tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan
negara, percayalah akan dihormati alam, yang selalu memuliakan orang sekelas
itu. Pak Listyo, nasi sudah jadi bubur, tetapi alam tidak mengenal
terlambat untuk siapapun yang hendak bersimpuh menyesali semua keangkuhan
yang terlanjur membatu di masa lalu. Putaran takdir tidak pernah sama dalam bentuk apapun dengan
putaran hukum yang digerakan dengan bisa-bisa beracun milik dunia yang
sombong. Sombong itu membutakan, sebuta mimpi membuat struktur KSP
membesar, dengan serangkaian wewenang kontrol kepada kementerian dan kepala
daerah yang gagal itu. Bacalah setiap gemercik cahaya yang datang melalui lubang kecil
rumah tahanan, dengan bacaan orang yang mengerti hakikat takdir. Pak Listyo jangan lawan takdir, karena cara itu hanya akan
menjauhkan Pak Listyo dari kebahagiaan yang sedang bergerak mendekat kepada
bapak. Biarkan takdir bekerja dengan cara yang begitu misterius,
semisterius takdir itu memeluk bapak pada saat ini. Simpan, bahkan buanglah kebesaran pangkat 4 (empat) bintang di
pundak bapak, agar bapak mampu menyatakan dalam sidang etik nanti;
“adik-adik, maafkan saya, saya salah, saya telah menumpahkan tuba busuk ini
ke organisasi Polri, yang sama-sama kita cintai ini.“ Pak Listyo awalilah sidang etik itu dengan kesediaan meminta maaf
kepada adik-adik yang menyidangkan bapak, dan nyatakan semanis mungkin
kata-kata “saya benar-benar menyesali perbuatan saya, dan saya tulus menerima
semua sanksi etis, yang akan adik-adik kenakan pada saya”. Pak Listyo, itu adalah salah satu cara kecil menyembuhkan luka di
tubuh Polri, yang tercipta dari kealpaan besar bapak. Bapak tahu tindakan bapak itu ternyata turut menyayat jiwa
Tribrata para senior yang semuanya hebat itu. Suratilah mereka dan nyatakan bapak benar-benar menyesal. Bila
tidak mampu memberikan kepada bapak-bapak senior itu, titiplah permintaan
maaf itu pada adik-adik yang menyidangkan bapak. Etik, harus diakui, tidak selalu menginspirasi hukum, tetapi
bukan tidak pernah menjadi inspirasi terbesar hukum. Etik mendahului hukum,
dan untuk waktu lama disepakati sebagai panduan utama kehidupan. Hukum alam, natural law, hukum yang dibedakan dari hukum positif,
hukum bentukan negara, diterima oleh para naturalis sebagai hukum yang tak
memiliki tirai waktu dan tempat. Raga pasti lemah, tanpa perlu diatur dengan hukum negara. Akhir
pasti menjadi padanan untuk awal. Tiada selalu menjadi padanan mutlak untuk
keabadian. Titik nol selalu menjadi awal sekaligus akhir. Itulah sabda abadi alam untuk makhluknya. Sabda ini tidak berlaku
untuk hukum bentuk negara, sebagaimana diyakini oleh Thomas Aquinas, maestro
naturalis ini. Hukum alam tidak buta, sesuatu yang berbeda dengan hukum bentukan
negara. Hukum bentukan negara, seterang dan sejelas apapun, selalu dapat
dibuat buta, parsial, diskriminatif oleh pemegang wewenang seperti Listyo
Sigit. Pak Listyo, renungkanlah itu, lalu hidupkanlah hati dan minta
maaf, sekali lagi, kepada siapapun yang mungkin pernah terkapar di penjara
oleh kekhilafan bapak. Betul, sikap itu tidak ada hubungannya dengan hukum, tetapi hukum
tidak pernah mencemooh sikap semulia itu. Betapapun hukum terlalu sering berjarak terlampau jauh dari
etika, tetapi etika tidak pernah lapuk hanya karena hukum terlalu sering
berada di luar batas imajinasi etis. Pak Listyo Sigit, dalam sidang etik nanti, bila mungkin,
gunakanlah itu pangung perminta maaf tertulus bapak. Pastikanlah bahwa rasa
etis bapak masih hidup dalam kesadaran terkecil. Sampaikanlah kepada adik-adik yang menyidangkan bapak, bahwa
andai adik-adik hendak berhentikan saya dengan tidak hormat, sudilah biarkan
saya sendiri yang melepaskan pangkat dan atribut lainnya. Pak Listyo, takdir
itu indah dalam esensinya. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/16/06350091/takdir-makar-di-pundak-listyo?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar