Minggu, 22 November 2026

 

Takdir Makar di Pundak Listyo

Margarito Kamis : Pakar Hukum Tata Negara Indonesia

KOMPAS.COM, 16 November 2026

 

 

                                                           

TAKDIR bukan misteri, apalagi misteri itu sendiri. Sekalipun begitu, menjauhkan takdir dari misteri pasti sama misteriusnya dengan usaha mengenali dan memahami takdir itu sendiri.

 

Makar, konsep hukum yang menjadi bagian dari pernyataan resmi Kabareskrim, yang menempatkan Listyo Sigit Prabowo, Jenderal bintang 4 (empat), dan tiga orang jenderal lainnya sebagai sararannya, kini menjadi takdir untuk mereka.

 

John Stein, penulis buku Dunia Sophie, novel filsafat, bertutur dengan nada puitis khasnya seperti ini; yang penting bagi manusia bukanlah memahami misteri Ilahi, melainkan pasrah pada kehendak Tuhan.

 

Syech Abdulkadir Al Jailani, maestro sufi itu menuturkan, “pastikan engkau mematuhi sepenuhnya syariat kemudian menyerahkan dirimu dalam genggaman takdir, tanpa mempertanyakan aspek 'mengapa' dan 'bagaimana'".

 

Makar Itu Berat

 

Bersabarlah Pak Listyo karena hanya sabar yang mampu membuat perkara berat yang sedang menjemput bapak akan terasa ringan, seringan sehelai kapas dalam genggaman bapak.

 

Hanya sabar yang menyediakan kekuatan tak terbatas untuk bebas dari galau terhadap hukuman berat, yang dalam hitungan jam mungkin segera memeluk bapak. 

 

Hanya sabar, mungkin juga ikhlas, yang dapat membuat Jenderal ini mampu membiarkan pangkat jenderal 4 (empat) bintang melayang mengikuti jalan takdir. 

 

Listyo memang harus menjauh sejauh-sajauhnya dari pesona dunia, gengsi jenderal Bintang 4 (empat) yang telah membuatnya lupa, lalu terlena menyadap Presiden dan pejabat lainnya, sebelum akhirnya tersungkur dengan cara sesakit sekarang.

 

Apapun itu, saatnya Listyo jadi orang berilmu, yang memungkinkan dia dapat mengetahui bahwa dunia itu sesungguhnya gelap, sementara ilmu penuh cahaya.

 

Saatnya Listyo menyesali begitu banyak hari menjadi hari paling pahit, karena bermuka dua pada Presiden.

 

Sesalkanlah sikap bermuka dua pada Presiden itu, sebagai tipuan kecil cinta dunia yang meluap-luap, yang mengalahkan ilmu untuk sementara.

 

Kata Jalaludin Rumi, sufi kawakan lainnya selain Abdulkadir Jailani, jika dunia kepadamu tampak luas dan tidak berlubuk, ketahuilah bahwa bagi Yang Maha Kuasa, ia tidak lebih dari zarrah. 

 

Beginilah jadinya kalau terlampau berlutut pada dunia. Berlutut pada dunia selalu menghasilkan kebutaan otak dan hati. Kebutaan keduanya sama dengan beralih dari dunia manusia ke dunia hewan.

 

Berlutut pada dunia membuat Listyo lupa bahwa makar itu berat dalam semua sistem hukum, dulu dan sekarang.

 

Mengapa makar itu diterima oleh berbagai peradaban sebagai perilaku menjijikan dan harus dihukum dengan hukuman berat?

 

Baik Romawi kuno dan Inggris abad ke-14, makar itu diberi nama treason – khianat – atau perduellio dan crimen maiestatis dalam bahasa latin.

 

Sedari masa ini, makar selalu ditujukan pada fisik dan nyawa penguasa, raja atau kaisar, berikut wilayah.

 

Membantu negara asing menyerang atau memberontak (insurrection) terhadap Romawi, apa yang KUHP kita nyatakan dengan konsep memisahkan sebagian atau seluruh wilayah negara Indonesia, dengan mengangkat senjata sebagai makar, treason atau perduellio.

 

Betul, dua kata di atas – treason dan pruedellio – bermakna literal sebagai “khianat” bukan makar.

 

Namun, tindakan apapun, ingat apapun, membuat raja, jangankan lumpuh secara fisik, tetapi cukup dengan membuat raja “terhalang” menggunakan wewenangnya memerintah kerajaan, telah cukup dikualifikasi khianat untuk apa yang kita sebut makar.

 

Tindakan yang mengakibatkan raja mati atau lumpuh dan sejenisnya dikualifikasi sebagai “hight treason”.

 

Dalam sejarahnya, hight treason jauh lebih berat dari pembunuhan. Apa argumentasinya? 

 

Yang menanggung akibat dari “hight treason” tidak hanya raja seorang diri, kaisar atau Presiden, tetapi lebih dari itu.

 

Rakyat yang tidak bersalah, yang menjadi subyek urusan kerajaan – pemerintahan -  turut memikul beban dari kelumpuhan, paling tidak terganggunya pemerintahan. 

 

Konsep pembunuhan dalam pandangan J. Taylor McConkie, dianggap tidak lebih berat dari hight treason karena satu hal; dalam pembunuhan hanya seorang yang mati.

 

Dalam treason, yang ikut mati – menanggung – akibat tindakan khianat berat itu adalah rakyat yang tidak memiliki kaitannya dengan sebab-sebab raja dibunuh.

 

Merusak kesejahteraan seluruh rakyat dan merusak keamanan seluruh masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari tindakan membunuh atau membuat raja tidak dapat memerintah, itu yang menjadi dasar tindakan menggerogoti fisik raja atau kekuasaan raja berkualifikasi hight treason. 

 

Hight treason, lawan dari petty treason, yang menunjuk tindakan khianat yang ditujukan kepada pembantu-pembantu raja. Sekalipun ringan, tindakan ini tetap dihukum.

 

Konsep inilah yang digunakan oleh para perancang UUD, terutama Amerika Serikat sebagai salah satu alasan impeachment.

 

Praktis konsep “treason” semakna dengan apa yang William Blackstone lukiskan dengan "imports a betraying, treachery, or breach of faith."

 

Bagi Blackstone, penghianatan terhadap kedaulatan negara atau yang diatur dalam KUHP kita, dengan memisahkan sebagian atau seluruh wilayah negara sebagai "high treason" atau "highest civil crime".

 

Blackstone bergerak dengan pernyataan tindakan treason – khianat – kepada raja dianggap ada atau telah terjadi apabila tindakan itu “sufficient to make the Government degenerate (merosot) into arbitrary.”

 

Merosot, tidak pernah semakna dengan pemerintahan terhenti. Dalam konteks ini, tindakan Listyo cukup untuk dikualifikasi dan dikonstruksi makar.

 

Konsep Blackstone itu mengilhami Charles Pickney, salah satu peserta Philadelphia Constitutional Convention mengusulkan agar pemerintah diberi wewenang eksklusif menyatakan adanya “treason” untuk tindakan menyerang negara Amerika. 

 

Terinspirasi oleh gagasan Pickney, pada 6 Agustus 1787, Komite detail membuat draft sementara. Isinya treason terhadap negara Amerika Serikat sebagai tindak pidana.

 

Gagasan inilah yang menggema dalam konvensi tersebut, setelah direspons oleh beberapa kalangan, sebut saja James Wilson, pengacara kawakan yang menjadi salah satu peserta, berikut Alexander Hamilton, James Madison, Gouverneur Morris, George Masson dan James Wilson.  

 

Presiden Prabowo harus diakui tak dibuat tak berdaya secara fisik, termasuk tak dibuat kemerdekaannya dibatasi. Betul itu. Pemerintahannya juga terus berjalan.

 

Namun, secara obyektif harus diakui pemerintahannya dihujani kritik tak beralasan menit demi menit, dalam nada menyalahkan dan terus menyalahkan.

 

Terlihat pemerintahan Presiden harus menyediakan waktu untuk terus merespons dengan gaya dan cara yang khasnya, semua kritik tak beralasan itu. 

 

Pemerintah Prabowo tidak lumpuh, apalagi berhenti. Betul itu. Namun, dalam kenyataan obyektif pemerintah Prabowo terus didistorsi dengan berbagai kritik tak beralasan, yang dengannya mengakibatkan efektifitas, yang merupakan elemen inti konsep pemerintahan presidensial, terganggu.

 

Tiada kebijakan yang tidak dijadikan alamat kritik tak beralasan berbagai kalangan, dan di titik inilah tindakan Listyo Sigit memiliki relevansi untuk dipertalikan.

 

Dalam konteks itu, tindakan Listyo, untuk alasan obyektif logis dikonstruksi sebagai tindakan yang nyata-nyata membuat Presiden tidak leluasa menyelenggarakan pemerintahannya.

 

Konsep “Presiden tidak mampu melaksanakan pemerintahan” dalam pasal 191 KUHP, logis diinterpretasi Presiden tidak leluasa membuat kebijakan atau kebijakannya terus-terus disalahkan.

 

Konsekuensinya konsep atau norma “Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan” logis diinterpretasi pemerintah selalu berada dalam ganggung nyata atau kebijakan-kebijakan Presiden menjadi sararan kritik tak beralasan.

 

Konsep “tidak mampu” dalam pasal 191 KUHP itu juga logis dikonstruksi sebagai konsep yang semakna dengan pemerintahan tidak efektif. Konsep tidak efektif, logis dirasionalisasi sebagai hasil langsung dari tindakan sadap Listyo. 

 

Sidang Etik

 

Takdir makar selalu berbeda dengan takdir etis. Takdir etik bekerja dalam internal Polri, berbeda dengan bekerjanya takdir makar.

 

Takdir makar bekerja dalam peradilan pidana dan berada di luar gedung Mabes Polri.

 

Akhir takdir keduanya juga berbeda. Takdir etik berakhir dengan penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat.

 

Bagaimana akhir etis bekerja, takdir pulalah yang akan memandunya. Pemberhentian tidak dengan hormat atau dengan hormat, sepenuhnya ditentukan oleh garis etis yang telah disabdakan alam sebagai takdir untuk Listyo Sigit, pemilik senyum tipis, dengan keberanian besar bermuka dua pada Presiden Prabowo. 

 

Listyo Sigit akhirnya harus merenda nasib dalam takdir yang tidak diketahuinya, menjalani sidang etis, sidang yang tidak menghasilkan penjara sebagai sanksinya.

 

Sanksi etis hanya berputar-putar pada, sekali lagi, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Hanya itu.

 

Tidak ada penjara sebagai sanksi etis, sehingga tidak usah membayangkan Listyo segera dijatuhi pidana makar dalam sidang ini. 

 

Sanksi ini tidak menyakitkan, seperti sakitnya sanksi pidana penjara, mati atau seumur hidup. Sanksi ini hanya mengakibatkan, misalnya, pangkat Listyo Sigit yang bintang 4 (empat), yang dicapai dengan susah payah dalam kurun waktu puluhan tahun nafasnya dihembuskan, dengan semua duka yang pernah ada, melayang, sirna.

 

Kalau Listyo pernah bangga - racun dunia - terhadap bintang 4 (empat) di pundaknya, yang disempurnakan dengan begitu banyak embling, kini harus mampu mengikhlaskan sirna.

 

Bertobatlah sebagaimana tobat khas hamba yang hatinya pernah mati, tertutup, buta oleh kemilau dunia, yang kini sontak hidup atau dihidupkan oleh takdir. 

 

Saatnya Listyo hidupkan ilmu yang tidak disediakan oleh jabatan. Gunakanlah sebaik-baiknya agar bahagia yang pernah hinggap di sepanjang hidup, yang kini terganggu, bisa mekar lagi.

 

Segarkanlah memori yang kemarin-kemarin mungkin sempat terkubur oleh wewenang yang begitu besar, yang disalahgunakan atau digunakan sesuka-sukanya memuaskan ambisi cetek, dengan menzalimi para pengkritik pemerintah Jokowi. Minta maaflah kepada mereka.

 

Berhentilah tinggi hati. Sekali lagi, mintalah maaf dari mereka yang pernah terpisah dari anak istrinya karena dipenjara oleh hukum.

 

Listyo Sigit, yang sebentar lagi kehilangan pangkat bintang 4 (empat), pasti hebat dengan berbagai pengetahuan, khas seorang berpangkat setinggi itu.

 

Listyo Sigit pasti tahu, hanya orang berpengetahuan, yang membuat ibadahnya mampu menjauhkannya dari tindakan zalim, sewenang-wenang.

 

Saatnya Pak Listyo kembali ke kerendahan hati. Pak Listyo, hanya itu cara memelihara kebahagiaan yang pernah ada hingga rumah tahanan datang dan mengolok-olok semuanya.

 

Siapapun yang ilmunya dapat menjinakan sombong, angkuh, dan takabur, dialah orang yang paling beruntung di dunia ini.

 

Siapapun, yang tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara, percayalah akan dihormati alam, yang selalu memuliakan orang sekelas itu.

 

Pak Listyo, nasi sudah jadi bubur, tetapi alam tidak mengenal terlambat untuk siapapun yang hendak bersimpuh menyesali semua keangkuhan yang terlanjur membatu di masa lalu. 

 

Putaran takdir tidak pernah sama dalam bentuk apapun dengan putaran hukum yang digerakan dengan bisa-bisa beracun milik dunia yang sombong.

 

Sombong itu membutakan, sebuta mimpi membuat struktur KSP membesar, dengan serangkaian wewenang kontrol kepada kementerian dan kepala daerah yang gagal itu.  

 

Bacalah setiap gemercik cahaya yang datang melalui lubang kecil rumah tahanan, dengan bacaan orang yang mengerti hakikat takdir.

 

Pak Listyo jangan lawan takdir, karena cara itu hanya akan menjauhkan Pak Listyo dari kebahagiaan yang sedang bergerak mendekat kepada bapak.

 

Biarkan takdir bekerja dengan cara yang begitu misterius, semisterius takdir itu memeluk bapak pada saat ini.

 

Simpan, bahkan buanglah kebesaran pangkat 4 (empat) bintang di pundak bapak, agar bapak mampu menyatakan dalam sidang etik nanti; “adik-adik, maafkan saya, saya salah, saya telah menumpahkan tuba busuk ini ke organisasi Polri, yang sama-sama kita cintai ini.“

 

Pak Listyo awalilah sidang etik itu dengan kesediaan meminta maaf kepada adik-adik yang menyidangkan bapak, dan nyatakan semanis mungkin kata-kata “saya benar-benar menyesali perbuatan saya, dan saya tulus menerima semua sanksi etis, yang akan adik-adik kenakan pada saya”.

 

Pak Listyo, itu adalah salah satu cara kecil menyembuhkan luka di tubuh Polri, yang tercipta dari kealpaan besar bapak.

 

Bapak tahu tindakan bapak itu ternyata turut menyayat jiwa Tribrata para senior yang semuanya hebat itu.

 

Suratilah mereka dan nyatakan bapak benar-benar menyesal. Bila tidak mampu memberikan kepada bapak-bapak senior itu, titiplah permintaan maaf itu pada adik-adik yang menyidangkan bapak. 

 

Etik, harus diakui, tidak selalu menginspirasi hukum, tetapi bukan tidak pernah menjadi inspirasi terbesar hukum. Etik mendahului hukum, dan untuk waktu lama disepakati sebagai panduan utama kehidupan. 

 

Hukum alam, natural law, hukum yang dibedakan dari hukum positif, hukum bentukan negara, diterima oleh para naturalis sebagai hukum yang tak memiliki tirai waktu dan tempat.

 

Raga pasti lemah, tanpa perlu diatur dengan hukum negara. Akhir pasti menjadi padanan untuk awal. Tiada selalu menjadi padanan mutlak untuk keabadian. Titik nol selalu menjadi awal sekaligus akhir.

 

Itulah sabda abadi alam untuk makhluknya. Sabda ini tidak berlaku untuk hukum bentuk negara, sebagaimana diyakini oleh Thomas Aquinas, maestro naturalis ini.

 

Hukum alam tidak buta, sesuatu yang berbeda dengan hukum bentukan negara. Hukum bentukan negara, seterang dan sejelas apapun, selalu dapat dibuat buta, parsial, diskriminatif oleh pemegang wewenang seperti Listyo Sigit.

 

Pak Listyo, renungkanlah itu, lalu hidupkanlah hati dan minta maaf, sekali lagi, kepada siapapun yang mungkin pernah terkapar di penjara oleh kekhilafan bapak.

 

Betul, sikap itu tidak ada hubungannya dengan hukum, tetapi hukum tidak pernah mencemooh sikap semulia itu.

 

Betapapun hukum terlalu sering berjarak terlampau jauh dari etika, tetapi etika tidak pernah lapuk hanya karena hukum terlalu sering berada di luar batas imajinasi etis.

 

Pak Listyo Sigit, dalam sidang etik nanti, bila mungkin, gunakanlah itu pangung perminta maaf tertulus bapak. Pastikanlah bahwa rasa etis bapak masih hidup dalam kesadaran terkecil.

 

Sampaikanlah kepada adik-adik yang menyidangkan bapak, bahwa andai adik-adik hendak berhentikan saya dengan tidak hormat, sudilah biarkan saya sendiri yang melepaskan pangkat dan atribut lainnya. Pak Listyo, takdir itu indah dalam esensinya. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/16/06350091/takdir-makar-di-pundak-listyo?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar