|
Menuju Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 09 November 2026
|
Jimly
Asshiddiqie membawa dua pesan penting dari Al-Azhar: putusan pengadilan soal
Gibran harus ditindaklanjuti dan reformasi Polri jangan berhenti di atas
kertas. Merah Putih berkibar di atas panggung.
Spanduk raksasa bertuliskan "Aksi Rakyat Bela Indonesia" membentang
di belakang deretan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan
Islam. Sebagian mereka mengenakan baju putih,
peci, dan ikat kepala Merah Putih. Mereka duduk berjajar menghadap ribuan
orang yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, dekat Blok M,
Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026. Sejak dinihari, massa berdatangan
untuk shalat Subuh berjemaah. Seusai shalat, mereka sarapan dengan bekal
masing-masing atau hidangan yang disediakan panitia. Ketika matahari mulai
meninggi, lapangan semakin padat. Di jalan sekitar Blok M dan Sudirman,
warga menikmati olahraga dalam kegiatan car free day. Sementara itu, di
halaman Al-Azhar, berlangsung sebuah pertemuan kebangsaan yang membawa
persoalan serius tentang arah negara. Para tokoh berorasi secara bergantian.
KH Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, menyebut aksi kali ini dipersiapkan
sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas. Ia memperkenalkan simbol lima jari,
memperkuat demo sebelumnya yang mengusung hanya tiga jari. Itulah simbol lima
tuntutan yang ingin disampaikan para tokoh bangsa yang mewakili puluhan ormas
Islam. Pertama, rakyat bersatu membela
Indonesia. Kedua, lawan pengkhianat bangsa dan negara. Ketiga, lawan oligarki
dan penguasaan asing atas aset-aset negara. Keempat, tegakkan Pasal 33 UUD
1945 secara murni dan konsekuen. Kelima, rakyat bersatu menuntut
penegakan hukum secara konsisten. "Hukum harus berlaku kepada siapa pun,
termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat
negara," tegas Bachtiar Nasir. Namun, tuntutan kelima dinilai terlalu
samar oleh Prof Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini hadir
di panggung, dan mengaku sudah bertemu Kapolri pada hari sebelumnya. Jimly, mantan Ketua Komisi Percepatan
Reformasi Polri (KPRP), itu menghendaki agar tuntutan kelima lebih tegas:
putusan MK dan MA harus menjadi pegangan bagi lembaga negara untuk mengambil
keputusan mengenai persoalan Gibran. Dalam konteks aspirasi sebagian
masyarakat, tuntutan itu menjadi semakin jelas arahnya. Para tokoh umat
menghendaki pemakzulan Gibran, sebaimana banyak mereka kemukakan dalam
berbagai kesempatan. Jimly menegaskan, soal Gibran mesti
segera diselesaikan melalui jalur konstitusional. Ia mengingatkan, keributan
yang tak kunjung selesai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan tiga tahun
ke depan. Karena itu, ia berharap para pimpinan
delapan partai politik yang menentukan konfigurasi politik saat ini segera
bermusyawarah dan mengambil keputusan. Mereka mesti menuntaskannya dalam masa
persidangan yang akan datang. Pernyataan Jimly menarik. Ia tidak
sedang meminta masyarakat terus-menerus memperpanjang perdebatan. Ia justru
meminta para pemegang kewenangan politik menyelesaikan persoalan yang sudah
memasuki ranah hukum. Kita mengetahui, pada 6 Oktober 2026,
Mahkamah Kontitusi (MK) menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan bahwa
Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi
dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK tidak menerima permohonan
para pemohon karena persoalan kedudukan hukum dan menyatakan tidak dapat
membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut. Kemudian, pada 30 Oktober 2026,
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA
menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan
batal demi hukum. Kedua putusan itu memiliki objek dan
konsekuensi hukum berbeda. Namun, keduanya menambah bobot persoalan yang
harus dijelaskan oleh negara. Kedua putusan itu memiliki objek dan
konsekuensi hukum berbeda. Putusan MA menyangkut keabsahan keputusan
administrasi pendidikan, sementara putusan MK memuat pertimbangan mengenai
bukti persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara yang diajukan ke lembaga
tersebut. Tentu, pemakzulan wakil presiden yang
dituntut para tokoh tidak berlangsung otomatis akibat putusan administrasi
tadi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian
presiden dan wakil presiden. DPR harus menyampaikan pendapat, MK
memeriksa dan memutus, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan
konstitusi. Karena itu, persoalan mendesaknya ialah bagaimana DPR dan
pemerintah menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut. Jimly, untuk itu, menghendaki
keputusan politik terhadap Gibran melalui musyawarah para pemimpin partai.
Publik pun berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar hukum dan
langkah penyelesaiannya. Negara tidak boleh membiarkan
persoalan sebesar ini menjadi bola liar yang terus menggelinding selama sisa
masa pemerintahan. Ketidakjelasan berkepanjangan dapat menggerogoti
kepercayaan publik sekaligus mengganggu konsentrasi pemerintahan. Aksi Rakyat Bela Indonesia yang
dimotori Bachtiar Nasir kini bergerak menuju konsolidasi yang lebih besar.
Jika rencana Aksi Sejuta Umat di Monas terlaksana, tuntutan penyelesaian
persoalan Gibran akan memasuki babak politik yang lebih luas. Pertanyaannya, apakah para pimpinan
partai dan lembaga negara akan segera mengambil keputusan? Ataukah rakyat
harus kembali memenuhi lapangan dan jalan-jalan untuk menyuarakan tuntutan
yang sama? Walhasil, lima jari telah diangkat di
Al-Azhar, dan nanti di Monas. Bola pun berada di tangan para pemegang
kekuasaan. Mereka harus menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki arti
dan konsekuensi dalam kehidupan bernegara. Indonesia milik seluruh rakyat.
Jabatan publik harus tunduk pada konstitusi. Itulah pesan yang hendak dibawa
Aksi Rakyat Bela Indonesia menuju Monas. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar