Via Dolorosa Gibran Rakabuming Raka Josef H. Wenas :  Analisis Intelijen

ORBIT INDONESIA, 10 November 2026

 

 

 

Ada sebuah jalan yang berat dalam sejarah kemanusiaan yang dikenal sebagai 𝘝𝘪𝘢 𝘋𝘰𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘢. Dalam tradisi Kristiani, jalan itu adalah perjalanan Yesus sambil memikul salibnya sendiri menuju Golgota, pasca diadili oleh penguasa Romawi Pontius Pilatus, atas desakan Sanhedrin (mahkamah agama/peradilan Yahudi).   Fragmen ini adalah sebuah pengadilan politik yang penuh fitnah, caci-maki, penghinaan dan siksaan fisik yang berat. 𝘝𝘪𝘢 𝘋𝘰𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘢 dari bahasa Latin, artinya “Jalan Kesengsaraan.”   Itu memang soal keputusan. Yesus memilih untuk menempuh “Jalan Kesengsaraan” ini demi sesuatu yang jauh lebih besar: Keselamatan umat manusia.   Dalam panggung politik Indonesia hari ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya sedang menghadapi sebuah rute yang serupa.   Gibran harus menempuh “Jalan Kesengsaraan” menuju pengadilan politik di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.   Juga, untuk sesuatu yang lebih besar: Keselamatan bangsa dan negara.   ****   Di balik pintu-pintu parlemen, komunikasi lintas fraksi mulai berlangsung. Wacana hak angket, hak menyatakan pendapat, bahkan pemakzulan bukan lagi sekadar bisik-bisik politik.   Persoalan yang bermula dari kontroversi persyaratan pendidikan dan putusan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, kini berpotensi menjelma menjadi pertarungan konstitusional yang menentukan nasib politik seorang Wakil Presiden.   Namun, di tengah hiruk-pikuk tuntutan politik tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh hilang: Di manakah letak keadilan apabila seseorang harus menanggung akibat dari kesalahan peraturan dan keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga negara?   Gibran bukanlah pembuat peraturan KPU. Ia bukan pula pejabat yang menerbitkan surat penyetaraan pendidikan atas namanya sendiri. Regulasi, prosedur, verifikasi, dan keputusan administratif merupakan wilayah kewenangan institusi negara.   Jika kemudian mekanisme tersebut dinyatakan cacat atau tidak sah oleh lembaga peradilan, maka pertanggungjawaban institusional harus diperiksa secara jernih. Tidak boleh begitu saja seluruh beban moral dan politik dialihkan kepada orang yang menjadi obyek dari proses administratif tersebut.   Tentu, seorang pejabat publik tidak kebal terhadap pemeriksaan. Jabatan Wakil Presiden bukanlah perisai terhadap hukum. Akan tetapi, hukum juga tidak boleh berubah menjadi alat untuk menghukum seseorang hanya karena ia berada di tengah pusaran kepentingan politik.   Ada perbedaan mendasar antara cacat administrasi, pelanggaran hukum, dan kesalahan pribadi yang dapat menjadi dasar pemberhentian seorang pejabat negara.   Di sinilah ujian moral DPR sesungguhnya dimulai.   Jika DPR memilih menggunakan hak konstitusionalnya, kita ingin proses itu menjadi ruang pencarian kebenaran, bukan panggung pembalasan politik. Jangan sampai keputusan yang lahir lebih dahulu ditentukan oleh kalkulasi kekuasaan, sementara argumentasi hukum sekadar dicari untuk membenarkannya.   Tetapi, dalam realisme politik yang faktanya memang Machiavelian, apakah hal ini mungkin?   ****   Mungkin sebentar lagi kita akan menyaksikan anak muda berusia 39 tahun itu dikuyo-kuyo. Dia harus menghadapi pemeriksaan, pertanyaan tajam, dan tekanan opini publik.   Dan kita menyaksikannya sambil ragu bertanya: Apakah negara hukum ini akan memberikan kepadanya hak praduga tak bersalah, proses yang adil, dan penilaian berdasarkan bukti serta ketentuan konstitusi.   Sebab, keadilan bukanlah tentang siapa yang paling kuat menanggung tekanan politik. Keadilan adalah keberanian untuk membedakan siapa yang membuat kesalahan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang sesungguhnya hanya menjadi bagian dari sebuah sistem yang ternyata bermasalah.   𝘝𝘪𝘢 𝘋𝘰𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘢 Gibran, jika perjalanan itu benar-benar harus ditempuh, hendaknya menjadi ujian kedewasaan demokrasi Indonesia. Bukan hanya ujian bagi seorang Wakil Presiden, melainkan juga ujian bagi DPR, lembaga peradilan, dan seluruh institusi negara.   Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat apakah Gibran mampu mempertahankan jabatannya atau harus melepaskannya. Sejarah juga akan mengingat bagaimana sebuah bangsa memperlakukan seseorang ketika kekuasaan, hukum, dan keadilan berada dalam persimpangan.   Sebab, 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘀𝗲𝘁𝗶𝗮𝗽 𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗸𝘂𝗹 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗯 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵. Dan 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘀𝗲𝘁𝗶𝗮𝗽 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗵 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗼𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗮𝗱𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗼𝗿𝗮𝗹.   Itulah pelajaran terpenting dari 𝘝𝘪𝘢 𝘋𝘰𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘢. Cukup sering kita saksikan, bahwa atas nama keadilan, kita justru melahirkan ketidakadilan yang baru. ●   Sumber :   https://orbitindonesia.com/detail/lR7qNkqTtx/josef-h-wenas-via-dolorosa-gibran-rakabuming-raka