Aksi Demo Gen Z dan Paradoks Eropa Darmansjah Djumala : Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dan Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

KOMPAS.COM, 07 November 2026

 

 

                                                           

API menyala di jalanan Eropa, membubungkan amarah anak muda kepada pemerintah. Mobil dibakar, etalase toko dipecah, fasilitas umum luluh lantak.   Barikade berduri dipasang menjulang ketika massa berbenturan dengan polisi di sejumlah kota besar.   Di balik asap dan bara api kerusuhan itu, ada pesan yang sama dari Paris hingga Berlin: negara lalai mendengar rakyatnya.   Tiga pekan berturut-turut, aksi demo serupa merebak ke Jerman, Portugal, Belanda, Italia, Spanyol, Belgia, hingga Albania.   Umumnya para pendemo—banyak di antaranya pelajar dan pekerja muda—menolak kenaikan biaya hidup, menuntut perbaikan pelayanan pendidikan dan perumahan, serta menentang kembalinya wajib militer.   Gelombang ini bukan sekadar rangkaian protes lokal yang kebetulan terjadi bersamaan. Lebih serius dari itu, demo berjilid-jilid itu adalah sinyal krisis legitimasi.   Eropa yang secara ideal-formal menjanjikan kemakmuran dan solidaritas justru gagal menjawab kecemasan generasi muda akan masa depan. Ada apa dengan Eropa?   Tuntutan pendemo memang beragam. Di Perancis, misalnya, demo berawal dari Gen-Z yang menuntut perbaikan gedung sekolah yang rusak, kekurangan guru, dan perubahan sistem penerimaan universitas.   Di Italia, aksi serikat pekerja dan mahasiswa menuntut kenaikan upah, pelayanan publik yang lebih baik, serta penolakan terhadap peningkatan belanja militer.   Di balik perbedaan tuntutan itu, ada benang merah yang jelas: biaya hidup yang tinggi dan hilangnya kepercayaan terhadap negara.   Selain menuntut perbaikan pelayanan sosial, para pendemo menggugat agar pejabat publik mendengar mereka.   Muncul pertanyaan: mengapa terjadi serempak di beberapa negara? Tanpa harus terjebak pada persepsi spekulatif bahwa ada agenda konspirasi, dugaan yang lebih rasional-obyektif bisa dikedepankan.   Haru biru demo Gen-Z meruak ke beberapa negara karena kondisi struktural di negara-negara Eropa itu sendiri: inflasi yang menggerus daya beli, upah yang stagnan, krisis perumahan di kota-kota besar, layanan publik yang melemah, serta kekecewaan pada negara yang lebih sibuk dengan disiplin fiskal dan kalkulasi geopolitik daripada kesejahteraan warganya.   Ilmuwan hukum Eropa, Alberto Alemanno berkata, meski pemantik protes berbeda antarnegara, ada kesamaan perasaan anak muda Eropa yang tersimpul dalam satu kekecewaan: kontrak sosial antara rakyat dan negara sudah rusak (Alberto Alemanno, What Europe’s Young Protesters Share, Substack, 19 Oktober 2026).   Dalam Preambule Treaty on European Union (Perjanjian Maastricht) ditegaskan komitmen negara-negara anggota terhadap “hak-hak sosial fundamental” sebagaimana dijamin dalam European Social Charter 1961 dan Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers 1989.   Komitmen itu menempatkan kesejahteraan sosial sebagai fondasi proyek integrasi Eropa: hak atas pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, pendidikan, perumahan, serta kondisi hidup yang memungkinkan warga menjalani kehidupan bermartabat.   Dalam misi ideal itu, Uni Eropa diharapkan tidak sekadar pasar bersama, tapi komunitas politik yang menjanjikan solidaritas dan kohesi antarnegara serta antarwarga.   Tuntutan anak muda dalam gelombang protes akhir-akhir ini dapat dibaca sebagai batu uji atas janji tersebut.   Mereka menuntut sekolah yang layak dan guru yang cukup, rumah yang terjangkau, layanan kesehatan memadai, upah mencukupi, serta kepastian akan masa depan.   Ketika perumahan di kota-kota besar semakin mahal, kelas penuh, layanan publik memburuk, dan pekerjaan semakin tidak pasti, cita-cita hak sosial fundamental seperti ditahbiskan dalam Maastricht Treaty terasa menjauh dari kenyataan hidup sehari-hari Gen-Z Eropa.   Terasa ada paradoks di sini. Janji ideal dalam Maastricht Treaty jauh dari realitas sosial yang dihadapi oleh anak muda Eropa.   Perjanjian itu menjanjikan solidaritas dan jaminan hak-hak sosial-ekonomi, sementara demonstran merasakan ketimpangan dan ketidakpastian.   Pada titik ini aksi demo Gen-Z bukan lagi sekadar protes terhadap kebijakan pemerintah, tetapi sudah menjadi peringatan bagi Uni Eropa bahwa legitimasi entitas regional itu diukur dari sejauh mana janji sosialnya seperti termaktub dalam Maastricht Treaty benar-benar diwujudkan dalam kehidupan warganya.   Pada titik itulah paradoks Eropa semakin nyata. Maastricht melahirkan proyek Eropa yang berbasis pada solidaritas, kohesi ekonomi-sosial, dan perlindungan hak sosial.   Namun, tiga dekade kemudian, kehidupan anak muda malah sebaliknya: Maastricht Treaty yang menjanjikan Eropa sebagai ruang solidaritas, Gen-Z merasakan Eropa justru sebagai ruang persaingan: antara kota dan desa, antara pemilik properti dan penyewa, antara generasi tua yang memiliki aset dan generasi muda yang harus menyewa, serta antara warga yang tertekan biaya hidup dan negara yang dianggap tidak responsif.   Meski ada paradoks antara cita dan realita dalam kehidupan di Eropa, bukan berarti integrasi Eropa seperti diamanatkan Maastricht Treaty gagal.   Integrasi Eropa telah memperluas mobilitas, perdagangan, dan kerja sama. Namun, demo Gen-Z menunjukkan bahwa solidaritas tidak boleh berhenti pada dokumen perjanjian atau mekanisme pasar tunggal.   Ia harus hadir dalam kebijakan konkret: perumahan sosial, pendidikan memadai, perlindungan pekerja, dan distribusi manfaat integrasi yang lebih adil.   Tekanan biaya hidup yang dialami Gen-X di Eropa diperparah oleh isu migrasi, baik eksternal maupun internal Uni Eropa.   Dalam dimensi eksternal, arus pengungsi dan pencari kerja yang datang dari Suriah, Afghanistan, Ukraina, Sudan, Maroko, Mesir, Bangladesh, Pakistan, dan Turkiye menambah tekanan pada perumahan, sekolah, layanan kesehatan, dan pasar kerja lokal.   Pekerja migran memang dapat mengisi tenaga kerja yang menyusut, membayar pajak, dan mengisi kebutuhan pekerja kasar.   Namun, mereka juga menambah permintaan atas perumahan, sekolah, dan layanan kesehatan yang memburuk.   Dalam dimensi internal, kebebasan bergerak warga Uni Eropa menciptakan mobilitas baru yang menimbulkan masalah sosial.   Di Portugal dan Spanyol, masuknya pensiunan Eropa, pekerja remote atau digital nomad mendorong naiknya harga sewa rumah.   Jutaan tenaga kerja terampil dan muda dari Eropa Timur - seperti Polandia, Rumania, dan Albania - berbondong-bondong pindah ke Eropa Barat demi upah yang lebih kompetitif.   Ini juga menambah tekanan pada harga perumahan dan pelayanan kesehatan. Akumulasi kekecewaan pada pemerintah dalam menyediakan layanan publik membuat Gen-Z marah.   Gelombang aksi demo Gen-Z di berbagai negara Eropa memperlihatkan ketidakpuasan mendalam atas paradoks antara cita-cita ideal Maastricht Treaty dan realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi.   Perjanjian itu berisi komitmen terhadap hak-hak sosial fundamental serta solidaritas sesama negara anggota.   Namun, bagi banyak anak muda, cita-cita ideal itu semakin kabur. Ini momentum bagi Eropa untuk melakukan kaji ulang kebijakannya, bagaimana hak-hak sosial fundamental diterjemahkan menjadi perumahan terjangkau, pendidikan berkualitas, perlindungan pekerja, layanan publik yang kuat, dan pengelolaan migrasi yang adil.   Jika janji solidaritas Maastricht tidak segera diwujudkan dalam kehidupan nyata generasi muda, jalanan Eropa kemungkinan akan terus menjadi ruang tempat mereka menyuarakan tuntutan itu dengan bara api demontrasi lagi.   Entah sampai kapan api demo Gen-Z itu akan padam. ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/11/07/060000070/aksi-demo-gen-z-dan-paradoks-eropa?page=all#page2