Krisis Institusionalisasi PSI Jannus TH Siahaan : Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.

KOMPAS.COM, 10 November 2026

 

 

                                                           

SENIN, 9 November 2026, menjadi hari yang tidak biasa bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tiga figur penting yang selama ini mengisi posisi strategis dalam organisasi tersebut, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, secara resmi mengundurkan diri.   Giring merupakan mantan Ketua Umum PSI, Raja Juli menjabat Sekretaris Jenderal, sedangkan Isyana adalah Wakil Ketua Umum.   Ketiganya bukan pengurus biasa, tapi bagian dari perjalanan politik PSI sejak partai tersebut membangun identitas dan memperluas pengaruhnya.   Pengunduran diri tersebut memiliki latar belakang yang tidak sepenuhnya sama. Giring mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan politiknya sejak awal.   Raja Juli memilih mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal dan seluruh aktivitas partai agar dapat berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.   Sementara itu, Isyana juga mengundurkan diri dari kepengurusan untuk lebih memusatkan perhatian pada tanggung jawabnya sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.   Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyatakan telah menerima pengunduran diri ketiganya. Bahkan, dia menegaskan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.   Pernyataan tersebut menunjukkan sikap resmi organisasi yang menerima keputusan para kadernya tanpa mengungkap adanya konflik internal.   Namun, politik tidak selalu berhenti pada alasan formal yang disampaikan para pelakunya. Ketika tiga figur penting meninggalkan organisasi dalam waktu hampir bersamaan, pertanyaan besar muncul, lebih besar daripada perkara siapa yang akan mengisi posisi kosong.   Apakah PSI memiliki sistem organisasi yang cukup kuat untuk mempertahankan kesinambungan kepemimpinan, identitas, dan arah perjuangannya?   Pertanyaan tersebut penting karena PSI sejak awal membangun citra sebagai partai pembaruan, menawarkan regenerasi, serta menjanjikan alternatif terhadap praktik politik konvensional.   Namun, partai tidak cukup hanya memiliki gagasan progresif dan wajah-wajah baru. Partai juga harus mampu membangun institusi yang bertahan melampaui usia politik para tokohnya.   Dalam ilmu politik, persoalan tersebut dikenal sebagai institusionalisasi partai (party institutionalization).   Samuel P. Huntington, dalam bukunya “Political Order in Changing Societies” (1968), menjelaskan bahwa kematangan institusi tidak cukup dilihat dari keberadaan struktur formal.   Sebuah organisasi harus memiliki kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan konsistensi internal. Artinya, institusi yang matang tidak kehilangan arah hanya karena pemimpinnya berganti.   Kerangka tersebut diperjelas Vicky Randall dan Lars Svåsand dalam penelitian berjudul “Party Institutionalization in New Democracies” (2002).   Keduanya mengidentifikasi empat dimensi pelembagaan partai, yakni systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification.   Sederhananya, partai harus memiliki sistem organisasi yang bekerja, ikatan nilai yang kuat di antara kader, kemandirian dalam mengambil keputusan, serta identitas yang diakui masyarakat.   Keempat dimensi tersebut relevan untuk menguji PSI. Apakah partai memiliki mekanisme suksesi yang menjamin kesinambungan kepemimpinan?   Apakah kader terikat oleh gagasan dan identitas organisasi, atau lebih banyak oleh hubungan personal dan posisi politik?   Seberapa mandiri keputusan strategis partai dari jaringan kekuasaan di luar organisasinya? Dan, yang tidak kalah penting, apakah masyarakat mengenali PSI melalui platform politiknya sendiri?   Angelo Panebianco, dalam karyanya “Political Parties: Organization and Power” (1988), menjelaskan bahwa partai harus berkembang dari organisasi yang bertumpu pada pendiri dan elite menuju institusi yang memiliki mekanisme keberlanjutan sendiri.   Sementara itu, Max Weber menyebut perubahan otoritas karismatik menjadi aturan dan prosedur organisasi sebagai “routinization of charisma”.   Intinya, popularitas tokoh harus bisa dikonversi menjadi kekuatan institusi. Jika tidak, maka kepergian seorang pemimpin berpotensi mengguncang organisasi yang ditinggalkannya.   Di sinilah persoalan PSI menjadi menarik. Tiga pengunduran diri tersebut tidak otomatis membuktikan kegagalan institusionalisasi.   Namun, peristiwa tersebut menjadi ujian untuk melihat apakah organisasi mampu mengganti figur tanpa kehilangan kesinambungan.   Pasalnya, partai yang kuat semestinya tidak menjadikan keberadaan individu tertentu sebagai prasyarat keberlangsungan organisasinya.   Perjalanan elektoral PSI memberikan konteks tambahan. Pada Pemilu 2019, PSI memperoleh sekitar 1,89 persen suara nasional. Lima tahun kemudian, perolehan suaranya meningkat menjadi 4.260.169 suara atau 2,81 persen.   Meskipun mengalami pertumbuhan, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Akibatnya, PSI belum berhasil memperoleh kursi DPR RI melalui Pemilu 2024.   Pertumbuhan suara tersebut memperlihatkan bahwa popularitas dan perluasan dukungan belum otomatis menghasilkan kekuatan institusional maupun representasi politik.   Popularitas bisa dibangun melalui figur, pemberitaan, dan momentum elektoral. Sebaliknya, pelembagaan membutuhkan kerja panjang berupa kaderisasi, konsolidasi struktur, penguatan identitas, serta kemampuan mempertahankan basis sosial yang relatif stabil.   Robert Michels, dalam karya klasiknya “Political Parties” (1911), memperkenalkan konsep “iron law of oligarchy”, yakni kecenderungan organisasi besar untuk dikuasai kelompok elite yang mengendalikan sumber daya dan pengambilan keputusan.   Teori ini mengingatkan bahwa keberadaan struktur organisasi belum tentu mencerminkan distribusi kekuasaan yang demokratis.   Tantangan bagi PSI adalah memastikan regenerasi bukan hanya pergantian orang dalam lingkaran elite, tapi proses memperluas kapasitas kepemimpinan dan partisipasi kader.   Persoalan lainnya adalah hubungan partai dengan kekuasaan. Kedekatan PSI dengan jaringan politik Joko Widodo serta keterlibatan sejumlah kadernya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan pertanyaan mengenai otonomi organisasi.   Jabatan pemerintahan memang bisa memperluas pengalaman dan pengaruh politik kader. Namun, partai tetap harus memiliki identitas dan mekanisme pengambilan keputusan yang tidak semata-mata mengikuti kepentingan figur atau jaringan kekuasaan.   Pengunduran diri Raja Juli dan Isyana dengan alasan konsentrasi pada tugas pemerintahan juga memperlihatkan dilema hubungan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kenegaraan.   Pejabat publik harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Namun, bagi partai, situasi tersebut menjadi ujian untuk membangun sistem kaderisasi dan kepemimpinan yang tidak bergantung pada kader yang menduduki jabatan eksekutif.   Dengan kata lain, persoalan PSI bukan hanya kehilangan tiga tokoh, melainkan bagaimana organisasi menjaga otonomi dan kesinambungan ketika hubungan antara partai, elite, dan kekuasaan pemerintahan semakin kompleks.   Sebab, partai yang matang harus mampu membedakan kepentingan institusi dari kepentingan personal para pemimpinnya.   Persoalan PSI sesungguhnya mencerminkan tantangan lebih luas partai politik Indonesia. Banyak organisasi politik tumbuh melalui popularitas pendiri, kekuatan jaringan elite, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.   Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti pelembagaan yang memadai. Penelitian Ulla Fionna dan Dirk Tomsa mengenai perubahan faksionalisme partai Indonesia menunjukkan bagaimana patronase dan hubungan elite ikut membentuk dinamika internal organisasi politik.   Karena itu, tiga kepergian dari PSI sebaiknya dilihat sebagai ujian ketahanan institusional, bukan vonis atas masa depan partai.   Organisasi justru bisa menggunakan momentum tersebut untuk memperkuat kaderisasi, memperluas kepemimpinan, dan memperjelas identitas politiknya.   Namun, hal itu hanya mungkin apabila mekanisme internal benar-benar bekerja, bukan hanya mengganti nama dalam struktur kepengurusan.   Di sinilah persoalan tersebut menawarkan perspektif yang lebih luas. Parameter institusionalisasi bukan hanya kemampuan partai memenangkan pemilu atau merekrut tokoh populer, tapi kemampuannya mempertahankan tujuan kolektif ketika para tokoh tersebut pergi.   Ada perbedaan mendasar antara suksesi institusional dan pergantian figur. Yang pertama memastikan organisasi tetap berjalan berdasarkan sistem dan nilai, sedangkan yang kedua hanya memindahkan posisi dari satu orang kepada orang lain.   Bagi PSI, tantangannya sekarang adalah membuktikan bahwa identitas politiknya tidak melekat pada segelintir tokoh, bahwa kaderisasi mampu melahirkan kepemimpinan baru, dan bahwa keputusan organisasi tetap berpijak pada kepentingan serta mekanisme internal.   Kalau tidak begitu, narasi pembaruan hanya akan menjadi slogan yang kehilangan daya institusionalnya.   Sejarah sebuah partai tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mendirikan, memimpin, atau membawanya mendekati kekuasaan.   Sejarah juga ditentukan oleh kemampuannya bertahan setelah orang-orang tersebut pergi. Karena, institusi yang matang tidak dibangun agar seseorang terus berada di dalamnya, tapi agar gagasan dan tujuan kolektifnya tetap hidup jauh setelah para pendirinya meninggalkan panggung politik.   Kepergian tiga tokoh ini bukan menguji siapa yang paling setia pada PSI, melainkan apakah PSI sudah cukup setia pada gagasannya sendiri.   Pada akhirnya, PSI tidak sedang ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya, melainkan sedang diuji apakah ia sudah menjadi institusi atau masih sekadar panggung bagi tokoh. ●

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/10/15150011/krisis-institusionalisasi-psi?page=all#page2