|
Menguji Batas Koreksi Mahkamah Agung Prof.
Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. : Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah UIN
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. |
KOMPAS.COM, 11 November 2026
|
ADA persoalan yang lebih penting daripada siapa yang menang dan
kalah dalam sengketa surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Persoalan itu menyangkut cara pengadilan mempertemukan keadilan
dengan kepastian hukum. PTUN Jakarta menyatakan gugatan H.M. Subhan tidak diterima.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan tersebut. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026
mengambil jalan berbeda. MA membatalkan kedua putusan sebelumnya, mengadili sendiri, lalu
membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang disengketakan. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme peradilan.
Pengadilan kasasi memang dibentuk untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung bahkan memberikan
kewenangan untuk memutus sendiri perkara dalam keadaan yang ditentukan
undang-undang. Karena itu, kewenangan MA mengadili sendiri bukan persoalan
utama. Yang patut diperhatikan justru alasan hukum ketika pengadilan
memperluas kedudukan penggugat, menilai keberatan tenggang waktu, dan
mengesampingkan keberatan mengenai pihak yang berkepentingan. Dalam perkara yang mempunyai dampak publik besar, keberanian
hakim menegakkan keadilan memang diperlukan. Namun, keberanian tersebut harus berjalan bersama ketelitian
menerapkan hukum. Akses Keadilan Salah satu bagian penting putusan MA berkaitan dengan kedudukan
hukum penggugat. MA menghubungkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan dengan
persyaratan pencalonan wakil presiden. Dari hubungan tersebut, majelis memberikan perhatian pada
kepentingan warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih. Penafsiran demikian memperlihatkan kesadaran bahwa keputusan
administrasi tertentu dapat mempunyai akibat melampaui hubungan antara
pejabat penerbit dan penerima keputusan. Dalam negara demokrasi, keputusan pemerintah yang berkaitan
dengan proses pengisian jabatan publik memang dapat memengaruhi kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Namun, perhatian publik terhadap suatu keputusan tidak selalu
sama dengan kepentingan hukum untuk menggugatnya. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
memberikan hak menggugat kepada orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Rumusan tersebut tidak membatasi kerugian hanya pada kepentingan
ekonomi. Kepentingan hukum dapat mempunyai bentuk yang lebih luas. Akan tetapi, tetap diperlukan hubungan yang dapat dijelaskan
antara penggugat, keputusan yang disengketakan, dan kepentingan yang
dirugikan. Di sinilah letak persoalan pentingnya. Jika hak memilih menjadi dasar untuk menggugat keputusan
administrasi yang berkaitan dengan pejabat hasil pemilihan umum, ukuran
hubungan kepentingan tersebut harus dirumuskan secara terang. Apakah cukup seseorang berstatus sebagai pemilih? Apakah harus
terdapat akibat hukum tertentu terhadap haknya? Ataukah diperlukan hubungan
yang lebih khusus antara keputusan administratif dan kepentingan
konstitusional penggugat? Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup pintu
pengadilan. Sebaliknya, ukuran yang jelas justru melindungi akses keadilan
dari penerapan yang berubah-ubah. Perluasan kedudukan hukum dapat menjadi perkembangan penting
dalam peradilan administrasi. Namun, perluasan yang tidak disertai batas berisiko menimbulkan
ketidakpastian mengenai siapa yang berhak menggugat keputusan pemerintah. Batas Waktu Persoalan berikutnya menyangkut tenggang waktu. Surat penyetaraan diterbitkan pada Agustus 2019, sedangkan
sengketa baru diajukan beberapa tahun kemudian. Jarak waktu tersebut tidak serta-merta membuktikan gugatan
terlambat. Pasal 55 UU PTUN mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan. Sementara itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan pedoman bagi
pihak ketiga yang bukan penerima langsung keputusan, yakni penghitungan sejak
yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan
kepentingannya. Dengan demikian, tanggal penerbitan surat bukan satu-satunya
keadaan yang menentukan. Pengadilan perlu menilai kapan penggugat mengetahui keputusan
tersebut dan bagaimana pengetahuan itu berkaitan dengan kepentingan hukum
yang didalilkan. Dalam putusan kasasi, MA memberikan penekanan pada keadilan
substantif ketika menghadapi keberatan prosedural. Pendekatan demikian dapat dipahami apabila aturan acara diterapkan
terlalu kaku sehingga menghalangi pemeriksaan terhadap persoalan yang patut
diadili. Namun, keadilan substantif tidak seharusnya diperlakukan sebagai
alasan yang berdiri sendiri tanpa penjelasan mengenai penerapan aturan
tenggang waktu. Batas waktu gugatan mempunyai tujuan melindungi kepastian
hubungan hukum. Keputusan pemerintah dapat menjadi dasar bagi tindakan lain,
menimbulkan hak, dan memengaruhi kepentingan pihak ketiga. Sebaliknya, kepastian hukum juga tidak boleh dijadikan alasan untuk
menutup kesempatan menggugat bagi orang yang baru mengetahui keputusan yang
merugikannya. Kedua kepentingan itu telah memperoleh tempat dalam hukum acara. Karena itu, ukuran yang diperlukan bukan pilihan antara keadilan
dan kepastian hukum, melainkan penjelasan mengenai bagaimana keduanya
dipertemukan berdasarkan fakta perkara. Hak Pihak Keputusan administrasi sering kali melibatkan lebih banyak
kepentingan daripada yang tampak dalam susunan para pihak. Seorang pejabat menerbitkan keputusan. Seseorang memperoleh
manfaatnya. Pihak lain kemudian menggugat keabsahan keputusan tersebut. Apabila pengadilan membatalkannya, akibat hukum dapat menjangkau
orang yang tidak menjadi penggugat maupun tergugat. Hukum acara PTUN memahami keadaan ini. Pasal 83 menyediakan
mekanisme intervensi bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Namun, adanya kepentingan terhadap hasil perkara tidak selalu
berarti seseorang wajib menjadi pihak. Tidak setiap sengketa yang memengaruhi penerima manfaat keputusan
otomatis mengandung cacat kurang pihak. Karena itu, kritik terhadap putusan harus dilakukan secara
proporsional. Tidak tersedia dasar yang cukup untuk menyimpulkan Gibran telah
kehilangan kesempatan untuk mengetahui atau mengikuti proses pemeriksaan. Meski demikian, persoalan perlindungan pihak ketiga tetap relevan
ketika pengadilan menilai keberatan mengenai kelengkapan para pihak. Asas audi et alteram partem mengingatkan bahwa keadilan tidak
hanya berkaitan dengan hasil, tetapi juga kesempatan yang patut bagi kepentingan
yang terkena akibat putusan untuk diperhatikan. Pengadilan perlu membedakan secara cermat siapa yang wajib hadir,
siapa yang dapat melakukan intervensi, dan bagaimana akibat putusan terhadap
mereka yang berada di luar proses persidangan. Pembedaan itu merupakan bagian dari keadilan prosedural, bukan
hambatan terhadap keadilan substantif. Nalar Hakim Dalam perdebatan mengenai putusan MA, mudah muncul anggapan bahwa
pengadilan kasasi tidak boleh memeriksa pokok perkara setelah dua tingkat pengadilan
sebelumnya menyatakan gugatan tidak diterima. Anggapan tersebut tidak tepat. Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan kewenangan mengadili
sendiri ketika putusan dibatalkan karena alasan yang ditentukan hukum. Karena itu, kritik yang menyatakan MA melampaui kewenangan hanya
karena mengadili sendiri tidak mempunyai dasar yang kuat. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana pengadilan
membangun hubungan antara norma, fakta, dan kesimpulan hukumnya. Dalam perkara ini, MA turut mempertimbangkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan pengadilan lain dapat menjadi bahan pertimbangan hukum. Namun, perlu dibedakan keberadaan putusan sebagai dokumen resmi,
kekuatan mengikat amarnya, dan nilai pertimbangannya terhadap sengketa yang
berbeda. Begitu pula penggunaan konsep notoire feiten harus ditempatkan
secara tepat. Fakta yang telah diketahui umum atau tidak memerlukan pembuktian
tertentu tidak sama dengan seluruh kesimpulan hukum dalam perkara lain. Hakim dapat menggunakan putusan terdahulu untuk memperkuat
penalaran. Namun, hubungan antara putusan yang dirujuk dan persoalan yang
sedang diperiksa tetap perlu dijelaskan. Asas ius curia novit juga tidak menghilangkan kewajiban tersebut. Hakim dianggap mengetahui hukum dan berkewajiban menerapkannya. Akan tetapi, kewenangan menemukan hukum bukan pengganti
argumentasi yang menunjukkan mengapa suatu norma berlaku terhadap fakta
tertentu. Di sinilah kualitas putusan memperoleh ukuran yang lebih
objektif. Putusan yang baik tidak harus selalu mengikuti pendapat
pengadilan sebelumnya. Bahkan, koreksi terhadap penafsiran yang keliru
merupakan bagian penting dari fungsi kasasi. Namun, alasan koreksi harus cukup terang sehingga dapat dipahami,
diuji, dan diterapkan secara konsisten dalam perkara lain. Asas Cermat Dalam pokok sengketa, MA menilai dokumen yang menjadi dasar
penerbitan surat penyetaraan belum cukup untuk membuktikan pemenuhan
persyaratan pendidikan. Penilaian itu dikaitkan dengan asas kecermatan dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Asas kecermatan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang
baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014. Pejabat pemerintah wajib memeriksa fakta dan dokumen secara
memadai sebelum menerbitkan keputusan. Apabila persyaratan hukum tidak dipenuhi atau verifikasi yang
diwajibkan diabaikan, keputusan dapat mengandung cacat administrasi. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, tidak selalu diperlukan
pembuktian pemalsuan dokumen. Ketidakcukupan bukti administratif dan pemalsuan merupakan dua
persoalan berbeda. Namun, pengujian terhadap surat yang diterbitkan pada 2019 harus
memperhatikan ketentuan penyetaraan pendidikan yang berlaku ketika surat itu
diterbitkan. Penilaian legalitas tidak cukup bertumpu pada kesan bahwa dokumen
tertentu seharusnya tersedia. Harus terdapat hubungan antara persyaratan normatif yang berlaku
dan kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Dengan demikian, asas kecermatan tidak hanya menjadi ukuran bagi
pejabat penerbit keputusan. Ia sekaligus mengingatkan pentingnya ketelitian pengadilan ketika
menentukan apakah suatu keputusan memenuhi persyaratan hukum. Jalan Hukum Pembatalan surat penyetaraan pendidikan menimbulkan pertanyaan
mengenai akibat hukumnya. Amar putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat tersebut dan
kewajiban pejabat penerbit untuk mencabutnya. Putusan itu tidak dengan sendirinya memberhentikan wakil
presiden. Kedudukan wakil presiden diatur oleh konstitusi. Pasal 7A dan
Pasal 7B UUD 1945 menetapkan alasan serta mekanisme pemberhentian presiden
atau wakil presiden dalam masa jabatan. Karena itu, akibat hukum putusan administrasi harus dibedakan
dari mekanisme konstitusional mengenai jabatan. Pembedaan tersebut bukan bentuk perlindungan terhadap pejabat
tertentu. Ia merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antarlembaga
negara. Setiap lembaga harus bertindak dalam batas kewenangannya,
termasuk ketika menangani persoalan yang memperoleh perhatian publik sangat
besar. Perkara surat penyetaraan pendidikan ini akhirnya membawa kita
pada persoalan yang lebih luas daripada kedudukan seorang wakil presiden. Sejauh mana pengadilan dapat memperluas akses menggugat demi
kepentingan publik? Bagaimana keberatan prosedural dinilai tanpa menjadikannya
penghalang keadilan? Dan ukuran apa yang harus digunakan agar penafsiran tersebut
tidak berubah menurut identitas pihak yang berperkara? Pertanyaan itu penting karena hukum yang dibentuk melalui suatu
putusan tidak berhenti berlaku ketika perhatian publik terhadap perkaranya
mereda. Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab menjaga kesatuan
penerapan hukum. Oleh sebab itu, pertimbangannya harus dapat menjadi pedoman yang
konsisten, termasuk dalam perkara yang tidak mempunyai daya tarik politik. Keadilan substantif memang diperlukan agar pengadilan tidak
terperangkap dalam formalitas yang kehilangan tujuan. Namun, kepastian hukum dan perlindungan prosedural bukan
lawannya. Keduanya justru menjaga agar pencarian keadilan tidak berubah
menjadi penggunaan kewenangan yang sulit diperkirakan. Kewibawaan Mahkamah Agung tidak hanya terletak pada keberaniannya
mengoreksi putusan, tetapi juga pada kejernihan alasan yang membuat koreksi
tersebut dapat diterima sebagai hukum, bukan sekadar sebagai hasil akhir
suatu sengketa. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/12000081/menguji-batas-koreksi-mahkamah-agung?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar