Minggu, 22 November 2026

 

Menguji Batas Koreksi Mahkamah Agung

Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. :  Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KOMPAS.COM, 11 November 2026

 

 

                                                           

ADA persoalan yang lebih penting daripada siapa yang menang dan kalah dalam sengketa surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

 

Persoalan itu menyangkut cara pengadilan mempertemukan keadilan dengan kepastian hukum.

 

PTUN Jakarta menyatakan gugatan H.M. Subhan tidak diterima. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan tersebut.

 

Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengambil jalan berbeda.

 

MA membatalkan kedua putusan sebelumnya, mengadili sendiri, lalu membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang disengketakan.

 

Perbedaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme peradilan. Pengadilan kasasi memang dibentuk untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum.

 

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung bahkan memberikan kewenangan untuk memutus sendiri perkara dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.

 

Karena itu, kewenangan MA mengadili sendiri bukan persoalan utama.

 

Yang patut diperhatikan justru alasan hukum ketika pengadilan memperluas kedudukan penggugat, menilai keberatan tenggang waktu, dan mengesampingkan keberatan mengenai pihak yang berkepentingan.

 

Dalam perkara yang mempunyai dampak publik besar, keberanian hakim menegakkan keadilan memang diperlukan.

 

Namun, keberanian tersebut harus berjalan bersama ketelitian menerapkan hukum.

Akses Keadilan

 

Salah satu bagian penting putusan MA berkaitan dengan kedudukan hukum penggugat.

 

MA menghubungkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan dengan persyaratan pencalonan wakil presiden.

 

Dari hubungan tersebut, majelis memberikan perhatian pada kepentingan warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih.

 

Penafsiran demikian memperlihatkan kesadaran bahwa keputusan administrasi tertentu dapat mempunyai akibat melampaui hubungan antara pejabat penerbit dan penerima keputusan.

 

Dalam negara demokrasi, keputusan pemerintah yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan publik memang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

 

Namun, perhatian publik terhadap suatu keputusan tidak selalu sama dengan kepentingan hukum untuk menggugatnya.

 

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan hak menggugat kepada orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.

 

Rumusan tersebut tidak membatasi kerugian hanya pada kepentingan ekonomi. Kepentingan hukum dapat mempunyai bentuk yang lebih luas.

 

Akan tetapi, tetap diperlukan hubungan yang dapat dijelaskan antara penggugat, keputusan yang disengketakan, dan kepentingan yang dirugikan.

 

Di sinilah letak persoalan pentingnya.

 

Jika hak memilih menjadi dasar untuk menggugat keputusan administrasi yang berkaitan dengan pejabat hasil pemilihan umum, ukuran hubungan kepentingan tersebut harus dirumuskan secara terang.

 

Apakah cukup seseorang berstatus sebagai pemilih? Apakah harus terdapat akibat hukum tertentu terhadap haknya? Ataukah diperlukan hubungan yang lebih khusus antara keputusan administratif dan kepentingan konstitusional penggugat?

 

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup pintu pengadilan.

 

Sebaliknya, ukuran yang jelas justru melindungi akses keadilan dari penerapan yang berubah-ubah.

 

Perluasan kedudukan hukum dapat menjadi perkembangan penting dalam peradilan administrasi.

 

Namun, perluasan yang tidak disertai batas berisiko menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang berhak menggugat keputusan pemerintah.

 

Batas Waktu

 

Persoalan berikutnya menyangkut tenggang waktu.

 

Surat penyetaraan diterbitkan pada Agustus 2019, sedangkan sengketa baru diajukan beberapa tahun kemudian.

 

Jarak waktu tersebut tidak serta-merta membuktikan gugatan terlambat.

 

Pasal 55 UU PTUN mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan.

 

Sementara itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan pedoman bagi pihak ketiga yang bukan penerima langsung keputusan, yakni penghitungan sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya.

 

Dengan demikian, tanggal penerbitan surat bukan satu-satunya keadaan yang menentukan.

 

Pengadilan perlu menilai kapan penggugat mengetahui keputusan tersebut dan bagaimana pengetahuan itu berkaitan dengan kepentingan hukum yang didalilkan.

 

Dalam putusan kasasi, MA memberikan penekanan pada keadilan substantif ketika menghadapi keberatan prosedural.

 

Pendekatan demikian dapat dipahami apabila aturan acara diterapkan terlalu kaku sehingga menghalangi pemeriksaan terhadap persoalan yang patut diadili.

 

Namun, keadilan substantif tidak seharusnya diperlakukan sebagai alasan yang berdiri sendiri tanpa penjelasan mengenai penerapan aturan tenggang waktu.

 

Batas waktu gugatan mempunyai tujuan melindungi kepastian hubungan hukum.

 

Keputusan pemerintah dapat menjadi dasar bagi tindakan lain, menimbulkan hak, dan memengaruhi kepentingan pihak ketiga.

 

Sebaliknya, kepastian hukum juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup kesempatan menggugat bagi orang yang baru mengetahui keputusan yang merugikannya.

 

Kedua kepentingan itu telah memperoleh tempat dalam hukum acara.

 

Karena itu, ukuran yang diperlukan bukan pilihan antara keadilan dan kepastian hukum, melainkan penjelasan mengenai bagaimana keduanya dipertemukan berdasarkan fakta perkara.

 

Hak Pihak

 

Keputusan administrasi sering kali melibatkan lebih banyak kepentingan daripada yang tampak dalam susunan para pihak.

 

Seorang pejabat menerbitkan keputusan. Seseorang memperoleh manfaatnya. Pihak lain kemudian menggugat keabsahan keputusan tersebut.

 

Apabila pengadilan membatalkannya, akibat hukum dapat menjangkau orang yang tidak menjadi penggugat maupun tergugat.

 

Hukum acara PTUN memahami keadaan ini. Pasal 83 menyediakan mekanisme intervensi bagi pihak ketiga yang berkepentingan.

 

Namun, adanya kepentingan terhadap hasil perkara tidak selalu berarti seseorang wajib menjadi pihak.

 

Tidak setiap sengketa yang memengaruhi penerima manfaat keputusan otomatis mengandung cacat kurang pihak.

 

Karena itu, kritik terhadap putusan harus dilakukan secara proporsional.

 

Tidak tersedia dasar yang cukup untuk menyimpulkan Gibran telah kehilangan kesempatan untuk mengetahui atau mengikuti proses pemeriksaan.

 

Meski demikian, persoalan perlindungan pihak ketiga tetap relevan ketika pengadilan menilai keberatan mengenai kelengkapan para pihak.

 

Asas audi et alteram partem mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil, tetapi juga kesempatan yang patut bagi kepentingan yang terkena akibat putusan untuk diperhatikan.

 

Pengadilan perlu membedakan secara cermat siapa yang wajib hadir, siapa yang dapat melakukan intervensi, dan bagaimana akibat putusan terhadap mereka yang berada di luar proses persidangan.

 

Pembedaan itu merupakan bagian dari keadilan prosedural, bukan hambatan terhadap keadilan substantif.

 

Nalar Hakim

 

Dalam perdebatan mengenai putusan MA, mudah muncul anggapan bahwa pengadilan kasasi tidak boleh memeriksa pokok perkara setelah dua tingkat pengadilan sebelumnya menyatakan gugatan tidak diterima.

 

Anggapan tersebut tidak tepat.

 

Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan kewenangan mengadili sendiri ketika putusan dibatalkan karena alasan yang ditentukan hukum.

 

Karena itu, kritik yang menyatakan MA melampaui kewenangan hanya karena mengadili sendiri tidak mempunyai dasar yang kuat.

 

Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana pengadilan membangun hubungan antara norma, fakta, dan kesimpulan hukumnya.

 

Dalam perkara ini, MA turut mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

 

Putusan pengadilan lain dapat menjadi bahan pertimbangan hukum.

 

Namun, perlu dibedakan keberadaan putusan sebagai dokumen resmi, kekuatan mengikat amarnya, dan nilai pertimbangannya terhadap sengketa yang berbeda.

 

Begitu pula penggunaan konsep notoire feiten harus ditempatkan secara tepat.

 

Fakta yang telah diketahui umum atau tidak memerlukan pembuktian tertentu tidak sama dengan seluruh kesimpulan hukum dalam perkara lain.

 

Hakim dapat menggunakan putusan terdahulu untuk memperkuat penalaran. Namun, hubungan antara putusan yang dirujuk dan persoalan yang sedang diperiksa tetap perlu dijelaskan.

 

Asas ius curia novit juga tidak menghilangkan kewajiban tersebut.

 

Hakim dianggap mengetahui hukum dan berkewajiban menerapkannya.

 

Akan tetapi, kewenangan menemukan hukum bukan pengganti argumentasi yang menunjukkan mengapa suatu norma berlaku terhadap fakta tertentu.

 

Di sinilah kualitas putusan memperoleh ukuran yang lebih objektif.

 

Putusan yang baik tidak harus selalu mengikuti pendapat pengadilan sebelumnya. Bahkan, koreksi terhadap penafsiran yang keliru merupakan bagian penting dari fungsi kasasi.

 

Namun, alasan koreksi harus cukup terang sehingga dapat dipahami, diuji, dan diterapkan secara konsisten dalam perkara lain.

 

Asas Cermat

 

Dalam pokok sengketa, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan belum cukup untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pendidikan.

 

Penilaian itu dikaitkan dengan asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

 

Asas kecermatan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

 

Pejabat pemerintah wajib memeriksa fakta dan dokumen secara memadai sebelum menerbitkan keputusan.

 

Apabila persyaratan hukum tidak dipenuhi atau verifikasi yang diwajibkan diabaikan, keputusan dapat mengandung cacat administrasi.

 

Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, tidak selalu diperlukan pembuktian pemalsuan dokumen.

 

Ketidakcukupan bukti administratif dan pemalsuan merupakan dua persoalan berbeda.

 

Namun, pengujian terhadap surat yang diterbitkan pada 2019 harus memperhatikan ketentuan penyetaraan pendidikan yang berlaku ketika surat itu diterbitkan.

 

Penilaian legalitas tidak cukup bertumpu pada kesan bahwa dokumen tertentu seharusnya tersedia.

 

Harus terdapat hubungan antara persyaratan normatif yang berlaku dan kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

 

Dengan demikian, asas kecermatan tidak hanya menjadi ukuran bagi pejabat penerbit keputusan.

 

Ia sekaligus mengingatkan pentingnya ketelitian pengadilan ketika menentukan apakah suatu keputusan memenuhi persyaratan hukum.

 

Jalan Hukum

 

Pembatalan surat penyetaraan pendidikan menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukumnya.

 

Amar putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat tersebut dan kewajiban pejabat penerbit untuk mencabutnya.

 

Putusan itu tidak dengan sendirinya memberhentikan wakil presiden.

 

Kedudukan wakil presiden diatur oleh konstitusi. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 menetapkan alasan serta mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan.

 

Karena itu, akibat hukum putusan administrasi harus dibedakan dari mekanisme konstitusional mengenai jabatan.

 

Pembedaan tersebut bukan bentuk perlindungan terhadap pejabat tertentu. Ia merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antarlembaga negara.

 

Setiap lembaga harus bertindak dalam batas kewenangannya, termasuk ketika menangani persoalan yang memperoleh perhatian publik sangat besar.

 

Perkara surat penyetaraan pendidikan ini akhirnya membawa kita pada persoalan yang lebih luas daripada kedudukan seorang wakil presiden.

 

Sejauh mana pengadilan dapat memperluas akses menggugat demi kepentingan publik?

 

Bagaimana keberatan prosedural dinilai tanpa menjadikannya penghalang keadilan?

 

Dan ukuran apa yang harus digunakan agar penafsiran tersebut tidak berubah menurut identitas pihak yang berperkara?

 

Pertanyaan itu penting karena hukum yang dibentuk melalui suatu putusan tidak berhenti berlaku ketika perhatian publik terhadap perkaranya mereda.

 

Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab menjaga kesatuan penerapan hukum.

 

Oleh sebab itu, pertimbangannya harus dapat menjadi pedoman yang konsisten, termasuk dalam perkara yang tidak mempunyai daya tarik politik.

 

Keadilan substantif memang diperlukan agar pengadilan tidak terperangkap dalam formalitas yang kehilangan tujuan.

 

Namun, kepastian hukum dan perlindungan prosedural bukan lawannya. Keduanya justru menjaga agar pencarian keadilan tidak berubah menjadi penggunaan kewenangan yang sulit diperkirakan.

 

Kewibawaan Mahkamah Agung tidak hanya terletak pada keberaniannya mengoreksi putusan, tetapi juga pada kejernihan alasan yang membuat koreksi tersebut dapat diterima sebagai hukum, bukan sekadar sebagai hasil akhir suatu sengketa. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/12000081/menguji-batas-koreksi-mahkamah-agung?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar