Jebakan Narasi Pertumbuhan Ekonomi Yopie Hidayat :  Anggota Tim Evaluator Editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026

 

 

                                                           

·      BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 secara tahunan mencapai 5,47 persen.   ·      Menteri Perdagangan masih mengklaim adanya surplus, padahal yang terjadi sebaliknya.   ·      Pelaku pasar menangkap kesenjangan yang begitu besar antara realitas yang muram dan narasi optimistis pemerintah.   MENJELANG akhir tahun, pemerintah masih harus membelanjakan setidaknya Rp 990 triliun untuk pelbagai keperluan, seperti berbelanja rutin, membayar bunga utang, dan membiayai proyek-proyek besar yang menjadi favorit Presiden Prabowo Subianto. Pada saat yang sama, pemerintah mesti mengumpulkan penerimaan sekitar Rp 600 triliun.   Proyeksi belanja pemerintah meroket akibat kenaikan harga minyak sebagai imbas perang Iran. Dalam hitungan Kementerian Keuangan, jika harga minyak US$ 96 per barel dan kurs rupiah 17.600 per dolar Amerika Serikat, ada tambahan dana subsidi dan kompensasi energi hampir Rp 410 triliun. Faktanya, harga minyak Brent terus naik menembus lebih dari US$ 117 per barel hingga pekan lalu, jauh melampaui asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebesar US$ 70.   Untuk menutup kebutuhan itu, pemerintah menyambangi pasar keuangan dengan menjual surat utang. Masalahnya, berutang pun kini tak mudah lagi. Pemerintah dua kali menerbitkan surat berharga negara pada 13 Oktober dan 27 Oktober 2026. Pada lelang pertama, tawaran yang masuk senilai Rp 64,85 triliun. Namun, pada penjualan akhir bulan, angka tawaran anjlok 52,1 persen. Itu pun para pembeli obligasi berjangka sepuluh tahun menuntut imbal hasil besar, yakni 7,7 persen, naik 151,2 basis point dibanding permintaan yield obligasi pada awal tahun.   Permintaan imbal hasil yang tinggi menandakan investor waswas terhadap risiko berinvestasi di surat berharga pemerintah. Mereka bersedia berinvestasi di surat utang dengan meminta yield besar untuk mengkompensasi pelbagai risiko: pelemahan rupiah, inflasi, risiko fiskal akibat belanja tak perlu, hingga likuiditas pasar obligasi.   Dalam penerbitan surat utang, kenaikan imbal hasil adalah biaya. Pemerintah harus membiayai penerbitan utang baru untuk membayar pokok utang yang jatuh tempo dengan lebih mahal. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang saja sekitar Rp 650,3 triliun, naik 11,7 persen dari prospek 2026 yang sebesar Rp 582,2 triliun.   Kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia juga mendapat tekanan. Indeks Harga Saham Gabungan anjlok tajam setelah MSCI memperingatkan kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia akibat persoalan transparansi kepemilikan dan lemahnya penegakan aturan. Investor asing pun terus mencatatkan penjualan bersih saham Indonesia. Pada 2 November 2026 saja, net sell asing di pasar saham mencapai Rp 375,54 miliar. Sepanjang tahun hingga 19 Oktober 2026, penjualan bersih asing sebesar US$ 4,98 miliar.   Tekanan terhadap surat berharga negara akan makin berat karena Danantara Indonesia berencana menerbitkan obligasi Merah Putih. Menurut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang baru direvisi, asal-usul uang pembeli surat utang ini tak akan dipersoalkan. Dengan kata lain, pemerintah tutup mata terhadap indikasi pencucian uang.   Tingginya imbal hasil obligasi menjadi cermin atas pandangan buruk investor terhadap tata kelola fiskal pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Pemakluman kejahatan, pemborosan untuk proyek tak penting seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, serta tak jelasnya arah kebijakan ekonomi merupakan anasir-anasir pengelolaan fiskal pemerintah Indonesia makin tak dipercaya.   Untuk memulihkannya, tak ada saran selain pemerintah melakukan apa yang sudah berkali-kali dianjurkan majalah ini: stop pemborosan, kembali ke disiplin fiskal, lalu membuat kebijakan yang meyakinkan untuk menggerakkan ekonomi. Tanpa itu, Indonesia akan dicap sebagai negara yang pemerintahnya menganut paham “biar tekor asal kesohor”. ●   Sumber:https://www.tempo.co/kolom/krisis-fiskal-di-depan-mata-2303837