Minggu, 22 November 2026

 

MK Jadi Pintu Masuk dan Pintu Keluar Gibran dari Jabatan Wapres

Aji Prasetyo :  Jurnalis HukumOnline.com.

HUKUMONLINE, 13 November 2026

 

 

                                                           

Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Pernyataan pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selain itu, Gibran juga mengumumkan keputusannya melalui tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

 

“Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini adalah pilihan terbaik,” kata Gibran di kanal YouTube Setwapres, Kamis (12/11).

 

Gibran menegaskan bahwa keputusannya berhenti dari jabatan wapres bukan disebabkan oleh polemik ijazah. Sebelumnya, ia sempat mengulas perjalanan politiknya sejak sebelum terpilih pada Pilpres 2024 hingga akhirnya menjabat sebagai wakil presiden, sebelum memutuskan langkah mundur yang disebutnya tidak mudah tersebut.

 

“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi karena demokrasi perlu ditata lebih baik,” tegas Gibran.

 

“Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, melainkan juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari,” tambahnya.

 

Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Gibran mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak.

 

“Saya mohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, dan untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar, jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan, dan jangan pernah berhenti peduli serta mencintai Indonesia,” pungkasnya.

 

Pintu Masuk dari MK

 

Gibran terpilih menjadi Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Lolosnya ia sebagai calon wakil presiden kala itu tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menuai polemik luas.

 

Saat itu, MK mengabulkan sebagian permohonan perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres yang diajukan oleh mahasiswa asal Surakarta, Jawa Tengah, Almas Tsaqibbirru Re A. Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

 

“Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’,” ucap Ketua MK saat itu, Anwar Usman, ketika membacakan putusan.

 

Anwar Usman sendiri merupakan paman Gibran setelah menikah dengan Idayati—adik kandung Presiden ke-7 RI Joko Widodo—pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah.

 

Kendati putusan MK bersifat final dan mengikat serta membuka peluang bagi kandidat di bawah usia 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, banyak kalangan menilai putusan tersebut mencederai proses penyelenggaraan pemilu.

 

Salah satu hakim konstitusi yang mengadili perkara tersebut, Arief Hidayat, mengaku bahwa Putusan 90 merupakan luka yang paling membekas di ujung kariernya karena membuatnya merasa gagal menjaga marwah MK.

 

“Itu yang menjadikan saya merasa sangat tidak mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena Perkara 90. Saya merasa Perkara 90 inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja,” kata Arief saat berbincang usai wisuda purnabaktinya pada 4 Februari 2026 lalu.

 

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, Julius Ibrani, berpandangan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang terang-benderang karena terindikasi adanya pertalian kekuasaan demi kepentingan keluarga, bukan bangsa.

 

Anggota koalisi lainnya, Muhammad Isnur, menambahkan bahwa demokrasi merupakan capaian yang diperjuangkan dengan susah payah pada era Reformasi 1998 sehingga wajib dipertahankan. Upaya menjaga demokrasi dari kemunduran salah satunya dilakukan dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum koreksi terhadap kebijakan pemerintah.

 

Menurut Isnur, kemunduran demokrasi di Tanah Air bahkan menjadi sorotan media internasional, seperti surat kabar asal Jerman, Handelsblatt. Baginya, putusan MK yang kontroversial tersebut tidak dimungkiri telah menjadi karpet merah bagi kandidat tertentu menjelang Pemilu 2024.

 

Menindaklanjuti putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023. Berdasarkan abstrak resmi pada JDIH BPK, PKPU 23/2023 diterbitkan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan syarat pencalonan sebagaimana diamanatkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

 

Jika pada Pasal 13 PKPU 19/2023 batas usia minimal capres-cawapres dipatok 40 tahun, pada PKPU 23/2023 ditambahkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada”. Setelah aturan itu terbit, Gibran melenggang menjadi calon wakil presiden dan terpilih mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

 

Pintu Keluar dari Putusan MK

 

Putusan MK ternyata tidak hanya menjadi pintu masuk bagi Gibran, tetapi juga menjadi awal pintu keluarnya dari kursi RI 2. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK memang menyatakan tidak dapat menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai cawapres pada Pemilu 2024 karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

 

“Amar Putusan: Mengadili dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, pada 6 Oktober 2026.

 

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA/sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.

 

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.

 

Dikuatkan Putusan MA

 

Pertimbangan MK tersebut langsung memicu reaksi luas dari berbagai pihak. Terlebih, tak lama berselang, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran.

 

“Amar putusan: Kabul kasasi, batal putusan judex facti, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian petikan amar putusan yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).

 

Salah satu pertimbangan MA berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN) untuk mengoreksi pelanggaran administrasi yang tidak terjangkau oleh mekanisme sengketa proses pemilu. MA menilai keterbatasan subjek, objek, dan tenggang waktu sengketa pemilu tidak menghapus kewenangan PTUN untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi yang baru terungkap setelah tenggang waktu tersebut berakhir.

 

“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas,” tulis MA dalam pertimbangannya.

 

Pertimbangan kedua menyangkut kepentingan hukum yang dilindungi. MA menegaskan bahwa pelanggaran administrasi terkait persyaratan cawapres bukan semata-mata menyangkut kepentingan kontestan pemilu, melainkan juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

 

“Pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka, akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” demikian pertimbangan MA.

 

Atas dasar itu, MA berpendapat bahwa setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat. Subhan sebagai warga negara Indonesia dinilai memiliki kepentingan hukum untuk menggugat persoalan persyaratan cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Pertimbangan ketiga berkaitan dengan terbitnya Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MA menempatkan putusan MK tersebut sebagai fakta hukum baru (notoire feiten) yang telah menguji objek sengketa dan mengakibatkan perubahan keadaan hukum karena dinilai bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku.

 

Selanjutnya, MA menjadikan perubahan keadaan hukum tersebut sebagai dasar untuk mengesampingkan eksepsi pihak tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan dan kurang pihak (plurium litis consortium).

 

MA menilai pengadilan perlu mengedepankan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural. Oleh karena itu, MA menguji substansi objek sengketa guna menyelaraskan pelaksanaan putusan MK dengan sistem hukum yang berlaku berdasarkan asas ius curia novit.

 

“Perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural,” tulis majelis hakim MA.

 

Adapun pertimbangan kelima menjadi dasar utama MA dalam menilai keabsahan surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud. MA menemukan bahwa penerbitan surat tersebut hanya didasarkan pada dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, serta dokumen lain yang tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

 

“Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” demikian petikan pertimbangan MA.

 

MA juga menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA, SMK, atau pendidikan sederajat.

 

Tak lama setelah putusan MA ramai diperbincangkan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran akan mengundurkan diri. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa putusan kasasi tersebut bersifat final dan mengikat, serta Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.

 

Gibran sendiri mengaku sempat disarankan oleh Presiden Prabowo untuk memperjuangkan langkah hukum atas putusan MA tersebut. Namun, ia akhirnya memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden dan MPR, serta mengumumkannya secara langsung kepada publik melalui kanal YouTube Setwapres. ●

 

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-jadi-pintu-masuk-dan-pintu-keluar-gibran-dari-jabatan-wapres-lt6af6a098ec8ca/?page=all

Tidak ada komentar:

Posting Komentar