|
MK Jadi Pintu Masuk dan Pintu Keluar Gibran
dari Jabatan Wapres Aji
Prasetyo : Jurnalis HukumOnline.com. |
HUKUMONLINE, 13 November 2026
|
Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatannya
sebagai Wakil Presiden RI. Pernyataan pengunduran diri tersebut telah
disampaikan secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR RI
Ahmad Muzani. Selain itu, Gibran juga mengumumkan keputusannya melalui
tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). “Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui
pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang
mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan
Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini
seutuhnya kepada rakyat. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini adalah
pilihan terbaik,” kata Gibran di kanal YouTube Setwapres, Kamis (12/11). Gibran menegaskan bahwa keputusannya berhenti dari jabatan wapres
bukan disebabkan oleh polemik ijazah. Sebelumnya, ia sempat mengulas
perjalanan politiknya sejak sebelum terpilih pada Pilpres 2024 hingga
akhirnya menjabat sebagai wakil presiden, sebelum memutuskan langkah mundur
yang disebutnya tidak mudah tersebut. “Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan
dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen
pendidikan saya lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya
berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi karena demokrasi perlu
ditata lebih baik,” tegas Gibran. “Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi
kepastian karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin
hari ini, melainkan juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang
akan memimpin esok hari,” tambahnya. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Gibran mengucapkan terima
kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, sekaligus menyampaikan
permohonan maaf kepada semua pihak. “Saya mohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud,
untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, dan untuk setiap hati yang
mungkin terluka karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf khusus untuk
anak-anak muda Indonesia. Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan
mimpi besar, jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan,
dan jangan pernah berhenti peduli serta mencintai Indonesia,” pungkasnya. Pintu Masuk dari MK Gibran terpilih menjadi Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Lolosnya
ia sebagai calon wakil presiden kala itu tidak terlepas dari Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf q
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menuai polemik luas. Saat itu, MK mengabulkan sebagian permohonan perkara
90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres yang diajukan oleh
mahasiswa asal Surakarta, Jawa Tengah, Almas Tsaqibbirru Re A. Mahkamah
berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian, sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945. “Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah’,” ucap Ketua MK saat itu, Anwar Usman,
ketika membacakan putusan. Anwar Usman sendiri merupakan paman Gibran setelah menikah dengan
Idayati—adik kandung Presiden ke-7 RI Joko Widodo—pada 26 Mei 2022 di Solo,
Jawa Tengah. Kendati putusan MK bersifat final dan mengikat serta membuka
peluang bagi kandidat di bawah usia 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat
sebagai kepala daerah, banyak kalangan menilai putusan tersebut mencederai
proses penyelenggaraan pemilu. Salah satu hakim konstitusi yang mengadili perkara tersebut,
Arief Hidayat, mengaku bahwa Putusan 90 merupakan luka yang paling membekas
di ujung kariernya karena membuatnya merasa gagal menjaga marwah MK. “Itu yang menjadikan saya merasa sangat tidak mampu untuk menahan
terjadinya konflik-konflik karena Perkara 90. Saya merasa Perkara 90 inilah
yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja,” kata Arief saat
berbincang usai wisuda purnabaktinya pada 4 Februari 2026 lalu. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, Julius
Ibrani, berpandangan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang terang-benderang karena terindikasi
adanya pertalian kekuasaan demi kepentingan keluarga, bukan bangsa. Anggota koalisi lainnya, Muhammad Isnur, menambahkan bahwa
demokrasi merupakan capaian yang diperjuangkan dengan susah payah pada era
Reformasi 1998 sehingga wajib dipertahankan. Upaya menjaga demokrasi dari
kemunduran salah satunya dilakukan dengan menjadikan politik elektoral
sebagai momentum koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Isnur, kemunduran demokrasi di Tanah Air bahkan menjadi
sorotan media internasional, seperti surat kabar asal Jerman, Handelsblatt.
Baginya, putusan MK yang kontroversial tersebut tidak dimungkiri telah
menjadi karpet merah bagi kandidat tertentu menjelang Pemilu 2024. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023.
Berdasarkan abstrak resmi pada JDIH BPK, PKPU 23/2023 diterbitkan untuk
menyesuaikan dan menyempurnakan syarat pencalonan sebagaimana diamanatkan
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jika pada Pasal 13 PKPU 19/2023 batas usia minimal
capres-cawapres dipatok 40 tahun, pada PKPU 23/2023 ditambahkan frasa “atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk
pilkada”. Setelah aturan itu terbit, Gibran melenggang menjadi calon wakil
presiden dan terpilih mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Pintu Keluar dari Putusan MK Putusan MK ternyata tidak hanya menjadi pintu masuk bagi Gibran,
tetapi juga menjadi awal pintu keluarnya dari kursi RI 2. Dalam Putusan Nomor
01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK memang menyatakan tidak dapat menerima permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat
mendaftar sebagai cawapres pada Pemilu 2024 karena para pemohon dinilai tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing). “Amar Putusan: Mengadili dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi
termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi
termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok
Permohonan: Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar
Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, pada
6 Oktober 2026. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan
bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari
luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat
SMA/sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu. Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan, sekalipun dalam
persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah
yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki
ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk
disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah
lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan
Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau
mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil
Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon. Dikuatkan Putusan MA Pertimbangan MK tersebut langsung memicu reaksi luas dari
berbagai pihak. Terlebih, tak lama berselang, Mahkamah Agung (MA) melalui
putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi yang
diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang digunakan untuk penyetaraan
pendidikan Gibran. “Amar putusan: Kabul kasasi, batal putusan judex facti, Adili
Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian petikan amar putusan
yang dikutip pada Rabu (11/11/2026). Salah satu pertimbangan MA berkaitan dengan kewenangan peradilan
tata usaha negara (TUN) untuk mengoreksi pelanggaran administrasi yang tidak
terjangkau oleh mekanisme sengketa proses pemilu. MA menilai keterbatasan
subjek, objek, dan tenggang waktu sengketa pemilu tidak menghapus kewenangan
PTUN untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi yang baru terungkap
setelah tenggang waktu tersebut berakhir. “Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan
remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas,” tulis
MA dalam pertimbangannya. Pertimbangan kedua menyangkut kepentingan hukum yang dilindungi.
MA menegaskan bahwa pelanggaran administrasi terkait persyaratan cawapres
bukan semata-mata menyangkut kepentingan kontestan pemilu, melainkan juga
kepentingan seluruh bangsa Indonesia. “Pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah
Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka, akan tetapi juga
kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” demikian pertimbangan MA. Atas dasar itu, MA berpendapat bahwa setiap warga negara yang
memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat. Subhan sebagai
warga negara Indonesia dinilai memiliki kepentingan hukum untuk menggugat
persoalan persyaratan cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertimbangan ketiga berkaitan dengan terbitnya Putusan MK Nomor
01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MA menempatkan putusan MK tersebut sebagai fakta
hukum baru (notoire feiten) yang telah menguji objek sengketa dan
mengakibatkan perubahan keadaan hukum karena dinilai bertentangan dengan
tatanan hukum yang berlaku. Selanjutnya, MA menjadikan perubahan keadaan hukum tersebut
sebagai dasar untuk mengesampingkan eksepsi pihak tergugat mengenai
kedaluwarsa gugatan dan kurang pihak (plurium litis consortium). MA menilai pengadilan perlu mengedepankan keadilan substantif
ketimbang keadilan prosedural. Oleh karena itu, MA menguji substansi objek
sengketa guna menyelaraskan pelaksanaan putusan MK dengan sistem hukum yang
berlaku berdasarkan asas ius curia novit. “Perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan
prosedural,” tulis majelis hakim MA. Adapun pertimbangan kelima menjadi dasar utama MA dalam menilai
keabsahan surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud. MA menemukan bahwa
penerbitan surat tersebut hanya didasarkan pada dokumen certificate of
attendance, academic records, dan explanation of grades, serta dokumen lain
yang tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan
tertentu. “Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon
Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic
records, dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat
membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang
pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,”
demikian petikan pertimbangan MA. MA juga menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah atau
sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan
dengan jenjang SMA, SMK, atau pendidikan sederajat. Tak lama setelah putusan MA ramai diperbincangkan, Menteri
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran akan mengundurkan
diri. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa putusan
kasasi tersebut bersifat final dan mengikat, serta Gibran tidak dapat
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena bukan merupakan pihak dalam perkara
tersebut. Gibran sendiri mengaku sempat disarankan oleh Presiden Prabowo
untuk memperjuangkan langkah hukum atas putusan MA tersebut. Namun, ia
akhirnya memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dengan
mengirimkan surat resmi kepada Presiden dan MPR, serta mengumumkannya secara
langsung kepada publik melalui kanal YouTube Setwapres. ● |
Sumber
: https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-jadi-pintu-masuk-dan-pintu-keluar-gibran-dari-jabatan-wapres-lt6af6a098ec8ca/?page=all
Tidak ada komentar:
Posting Komentar