|
GEMPA PEMILU AMERIKA 2026: KETIKA KEKUASAAN DONALD TRUMP KEHILANGAN
DUA PENOPANGNYA Denny JA : Kolumnis/Akademisi/Konsultan Politik/pendiri
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) |
FACEBOOK DENNY JA'S WORLD, 05 November 2026
|
Pada
malam 3 November 2026, seorang pendeta berdiri di hadapan pendukungnya di
Kansas, Amerika Serikat. Namanya Adam Hamilton. Usianya 62 tahun. Ia
baru saja menciptakan sejarah. Selama 94 tahun, Kansas tidak pernah lagi
memilih senator Demokrat. Negara bagian itu telah lama menjadi benteng
Republik. Namun
malam itu, sejarah berubah arah. Hamilton mengalahkan senator Republik Roger
Marshall, mengakhiri kesetiaan politik yang telah bertahan hampir satu abad. Di
Overland Park, Hamilton menyampaikan pesan kemenangan yang menggugah. Kansas
bukan sekadar wilayah yang dilintasi pesawat. Kansas adalah jantung Amerika. Di
Washington, Donald Trump masih menduduki Gedung Putih. Tetapi jauh dari sana,
rakyat Amerika mulai mencabut dua penopang politik terpentingnya. Proyeksi
awal menunjukkan mayoritas DPR dan Senat akan beralih kepada Partai Demokrat.
Kekuasaan Trump tidak berakhir, tetapi keseimbangan politik yang selama ini
menopangnya telah berubah. Tidak
ada tank bergerak. Tidak ada istana direbut. Sebuah kekuasaan besar diguncang
oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana: suara manusia di kotak pemilu. Kotak
suara adalah tempat paling sunyi untuk menjatuhkan kesombongan kekuasaan. Di
sana, rakyat dapat mengubah sejarah tanpa perlu mengangkat senjata. -000- Ketika Rakyat Mengubah Arah Sejarah Pada
November 2024, Donald Trump kembali memenangkan kepresidenan Amerika Serikat.
Partai Republik juga menguasai kedua kamar Kongres, memberinya keuntungan
politik yang besar. Gedung
Putih, DPR, dan Senat berada dalam kendali partai yang sama. Trump memperoleh
keleluasaan besar untuk menjalankan agenda politik dan ekonominya. Dua
tahun kemudian, pada 3 November 2026, rakyat memberikan pesan berbeda.
Demokrat merebut mayoritas DPR dan Senat melalui kemenangan yang menjangkau
wilayah konservatif. Trump
tetap presiden. Namun dua penopang utama agenda legislatifnya berpindah
kepada oposisi. Mandat empat tahun ternyata bukan cek kosong yang tak dapat
dikoreksi. Peristiwa
ini disebut midterm election, atau pemilu sela. Rakyat tidak memilih presiden
baru, melainkan memperbarui keanggotaan Kongres di tengah masa kepresidenan. Tradisi
tersebut berakar pada Konstitusi Amerika sejak 1789. Pemilu Kongres pada
pertengahan kepresidenan George Washington pertama kali berlangsung pada
tahun 1790. Para
pendiri Amerika merancang dua irama demokrasi. Presiden dipilih setiap empat
tahun, anggota DPR setiap dua tahun, sementara senator menjabat enam tahun. Sekitar
sepertiga kursi Senat diperebutkan setiap dua tahun. Sistem ini menjaga
kesinambungan pemerintahan sekaligus memberikan kesempatan kepada rakyat
melakukan koreksi. Pada
2026, seluruh 435 kursi DPR dan 35 kursi Senat, termasuk pemilihan khusus,
diperebutkan dalam kontestasi yang menentukan arah politik Amerika. Sebelum
pemilu, Republik menguasai Senat dengan 53 kursi, sedangkan Demokrat bersama
dua senator independen sekutunya memiliki 47 kursi di lembaga tersebut. Proyeksi
awal menunjukkan pembalikan dramatis. Demokrat bersama sekutunya meraih
sedikitnya 54 kursi, berbanding 44 Republik, sementara dua persaingan lainnya
belum dipastikan. Di
DPR, proyeksi awal Ballotpedia menunjukkan Demokrat sedikitnya meraih 231
kursi, Republik 141, sedangkan 63 kursi belum masuk proyeksi tersebut. Angka
akhir masih dapat berubah. Namun kendali Demokrat atas kedua kamar telah diproyeksikan,
mengakhiri dominasi Republik atas Gedung Putih dan Kongres. Pada
3 Januari 2027, Kongres baru mulai bertugas. Amerika memasuki pemerintahan
terbelah, ketika presiden harus menghadapi mayoritas legislatif dari partai
berbeda. Demokrasi
tidak meminta seorang pemimpin selalu disetujui rakyat. Demokrasi justru
menyediakan mekanisme agar rakyat dapat mengoreksinya tanpa harus
menggulingkan pemerintahannya. -000- Kansas, Texas, dan Retaknya Kesetiaan Politik Kemenangan
paling simbolis terjadi di Kansas. Adam Hamilton, seorang pendeta United
Methodist dan penulis buku keagamaan, berhasil menembus benteng politik
Republik. Kansas
bukan wilayah yang mudah dimenangkan Demokrat. Pada 2024, Trump memperoleh
kemenangan dengan keunggulan lebih dari 16 poin persentase di sana. Di
Texas, James Talarico mengalahkan Ken Paxton. Demokrat kembali memenangkan
pemilihan Senat di negara bagian itu untuk pertama kalinya sejak 1988. Perubahan
serupa terjadi di South Carolina, North Carolina, Maine, Iowa, dan Ohio.
Secara keseluruhan, tujuh kursi Senat Republik berpindah kepada Demokrat. Namun
kemenangan pada satu jabatan tidak otomatis berarti seluruh negara bagian
telah berubah menjadi basis permanen partai yang memenangkan pemilihan
tersebut. Ada
pertanyaan yang lebih menarik daripada perpindahan kursi. Mengapa masyarakat
yang dahulu mendukung Trump kini memilih kandidat dari partai lawannya? Sebagian
pemilih mungkin benar-benar mengubah pilihan politik. Sebagian lainnya
mungkin kembali menggunakan hak pilih setelah absen pada pemilu presiden
2024. Keduanya
menghasilkan perubahan elektoral, tetapi tidak selalu mencerminkan perubahan
ideologi permanen. Kesetiaan terhadap nilai politik berbeda dengan kesetiaan
terhadap seorang pemimpin. Seorang
pemilih dapat tetap konservatif dalam nilai keluarga, agama, dan ekonomi.
Namun ia mungkin kecewa terhadap kebijakan atau perilaku pemimpin
konservatif. Rakyat
bukan milik pribadi sebuah partai, bahkan ketika mereka telah mendukungnya
selama beberapa generasi. Kesetiaan politik selalu memiliki kemungkinan untuk
berubah. -000- Ketika Saya Menyaksikan Partai Demokrat Indonesia
Kehilangan Kepercayaan Membaca
perubahan politik Amerika ini, ingatan saya kembali kepada Indonesia. Saya
pernah mengikuti perubahan dukungan politik yang tidak kalah dramatis dalam
sejarah demokrasi kita. Sebagai
peneliti opini publik, saya menyaksikan perjalanan sebuah partai yang melesat
begitu cepat, kemudian mengalami kemerosotan tajam hanya dalam satu siklus
pemilu. Partai
itu adalah Partai Demokrat Indonesia, yang tumbuh bersama popularitas
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pernah menjadi kekuatan politik
terbesar di parlemen. Pada
Pemilu 2009, Demokrat mencapai puncak kejayaannya. Partai yang baru mengikuti
pemilu sejak 2004 itu berhasil mengungguli partai-partai jauh lebih tua. Demokrat
meraih 20,85 persen suara nasional, dengan 148 kursi DPR. Ia menjadi partai
terbesar di parlemen, sebuah pencapaian luar biasa bagi partai muda. Popularitas
SBY menjadi aset politik besar. Demokrat memperoleh dukungan melalui citra
kepemimpinan yang stabil, moderat, dan menjanjikan pemerintahan yang bersih. Namun
politik memiliki satu hukum yang sering dilupakan para pemenang. Kepercayaan
rakyat jauh lebih mudah diperoleh daripada dipertahankan ketika kekuasaan
mulai diuji. Sesudah
kemenangan itu, sejumlah skandal korupsi menyeret tokoh penting Demokrat.
Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum partai, terjerat kasus korupsi
Wisma Atlet. Angelina
Sondakh, anggota DPR dari Demokrat, juga dipidana. Andi Mallarangeng, mantan
Menteri Pemuda dan Olahraga, menghadapi perkara korupsi proyek Hambalang. Anas
Urbaningrum, ketua umum partai, kemudian menghadapi perkara korupsi. Rentetan
kasus tersebut mengguncang citra Demokrat yang sebelumnya menjanjikan
pemerintahan bersih. Bagi
saya, fenomena ini menarik bukan hanya karena kasus hukumnya, melainkan
karena perubahan psikologi pemilih yang menyertainya dari waktu ke waktu. Sebuah
partai dapat tetap memiliki organisasi, tokoh terkenal, jaringan kekuasaan,
dan kemampuan kampanye besar. Namun semuanya tidak selalu mampu menyelamatkan
kepercayaan. Menjelang
Pemilu 2014, pertanyaan yang saya renungkan bukan lagi seberapa besar
Demokrat pernah menang. Pertanyaannya, seberapa banyak pemilih yang masih
mempercayainya? Survei
nasional tim saya, LSI Denny JA, pada 22–26 Maret 2014 memprediksi Demokrat
turun ke papan tengah, dengan perolehan antara 8 dan 16 persen. Jawaban
pastinya datang melalui kotak suara. Pada Pemilu 2014, dukungan Demokrat
turun menjadi 10,19 persen, sementara jumlah kursinya menyusut dari 148
menjadi 61. Dalam
lima tahun, Demokrat kehilangan 87 kursi DPR, hampir 59 persen dari jumlah
sebelumnya. Partai pemenang pemilu itu mengalami kemerosotan yang sangat
tajam. Partai
yang pada 2009 berada di peringkat pertama turun menjadi peringkat keempat,
di bawah PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra dalam perolehan kursi DPR. Tentu
tidak semua penurunan tersebut disebabkan korupsi. Persaingan partai,
evaluasi terhadap pemerintah, dan perubahan pilihan kandidat juga ikut
memengaruhi hasil pemilu. Namun
kasus-kasus korupsi menjadi pukulan berat terhadap kredibilitas moral partai.
Janji pemerintahan bersih berhadapan dengan kenyataan perilaku sejumlah elite
politiknya. Yang
menarik, penurunan dukungan Demokrat tidak selalu berarti hilangnya
penghargaan masyarakat terhadap seluruh pencapaian SBY selama sepuluh tahun
memimpin pemerintahan Indonesia. Pemilih
dapat membedakan penilaian terhadap presiden, perilaku elite partainya, dan
masa depan partai yang dahulu pernah mereka dukung dengan penuh harapan. Di
sinilah saya menemukan salah satu pelajaran penting dari studi perilaku
pemilih, terutama tentang hubungan antara kepercayaan publik dan legitimasi
kekuasaan. Ketika
kepercayaan berubah menjadi kekecewaan, suara yang dahulu mengangkat sebuah
partai dapat berubah menjadi kekuatan yang menjatuhkannya dari puncak
kekuasaan. Maka
ketika menyaksikan Kansas beralih kepada Demokrat Amerika pada 2026, saya
teringat bagaimana Partai Demokrat Indonesia kehilangan begitu banyak
dukungan pada 2014. Keduanya
berbeda sistem politik, sejarah, dan penyebab perubahan dukungan. Kesamaan
nama Demokrat pun tidak berarti kedua partai memiliki hubungan organisasi
satu sama lain. Tetapi
keduanya menyimpan satu pelajaran universal. Tidak ada kemenangan yang
memberikan hak kepemilikan abadi atas suara rakyat, betapapun besarnya
dukungan sebelumnya. -000- Tiga Gempa bagi Dua Tahun Terakhir Trump Gempa
pertama adalah hilangnya keleluasaan legislasi. Trump masih dapat mengusulkan
undang-undang, tetapi mayoritas Demokrat dapat menolak atau mengubah agenda
domestiknya. Presiden
tetap memiliki kewenangan eksekutif dan hak veto. Namun tidak semua kebijakan
dapat dijalankan tanpa persetujuan Kongres, terutama dalam urusan anggaran. Kompromi
kini menjadi kebutuhan politik, bukan sekadar pilihan. Trump harus menghadapi
oposisi yang memiliki kekuatan institusional untuk membatasi agenda
pemerintahannya. Gempa
kedua adalah meningkatnya pengawasan Kongres. Komite yang dipimpin Demokrat
dapat menyelidiki kebijakan pemerintah, meminta dokumen, dan memanggil
pejabat memberikan keterangan. Senat
Demokrat juga dapat menghambat pengangkatan hakim federal, duta besar, dan
sejumlah pejabat tinggi. Pengaruh presiden terhadap lembaga negara menjadi
lebih terbatas. Kemungkinan
impeachment, atau pemakzulan, semakin terbuka. Trump sebelumnya pernah
dimakzulkan DPR pada 2019 dan 2021, tetapi tidak diberhentikan melalui
persidangan Senat. Mayoritas
sederhana DPR dapat menyetujui impeachment. Namun pemberhentian presiden
memerlukan dukungan dua pertiga senator yang hadir, yakni 67 suara apabila
seluruh anggota hadir. Dengan
54 senator Demokrat dan sekutunya, masih diperlukan 13 suara tambahan untuk
mencapai 67, dengan asumsi seluruh anggota hadir dan kelompok tersebut
mendukung. Politisi
Demokrat Al Green sebelumnya telah mengajukan pasal-pasal impeachment
terhadap Trump. Namun langkah tersebut belum menjadi keputusan kolektif
kepemimpinan Partai Demokrat. Gempa
ketiga adalah melemahnya kekuatan tawar Trump menjelang 2028. Amandemen ke-22
Konstitusi Amerika melarangnya dipilih kembali untuk masa jabatan presiden
ketiga. Keadaan
ini, ditambah kekalahan partainya, memperkuat statusnya sebagai lame duck
president, presiden yang pengaruh politiknya dapat melemah karena masa
kekuasaan mendekati akhir. Namun
lame duck bukan berarti presiden lumpuh. Trump masih memiliki kewenangan
konstitusional dalam kebijakan luar negeri, perintah eksekutif, dan
penggunaan hak veto. Ada
ironi yang menarik. Seorang presiden dapat tetap memiliki seluruh kewenangan
formal, tetapi kehilangan sebagian kemampuan politik untuk mewujudkan
keinginannya sendiri. -000- Mengapa Rakyat Berbalik? Tiga Luka Politik Penyebab
pertama adalah mahalnya kehidupan sehari-hari. Reuters melaporkan hampir
sembilan dari sepuluh responden jajak pendapat keluar TPS menganggap biaya
hidup penting. Sekitar
dua pertiga responden menyalahkan Trump atas tingginya harga kebutuhan. Bagi
banyak keluarga, persoalan ekonomi lebih menentukan daripada kemenangan
retoris seorang presiden. Seorang
presiden dapat berbicara tentang kejayaan nasional. Namun masyarakat menilai
pemerintah melalui harga makanan, biaya kesehatan, cicilan rumah, dan
pendidikan anak-anaknya. Penyebab
kedua adalah beban kebijakan internasional terhadap kehidupan domestik.
Mayoritas pemilih menilai kebijakan Trump, termasuk perang dengan Iran dan
tarif perdagangan, telah memperburuk keadaan ekonomi. Perang
yang berlangsung ribuan kilometer dari rumah dapat terasa sangat dekat ketika
harga energi meningkat. Di sinilah geopolitik memasuki dapur keluarga. Namun
analisis yang adil harus membedakan penyebab langsung, dampak tidak langsung,
dan persepsi masyarakat. Tidak semua kesulitan ekonomi berasal dari satu
kebijakan. Penyebab
ketiga adalah tuntutan akuntabilitas. Sekitar tujuh dari sepuluh responden
jajak pendapat keluar TPS menginginkan Kongres memberikan pengawasan lebih
kuat terhadap presiden. Sebagian
pemilih mungkin tidak sepenuhnya menyukai program Demokrat. Mereka memilih
oposisi karena menganggap kekuasaan eksekutif membutuhkan penyeimbang yang
lebih efektif. Selain
tiga penyebab itu, ada faktor tambahan: kualitas kandidat. Di Texas, Ken
Paxton membawa beban kontroversi hukum dan politik yang ikut memengaruhi
persaingan pemilihan Senat. Faktor
tambahan lainnya adalah pengorganisasian lokal dan pendekatan langsung kepada
pemilih. Gelombang politik ternyata membutuhkan kerja panjang di lapangan,
bukan hanya kemarahan terhadap penguasa. Kemarahan
dapat membuka pintu perubahan. Tetapi organisasi, kualitas kandidat, dan
kemampuan membangun kepercayaan menentukan siapa yang akhirnya berhasil
melewati pintu itu. Menurut
AP Voter Poll, pemilih di bawah 30 tahun bergerak tajam: sekitar tujuh dari
sepuluh memilih Demokrat, padahal pada 2024 mereka terbelah. Tampaknya mereka
memilih masa depan, bukan ideologi partai. -000- Dua Buku untuk Memahami Mengapa Kekuasaan Harus
Dibatasi Buku
pertama adalah How Democracies Die, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt,
diterbitkan Crown pada 2018, yang membahas kemunduran demokrasi modern. Buku
ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak selalu mati melalui kudeta militer.
Demokrasi dapat melemah dari dalam melalui tindakan pemimpin yang terpilih
secara sah. Pemimpin
dapat mengikis norma, merendahkan legitimasi oposisi, dan melemahkan
institusi pengawas. Kerusakan tersebut sering berlangsung perlahan, tanpa
perubahan konstitusi yang dramatis. Dua
prinsip menjadi sangat penting: mengakui legitimasi lawan politik dan menahan
diri dalam menggunakan kewenangan yang sebenarnya tersedia secara hukum. Kemenangan
elektoral bukan izin memperlakukan oposisi sebagai musuh negara. Sebaliknya,
oposisi tetap berkewajiban menghormati legitimasi pemerintahan yang dipilih
secara sah. Pelajaran
bagi Amerika 2026 jelas. Kualitas demokrasi ditentukan bukan hanya oleh siapa
yang menang, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi. Buku
kedua adalah The Broken Branch: How Congress Is Failing America and How to
Get It Back on Track, karya Thomas E. Mann dan Norman J. Ornstein. Diterbitkan
Oxford University Press pada 2006, buku ini mengkaji kemerosotan fungsi
Kongres akibat polarisasi partisan, lemahnya pengawasan, dan dominasi
kepentingan politik jangka pendek. Kongres
yang terlalu tunduk kepada presiden kehilangan kemampuan memeriksa kesalahan
pemerintah. Namun Kongres yang hanya mengejar konfrontasi juga dapat gagal
melayani rakyat. Kualitas
legislatif tidak cukup diukur dari banyaknya penyelidikan atau undang-undang
yang diblokir. Ia harus dinilai dari manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi
Demokrat, kemenangan 2026 bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung
jawab untuk membuktikan bahwa pengawasan dapat menghasilkan pemerintahan yang
lebih baik. -000- Ketika Kemenangan Bukan Lagi Jaminan Kepercayaan Kedua
buku tersebut membawa kita kepada satu tesis penting. Kemenangan oposisi
belum tentu merupakan kemenangan demokrasi, jika kekuasaan baru digunakan
secara tidak bertanggung jawab. Demokrasi
membutuhkan kekuasaan yang dapat dibatasi. Namun ia juga membutuhkan lembaga
pengawas yang mampu bekerja secara adil, efektif, dan bertanggung jawab. Bahaya
pertama muncul ketika pemerintah terlalu kuat sehingga hampir tidak ada
lembaga yang berani mengoreksinya, bahkan ketika keputusan pemerintah
terbukti keliru. Bahaya
kedua muncul ketika pengawasan berubah menjadi permusuhan tanpa kemampuan
menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi kehidupan rakyat yang seharusnya
dilayani. Di
sinilah kontraargumen perlu diperhatikan. Pendukung Trump dapat berpendapat
bahwa kemenangan Demokrat berisiko menciptakan kebuntuan pemerintahan dan
konflik politik berkepanjangan. Penyelidikan
tanpa akhir dapat mengalihkan perhatian dari persoalan nyata masyarakat.
Pengawasan yang berubah menjadi pembalasan politik justru dapat memperlemah
kualitas demokrasi. Argumen
tersebut patut dihormati. Namun mandat presiden bukan hak menguasai seluruh
lembaga negara, karena konstitusi memang dirancang untuk membatasi
konsentrasi kekuasaan. Karena
itu, kemenangan Demokrat baru menjadi kemenangan demokrasi apabila pengawasan
dilakukan adil, keputusan transparan, dan hak politik lawan tetap dihormati. Sebaliknya,
Trump tetap memiliki legitimasi kepresidenan. Kekalahan partainya tidak
menghapus mandat 2024, tetapi ia wajib menghormati kewenangan konstitusional
mayoritas Kongres baru. Pengalaman
ini juga menjadi cermin bagi Indonesia, terutama ketika mayoritas partai
politik berada dalam koalisi pemerintahan dan pengawasan parlemen menghadapi
tantangan. Bagaimana
parlemen dapat menjalankan pengawasan efektif apabila sebagian besar
anggotanya terikat kepentingan politik yang sama dengan pemerintah yang
seharusnya mereka awasi? Koalisi
besar dapat memberikan stabilitas dan memperlancar keputusan pemerintah.
Namun stabilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya keberanian untuk
memeriksa kekuasaan. Pemerintah
membutuhkan dukungan agar mampu bekerja. Tetapi negara membutuhkan pengawasan
agar keputusan pemerintah tetap dapat diuji, diperbaiki, dan
dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ketika
semua lembaga memilih diam, kemenangan elektoral dapat berubah menjadi
kesunyian demokratis. Kekuasaan terus berbicara, sementara semakin sedikit
institusi berani menjawabnya. Dari
pengalaman meneliti perubahan dukungan Partai Demokrat Indonesia, saya
semakin meyakini bahwa demokrasi membutuhkan dua mekanisme koreksi yang
saling melengkapi. Pertama,
koreksi melalui pemilu, ketika rakyat dapat menarik dukungan dari partai yang
dahulu dipercaya, tanpa harus meninggalkan keyakinan politiknya sendiri. Kedua,
koreksi melalui institusi, ketika parlemen, pengadilan, pers, dan lembaga
pengawas memeriksa kekuasaan sebelum pemilu berikutnya memberikan kesempatan
kepada rakyat. Pemilu
memungkinkan rakyat mengganti wakilnya secara berkala. Pengawasan memastikan
kekuasaan tidak dibiarkan tanpa pemeriksaan selama menunggu kesempatan rakyat
menentukan pilihannya kembali. Seorang
pemimpin dapat sangat populer, sangat berjasa, dan sangat dicintai. Namun
popularitas tidak menggantikan pengadilan independen, pers bebas, dan parlemen
efektif. -000- Penutup: Ketika Kekuasaan Belajar Mendengar Kata
Tidak Pada
malam 3 November 2026, rakyat Amerika tidak mengganti presidennya. Mereka
melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi sangat menentukan arah kekuasaan
negaranya. Mereka
mengubah keseimbangan kekuasaan yang mengelilingi presiden. Trump tetap
berada di Gedung Putih, tetapi Kongres baru akan memaksanya menghadapi
kekuatan oposisi. Pertanyaannya
bukan hanya apakah Trump akan melemah. Pertanyaan yang lebih penting adalah
apakah Amerika akan menjadi lebih baik setelah kekuasaannya dibatasi. Apakah
Demokrat akan mengawasi tanpa membalas dendam? Apakah Trump akan menerima
pembatasan tanpa memperlakukan oposisi sebagai musuh yang harus dikalahkan? Sejarah
tidak hanya menilai siapa memenangkan kursi. Sejarah juga menilai apakah
kemenangan membuat manusia lebih bertanggung jawab atau semakin mabuk
kekuasaan. Saya
teringat kembali pada Partai Demokrat Indonesia. Pada 2009, partai itu
berdiri di puncak kemenangan, tetapi lima tahun kemudian kehilangan sebagian
besar kursinya. Pada
akhirnya, demokrasi bukan terutama sistem yang memungkinkan seseorang
memenangkan kekuasaan, melainkan sistem yang menyediakan jalan agar kekuasaan
dapat terus diperiksa. Sebab
bahaya terbesar tidak selalu datang dari pemimpin yang dibenci rakyat, tetapi
juga dari pemimpin yang begitu dicintai sehingga kritik menjadi tabu. Kansas
membuktikan kesetiaan politik selama 94 tahun bukanlah takdir. Indonesia
membuktikan partai terbesar dapat kehilangan lebih dari separuh kursinya
dalam lima tahun. Kedua
pengalaman itu mengajarkan satu hal. Rakyat tidak pernah menyerahkan
kedaulatannya selamanya. Mereka hanya meminjamkan kekuasaan kepada
orang-orang yang dipercaya menggunakannya. Kekuasaan
yang dibatasi dengan bijaksana bukanlah kekuasaan yang dilemahkan, melainkan
kekuasaan yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan melayani rakyat
lebih baik. Demokrasi
mencapai kedewasaannya bukan ketika semua orang sepakat dengan penguasa,
melainkan ketika penguasa bersedia mendengarkan, dengan rendah hati, orang
yang mengatakan tidak. ● REFERENSI Buku 1. Levitsky, Steven,
dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. New York: Crown Publishers, 2018. 2. Mann, Thomas E.,
dan Norman J. Ornstein. The Broken Branch: How Congress Is Failing America
and How to Get It Back on Track. New York: Oxford University Press, 2006. Sumber data Amerika 1. Reuters. “Top
Takeaways from the US Midterm Elections.” 3–4 November 2026. Dimuat ulang
oleh The Charlotte Observer. https://www.charlotteobserver.com/.../article317910748... 2. Reuters. “Trump
Foreign Policy Hits Voters in the Pocketbook, Imperiling Republicans in
Midterms.” 24 Oktober 2026.
https://www.reuters.com/.../trump-foreign.../[reuters] 3. Associated Press.
“What Motivated Voters in the 2026 Midterm Elections, According to the AP
Voter Poll.” 4 November 2026.
http://apnews.com/.../midterms-trump-election-2026... 4. Ballotpedia News.
“Democrats Win U.S. House and Senate Majorities.” 4 November 2026.
https://news.ballotpedia.org/.../democrats.../[ballotpedia] 5. CBS News. “Adam
Hamilton Wins Kansas 2026 Senate Election, CBS News Projects, Flipping Seat
for Democrats.” 4 November 2026.
https://www.cbsnews.com/.../kansas-2026-senate.../[cbsnews] 6. Axios. “Talarico
Flips Texas Senate Seat, Ending 38-Year Democratic Drought.” 4 November 2026.
https://www.axios.com/.../texas-senate-results-talarico... Sumber data Indonesia 1. Komisi Pemilihan
Umum. Hasil Pemilu Legislatif 2009 dan 2014. 2. Badan Pusat
Statistik. Perolehan Suara dan Kursi DPR Menurut Partai Politik Hasil Pemilu
Tahun 2009 dan 2014. 3. ANTARA. “PDIP
Teratas Sementara versi Hitung Cepat LSI.” April 2014. Memuat “Empat Prediksi
LSI” berdasarkan survei LSI Denny JA 22–26 Maret 2014.
https://gorontalo.antaranews.com/.../pdip-teratas... 4. The Jakarta Post.
“Golkar, PDI-P Predicted to Top Legislative Poll.” 7 April 2014. Survei 1.200
responden di 33 provinsi, margin of error ±2,9 persen.
https://www.thejakartapost.com/.../golkar-pdi-p-predicted... 5. Arsip pemberitaan
perkara korupsi yang melibatkan pengurus dan politisi Partai Demokrat periode
2011–2014. Catatan:
Angka pemilu Amerika 2026 merupakan proyeksi awal per 4 November 2026, bukan
hasil sertifikasi final. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar