Netanyahu Pergi, Krisis Moral Israel Tetap Tinggal Ronny P Sasmita : Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

KOMPAS.COM, 09 November 2026

 

 

                                                           

ISRAEL sedang memasuki babak politik baru. Setelah pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas yang jelas, Presiden Isaac Herzog memberikan mandat kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan berikutnya.   Keputusan tersebut membuka peluang berakhirnya era Benjamin Netanyahu, perdana menteri yang selama bertahun-tahun menjadi wajah politik Israel, sekaligus salah satu figur paling kontroversial dalam konflik Palestina.   Namun, pergantian pemimpin tidak selalu berarti perubahan arah negara. Netanyahu mungkin akan meninggalkan kantor perdana menteri, tetapi persoalan yang diwariskannya jauh lebih besar daripada persaingan politik di Knesset.   Pendudukan, ekspansi permukiman, kekerasan terhadap warga Palestina, dan ketidakpastian masa depan negara Palestina bukanlah persoalan yang lahir semata-mata dari satu pemerintahan.   Karena itu, pertanyaannya kini bukan lagi apakah Eisenkot mampu menggantikan Netanyahu, tapi apakah pemimpin baru bersedia mengubah cara Israel menggunakan kekuasaannya terhadap rakyat Palestina.   Israel tentu memiliki hak untuk melindungi warga negaranya. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pembunuhan warga sipil, dan penyanderaan merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.   Namun, hak mempertahankan diri bukanlah cek kosong untuk mengabaikan kehidupan manusia lain. Keamanan nasional tentu tidak boleh menjadi alasan untuk menangguhkan keadilan secara permanen.   Di sinilah persoalan Israel memasuki wilayah yang lebih luas ketimbang perkara politik elektoral.   Negara tidak hanya membutuhkan kekuatan militer dan pengakuan diplomatik untuk mempertahankan legitimasi. Negara juga membutuhkan komitmen terhadap martabat manusia, keadilan, dan hukum.   Jika tidak, maka pergantian pemimpin hanya akan mengganti wajah kekuasaan, bukan memperbaiki wataknya.   Hasil konsultasi politik yang mengantarkan Eisenkot memperoleh mandat memperlihatkan betapa rumitnya peta kekuasaan Israel.   Sebanyak 67 anggota parlemen merekomendasikannya kepada presiden, sementara 46 mendukung Netanyahu. Namun, rekomendasi tersebut tidak sama dengan dukungan koalisi yang sudah terbentuk.   Eisenkot tetap harus mengumpulkan sedikitnya 61 dari 120 kursi Knesset untuk memperoleh mayoritas. Ia memiliki 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari, untuk membentuk pemerintahan.   Artinya, masa depan politik Israel masih bergantung pada kompromi dan kepentingan berbagai kelompok.   Namun, persoalan yang lebih penting terletak pada substansi politik Eisenkot. Mantan kepala staf militer Israel ini memang mengkritik rencana permukiman E1 dan kekerasan pemukim.   Namun, pada Agustus 2026, ia menyebut mereka yang masih percaya pada solusi dua negara setelah serangan 7 Oktober, sebagai orang yang delusional.   Pernyataan tersebut memperlihatkan batas perubahan yang ditawarkan oposisi. Menentang Netanyahu tidak otomatis berarti mendukung hak Palestina untuk memiliki negara sendiri.   Di sinilah penting membedakan pergantian pemerintahan dari perubahan kelembagaan. Kebijakan pendudukan, ekspansi permukiman, dan kontrol atas wilayah Palestina telah berkembang selama puluhan tahun.   Semuanya membentuk kepentingan politik, jaringan kekuasaan, serta doktrin keamanan yang tidak serta-merta hilang ketika seorang perdana menteri meninggalkan jabatannya.   Netanyahu memang memperkuat kecenderungan tersebut, tetapi bukan satu-satunya sumbernya.   Laporan Uni Eropa mengenai permukiman Israel sepanjang 2025 memberikan gambaran konkret.   Pemerintah Israel menyetujui pendirian 54 permukiman resmi baru di Tepi Barat, jumlah tertinggi dalam satu tahun menurut laporan tersebut.   Sebanyak 86 pos permukiman baru juga didirikan. Sementara itu, 63.311 unit perumahan dimajukan melalui berbagai tahapan perencanaan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.   Angka terakhir ini merujuk pada proses perencanaan, bukan seluruhnya bangunan yang telah selesai.   Ekspansi tersebut bukan hanya urusan pembangunan perumahan, tapi urusan mengubah geografi politik, mempersempit ruang hidup masyarakat Palestina, dan mengancam kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan negara merdeka.   Karena itu, persoalannya tidak selesai dengan mengganti Netanyahu. Selama struktur kebijakan yang menopang pendudukan tetap bertahan, pemerintahan baru hanya berisiko mengelola persoalan lama dengan bahasa yang lebih moderat.   Tidak ada negara yang bisa diminta mengabaikan ancaman terhadap warganya. Namun, keamanan kehilangan legitimasi ketika dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prinsip kemanusiaan.   Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak yang berperang membedakan kombatan dan warga sipil, memastikan tindakan militer benar-benar diperlukan, serta menghindari kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diharapkan.   Prinsip tersebut penting karena perang tidak hanya berlangsung di medan tempur. Dampaknya menjalar ke rumah sakit, sekolah, tempat pengungsian, pasar, dan ruang hidup keluarga biasa.   Di Gaza, gencatan senjata sekalipun belum berarti kehidupan telah pulih. Laporan kemanusiaan PBB pada awal November 2026, masih memperlihatkan besarnya kebutuhan bantuan, kerusakan infrastruktur, dan kerentanan penduduk.   Angka korban yang dilaporkan otoritas kesehatan Gaza harus dilihat dengan atribusi yang jelas, tetapi penderitaan warga sipil tidak bisa dihapus hanya karena perang memasuki fase berbeda.   Di Tepi Barat, kekerasan pemukim memperlihatkan persoalan yang tidak kalah serius. OCHA mencatat 397 serangan pemukim yang mengakibatkan korban atau kerusakan properti sepanjang 1–26 Oktober 2026.   Jumlah itu menjadi yang tertinggi dalam satu bulan sejak PBB mulai mendokumentasikan insiden tersebut pada 2006.   Dalam periode 1 September hingga 12 Oktober, terdapat 199 serangan terkait musim panen zaitun, yang mengakibatkan satu warga Palestina tewas, 124 terluka, serta lebih dari 2.500 pohon dan bibit mengalami kerusakan.   Angka-angka ini memiliki wajah manusia. Bagi keluarga petani Palestina, pohon zaitun bukan hanya sumber pendapatan, tapi juga warisan keluarga dan ikatan antargenerasi dengan tanah.   Ketika kebun dirusak atau akses menuju ladang dibatasi, yang hilang bukan hanya hasil panen. Sebagian dari kehidupan sosial dan ekonomi mereka ikut terancam.   Karena itu, keamanan Israel tidak dapat dipisahkan dari keamanan manusia Palestina. Mengakui ancaman terhadap warga Israel tidak mengharuskan dunia menutup mata terhadap penderitaan warga Palestina.   Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan. Justru, keamanan yang berkelanjutan membutuhkan pengakuan terhadap hak dan keselamatan kedua masyarakat.   Persoalan ini bukan hanya menyangkut etika politik, tapi juga kewajiban hukum internasional. Dalam pendapat penasihat (Advisory Opinion) pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah tidak sah menurut hukum internasional.   Mahkamah juga menilai kebijakan permukiman dan praktik aneksasi menghambat hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.   Israel, menurut pendapat tersebut, berkewajiban mengakhiri keberadaan yang tidak sah itu secepat mungkin dan menghentikan aktivitas permukiman baru.   Pendapat tersebut merupakan advisory opinion, bukan putusan dalam sengketa antara dua negara.   Namun, bobot hukumnya sangat penting, karena menegaskan bahwa persoalan Palestina tidak bisa terus dianggap sebagai perdebatan politik tanpa konsekuensi hukum.   Hak menentukan nasib sendiri bukan hadiah yang bisa diberikan atau ditahan oleh kekuatan pendudukan, karena merupakan hak fundamental yang tidak boleh digantungkan pada persetujuan sepihak.   Karena itu, pemerintahan Israel berikutnya perlu diuji melalui perubahan kebijakan yang konkret.   Penghentian ekspansi permukiman, pencegahan dan penindakan kekerasan pemukim, perlindungan warga sipil, jaminan akses kemanusiaan, serta pengakuan terhadap hak politik Palestina harus menjadi ukuran awal.   Lebih jauh, diperlukan jalan politik yang kredibel menuju penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat.   Inilah perbedaan antara rehabilitasi diplomatik dan pemulihan legitimasi moral. Israel mungkin bisa memperbaiki hubungan dengan sekutu baratnya, mengubah citra internasional, dan menghadirkan pemimpin yang lebih bisa diterima di panggung dunia.   Namun, penerimaan diplomatik tidak otomatis menghapus konsekuensi kebijakan yang merampas hak masyarakat lain.   Citra negara bisa dipulihkan melalui diplomasi, tetapi legitimasi moral hanya bisa dibangun melalui perubahan tindakan.   Netanyahu mungkin akan pergi. Eisenkot mungkin berhasil membentuk pemerintahan. Namun, sejarah tidak berubah hanya karena nama di kantor perdana menteri berganti.   Selama hak-hak Palestina terus dikorbankan atas nama keamanan, Israel akan tetap menghadapi krisis yang jauh lebih dalam dibanding krisis kepemimpinan.   Krisis tersebut menyangkut pertanyaan fundamental tentang kekuasaan, apakah negara hadir untuk melindungi martabat manusia, atau justru menggunakan kekuatannya untuk meniadakan martabat pihak lain? ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/11/09/081500470/netanyahu-pergi-krisis-moral-israel-tetap-tinggal?page=all#page2