|
Umur
dan Ijazah: Sumber Krisis Legitimasi Gibran Raymundus Rikang
: Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026
|
· Gibran tak pernah sepi dari desakan
pemakzulan selama dua tahun menjabat. · Pada April 2025, sekelompok
purnawirawan tentara menggulirkan gagasan melengserkan mantan Wali Kota
Surakarta itu. · Putusan Mahkamah Agung serta temuan
Mahkamah Konstitusi membuat Gibran makin tersudut. DI
negara modern dan demokratis, legitimasi politik dibangun dari kepatuhan
terhadap sistem hukum, birokrasi, dan prosedur formal yang berlaku. Lain
halnya dengan pemerintahan bersistem monarki atau negara yang belum lama
lepas dari revolusi yang dipimpin tokoh karismatik. Pada dua
model pemerintahan itu, legitimasi dapat diwariskan secara turun-temurun atau
bersumber dari daya tarik individu. Dalam konteks politik Indonesia, Gibran
Rakabuming Raka, anak presiden ketujuh Joko Widodo, tak punya legitimasi
politik sejak hari pertama ia menjadi wakil presiden. Berpasangan
dengan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum 2024, Gibran menggunakan pasal
Undang-Undang Pemilihan Umum yang kontroversial karena gugatan di Mahkamah
Konstitusi untuk mendaftar sebagai kontestan pemilihan presiden 2024 ke
Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah pasal yang
mengatur batas umur minimal calon presiden dan wakil presiden dalam
Undang-Undang Pemilu. Melalui
putusan nomor 90, hakim konstitusi menyatakan kandidat yang belum berumur 40
tahun tapi pernah menjadi kepala daerah boleh mencalonkan diri sebagai
presiden dan wakil presiden. Kita tahu putusan itu bermasalah. Liputan
mendalam majalah ini pada 2023 membuktikan putusan mengenai batas umur itu
diwarnai cawe-cawe Anwar Usman, paman Gibran yang pada waktu itu menjadi
Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
memberhentikan Anwar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti
melanggar etik dalam gugatan Undang-Undang Pemilu. Karena
skandal konstitusi itulah Gibran tak pernah sepi dari desakan pemakzulan
selama dua tahun menjabat. Pada April 2025, sekelompok purnawirawan tentara
menggulirkan gagasan melengserkan mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah,
itu karena melihat proses pencalonannya sebagai wakil presiden bermasalah.
Setahun berselang, sejumlah kelompok menggugat keabsahan ijazah setara
sekolah menengah atas milik Gibran. Surat keterangan tamat belajar ini
menjadi sumber krisis legitimasi berikutnya terhadap Gibran. Pada
Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tak menemukan bukti Gibran
memiliki ijazah setara sekolah menengah atas saat membacakan uraian putusan
sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan Denny Indrayana. Mantan Wakil
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mempersoalkan syarat pendidikan
Gibran yang dipakai untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden ke KPU. Uraian
Mahkamah Konstitusi itu diikuti putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026.
Majelis hakim di tingkat kasasi mengabulkan gugatan yang diajukan advokat
bernama Subhan Palal yang meminta pengadilan membatalkan surat keterangan penyetaraan
pendidikan Gibran. Putusan Mahkamah Agung serta temuan Mahkamah Konstitusi
membuat Gibran makin tersudut. Merespons
putusan lembaga peradilan itu, partai politik pendukung Prabowo Subianto
ataupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tak berada di dalam
koalisinya mulai bermanuver. Kami
menemui dan mewawancarai lebih dari sepuluh politikus anggota Koalisi
Indonesia Maju Plus dan PDIP. Mereka bercerita bahwa kalangan internal partai
bergerak untuk menggulirkan gagasan pelengseran Gibran dengan menggunakan hak
konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Ada juga
partai yang sudah menerima audiensi dari kelompok masyarakat sipil yang
mendukung pemakzulan. Meski demikian, partai masih gamang. Sejumlah petinggi
partai memerintahkan kadernya tak berbicara mengenai pemakzulan dan polemik
ijazah Gibran. Faktornya
bermacam-macam, dari menjaga hubungan dengan Partai Gerindra hingga kedekatan
dengan Jokowi. Manuver partai dalam mendorong pemakzulan Gibran itu dapat
dibaca dalam artikel berjudul “Apa yang Membuat Partai Ragu Memakzulkan
Gibran Rakabuming”, “Hakim MA Juga Menilai Keterangan Ijazah Gibran Tak Sah”,
dan "Mengapa Purnawirawan Tentara Ngotot Memakzulkan Gibran”. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/kasasi-mahkamah-agung-pemakzulan-gibran-rakabuming-raka-2302953 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar