Boikot: Cara Efektif Melawan Rezim Stefanus Pramono :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026

 

 

                                                           

·      Aksi boikot sebenarnya bisa diterapkan dalam berbagai persoalan.   ·      Boikot bukan hanya menunjukkan kekecewaan, melainkan juga solidaritas terhadap mereka yang menjadi korban.   ·      Francesca Albanese menjelaskan soal perlunya aksi boikot untuk menghadapi Israel.   AKSI boikot menghujani acara RANS Carnival Yogyakarta yang digelar pada Sabtu dan Ahad, 31 Oktober-1 November 2026. Para pengisi acara dan penyewa stan ramai-ramai membatalkan kehadiran dalam acara tersebut. Mereka mewakili kekecewaan publik terhadap Raffi Ahmad, pemilik RANS Entertainment.   Raffi, yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, mengikuti deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Belakangan, ketahuan mahasiswa yang hadir dalam acara yang diadakan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya itu ternyata abal-abal.   Boikot masyarakat terhadap RANS Carnival berhasil. Pada hari pertama penyelenggaraan saja, jumlah pengunjung yang datang sangat minim. Aksi tersebut bisa dibilang turut menampar wajah pemerintah yang kinerjanya makin buruk di mata publik. Dari keracunan makan bergizi gratis, korupsi yang merajalela (termasuk dalam proyek MBG), hingga kebakaran hutan dan lahan.   Aksi boikot sebenarnya bisa diterapkan dalam berbagai persoalan. Boikot bukan hanya menunjukkan kekecewaan atau kemarahan, melainkan juga solidaritas terhadap mereka yang menjadi korban dari individu, korporasi, pemerintah, dan bahkan negara. Sanksi sosial terhadap para pelaku kejahatan terkadang bisa lebih efektif ketimbang hukuman pidana.   Hampir 70 tahun lalu, aksi boikot menimpa produk-produk asal Afrika Selatan. Bermula pada 1959 di Inggris, gerakan tersebut berupaya menghentikan politik apartheid di Afrika Selatan yang mendiskriminasi penduduk kulit hitam dan mengistimewakan mereka yang berkulit putih. Apartheid pun runtuh pada 1994.   Solidaritas serupa kembali muncul untuk melawan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, yaitu gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS). Dimulai pada Juli 2005, BDS merupakan upaya memboikot, memutus investasi, dan memberi sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel.   Gerakan BDS cukup efektif. Berbagai perusahaan transnasional mengalami kerugian akibat angka penjualan produk mereka merosot. Bahwa muncul pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat boikot, itu konsekuensi dari dukungan terhadap Israel. Tanpa sanksi sosial yang masif, perusahaan-perusahaan itu akan terus mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.   Pada Kamis, 22 Oktober 2026, kami mewawancarai Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wilayah Pendudukan Palestina Francesca Albanese. Ia menjelaskan perlunya aksi boikot untuk menghadapi Israel. Tanpa upaya tersebut, perekonomian Israel akan terus ditopang banyak korporasi pendukungnya.   Albanese juga menjelaskan soal Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian. Menurut Albanese, Dewan Perdamaian hanya menambah ruwet masalah genosida yang terjadi di Palestina alih-alih menyelesaikannya.   Anda bisa menikmati wawancara dengan Francesca Albanese dalam artikel berjudul “Dewan Perdamaian Bukan Solusi bagi Palestina”. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/wawancara/boikot-israel-genosida-gaza-palestina-2302980