Seberapa Canggih Alat Sadap yang Dipakai Listyo Sigit Lani Diana :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026

 

 

                                                           

·      Semua alat sadap polisi seharusnya tersimpan di Monitoring Center yang berada di bawah pengawasan Kepala Badan Reserse Kriminal.   ·      Sepanjang 2018-2024, polisi menyelenggarakan pengadaan proyek alat sadap senilai Rp 36,1 triliun.   ·      Alat sadap yang dimiliki polisi rawan disalahgunakan karena pengawasannya longgar dan pertanggungjawabannya sumir.   SEBAGIAN pesan di akun WhatsApp Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendadak raib pada pertengahan 2026. Namun telepon selulernya masih bisa digunakan.   Ia langsung menduga perangkat selulernya kembali disadap. Sebab, pola serupa kerap berulang berdekatan dengan momen persiapan aksi massa. “Ada juga kiriman pesan ancaman,” katanya pada Rabu, 4 November 2026.   Kala itu, persisnya 12 Juni 2026, aliansi mahasiswa dari berbagai kampus dan kelompok masyarakat sipil nyaris serentak menggelar demonstrasi yang populer dengan nama “Menuju Indonesia Bangkrut”. Unjuk rasa yang seharusnya digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, itu bergeser ke Dukuh Atas karena dihadang polisi dan tentara.   Peristiwa itu bukan dugaan penyadapan pertama yang dialami Usman Hamid. Telepon selulernya kerap bermasalah dua tahun belakangan. Ia makin yakin alat sadap telah menginfeksi ponselnya karena notifikasi percobaan masuk dari pihak tak dikenal datang silih berganti.   Usman pernah mengalami hal serupa sebulan sebelum Amnesty International menerbitkan hasil penelitian soal impor perangkat lunak pengintai alias spyware ke Indonesia pada Mei 2024. Riset itu mengungkap banyaknya spyware yang masuk ke Tanah Air sepanjang 2017-2023. Alat itu kemudian diduga diterima Kepolisian RI serta Badan Siber dan Sandi Negara.   Laporan IndonesiaLeaks yang terbit dalam majalah Tempo edisi 11 Juni 2023 berjudul “Hantu Sadap Kuda Terbang” juga pernah mengungkap peredaran alat sadap di Indonesia pada 2017-2021. Pengadaan tersebut tercatat dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Total ada sebelas kontrak pengadaan teknologi alat sadap bernilai ratusan miliar rupiah untuk Polri. Dua di antaranya adalah pengadaan software intelijen yang diduga menggunakan metode zero-click.   Metode zero-click populer diperkenalkan perangkat lunak penyadapan Pegasus yang diproduksi NSO Group, perusahaan yang berbasis di Israel. Kemampuan perangkat ini cukup ditakuti karena mampu menyusup perangkat digital tanpa pemiliknya memencet atau mengeklik apa pun.   Namun banyak negara mulai melarang penggunaan Pegasus dan metode zero-click karena dianggap mengancam privasi dan mudah disalahgunakan. Penggunaan Pegasus akhirnya dilarang pada 2021. Salah satu pemicunya adalah kematian wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, pada 2018. Ia diduga menjadi korban penyadapan pihak yang menggunakan Pegasus.   Kepada tim IndonesiaLeaks yang mewawancarainya pada 2023, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri kala itu, Inspektur Jenderal Slamet Uliandi, membantah tudingan polisi pernah menggunakan Pegasus dan metode zero-click. Ia mengklaim penyadapan selalu dilakukan sesuai dengan aturan. “Penyadapan hanya dilakukan kepada orang-orang yang dicurigai dan sedang melakukan tindak pidana,” tuturnya pada saat itu.   Tiga tahun berselang, penggunaan alat sadap oleh polisi ternyata bermasalah. Tiga jenderal polisi diduga terlibat penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2025-2026.   Slamet Uliandi menjadi tersangka penyadapan ilegal. Dua jenderal lain adalah Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso. Kepala Kepolisian RI 2021-2026, Listyo Sigit Prabowo, ikut menjadi tersangka. Penahanan Slamet Uliandi ditangguhkan karena sakit. Sementara itu, tiga tersangka lain ditahan di Markas Komando Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sejak Selasa, 3 November 2026.   Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengatakan penyadapan turut menyasar beberapa pejabat negara, tokoh politik, pihak media, tokoh organisasi kemasyarakatan, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Aktivitas ilegal itu menggunakan sistem sadap Lawful Interception Management System (LIMS). “Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur,” ujar Asep.   Penyidik menduga Listyo cs menyadap bukan untuk kepentingan penanganan kasus. Padahal operasi penyadapan oleh Polri seharusnya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan kasus pidana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Regulasi tersebut juga menyebutkan masa operasi penyadapan maksimal 30 hari dan dilakukan atas izin Kepala Bareskrim.   Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Arief Wicaksono mengatakan lembaganya tak bisa mengawasi operasi penyadapan. Pasal 22 peraturan itu menyebutkan pengawasan berada di tangan Kepala Bareskrim. “Penyadapan memang diperlukan, tapi penggunaannya tidak boleh sembarangan,” tutur Arief.   Mekanisme kontrol itu diduga tak berjalan di masa Listyo Sigit. Seorang jenderal yang pernah bertugas di Markas Besar Polri mengatakan aktivitas penyadapan berlangsung eksklusif. Aktivitas itu berada di Pusat Pemantauan atau Monitoring Centre Polri. Seorang mantan Kepala Bareskrim mengklaim tak bisa mengakses alat itu karena dioperasikan orang pilihan dan langsung melapor kepada Kapolri.   Monitoring Centre merupakan fasilitas pemantauan Polri yang menjadi wadah penyimpanan hasil penyadapan. Kantor ini berada di Gedung Transnational Crime Coordinating Centre Markas Besar Polri.   Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Kepala Bareskrim akan menunjuk seorang kepala pelaksana harian untuk memimpin Monitoring Centre. Tiga mantan anak buah Listyo Sigit yang sudah menjadi tersangka tercatat pernah menjadi pemimpin di Monitoring Centre.   Tempo menemui seorang pejabat negara yang mengurusi pengadaan barang dan satu mantan petinggi Polri untuk menelusuri cikal bakal pembangunan Monitoring Centre. Latar belakang berdirinya unit ini adalah peristiwa Bom Bali I dan II. Setelah dua kali teror bom melanda Indonesia pada 2002 dan 2005, polisi merasa perlu memiliki sistem dan alat penyadap sendiri.   Salah seorang petinggi yang terlibat dalam pembangunan pusat pemantauan itu adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Ito Sumardi Djunisanyoto. Ia mengatakan Monitoring Centre dibentuk pada 2009. Tujuannya untuk membantu penegakan hukum dan menjalankan fungsi intelijen.   Jika penyadapan dilakukan demi penegakan hukum, penyelidik atau penyidik harus memohon izin terlebih dulu. Tapi penyadapan demi kepentingan intelijen tak memerlukan restu Kepala Badan Reserse. “Ada personel khusus di sana karena harus memantau 24 jam,” kata Ito.   Penggunaan alat sadap oleh aparat turut menjadi sorotan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Mereka menggelar pertemuan dengan perwakilan pemerintah untuk membahas akuntabilitas penggunaan spyware di Indonesia pada 30 Juli 2026. Dalam forum itu disampaikan temuan bahwa alokasi anggaran pembelian teknologi pengawasan atau surveillance pada 2018-2024 menyentuh Rp 36,1 triliun.   Masalahnya, menurut peneliti ELSAM, Kezia Khatwani, hingga kini tak ada regulasi atau mekanisme pengawasan yang jelas mengenai penggunaan alat sadap. Di sisi lain, aparat penegak hukum terus-menerus membeli alat sadap. “Potensi penggunaan alat sadap secara sewenang-wenang bisa atau mungkin sudah terjadi,” tuturnya.   Tempo menghubungi dua pengacara Listyo Sigit, Ditho H.F. Sitompoel dan Philipus Harapenta Sitepu, pada Kamis, 5 November 2026. Sehari berselang, surat permohonan wawancara juga dikirimkan ke kantor keduanya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Tapi mereka tak kunjung merespons pesan ataupun surat itu.   Contoh lain melencengnya penggunaan alat sadap tecermin dalam kasus Direktur Westminster Foundation for Democracy di Indonesia, Ravio Patra. Ia masih mengingat jelas ketika akun WhatsApp di ponselnya mendadak tak bisa diakses pada Rabu siang, 22 April 2020. Sehari kemudian, pada dini hari, ia ditangkap karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi.   Rupanya, akun WhatsApp Ravio diduga tak bisa diakses karena dikendalikan orang lain. Sebab, sejak peretasan itu, ada pesan yang terkirim dari nomor Ravio kepada sejumlah orang yang tak pernah berinteraksi dengannya. Isi pesannya adalah ajakan mengikuti aksi penjarahan. “Di saat bersamaan, saya menerima lebih dari seribu missed call dan pesan berisi nomor one-time password,” katanya.   Ahli forensik digital dan keamanan siber, Ruby Alamsyah, menyebutkan ada tiga teknik penyadapan. Pertama, mengambil data target dengan mengakses informasi dari sistem operator telekomunikasi. Teknik inilah yang disebut Lawful Interception Management System.   Kedua, mendekatkan mesin International Mobile Subscriber Identity (IMSI) Catcher untuk mendeteksi nomor telepon yang berada di sekitar target. IMSI Catcher bertindak sebagai base transceiver station palsu sehingga telepon seluler yang berada di dekat alat sadap ini bakal menangkap sinyalnya.   Ketiga, menanamkan spyware pada gawai target. Di sinilah muncul metode single-click dan zero-click untuk menyedot data. Single click merupakan metode menyusupkan spyware ke perangkat elektronik dengan memancing pengguna untuk mengeklik file yang dikirimkan ke alat tersebut.   Ruby memaparkan bahwa LIMS dan IMSI Catcher hanya bisa mengumpulkan rekaman suara panggilan telepon, pesan pendek atau SMS, dan data pemakaian Internet. Sementara itu, kemampuan sadap spyware lebih canggih. “Begitu aplikasi terpasang pada gawai target, perangkat lunak akan merekam apa pun yang sudah diatur di dashboard,” ujarnya. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/hukum/seberapa-canggih-alat-sadap-yang-dipakai-listyo-sigit-2303888