|
Urgensi Kembali ke Penjurusan SMA Setiawan Budi Utomo : Pemerhati keuangan dan kebijakan ekonomi; Founder
& Chair, Board of Experts, Center for Indonesia Socio-Economic
Transformation (CISET). |
MEDIA INDONESIA, 12 November 2026
|
PANGGUNG politik nasional memasuki babak penting
pada Hari Pahlawan, 10 November 2026. Di Senayan, usulan hak menyatakan
pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir menyusul
polemik persyaratan pendidikannya. Pada hari yang sama, Gibran menemui
Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris
Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan
diri. Dua peristiwa itu memunculkan pertanyaan yang
lebih besar daripada nasib seorang pejabat: apakah jabatan wakil presiden
akan tetap dipandang sebagai instrumen akomodasi politik, atau dapat menjadi
penggerak kedua transformasi nasional? Niat mundur belum berarti jabatan telah kosong.
Usulan hak menyatakan pendapat juga bukan putusan pemakzulan. Pasal 7A dan 7B
UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah
Konstitusi, dan MPR. Jika jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2)
mengharuskan MPR memilih pengganti dari dua calon usulan presiden paling
lambat 60 hari. DARI PERESENTASI KE KOMPETENSI Politik Indonesia terbiasa memperhitungkan
keseimbangan partai, wilayah, generasi, dan kelompok sosial ketika membentuk
pasangan kepemimpinan. Representasi penting bagi legitimasi demokrasi. Namun,
legitimasi elektoral tidak otomatis menghadirkan kemampuan mengeksekusi
kebijakan. Douglass North, melalui ekonomi kelembagaan,
menunjukkan bahwa aturan dan institusi memengaruhi kinerja ekonomi. Francis
Fukuyama menekankan kapasitas negara, supremasi hukum, dan akuntabilitas.
Pelajaran keduanya jelas: visi besar bisa kehilangan tenaga ketika birokrasi
terfragmentasi, koordinasi pusat-daerah lemah, dan keputusan tidak
diterjemahkan menjadi tindakan. Yang sering menjadi ujian ialah kemampuan
menyambungkan anggaran, regulasi, institusi, dan kebutuhan warga. Karena itu,
rekam jejak mengelola organisasi kompleks, menyelesaikan konflik kebijakan,
serta menghasilkan perubahan yang dapat diperiksa publik patut menjadi bahan
telaah figur wakil presiden masa depan. DOUBLE GARDAN, BUKAN MATAHARI Metafora double gardan menggambarkan dua
penggerak yang bekerja menghadapi medan berat. Dalam pemerintahan, presiden
menentukan arah dan memegang kekuasaan eksekutif; wakil presiden membantu
sesuai mandat konstitusional dan penugasan presiden. Bukan dua pusat komando,
melainkan pembagian kerja yang memperkuat satu pemerintahan. Presiden dapat memusatkan perhatian pada
keputusan strategis, keamanan, diplomasi, dan kebijakan ekonomi makro. Wakil
presiden dapat ditugaskan mengawal pelaksanaan agenda lintas kementerian,
memecahkan hambatan birokrasi, dan memastikan hasil program sampai ke daerah.
Kewenangan dan indikator keberhasilannya harus jelas agar koordinasi tidak
berubah menjadi tumpang tindih. Amerika Serikat memberi contoh bagaimana mandat
wakil presiden dapat berkembang: Al Gore memimpin inisiatif National
Performance Review pada masa Bill Clinton untuk memperbaiki kinerja birokrasi
federal. Indonesia memiliki pengalaman berbeda melalui Mohammad Hatta, yang
pemikiran ekonomi kerakyatan dan koperasinya tetap berpengaruh. Pendekatan whole-of-government relevan di sini.
Kemiskinan tidak selesai dengan bantuan sosial semata; ia terkait sekolah,
kesehatan, pekerjaan, dan pembiayaan. Hilirisasi juga membutuhkan energi,
teknologi, logistik, tenaga kerja, serta pasar. ASTA CITA MENJADI ASTA KERJA Asta Cita sudah memberikan arah politik
pembangunan. Yang dibutuhkan berikutnya ialah Asta Kinerja: delapan gugus
hasil yang dapat diperiksa, bukan delapan slogan baru. Pertama, demokrasi dan hukum: kepastian hukum,
mutu institusi, dan perlindungan hak warga. Kedua, kemandirian: ketahanan
pangan, energi, dan air serta kemampuan menghadapi guncangan global. Ketiga,
ekonomi produktif: pekerjaan berkualitas, pendapatan riil, dan kewirausahaan.
Keempat, manusia unggul: mutu pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan
produktivitas. Kelima, industrialisasi: nilai tambah domestik,
penguasaan teknologi, dan daya saing ekspor. Keenam, pemerataan: penurunan
kemiskinan, kesenjangan wilayah, dan perluasan peluang ekonomi desa. Ketujuh,
reformasi kelembagaan: pelayanan cepat, transparansi, dan pengendalian
korupsi. Kedelapan, keberlanjutan: kualitas lingkungan, ketahanan ekologis,
dan harmoni sosial. Kerangka itu merupakan usulan pengukuran, bukan
pengganti rumusan resmi Asta Cita. Dalam results-based management, keluaran
program berbeda dari hasil dan dampaknya. Jalan yang dibangun adalah output;
turunnya biaya logistik merupakan outcome; meningkatnya daya saing dan
kesejahteraan menjadi impact. Warga tidak hidup dari angka serapan anggaran.
Mereka merasakan negara melalui harga kebutuhan, pekerjaan, sekolah, layanan
kesehatan, dan peluang memperbaiki kehidupan. MENGUJI FIGUR GAME CHANGER Istilah game changer mudah menjadi jargon. Untuk
seleksinya, setidaknya lima kapasitas perlu diuji dengan bukti. Pertama,
kecerdasan strategis membaca perubahan geopolitik, teknologi, dan struktur
ekonomi. Kedua, kemampuan eksekusi yang terlihat dari keputusan dan capaian
terukur. Ketiga, kecakapan membangun institusi yang tetap bekerja tanpa
ketergantungan pada satu orang. Keempat, kemampuan berkolaborasi dengan
pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Kelima,
integritas serta kenegarawanan: menghormati konstitusi, menerima kritik, dan
mendahulukan kepentingan publik. Yang perlu diperiksa ialah pekerjaan yang
telah dilakukan dan hasilnya. James MacGregor Burns dan Bernard Bass
menjelaskan kepemimpinan transformatif sebagai kemampuan menggerakkan
perubahan, bukan sekadar memelihara rutinitas. Namun, dalam demokrasi,
perubahan tidak boleh mengabaikan hukum dan pengawasan. Pemimpin kuat tanpa
institusi sehat berisiko memusatkan kekuasaan; prosedur rapi tanpa keberanian
memperbaiki sistem dapat melahirkan stagnasi. MOMENTUM YANG TIDAK BOLEH HILANG RPJMN 2025–2029 merupakan tahapan penting menuju
Indonesia Emas 2045. Justru saat ketidakpastian muncul, kesinambungan kerja
negara harus terjaga. Diskursus tentang wakil presiden karena itu
sebaiknya tidak berhenti pada nama. Pertanyaannya ialah bagaimana jabatan
tersebut menghasilkan koordinasi yang lebih baik, persoalan yang lebih cepat
selesai, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Double gardan
bukan pembagian panggung, melainkan disiplin bekerja dalam satu arah dengan
tanggung jawab yang dapat diuji. Asta Cita telah menetapkan tujuan. Asta Kinerja
harus menunjukkan seberapa jauh tujuan itu dicapai. Sebab, sejarah tidak
hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tapi juga apa yang berubah bagi
rakyat ketika kekuasaan dijalankan. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar