|
Mencari Wapres untuk Prabowo - Kuat Bekerja,
Tidak Menciptakan Matahari Kembar Satrio Arismunandar : Alumnus S2
Pengkajian Ketahanan Nasional UI |
ORBIT INDONESIA, 13 November 2026
|
Pengunduran diri Gibran
Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka persoalan penting bagi
pemerintahan Prabowo Subianto. Siapa sosok yang paling tepat menggantikannya? Pertanyaan ini bukan
semata-mata menyangkut siapa tokoh yang memiliki popularitas, dukungan
partai, atau kedekatan politik dengan Presiden. Lebih dari itu, Indonesia
membutuhkan seorang Wakil Presiden yang mampu melengkapi kepemimpinan
Prabowo, memperkuat efektivitas pemerintahan, sekaligus menjaga stabilitas
hubungan di lingkaran kekuasaan. Tantangan yang dihadapi
pemerintah tidak ringan. Persoalan ekonomi, ketahanan energi, pangan,
kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengangguran, kemiskinan, hingga
ketimpangan pembangunan membutuhkan perhatian serius. Pada saat yang sama,
Presiden memiliki banyak program prioritas, termasuk program populis yang memerlukan
anggaran besar, koordinasi lintas kementerian, dan pengawasan ketat. Dalam
situasi seperti ini, Presiden tidak mungkin menangani seluruh persoalan
secara langsung. Karena itu, kebutuhan
terhadap Wapres yang efektif menjadi semakin penting. Namun, ada satu
pertimbangan politik yang tidak bisa diabaikan: karakter kepemimpinan
Prabowo. Prabowo dikenal sebagai
pemimpin dengan karakter kuat, ambisi besar, dan kecenderungan memegang
kendali strategis pemerintahan. Ia ingin memastikan arah kebijakan negara
bergerak sesuai visi yang telah ditetapkannya. Dalam konteks tersebut,
sosok Wapres yang terlalu menonjol, memiliki agenda politik sendiri, atau
membangun pusat pengaruh yang bersaing dengan Presiden berpotensi menimbulkan
ketegangan internal. Istilah "tidak boleh
ada matahari kembar" mungkin menggambarkan kebutuhan tersebut. Presiden
tentu memerlukan Wapres yang loyal dan mampu bekerja dalam satu garis
kepemimpinan. Namun, loyalitas tidak
boleh diartikan sebagai kepatuhan tanpa pemikiran kritis. Wapres yang hanya
mengatakan "siap, Pak Presiden" tidak akan banyak membantu
menyelesaikan persoalan pemerintahan yang semakin kompleks. Sosok yang dibutuhkan
Prabowo justru seorang pekerja pemerintahan yang memiliki kapasitas
manajerial kuat, pengalaman mengelola organisasi besar, memahami persoalan
ekonomi dan birokrasi, serta mampu mengoordinasikan berbagai kementerian. Ia tidak harus menjadi
tokoh yang popularitasnya menyaingi Presiden. Tetapi ia harus memiliki
wibawa, integritas, dan kemampuan untuk memastikan keputusan politik
diterjemahkan menjadi hasil nyata. Ada setidaknya tiga
kualitas penting yang perlu dimiliki Wapres pengganti Gibran. Pertama, kemampuan manajerial dan koordinasi. Banyak persoalan Indonesia bukan disebabkan ketiadaan program,
melainkan lemahnya pelaksanaan dan koordinasi. Kebijakan pangan, misalnya,
tidak hanya menyangkut produksi pertanian, tetapi juga pupuk, irigasi,
distribusi, pembiayaan, dan stabilitas harga. Demikian pula persoalan
energi yang berkaitan dengan investasi, industri, keuangan negara, dan
lingkungan. Wapres harus mampu melihat keterkaitan tersebut dan memastikan
kementerian bekerja dalam satu kerangka kebijakan. Kedua, keberanian menyampaikan fakta dan
memberikan masukan kritis kepada Presiden. Dalam pemerintahan yang kuat berpusat pada Presiden, Wapres
semestinya menjadi salah satu sumber informasi dan koreksi internal. Ia harus
berani menyampaikan jika suatu program tidak berjalan, target terlalu
ambisius, atau kebijakan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Perbedaan pendapat tidak
perlu dipertontonkan di depan publik. Namun, ruang untuk menyampaikan kritik
secara terbuka di lingkungan internal pemerintahan harus tersedia. Ketiga, kemampuan membangun komunikasi politik. Wapres perlu menjadi penghubung antara Presiden dan berbagai kekuatan
politik, parlemen, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat sipil.
Kemampuan menjembatani kepentingan akan sangat berguna ketika pemerintah
harus mengambil keputusan sulit atau menghadapi resistensi terhadap kebijakan
tertentu. Pembagian kerja antara
Presiden dan Wapres juga perlu dirancang secara jelas. Presiden tetap menjadi
pemegang kendali strategis: menentukan arah pembangunan, mengambil keputusan
politik utama, memimpin hubungan luar negeri dan pertahanan, serta mengawasi
keseluruhan kabinet. Sementara itu, Wapres
dapat diberi mandat khusus untuk mengawal pelaksanaan program lintas
kementerian, mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi hambatan
birokrasi, dan memastikan keputusan Presiden dilaksanakan secara konsisten. Dalam model ini, Wapres
dapat berfungsi sebagai semacam chief operating officer pemerintahan. Ia
bukan pengganti Presiden dalam menentukan arah politik, melainkan penguat
kapasitas eksekutif untuk memastikan mesin pemerintahan bekerja efektif.
Mandat, akses informasi, kewenangan koordinasi, dan tanggung jawabnya harus
dirumuskan secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan para
menteri. Tentu ada risiko jika
Wapres terlalu lemah. Ia hanya menjadi pendamping seremonial yang tidak
memberikan kontribusi berarti. Sebaliknya, jika terlalu kuat secara politik
dan membangun jaringan kekuasaan sendiri, ia berpotensi menjadi pusat
gravitasi baru yang menimbulkan persaingan internal. Kedua situasi itu
sama-sama tidak menguntungkan pemerintahan. Karena itu, mencari
pengganti Gibran seharusnya tidak semata-mata menjadi bagian dari kompromi
politik antarkelompok pendukung pemerintah. Pertimbangan kapasitas,
integritas, kemampuan bekerja dalam tim, dan kesesuaian dengan kebutuhan
pemerintahan harus mendapat tempat utama. Indonesia membutuhkan
Wapres yang tidak sibuk membangun panggung politik pribadi, tetapi juga tidak
kehilangan keberanian dan inisiatif. Ia harus mampu bekerja di balik layar,
mengambil tanggung jawab ketika diperlukan, dan menyampaikan peringatan
ketika kebijakan pemerintah menghadapi masalah. Tidak boleh ada matahari
kembar. Namun, juga tidak mungkin seluruh beban pemerintahan ditumpukan
kepada satu matahari. Prabowo membutuhkan Wapres yang kuat dalam
pekerjaan, bukan kuat dalam persaingan; loyal kepada Presiden, tetapi tetap
kritis terhadap kebijakan; tidak merebut panggung kekuasaan, tetapi mampu
memastikan pemerintahan menghasilkan perubahan nyata. Pada akhirnya,
keberhasilan pasangan Presiden dan Wapres bukan diukur dari siapa yang paling
sering tampil, melainkan dari seberapa efektif keduanya bekerja untuk
menyelesaikan persoalan bangsa. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar